17 November 2026

Kejati DKI

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk memperluas penyidikan dalam kasus dugaan korupsi proyek migrasi unit pembangkitan listrik di PT PLN Indonesia Power. Ia meminta penyidik melakukan penggeledahan terhadap sejumlah pejabat tinggi di lingkungan PT PLN (Persero) guna mengungkap secara tuntas perkara tersebut.

Menurut Uchok Sky, penyidik perlu segera menggeledah kantor maupun kediaman Direktur Utama PLN, Direktur Utama PLN Indonesia Power, serta Direktur Operasi Batubara PLN Indonesia Power. Langkah tersebut dinilai penting untuk menelusuri dokumen, komunikasi internal, hingga bukti elektronik yang berpotensi mengungkap keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan proyek tersebut.

“Jika Kejati DKI serius mengungkap perkara ini sampai ke akar-akarnya, maka penggeledahan harus diperluas hingga ke level pimpinan, termasuk Dirut PLN, Dirut PLN Indonesia Power, dan Direktur Operasi Batubara PLN IP,” kata Uchok Sky di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Uchok menilai dugaan korupsi pada proyek migrasi unit pembangkitan tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya persetujuan atau setidaknya pengetahuan dari level manajemen puncak. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diminta tidak berhenti pada level pelaksana teknis maupun kontraktor saja.

Menurut analisis CBA, terdapat indikasi bahwa proses tender proyek tersebut sarat kepentingan tertentu. Bahkan, Uchok menyebut adanya dugaan keterkaitan proyek dengan kepentingan pembiayaan politik menjelang kontestasi nasional.

“CBA melihat adanya indikasi kuat bahwa tender proyek ini berkaitan dengan kepentingan pembiayaan politik, baik untuk pilkada maupun pilpres, guna mendukung calon-calon tertentu,” ujarnya.

Ia menambahkan, praktik penggelembungan anggaran atau mark up pada proyek strategis negara sering kali menjadi pintu masuk praktik korupsi yang terstruktur dan melibatkan banyak pihak. Karena itu, penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, proses tender, hingga pelaksanaan proyek.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penggelembungan kegiatan migrasi unit pembangkitan pada PT PLN Indonesia Power Tahun Anggaran 2024.

Penggeledahan dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus bersama Bidang Intelijen Kejati DKI Jakarta untuk mencari serta mengamankan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Kasus ini berkaitan dengan proyek Migrasi Unit Pembangkitan Surabaya Unit 3 dari 500 kV ke 150 kV dengan pagu anggaran sebesar Rp219,3 miliar. Proyek tersebut diketahui dilaksanakan oleh PT High Volt Technology dengan nilai kontrak sekitar Rp177,6 miliar.

Dalam proses penyidikan, tim penyidik sebelumnya telah menggeledah kantor PT High Volt Technology yang berada di Gedung Office 88 Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Selain itu, dua rumah yang berlokasi di kawasan Depok dan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, juga turut digeledah.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen penting serta perangkat elektronik yang dinilai relevan untuk kebutuhan pembuktian perkara.

Uchok Sky menegaskan bahwa pengusutan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih. Menurutnya, publik perlu melihat bahwa penegakan hukum benar-benar menyentuh semua pihak yang diduga terlibat, termasuk pejabat tinggi di lingkungan perusahaan negara.

“Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada pihak vendor atau pelaksana proyek. Jika memang ada keterlibatan pejabat tinggi di PLN atau PLN Indonesia Power, maka harus diungkap secara terang-benderang,” tegasnya.

CBA berharap langkah tegas aparat penegak hukum dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi di sektor energi, khususnya pada proyek-proyek strategis ketenagalistrikan yang menggunakan dana besar dan berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

MoneyTalk, Jakarta – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) dan POROS MUDA Nahdlatul Ulama (NU) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk mengusut tuntas dugaan gratifikasi mobil mewah yang menyeret nama Bank Jakarta dan para komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta

Dugaan ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat bahwa lima unit mobil Toyota Innova Zenix diduga diberikan oleh pihak Bank Jakarta kepada lima komisioner BAZNAS DKI yang baru dilantik pada Mei 2025.

Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk tim investigasi independen guna menelusuri lebih dalam dugaan gratifikasi ini.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik serta menuntut Kejati DKI untuk bertindak tegas.

“Kami mendesak Kejati DKI Jakarta segera menyelidiki dugaan gratifikasi tersebut. Informasi ini harus diklarifikasi secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi liar,” ujar Joko di Jakarta.

Sorotan Kinerja Bank Jakarta

Bank DKI, yang kini berganti nama menjadi Bank Jakarta sejak diresmikan oleh Gubernur DKI Pramono Anung pada 22 Juni 2025, kembali menuai kritik tajam.

Sebelumnya, bank ini sempat menjadi sorotan karena berbagai masalah, seperti gangguan layanan ATM dan aplikasi JakOne Mobile, serta dugaan kebocoran dana program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Aktivis 98, Jojo – sapaan akrab Joko Priyoski – menyoroti bahwa Bank Jakarta seharusnya fokus meningkatkan kualitas layanan publik, bukan justru terlibat dalam praktik yang mencoreng integritas lembaga.

“Bank Jakarta harus berbenah, bukan malah terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi. Kami juga mendesak Gubernur DKI Pramono Anung melakukan reformasi total di tubuh Bank Jakarta. Sesuai arahan Presiden Prabowo, pejabat yang tak becus kerja dan melanggar integritas harus dicopot,” tegas Jojo.

Peringatan Keras untuk Komisioner BAZNAS DKI

Sementara itu, Koordinator Nasional POROS MUDA NU, Ramadhan Isa, mengingatkan para komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta yang baru dilantik untuk menjaga amanah dalam mengelola dana umat.

Ia menekankan bahwa BAZNAS memiliki peran vital dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

“Kami akan terus mengawasi kinerja BAZNAS. Setiap penyimpangan akan kami kawal karena ini menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat dan infak,” ujar Ramadhan.

Dhani: Tak Ada yang Kebal Hukum

Alumni Aktivis UIN Jakarta, Dhani, juga menegaskan bahwa gratifikasi adalah kejahatan serius sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Jika terbukti, baik pemberi maupun penerima gratifikasi harus dihukum berat. Gratifikasi kepada penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya tergolong sebagai suap dan diancam pidana maksimal 20 tahun penjara serta denda hingga Rp1 miliar,” tegas Dhani.

Ia juga menyatakan bahwa masyarakat akan terus mengawal dan menjadi pengawas sosial terhadap praktik korupsi.

“Tak ada yang kebal hukum di negeri ini. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah perampasan atas masa depan generasi bangsa. Kami tak akan berhenti mengingatkan para pejabat publik agar menjaga integritas,” pungkasnya.

Belum ada Tanggan Resmi

Sampai tulisan ini muncul di MoneyTalk, belum berhasil mendapat tanggapan resmi baik dari BAZNAS DKI Jakarta maupun Bank Jakarta.

MoneyTalk,Jakarta – Pada tahun 2024 dan tahun 2023 Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan DKI Jakarta memborong Alat Komunikasi Radio dan Kelengkapannya.

Pada tahun 2024, Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan memborong Alat Komunikasi Radio dan Kelengkapannya yang berjumlah 468 unit dengan Anggaran sebesar Rp.11.890.534.083

Sedangkan pada tahun 2023, Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan memborong Alat komunikasi Radio dan kelengkapannya sebanyak 586 Unit dengan Anggaran sebesar Rp.11.793.411.894

Ketika MoneyTalk meminta tanggapan kepada Direktur CBA (Center For Budget Analisis) atas persoalan diatas. Uchok Sky Khadafi Meminta Aparat hukum baik Kejati DKI, atau Polda Metro Jaya untuk segera membuka penyelidikan di Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan atas memborong besar besaran Alat Komunikasi Radio dan Kelengkapannya.

Sangat mencurigakan tiap tahun beli alat komunikasi, ujar Uchok Sky. Apalagi Harga perunit perlu diaudit oleh auditor Negara. Dimana persatu unit untuk tahun 2024 harganya sekitar Rp.25 juta. Sedangkan harga satu unit untuk tahun 2023 sekitar Rp.20 juta.

