Kasus Ijazah Jokowi Archives -

Seret JK dalam Kasus Ijazah Jokowi, Ini Kata Dokter Tifa IMG_20260303_152417

Seret JK dalam Kasus Ijazah Jokowi, Ini Kata Dokter Tifa

Hedi Batubara 9 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Polemik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat setelah pernyataan dari Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa beredar luas di ruang publik.

Dalam pernyataannya, Dokter Tifa menegaskan bahwa dirinya bersama Roy Suryo telah melakukan kajian serius terkait keaslian ijazah melalui sebuah dokumen yang disebut “JOKOWI’S White Paper”. Ia menyebut kajian tersebut bukan sekadar opini, melainkan hasil analisis berbasis data, forensik digital, dan pendekatan ilmiah.

“Ada satu fakta yang tidak bisa dihapus dari ruang publik. Kajian ini disusun secara sistematis, berbasis pembacaan data dan analisis ilmiah,” ujar Dokter Tifa dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, apabila ijazah tersebut memang asli dan valid, maka seharusnya tidak ada kebutuhan untuk memperpanjang polemik ataupun mengaburkan data. Ia menilai pembuktian secara terbuka justru akan memperkuat legitimasi dan menghentikan berbagai spekulasi.

“Jika ijazah itu sah, pembuktian secara ilmiah di ruang publik akan menutup ruang fitnah,” lanjutnya.

Dokter Tifa juga menyoroti munculnya nama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla dalam dinamika polemik tersebut. Ia mempertanyakan apakah pelibatan tokoh besar merupakan bagian dari upaya memperluas isu sehingga substansi utama menjadi kabur.

“Menyeret nama besar justru menimbulkan pertanyaan, apakah ini upaya memperlebar isu agar inti masalah tidak lagi menjadi fokus,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menilai bahwa jika terjadi penundaan klarifikasi, pengalihan isu, atau bahkan tindakan terhadap pihak-pihak yang mempertanyakan, publik dapat menafsirkan hal tersebut sebagai indikasi adanya sesuatu yang disembunyikan.

“Ketika substansi sulit dijawab, isu diperluas, perhatian publik dipecah, dan akhirnya orang lupa pada pertanyaan paling mendasar,” tegasnya.

Pernyataan tersebut kembali memantik perdebatan di ruang publik, terutama di media sosial. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi terbaru dari pihak Istana terkait pernyataan tersebut.

Isu keaslian ijazah Presiden sendiri sebelumnya telah beberapa kali muncul dan dibantah oleh berbagai pihak, termasuk klarifikasi dari institusi pendidikan terkait. Namun demikian, narasi yang berkembang terus menjadi perhatian publik dan memicu perdebatan berkepanjangan.

Di tengah dinamika tersebut, sejumlah pengamat menilai pentingnya penyelesaian berbasis data dan transparansi agar polemik tidak terus berulang dan mengganggu stabilitas ruang publik.

Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi, Tim Roy Suryo–Rismon Siapkan Bukti Primer dan Ahli Forensik 1763555111030

Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi, Tim Roy Suryo–Rismon Siapkan Bukti Primer dan Ahli Forensik

Hedi Batubara 24 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Upaya membuka kembali polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasuki babak baru. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis memastikan tengah mempersiapkan langkah serius menjelang Gelar Perkara Khusus di Polda Metro Jaya, yang kini telah mendapat lampu hijau dari penyidik.

Ahmad Khozinudin, S.H., Koordinator Non-Litigasi tim tersebut, mengungkapkan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan bersama Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar pada Minggu (23/11). Ketiganya sepakat bahwa gelar perkara kali ini tidak boleh terulang seperti gelar perkara sebelumnya di Bareskrim.

“Gelar perkara harus menjadi ajang evaluasi kinerja penyidik agar transparan, profesional, kredibel, dan akuntabel,” ujar Khozinudin, Senin (24/11/2025). Salah satu indikatornya adalah keharusan penyidik menghadirkan primary evidence, yakni ijazah asli milik Jokowi yang diklaim otentik.

Menurutnya, tanpa bukti primer tersebut, ratusan bukti lain yang disodorkan penyidik menjadi tidak relevan. Hal ini berkaitan dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap Roy Suryo dkk, yang selama ini berpendapat bahwa ijazah Jokowi tidak autentik berdasarkan kajian ilmiah digital forensik.

