20 November 2026

Kejati Sumsel

MoneyTalk.id,Jakarta – Kasus dugaan korupsi penyaluran fasilitas kredit PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang menuai sorotan publik. Meskipun pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) secara resmi mengumumkan pada 18 Juni 2026 bahwa seluruh kerugian negara senilai Rp1,4 triliun telah dikembalikan secara lunas oleh debitur, proses hukum terhadap para terdakwa dinilai harus tetap berjalan hingga tuntas.

Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Koordinator Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI), Pamit Andrianto, pada Rabu (16/09/2026), saat menyikapi dinamika persidangan yang melibatkan delapan mantan pejabat BRI sebagai terdakwa. Ia menegaskan bahwa delapan mantan pejabat BRI yang duduk di kursi terdakwa tetap harus divonis sesuai dengan perbuatan mereka demi mencari kebenaran dan keadilan, meskipun kerugian negara sudah dilunasi dan tercatat tidak ditemukan adanya fee ilegal maupun aliran dana gelap ke pihak bank.

Pamit juga menepis anggapan bahwa langkah Kejaksaan merupakan bentuk kriminalisasi atas kredit macet Bank BRI. Menurutnya, pihak Kejaksaan sedang membuktikan di pengadilan bahwa kasus tersebut merupakan sebuah dugaan korupsi. Keberhasilan pengembalian kerugian negara hingga Rp1,4 triliun mustahil terjadi apabila Kejaksaan tidak melakukan penyelidikan secara mendalam sejak awal.

Berdasarkan catatan media dan publikasi resmi Kejati Sumsel, proses pemulihan kerugian negara ini berlangsung secara bertahap. Pada ekspose pertama di bulan September 2025, kejaksaan digadang-gadang menyelamatkan uang negara sebesar Rp509 miliar. Selanjutnya, pada ekspose kedua di awal Mei 2026, angka tersebut kembali bertambah sebesar Rp591 miliar sehingga total penyelamatan mencapai kisaran Rp1,2 triliun. Terakhir, melalui sisa lelang dan tambahan pembayaran dari debitur sebesar Rp219 miliar, total kerugian negara akhirnya ditutup lunas mencapai Rp1,4 triliun.

“Biarpun kerugian negara sudah dikembalikan, atau sudah tidak ada, penegakan hukum harus tetap berjalan, dan terdakwa tetap ada. Semua untuk mencari kebenaran dan keadilan,” ujar Pamit pada Rabu (16/09/2026). Ia menambahkan bahwa penegakan hukum ini tidak boleh dianggap sebagai paradoks maupun penyimpangan logika dalam sistem peradilan di Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Anggaran pengadaan karpet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, menjadi sorotan tajam. Melalui Dinas Sekretariat Daerah (Setda), pada tahun anggaran 2026 disebut dialokasikan dana sebesar Rp400 juta hanya untuk pembelian karpet baru.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai besarnya anggaran tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masih banyaknya kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

Menurut Uchok, anggaran karpet untuk Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, bahkan lebih tinggi dibandingkan anggaran karpet untuk rumah dinas pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

“Bandingkan saja dengan rumah kediaman Wakil Ketua I DPRD Sumatera Selatan yang hanya cukup dengan karpet senilai Rp320 juta. Bahkan jika digabungkan dengan anggaran karpet Wakil Ketua II DPRD Provinsi, totalnya baru menyentuh angka Rp400 juta. Artinya, satu orang Wakil Ketua DPRD Provinsi hanya diberi jatah anggaran Rp200 juta,” ujar Uchok dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Ia menegaskan bahwa Bupati Empat Lawang menjadi yang paling menonjol dalam urusan anggaran karpet mewah.

“Pokoknya, Bupati Joncik Muhammad paling juara harga mahal bila dibandingkan harga karpet dia dengan karpet rumah Wakil Ketua I dan II DPRD Provinsi Sumatera Selatan,” tegasnya.

Uchok menyayangkan jika anggaran besar justru difokuskan pada kebutuhan fasilitas mewah, sementara masih banyak persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat seperti jalan rusak, fasilitas sekolah yang minim, hingga pelayanan puskesmas yang membutuhkan perhatian serius.

“Sementara rakyat di pelosok masih berjalan di tanah berdebu, jalan raya berlubang tak kunjung diperbaiki, fasilitas sekolah dan puskesmas memohon perhatian, para pemimpin justru asyik beradu mewah di atas permadani jutaan rupiah,” katanya.

Ia pun menyindir fenomena tersebut dengan ungkapan bahwa semakin tinggi jabatan, semakin tebal pula karpet yang digunakan.

“Memang benar kata pepatah, makin tinggi pangkat, makin tebal karpetnya. Makin mewah alas kakinya, makin jauh jaraknya dari hati rakyat,” sindir Uchok.