Dan Kejati DKI atau Kapolda Metro Jaya bisa melakukan memanggil kepala dinas Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan agar tidak ada dusta antara publik dengan pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta,lanjut Uchok Sky.

Kasus kasus seperti ini diminta kepada aparat hukum jangan mendiamkan saja. Coba lihat, Harga perunit pada tahun 2024 bisa naik sekitar Rp.5 juta dari tahun 2023, tegas Uchok Sky

Maka untuk itu segera aparat hukum untuk bekerja melakukan penyelidikan di Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan, pungkas Uchok Sky

MoneyTalk,Jakarta – Ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk mengusut dugaan korupsi Bansos Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2020 senilai Rp 2,85 Triliun. kata Ketua Formasi, Jalih Pitoeng pada wartawan Rabu, (06/11/2024).

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – Ketua Gerakan Mahasiswa Hukum (GEMAH), Badrun melaporkan Muhammad Idris Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Nasdem ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kejati DKI terkait dugaan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) ganda.

Badrun mengatakan laporan terkait kepemilikan Kartu Keluarga (KK) ganda akan dilaporkan ke Kejati DKI dan Kemendagri serta Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.

“Terkait masalah informasi Kartu Keluarga (KK) ganda milik Muhammad Idris selaku Anggota DPRD DKI Jakarta,” kata Ketua Gemah, Badrun kepada media pada Minggu, (03/11/2024).

Badrun mengatakan Gemah juga melaporkan beberapa informasi data pribadi yang berbeda dalam dua Kartu Keluarga (KK) Anggota DPRD DKI Muhammad Idris.

Kami mendesak Mendagri dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk segera memeriksa data Kartu Keluarga (KK) ganda ini yang diduga sengaja dibuat untuk kepentingan yang tidak wajar, Dan Kami meminta agar Kejati DKI memeriksa Harta Kekayaan yang dimiliki Anggota DPRD Terkaya Muhammad Idris.

“Terkait masalah di Kartu Keluarga (KK) pertama tercantum nama istri Yuyun Rusmulianty yang dibuat di Dukcapil DKI Jakarta dan untuk Kartu Keluarga (KK) kedua dibuat di Dukcapil Kota Bekasi itu dengan alamat Bekasi dan nama istri yang berbeda dari Kartu Keluarga pertama yang diJakarta,” ujar Badrun.

Badrun menegaskan berdasarkan investigasi lapangan data-data Kartu Keluarga (KK) ganda mengenai kepemilikan Kartu Keluarga (KK) milik Muhammad Idris yang berjumlah lebih dari satu itu sangat kuat dan terdaftar Di Dinas Dukcapil DKI Jakarta dan Dukcapil Kota Bekasi.

Badrun mengungkapkan bahwa kepemilikan Kartu Keluarga (KK) ganda ini diduga kuat berkaitan dengan kasus Poligami yang dilakukan oknum Anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Idris dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait perusahaan yang Muhammad Idris miliki.

Berdasarkan informasi Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Muhammad Idris menyampaikan Laporan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan yang disampaikan pada tanggal 10 Maret 2023 itu, Total kekayaan Muhammad Idris berjumlah sebesar Rp 126.055.000.000.

Laporan ini mencakup Data pribadi dan Data harta, termasuk tanah dan bangunan, disebut bernilai Rp. 104.030.000.000.

Selain itu dalam LHKPN, Muhammad Idris juga menyampaikan harta kekayaan istrinya bernama Yuyun Rusmulianty. Dalam LHKPN istrinya Yuyun Rusmulianty memiliki harta sebesar Rp 9.115.150.681.

Muhammad Idris melaporkan kepemilikan beberapa aset, termasuk tanah dan bangunan di beberapa wilayah, seperti : Jakarta Timur, Bekasi, Karawang, dan Kepulauan Seribu.

Bahkan ia juga melaporkan kepemilikan beberapa kendaraan, seperti: mobil Toyota Fortuner, Mercedes Benz C 300, Mitsubishi Pajero Sport dan Nissan X Trail serta Kapal laut/Perahu Suzuki 3 x 300 HP PESIAR.

Gemah mendesak agar Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem untuk mencopot Muhammad Idris sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta yang memiliki prilaku yang menyimpang dan melanggar hukum,” pungkas Badrun.