Presiden Jokowi sendiri dalam sebuah wawancara pernah menyatakan dirinya merasa “dihinakan sehina-hinanya” karena dituduh menggunakan ijazah palsu. Dengan pernyataan itu, menurut tim advokasi, ia berkewajiban membuktikan keaslian ijazah yang dipersoalkan.

Polda Metro Jaya sebelumnya menyatakan telah menyita ijazah Jokowi. Namun dalam pemeriksaan terhadap akademisi Rizal Fadillah dan Kurnia Tri Royani, barang bukti itu belum ditunjukkan dengan alasan masih berada di Puslabfor.

Karena tidak dapat melihat bukti primer tersebut, keduanya menolak menjawab sejumlah pertanyaan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Tim Roy Suryo–Rismon memiliki dua skenario saat ijazah ditampilkan dalam gelar perkara:

1. Ijazah identik dengan yang selama ini diteliti.
Jika demikian, mereka menilai kesimpulan bahwa ijazah itu palsu tetap tak berubah, dan tuduhan fitnah semestinya gugur.

2. Ijazah berbeda dari objek penelitian sebelumnya.
Dalam kasus ini, tim meminta izin untuk melakukan pemeriksaan ulang menggunakan digital forensik dan Error Level Analysis (ELA). Jika hasilnya tetap menunjukkan inkonsistensi, mereka tetap berkeyakinan bahwa ijazah tersebut tidak autentik.

“Jika penyidik berbeda pendapat, biarkan hal itu diuji di pengadilan,” tegas Khozinudin.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto telah membuka peluang pelaksanaan Gelar Perkara Khusus setelah menerima permohonan dari tim advokasi pada Kamis (20/11).

Tim hukum disebut telah menyiapkan struktur inti dengan melibatkan sejumlah advokat, seperti Petrus Selestinus, Meidy Juniarto, Ghafur Sangaji, Jemmy Mokolensang, Gufroni, Aspardi Piliang, dan lainnya. Sejumlah ahli juga disiapkan, termasuk Dr. Ing. Ridho Rahmadi yang telah diajak berkoordinasi.

“Begitu undangan gelar perkara dikirim, kami segera serahkan daftar tim yang hadir,” ujar Khozinudin.

Gelar Perkara Khusus ini disebut oleh tim advokasi sebagai momentum krusial yang dapat menjadi “kotak pandora” pembuka tabir kontroversi ijazah Jokowi yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Tim Advokasi Roy Suryo Cs Tolak Wacana Damai Jimly Soal Kasus Ijazah Jokowi 1763546715551

Tim Advokasi Roy Suryo Cs Tolak Wacana Damai Jimly Soal Kasus Ijazah Jokowi

Hedi Batubara 19 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Tim Advokasi dan Kuasa Hukum Roy Suryo dkk menegaskan penolakan keras terhadap wacana perdamaian yang dilontarkan anggota Tim Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, terkait polemik dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo. Pernyataan tersebut disampaikan Koordinator Non Litigasi, Ahmad Khozinudin, S.H., dalam respons resmi yang dirilis hari ini.

Khozinudin menegaskan bahwa kasus ijazah Jokowi adalah kasus hukum murni yang tidak boleh dialihkan menjadi isu politik. Ia menilai upaya mediasi atau perdamaian justru merupakan bentuk kompromi antara kebenaran dan kesalahan.

“Ini adalah kasus hukum dan tidak boleh ada intervensi institusi apa pun yang mengubahnya menjadi kasus politik. Tidak boleh ada upaya mendamaikan antara Al Haq dan Al Batil atau mengompromikan keaslian dengan kepalsuan,” tegasnya, Rabu (19/11/2025).

Khozinudin menyebut Tim Reformasi Polri seharusnya fokus mengevaluasi kinerja kepolisian, bukan mendorong perdamaian. Menurutnya, selama era pemerintahan Jokowi, kepolisian kerap melakukan kriminalisasi, terutama di masa kepemimpinan Tito Karnavian dan Listyo Sigit Prabowo.

Ia mendesak agar Polri membuka kembali penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang sebelumnya dihentikan sepihak oleh Bareskrim.

“Tim reformasi harus mendorong polisi bersikap profesional dengan membuka kembali kasus dugaan ijazah palsu yang dihentikan Bareskrim. Jangan malah mendorong perdamaian yang tidak relevan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia meminta agar kasus serupa yang sedang berjalan di tingkat Polda ditunda hingga kasus di Bareskrim mendapatkan putusan inkrah. Menurutnya, tidak pantas jika laporan masyarakat dihentikan sementara kasus yang menyangkut Jokowi diteruskan.

