9 November 2026

Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86)

Kodat86: Kasus Ribuan Kontainer Limbah Elektronik B3 di Batam Sarat Manipulasi IMG-20250903-WA0107-768x1024

Kodat86: Kasus Ribuan Kontainer Limbah Elektronik B3 di Batam Sarat Manipulasi

Hedi Batubara 23 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86), Cak Ta’in Komari SS, menduga kuat adanya skenario manipulasi dalam penanganan kasus impor ribuan kontainer limbah elektronik mengandung bahan beracun berbahaya (B3) ke Pulau Batam. Ia menyebut persoalan ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan telah mengarah pada konspirasi tingkat elite.

Cak Ta’in mengungkapkan, jumlah kontainer limbah elektronik yang masuk ke Batam diduga jauh lebih besar dari angka yang disampaikan ke publik. Meski pemerintah hanya menyebut sekitar 916 kontainer, Kodat86 memperkirakan jumlah riilnya telah mencapai ribuan unit.

“Sejak kasus ini mencuat akhir September 2025, jumlah kontainer terus melonjak. Dari awalnya sekitar 73 unit, lalu naik menjadi 242, 749, hingga pada Desember 2025 tembus di atas 820 kontainer. Itu pun belum tentu angka sebenarnya,” ujar Cak Ta’in dalam rilis yang disampaikan kepada media di Jakarta, Jumat (23/1).

Ia mengingatkan, pada 22 September 2025, Menteri Lingkungan Hidup (KLH) Hanif Faisol Nurofiq sempat datang langsung ke Batam setelah tim KLH memeriksa 16 dari 73 kontainer dan menyatakan isinya positif mengandung limbah B3. Saat itu, Hanif berencana menyegel tiga perusahaan importir, yakni PT Esun Internasional Utama Indonesia, PT Logam Internasional Jaya, dan PT Batam Baterai Recycle Industry.

“Namun entah tekanan dari mana, penyegelan itu gagal. Menteri justru balik kanan tanpa penjelasan. Hal serupa juga terjadi saat Komisi XII DPR RI melakukan sidak dan pertemuan tertutup dengan perusahaan serta BP Batam,” katanya.

Cak Ta’in awalnya mengapresiasi langkah Direktorat Gakkum KLH yang menerbitkan surat Nomor P.171/I/GKM.2.1/10/2025 tertanggal 2 Oktober 2025, yang memerintahkan penghentian dan penanganan seluruh kontainer limbah elektronik. Namun, menurutnya, surat tersebut diabaikan oleh Bea Cukai Batam dan BP Batam.

“Faktanya, kontainer limbah elektronik justru terus berdatangan ke Pelabuhan Batu Ampar hingga mencapai lebih dari 822 kontainer. Setelah itu, informasi seolah ditutup dengan berbagai alasan,” tegasnya.

Gakkum KLH bahkan kembali menerbitkan surat perintah re-ekspor kedua dengan Nomor P.223/I/GKM.2.1/12/2025 tertanggal 12 Desember 2025, dengan tenggat waktu 30 hari hingga 12 Januari 2026. Namun, dalam surat tersebut hanya 48 kontainer yang dinyatakan sebagai limbah B3.

“Ini janggal. Saat kontainer berjumlah 759 unit saja, 70 unit dinyatakan positif B3. Masa sekarang hanya 48? Apakah kontainer lain dianggap bersih padahal jelas itu limbah? Impor limbah itu dilarang, apalagi limbah B3. Ini tindak pidana,” ujar Cak Ta’in.

Ia juga mempertanyakan langkah Bea Cukai Batam yang baru melakukan re-ekspor empat kontainer. “Lalu yang lain bagaimana? Dibiarkan mencemari Batam? Jelas ini ada upaya manipulasi oleh pihak-pihak berkepentingan,” katanya.

