MoneyTalk, Jakarta – Polemik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat setelah pernyataan dari Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa beredar luas di ruang publik.
Dalam pernyataannya, Dokter Tifa menegaskan bahwa dirinya bersama Roy Suryo telah melakukan kajian serius terkait keaslian ijazah melalui sebuah dokumen yang disebut “JOKOWI’S White Paper”. Ia menyebut kajian tersebut bukan sekadar opini, melainkan hasil analisis berbasis data, forensik digital, dan pendekatan ilmiah.
“Ada satu fakta yang tidak bisa dihapus dari ruang publik. Kajian ini disusun secara sistematis, berbasis pembacaan data dan analisis ilmiah,” ujar Dokter Tifa dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, apabila ijazah tersebut memang asli dan valid, maka seharusnya tidak ada kebutuhan untuk memperpanjang polemik ataupun mengaburkan data. Ia menilai pembuktian secara terbuka justru akan memperkuat legitimasi dan menghentikan berbagai spekulasi.
“Jika ijazah itu sah, pembuktian secara ilmiah di ruang publik akan menutup ruang fitnah,” lanjutnya.
Dokter Tifa juga menyoroti munculnya nama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla dalam dinamika polemik tersebut. Ia mempertanyakan apakah pelibatan tokoh besar merupakan bagian dari upaya memperluas isu sehingga substansi utama menjadi kabur.
“Menyeret nama besar justru menimbulkan pertanyaan, apakah ini upaya memperlebar isu agar inti masalah tidak lagi menjadi fokus,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai bahwa jika terjadi penundaan klarifikasi, pengalihan isu, atau bahkan tindakan terhadap pihak-pihak yang mempertanyakan, publik dapat menafsirkan hal tersebut sebagai indikasi adanya sesuatu yang disembunyikan.
“Ketika substansi sulit dijawab, isu diperluas, perhatian publik dipecah, dan akhirnya orang lupa pada pertanyaan paling mendasar,” tegasnya.
Pernyataan tersebut kembali memantik perdebatan di ruang publik, terutama di media sosial. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi terbaru dari pihak Istana terkait pernyataan tersebut.
Isu keaslian ijazah Presiden sendiri sebelumnya telah beberapa kali muncul dan dibantah oleh berbagai pihak, termasuk klarifikasi dari institusi pendidikan terkait. Namun demikian, narasi yang berkembang terus menjadi perhatian publik dan memicu perdebatan berkepanjangan.
Di tengah dinamika tersebut, sejumlah pengamat menilai pentingnya penyelesaian berbasis data dan transparansi agar polemik tidak terus berulang dan mengganggu stabilitas ruang publik.