Karena itu, CBA mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk segera menyelidiki pengadaan karpet baik di Setda Empat Lawang maupun di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

“Jangan lupa Kejati Sumsel tolong diselidiki pengadaan karpet baik di Setda Empat Lawang maupun Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar rakyat bisa tahu berapa harga karpet sebenarnya,” tutup Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui tahap II telah menyerahkan tujuh tersangka beserta barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan pengelolaan aset kas besar pada salah satu bank pemerintah Kantor Cabang Pembantu Semendo, Kabupaten Muara Enim, Kamis (12/2/2026).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menyampaikan bahwa penyerahan tahap II tersebut menandai peralihan penanganan perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Muara Enim.

“Setelah dilaksanakan tahap II, penanganan perkara beralih ke Penuntut Umum. Selanjutnya JPU akan mempersiapkan surat dakwaan serta kelengkapan berkas untuk pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus,” ujar Vanny dalam keterangan resminya.

Adapun tujuh tersangka yang diserahkan terdiri dari unsur pimpinan cabang pembantu bank, penyelia unit pelayanan nasabah dan uang tunai, account officer, serta empat orang perantara KUR Mikro. Para tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran KUR Mikro dan pengelolaan kas bank.

Enam tersangka kini menjalani penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 12 Februari hingga 3 Maret 2026, di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang. Sementara satu tersangka lainnya telah lebih dahulu ditahan dalam perkara berbeda.

Vanny menegaskan, proses hukum akan terus berjalan sesuai ketentuan hingga perkara tersebut disidangkan di pengadilan.

“Kami memastikan seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Kejati Sumsel juga mengimbau masyarakat untuk terus mendukung upaya penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan menghambat program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti KUR Mikro.

MoneyTalk, Jakarta – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan merilis capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) sepanjang Januari–Desember 2025 dalam momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Rilis dipimpin Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Anton Delianto, S.H., M.H., didampingi Asisten Intelijen yang juga Plt. Asisten Pidsus Kejati Sumsel, Kasi Penkum, serta para Kasi Bidang Pidsus.

Dalam pemaparannya, Kejati Sumsel menegaskan komitmen pemberantasan korupsi yang diwujudkan melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara, baik pada tingkat Kejati maupun Kejari se-Sumsel.

Capaian Kinerja Pidsus 2025

Tingkat Kejati Sumsel

-Penyelidikan: 11 perkara

-Penyidikan: 34 perkara

-Pra-penuntutan: 45 perkara

-Eksekusi: –

-Penyelamatan Keuangan Negara: Rp 588.146.486.000

Kejari se-Sumatera Selatan

-Penyelidikan: 77 perkara

-Penyidikan: 52 perkara

-Penuntutan: 86 perkara

-Eksekusi: 93 perkara

-Penyelamatan Keuangan Negara: Rp 27.367.875.766

Total pengembalian dan penyelamatan keuangan negara mencapai lebih dari Rp 615 miliar.

Kejati Sumsel juga memaparkan sejumlah kasus korupsi strategis yang mendapat perhatian masyarakat, di antaranya:

1. Korupsi KUR Mikro dan Aset Kas Besar Bank Plat Merah KCP Semendo (Muara Enim)

-Tersangka: 7 orang

-Periode: 2022–2024

-Kerugian Negara: ± Rp 12 miliar

-Status: Penyidikan

2. Kredit Bermasalah kepada PT Buana Sriwijaya Sejahtera & PT Sri Andal Lestari

-Tersangka: 6 orang

-Kerugian Negara: ± Rp 1,6 triliun

-Status: Penyidikan

3. Korupsi Kerjasama Mitra Bangun Guna Serah (MBGS) Pemanfaatan Tanah Pasar Cinde

-Tersangka: 5 orang

-Kerugian Negara: Rp 137.722.247.614,40

-Status: Penuntutan

4. Pemalsuan Dokumen Administrasi Pengadaan Tanah Tol Betung–Tempino Jambi & Korupsi Lahan PT SMB (Muba)

-Tersangka: 3 orang

-Kerugian Negara: Rp 127.276.655.336,50

-Status: Penuntutan

5. Korupsi Penerbitan SPH untuk Izin Perkebunan di Musi Rawas (2010–2023)

-Tersangka: 5 orang

-Kerugian Negara: ± Rp 61 miliar

-Status: Upaya Hukum

Selain konferensi pers, Kejati Sumsel menggelar Upacara Peringatan Hakordia 2025 di halaman kantor Kejati Sumsel. Wakajati Anton Delianto bertindak sebagai pembina upacara dan menyampaikan amanat Jaksa Agung RI bertema: “Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat”

Tema ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya penegakan hukum, tetapi bagian dari upaya memastikan kesejahteraan rakyat melalui: pengembalian aset negara, pemulihan kerugian negara, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Kejati Sumsel juga menggelar kampanye anti-korupsi dengan membagikan bunga, stiker, dan brosur kepada pengguna jalan di depan kantor Kejati Sumsel.

Kejati Sumsel menyampaikan apresiasi kepada media atas dukungan dalam penyebaran informasi publik terkait upaya pemberantasan korupsi.