Khozinudin juga menepis klaim pihak lain yang seolah-olah terlibat dalam proses advokasi kasus ini. Ia menyebut nama Faisal Assegaf tidak pernah terlibat atau memiliki kewenangan apa pun terkait perkara tersebut.

“Sejak awal tidak ada nama Faisal Assegaf dalam tim kami. Siapa pun tidak punya kewenangan bicara tentang perdamaian karena itu adalah ranah klien kami atau tim advokasi,” tegasnya.

Pernyataan Jimly yang membuka opsi damai dianggap sebagai langkah yang melemahkan harapan publik terhadap reformasi kepolisian. Khozinudin menilai pernyataan itu justru mengaburkan kepastian hukum.

“Pernyataan Jimly memupus harapan publik yang ingin polisi kembali bekerja profesional. Kasus dugaan ijazah palsu jelas merupakan kasus pidana, bukan perdata, sehingga tidak bisa didamaikan,” katanya.

Di akhir tanggapannya, Khozinudin menyinggung rekam jejak Jokowi yang dinilainya tidak kooperatif dalam proses mediasi di berbagai gugatan hukum sebelumnya.

“Ketika diundang dalam mediasi damai di Solo, Bantul, dan Jakarta, Jokowi tidak pernah hadir memenuhi panggilan hakim. Jadi apa yang mau diharapkan dari kredibilitas seperti itu?” tutupnya.

Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Luka Kepercayaan dalam Demokrasi IMG-20251013-WA0104

Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Luka Kepercayaan dalam Demokrasi

Hedi Batubara 13 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Penyerahan dokumen ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke publik beberapa waktu lalu menandai babak baru dalam polemik yang telah lama membelah opini masyarakat. Dokumen yang diserahkan tersebut dikabarkan memiliki bentuk dan detail yang identik dengan salinan yang selama ini diteliti oleh Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya. Bila kesamaan itu benar adanya, maka bangsa ini dihadapkan pada kenyataan pahit: bahwa polemik yang seharusnya selesai melalui transparansi justru membuka luka baru dalam kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan kejujuran pejabat publik.

Dalam negara demokrasi, kejujuran adalah fondasi utama legitimasi. Ijazah bukan sekadar selembar kertas administratif, tetapi simbol integritas, bukti pencapaian, dan legalitas moral seorang pemimpin. Karena itu, ketika keaslian dokumen presiden ke-7 menjadi perdebatan berkepanjangan, publik wajar merasa cemas dan terluka. Mereka mempertanyakan: bagaimana mungkin di negeri sebesar Indonesia, dengan sistem pendidikan dan birokrasi yang mapan, keaslian ijazah seorang kepala negara masih menjadi misteri yang tidak kunjung terjawab tuntas?

Apabila benar dokumen dari KPU identik dengan yang selama ini diragukan, maka muncul dua kemungkinan yang sama-sama menyakitkan. Pertama, bahwa keraguan publik selama ini sebenarnya tidak berdasar dan dibangun di atas disinformasi. Kedua, yang lebih mengkhawatirkan, bahwa sistem administrasi negara telah gagal menjaga keotentikan dan keterbukaan data publik. Dalam kedua pandangan itu, yang kalah tetaplah rakyat karena kepercayaan mereka terhadap institusi negara telah hancur.

KPU sebagai penyelenggara pemilu sejatinya memegang peran penting dalam menjaga kredibilitas demokrasi. Penyerahan dokumen seharusnya dilakukan secara transparan, dengan melibatkan pihak independen untuk melakukan verifikasi forensik. Sayangnya, selama ini proses tersebut cenderung berlangsung tertutup dan birokratis. Publik hanya diberi kesimpulan tanpa ruang cukup untuk memahami data yang sesungguhnya. Dalam situasi seperti itu, wajar bila kecurigaan dan teori konspirasi berkembang liar.

Luka demokrasi bukan hanya lahir dari kecurangan, tetapi juga dari ketertutupan informasi. Ketika warga merasa tidak diberi kejelasan, mereka kehilangan rasa memiliki terhadap negara. Pemerintah dan lembaga terkait harus menyadari bahwa keterbukaan adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan publik. Menutup-nutupi atau menunda kebenaran justru memperlebar jurang ketidakpercayaan yang sudah terlanjur dalam.