Cak Ta’in menegaskan, kasus ini seharusnya diproses pidana sesuai Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), khususnya Pasal 103 hingga 108. Pasal-pasal tersebut mengatur larangan memasukkan limbah dan limbah B3 ke wilayah NKRI dengan ancaman pidana penjara 4 hingga 15 tahun dan denda hingga Rp15 miliar.

“Ketiga perusahaan itu telah memasukkan limbah dan limbah B3 ke Indonesia. Ini pelanggaran serius. Sebagai perusahaan daur ulang, mereka pasti menghasilkan limbah. Pertanyaannya, limbah itu dikemanakan? Dibuang, dibakar, atau ditimbun?” tegasnya.

Menurutnya, manipulasi penyelesaian kasus ini dimulai dari tidak adanya penolakan penerbitan dokumen kepabeanan oleh Bea Cukai dan BP Batam, meski KLH telah menyatakan isi kontainer sebagai limbah B3. Setelah itu, BP Batam hanya membekukan izin operasional perusahaan, tanpa kejelasan siapa yang kemudian melakukan re-ekspor empat kontainer tersebut.

Cak Ta’in juga menyoroti laporan lembaga internasional Basel Action Network (BAN), Nexus3 Foundation, dan Ecoton, yang menyebut pengiriman limbah elektronik dari Amerika Serikat ke Batam sebagai ilegal karena AS merupakan negara non-Basel Convention. Hal ini dinilai berpotensi merusak reputasi perdagangan Indonesia di mata internasional.

Berdasarkan data BAN yang dipublikasikan Mongabay Indonesia pada November 2025, sebelum 31 Juli 2025 tercatat 6.282 pengiriman kontainer tiba di lokasi PT Esun Internasional Utama Indonesia. BAN juga menemukan dugaan manipulasi kode HS, dari yang seharusnya HS 8549 (limbah elektronik) menjadi HS 8471 dan 8473, yang merupakan pelanggaran hukum di semua negara.

“Bisnis e-waste ini keuntungannya sangat besar. Riset BAN menyebut setiap bulan sekitar 2.000 kontainer atau hampir 33 ribu ton limbah elektronik meninggalkan AS. Nilainya bisa mencapai triliunan rupiah. Pertanyaannya, kontainer ke Batam ini dibayar atau justru dibayar?” ujar Cak Ta’in.

Ia pun mendesak pemerintah bersikap transparan, membuka hasil uji material secara lengkap, termasuk foto dan laporan resmi, serta menunjukkan bukti pasar akhir (end market) jika memang limbah tersebut diklaim untuk daur ulang.

“Persoalan ribuan kontainer limbah elektronik ini harus diselesaikan langsung oleh Presiden, atau minimal Menko terkait. Ini sudah penuh intrik, manipulasi, dan konspirasi. Kami akan melaporkan langsung ke Presiden dan para menteri. Kami yakin BAN, Nexus3, dan Ecoton juga terus memantau kasus ini karena dampak lingkungannya sangat serius,” pungkasnya.

Cak Ta’in Ingatkan Amsakar Tidak Ikut-ikutan ‘Main Drama’ dalam Penyelesaian Masuknya Ribuan Kontainer Elektronik Limbah B3 di Batam IMG-20250903-WA0107

Cak Ta’in Ingatkan Amsakar Tidak Ikut-ikutan ‘Main Drama’ dalam Penyelesaian Masuknya Ribuan Kontainer Elektronik Limbah B3 di Batam

Hedi Batubara 5 Januari 2026

MoneyTalk,Batam -Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Cak Ta’in Komari SS mengingatkan Walikota Batam ex-officio Kepala BP Batam Amsakar Ahmad tidak Ikut-ikutan ‘main drama’ dalam penyelesaian masuknya ratusan kontainer limbah elektronik mengandung B3 ke Batam. Pernyataan Amsakar yang hanya bersurat dan menunggu keputusan kementerian dan pemerintah pusat dinilai sebagai bentuk lempar tanggung jawab atas persoalan yang ada. “Bukannya rekomendasi KLHK dan Bea Cukai jelas dengan temuan kandungan B3 dalam limbah elektronik tersebut. Re-ekspor. Tapi faktanya tidak berjalan bahkan terus bertambah banyak,” katanya kepada media Senin (5/1).