Kasus ijazah Jokowi kini bukan sekadar perkara dokumen, melainkan ujian moral bagi bangsa ini: sejauh mana kita berani menegakkan kejujuran tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pemimpin tertinggi. Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh di atas kebenaran, bukan kepalsuan yang dipelihara.

Oleh karena itu, langkah berikutnya haruslah verifikasi terbuka oleh lembaga independen yang kredibel. Jika ijazah itu benar asli, maka bangsa ini perlu bukti yang meyakinkan agar polemik bisa berakhir dengan damai dan terhormat. Namun jika ditemukan ketidaksesuaian, negara wajib bertindak adil tanpa kompromi.

Karena pada akhirnya, demokrasi tanpa kejujuran hanyalah panggung sandiwara. Dan bangsa yang terbiasa menutup mata terhadap kebohongan, sedang menulis luka panjang dalam sejarahnya sendiri. Entahlah

Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

Relawan Perempuan Ultimatum, Jika Kasus Ijazah Jokowi Tak Selesai, Kami Demo Pakai BH dan Celana Dalam 1759464603705

Relawan Perempuan Ultimatum, Jika Kasus Ijazah Jokowi Tak Selesai, Kami Demo Pakai BH dan Celana Dalam

Hedi Batubara 3 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan di ruang publik, terutama di media sosial seperti TikTok. Persoalan ini memicu perdebatan keras, saling hujat, bahkan menimbulkan kekhawatiran akan semakin terbelahnya anak bangsa.

Seorang relawan Jokowi yang telah mendukung sejak 2014 menyampaikan pernyataan tegas kepada Mabes Polri agar kasus dugaan ijazah palsu segera dituntaskan. Ia menilai, jika polemik ini dibiarkan berlarut-larut, dampaknya sangat negatif karena setiap hari publik disuguhi narasi saling caci maki di dunia maya.

“Saya pendukung Pak Jokowi sejak 2014. Saya minta kepada Mabes Polri bagaimana supaya kasus ini cepat diselesaikan. Sebab di TikTok itu ribut, sudah terjadi perpecahan anak bangsa, hujat menghujat setiap hari. Kalau bisa Mabes Polri cepat menyelesaikan kasus ini,” ujar relawan tersebut dalam keterangan persnya, Jumat (3/10/2025).

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa para relawan Jokowi, khususnya kelompok perempuan, siap melakukan aksi demonstrasi besar jika Mabes Polri tidak segera mengambil langkah hukum yang tegas. Menurutnya, ada sekitar 500 organisasi perempuan yang sudah siap turun ke jalan dengan aksi simbolis yang ekstrem.

“Kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, kami 500 organisasi perempuan akan turun memakai BH dan celana dalam sebagai bentuk protes kepada Mabes Polri. Karena kami marah, Pak Jokowi tiap hari dihujat,” tegasnya.

Ia menambahkan, rencana aksi tersebut bukan sekadar gertakan, melainkan bentuk kemarahan dan solidaritas relawan yang merasa Presiden Jokowi difitnah dan diserang habis-habisan oleh isu yang belum terbukti secara hukum.

Relawan itu berharap Mabes Polri bertindak cepat demi menjaga stabilitas sosial politik dan mencegah perpecahan bangsa. “Ini bukan sekadar masalah pribadi, tapi sudah menyangkut kehormatan negara. Jangan biarkan fitnah dan hujatan ini berlarut-larut,” pungkasnya.

Ada Operasi Pancing Jaring dalam Kasus Ijazah Jokowi Bukan Main Tembak-tembakan, Ini Serius Polisi Tembak Polisi

Ada Operasi Pancing Jaring dalam Kasus Ijazah Jokowi

Hedi Batubara 23 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kasus dugaan ijazah Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), kembali menjadi perbincangan panas di tengah masyarakat. Isu ini telah lama mencuat dan kerap dibantah, baik oleh pihak kampus, aparat penegak hukum, hingga tokoh-tokoh politik. Namun, menurut pengamat politik dan sosial Rokhmat Widodo, polemik ijazah ini menyimpan strategi tersembunyi yang ia sebut sebagai operasi pancing jaring.