Menurut Cak Ta’in, sejauh ini kedua institusi berwenang di Batam hanya melempar pernyataan tapi tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pengimpor limbah elektronik B3 tersebut. Kepala BP Batam seolah berusaha lepas tanggung jawab dan cuci tangan terkait masuknya barang terlarang tersebut. Persoalan ribuan kontainer berisi limbah elektronik mengandung B3 itu sudah berlarut-larut, seolah mereka berusaha mencari jurus selamat.

“Pertanyaannya, apa mungkin kepala BP Batam tidak tahu dan tidak terlibat terkait persetujuan impor limbah elektronik ribuan kontainer. Apa iya sekelas direktur lalin barang berani mengambil keputusan sebesar itu sendiri tanpa pemberitahuan atau persetujuan kepala BP Batam?” ucapnya.

Mantan jurnalis, akademisi dan staf ahli DPRD itu menjelaskan, persoalan limbah elektronik B3 ini tidak bisa dipandang remeh, harus serius. Persoalannya BP Batam dan BC Batam seperti main tarik ulur untuk mencari celah ‘mengamankan’ ribuan kontainer tersebut. “Informasi yang kita dapat kontrak pengiriman limbah elektronik B3 ini sekitar 8.000 hingga 10.000 kontainer. Terus mau diapakan barang itu, berbahaya loh, kata KLHK,” ujarnya.

Kontainer limbah elektronik B3 mulai masuk Batam sejak awal Oktober 2025, terus berdatangan di November dan Desember. Kabarnya barang itu sudah menumpuk di pelabuhan dengan jumlah banyak, bahkan untuk pengamanan digunakan aparat.

“Seharusnya setelah diambil sampel KLHK dinyatakan mengandung limbah B3, dan direkomendasikan reekspor maka seharusnya dilakukan langkah serius dan strategis baik oleh BC Batam maupun BP Batam. Tapi sepertinya ada yang disembunyikan dalam proses ini, bahkan desas-desusnya Dinas KLH Batam ditekan untuk buat rekomendasi barang itu bukan B3.” terang nya.

Bahkan kabar terbaru, terjadi kebakaran limbah dalam kawasan PT. Logam Internasional Jaya di Sagulung Batam pada Sabtu 4 Januari 2024. Warga sekitar menduga kebakaran disengaja dilakukan oleh pihak perusahaan, karena tawaran warga untuk membantu memadamkan api justru ditolak.

PT. Logam Internasional Jaya merupakan salah satu perusahaan pemilik dan pengimpor kontainer limbah elektronik B3, bersama PT. Esun Internasional Utama Indonesia dan PT. Batam Battery Recycle Industry.

“Kasus limbah elektronik B3 itu harus diselesaikan secara tuntas, termasuk proses hukum. Harusnya BP Batam dan BC Batam membuat surat penolakan penerbitan P4B atau PPFTZ sehingga status barang wajib re-ekspor. Ini perusahaan justru ijin impor ekspornya yang dibekukan. Pertanyaannya sekarang jadi siapa yang harus dan bisa re-ekspor kalau ijin ketiga perusahaan dibekukan?” tandas Cak Ta’in.

Salah Kaprah’ BP Batam dalam Ijin Impor 759 kontainer Limbah Elektronik  IMG-20250903-WA0107

Salah Kaprah’ BP Batam dalam Ijin Impor 759 kontainer Limbah Elektronik 

Hedi Batubara 29 November 2025

MoneyTalk,Batam – Ketua LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Cak Ta’in Komari menuding BP Batam sedang memerankan drama, seolah menjadi korban penipuan masuknya 759 kontainer berisi limbah elektronik dari Amerika Serikat dalam 2 bulan terakhir. Tercatat tiga gelombang masuknya kontainer berisi limbah tersebut, yakni awal Oktober 2025 masuk sekitar 74 kontainer, 18 di antaranya dipastikan mengandung bahan beracun berbahaya (B3); menyusul akhir Oktober jumlah mencapai 242 kontainer; dan akhir November 2025 sudah menumpuk di pelabuhan Batu Ampar Batam sebanyak 759 kontainer.

Kemudian diketahui ratusan kontainer itu diimpor 3 perusahaan pengelola limbah yakni PT. Logam Internasional Jaya, PT. Esun Internasional Utama Indonesia, dan PT. Batam Battery Recycle Industry.

Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Ruly Sah Rizal, adalah orang direktorat perdagangan yang pastinya sangat paham regulasi impor-ekspor. Mestinya dia tahu, tiga perusahaan pemohon impor barang adalah perusahaan pengelola limbah, jadi yang diimpor pastilah limbah. Sementara mengimpor limbah itu dilarang, bahkan oleh UU No.32 tahun 2009 khususnya Pasal 106 diancam pidana penjara minimal 5 tahun hingga 15 tahun dan denda Rp. 5 miliar hingga Rp. 15 miliar.

“Ini jelas kebijakan konyol. Meskipun BP Batam punya kewenangan mengatur impor tapi harus tetap taat regulasi, bahwa limbah itu dilarang, masuk zona merah. Ini bukan salah salah asasnya, tapi sudah salah kaprah atau salah otaknya?” kata Cak Ta’in pada media Sabtu (29/11) dengan emosional menanggapi penyelesaian ratusan kontainer berisi limbah B3 lambat dan berlarut itu.

Mantan jurnalis, akademisi dan staf ahli DPRD itu, mempertanyakan kompetensi dan kapasitas Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam tersebut. Masuknya ratusan kontainer berisi limbah B3 bukan kelalaian tapi kesengajaan. Ketiga perusahaan pengimpor merupakan perusahaan pengelola limbah, sehingga barang yang diimpor hanya dua kemungkinan mesin atau limbah. Hasil pemeriksaan tim KLH telah mengkonfirmasi limbah kontainer mengandung limbah B3 dengan kode A107d (limbah elektronik) dan kode A108d (limbah terkontaminasi B3). Limbah elektronik sendiri dipastikan mengandung logam berat seperti timbal (Pb), mercury (Hg), arsenic (As), dan kadmium (CD) yang jangka pendek maupun panjang bisa menimbulkan gangguan saraf, kanker hingga kerusakan alat vital.

“Pertanyaannya sekarang, recycle apa yang dilakukan ketiga perusahaan tersebut? Produk apa yang dihasilkan dari ketiga perusahaan pengelola limbah tersebut? Ini kan hanya memisahkan unsur logam dan non logam. Kalau gitu ngapain harusnya masukkan sampah dari luar negeri, wong di dalam negeri saja numpuk,” papar Cak Ta’in.

Lebih lanjut Cak Ta’in menegaskan bahwa limbah elektronik itu sangat berbahaya, bahkan bukan tidak tidak mungkin mengandung radioaktif. Masalah besarnya pelabuhan Batu Ampar Batam tidak memiliki X-ray kontainer sehingga bisa mendeteksi isi semua yang keluar masuk sebelum pemeriksaan secara detail oleh KLH atau instansi terkait lainnya jika dalam monitor x-ray ditemukan diindikasi barang terlarang. “Apa kita menunggu kejadian di Cikande terjadi di Batam, kita baru sibuk protes dan cari solusi? Pelabuhan Jakarta yang sudah menggunakan x-ray kontainer saja kecolongan, apalagi Batam,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Cak Ta’in, BP Batam harus menjelaskan secara terang benderang dan membuka informasi terkait ketiga perusahaan pengimpor limbah B3 itu seluas-luasnya ke publik. Buka akses yang kepada publik untuk turut mengontrol dan mengawasi penanganan kasus ini hingga tuntas. Sebab beberapa kali terjadi pembuangan limbah secara sembarangan di Batam yang dilakukan oleh perusahaan tidak bertanggung jawab, terutama main timbun di suatu tempat dan terutama dalam wilayah perusahaan.