“Ini bukan sekadar kegaduhan biasa, melainkan semacam operasi yang sengaja diatur untuk menjaring pihak-pihak tertentu. Ada semacam jebakan politik atau sosial yang sedang dimainkan,” ujar Rokhmat kepada wartawan, Rabu (23/7).

Menurut Rokhmat, istilah “pancing jaring” mengacu pada taktik dalam dunia intelijen dan politik di mana sebuah isu dilempar ke publik untuk memancing reaksi. Setelah target atau kelompok sasaran terpancing dan melangkah lebih jauh, barulah dilakukan tindakan hukum atau pembungkaman politik.

“Siapa yang memancing, siapa yang terpancing, dan siapa yang akhirnya dijaring — itu yang harus dipahami publik. Dalam konteks kasus ijazah ini, bisa jadi orang yang pertama menuding akan selamat secara hukum, tetapi orang-orang yang mencoba menindaklanjuti atau mendukungnya secara frontal justru yang ditangkap atau diproses hukum,” ujar dia.

Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi pertama kali mencuat menjelang Pilpres 2019 dan terus mengemuka hingga pasca Pilpres 2024. Beberapa tokoh dan aktivis pernah mengangkat isu ini, namun selalu berakhir buntu. UGM selaku pihak kampus sudah menyatakan keaslian ijazah Jokowi. Pihak kepolisian pun tidak menemukan pelanggaran hukum.

Namun bagi Rokhmat Widodo, isu ini tak semata-mata soal benar atau tidaknya sebuah ijazah, melainkan bagaimana isu tersebut dimanfaatkan oleh berbagai pihak.

“Ini seperti tambang emas politik. Selalu bisa digali kapan saja dan bisa membakar opini publik jika dibutuhkan,” katanya.

Rokhmat mencatat adanya pola yang berulang: isu dilempar oleh pihak tertentu, lalu beberapa kelompok sipil atau aktivis menggigit umpan itu. Setelah situasi memanas, muncullah respons keras dari aparat, dan berakhir pada kriminalisasi atau tekanan terhadap pihak-pihak yang dianggap ‘berlebihan’ menanggapi isu tersebut.

“Ini bisa kita lihat dari beberapa kasus penangkapan terhadap aktivis atau tokoh-tokoh yang vokal. Sedangkan mereka yang memulai isu kadang tetap bebas. Di sinilah letak ‘jebakan’ yang saya maksud. Ini strategi pengamanan narasi, sekaligus pemetaan siapa kawan dan siapa lawan,” jelasnya.

Rokhmat mengingatkan aktivis, tokoh masyarakat, dan publik untuk lebih cermat dan kritis dalam menanggapi isu-isu besar seperti ini.

“Jangan asal reaktif. Pelajari siapa yang menyebar isu, siapa yang berpotensi memanen hasilnya. Jangan-jangan yang kita anggap teman justru yang menjebak,” katanya mengakhiri.

Isu ijazah Jokowi kini bukan sekadar polemik administratif, melainkan telah menjadi arena pertarungan narasi, kekuasaan, dan strategi politik tersembunyi. Apa yang tampak di permukaan seringkali bukanlah realitas utuh. Dalam pandangan Rokhmat Widodo, publik perlu waspada terhadap operasi “pancing jaring” yang menjebak dan bisa mengorbankan mereka yang tidak hati-hati dalam bersikap.

Kasus Ijazah Jokowi

Seret JK dalam Kasus Ijazah Jokowi, Ini Kata Dokter Tifa

Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi, Tim Roy Suryo–Rismon Siapkan Bukti Primer dan Ahli Forensik

Tim Advokasi Roy Suryo Cs Tolak Wacana Damai Jimly Soal Kasus Ijazah Jokowi

Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Luka Kepercayaan dalam Demokrasi

Relawan Perempuan Ultimatum, Jika Kasus Ijazah Jokowi Tak Selesai, Kami Demo Pakai BH dan Celana Dalam

Ada Operasi Pancing Jaring dalam Kasus Ijazah Jokowi

Baca Juga Berita Ini

Nusron Wahid Diperiksa 5 Jam KPK Cecar soal Aliran Uang Rp106,3 Miliar dan Pengurusan HGB

Pasukan Berani Mati Jokowi Klaim Jutaan Anggota, Siap Bela hingga Titik Darah Penghabisan

Setahun Diluncurkan, RS Royal Batavia Masih Berkutat di Lelang Rp400 Miliar

Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, LPJ Pertanyakan Keamanan Siber Istana