“Logika kita, 759 kontainer itu sudah hampir memenuhi yard container pelabuhan dan mulai mengganggu aktivitas di sana. Lalu, berapa luas lahan ketiga perusahaan pengimpor untuk bisa menyimpan semua kontainer tersebut, dan untuk bahan berapa lama masa kerjanya? Jadi peroalan ini jangan dianggap sepele, sebab Batam sudah pernah kecolongan masuknya bahan radioaktif sekitar tahun 2014 atau 2015 lalu. Harus diawasi secara lebih ketat dan ditindak tegas. Siapapun yang terlibat dalam kasus ini harus disikat,” tandasnya.

Kodat86: Kontainer Balpres Nyasar yang Ditangkap Polresta Barelang, Mestinya Dikembalikan ke BC IMG-20250903-WA0107

Kodat86: Kontainer Balpres Nyasar yang Ditangkap Polresta Barelang, Mestinya Dikembalikan ke BC

Hedi Batubara 18 November 2025

MoneyTalk,Batam – Polemik dua kontainer berisi balpres yang dibelokkan tujuannya dan ditangkap Polresta Barelang, mestinya dikembalikan pada yuridiksinya pada Bea Cukai. Sebab pokok kasus sesungguhnya adalah penyelundupan barang dilarang, yakni balpres dan barang bekas lainnya. Yang jika dikategorikan termasuk limbah. Semua barang bekas itu dilarang diimpor, kecuali untuk bahan dan mesin industri yang hasilnya juga harus diekspor kembali.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Cak Ta’in Komari menyatakan pihaknya sangat mendukung upaya pemberantasan penyelundupan barang apapun, termasuk balpres dan barang seken yang jelas dilarang. Untuk menuntaskan atau menyelesaikan kasus tersebut, tentu perlu dilihat yuridiksi dari dugaan tindak pidananya. Maka dilihat akar pelanggaran hukumnya, yakni soal kepabeanan terkait penyelundupan barang sebagaimana diatur Pasal 102 UU No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

“Kontainer itu kan ada segel gembok Bea Cukai. Itu artinya barang sitaan yang oleh BC harusnya dikirim ke gudang di Tanjung Uncang, namun dibelokkan sopir menuju Sagulung. Jadi kontainer sesungguhnya barang bukti Bea Cukai atas dugaan tindak pidana penyelundupan, yg diistilahkan barang dikuasai negara,” kata Cak Ta’in kepada media Selasa (18/11).

Menurut Cak Ta’in, berbeloknya kontainer bukan pada tujuan awal itu yang patut diusut tuntas kembali, siapa yang bermain. Untuk mengungkapnya juga cukup mudah kalau serius. Truk pengangkut kontainer itu ada supirnya, dan ada yang memerintah ke mana barang itu harus diantarkan. “Kalau kemudian truk itu berbelok arah, sopir kan juga pasti ada yang memerintah. Tidak mungkin sopir sendiri yang punya inisiatif mencuri barang sitaan BC tersebut, runutannya kan jelas.” Jelasnya.

Lebih lanjut Mantan jurnalis, akademisi dan staf ahli DPRD itu menegaskan perlunya koordinasi antar aparat penegak hukum, sebab masing-masing lembaga penegak hukum memiliki yuridiksi dan tupoksi masing-masing. Tidak patut kalau antar penegak hukum justru saling mencoba menyerang dan mencari kesalahan. Subtansi penegakan hukum sesungguhnya untuk menindak pelanggar aturan perundangan, tapi tidak semua dugaan tindak pidana mesti ditangani kepolisian, ada yang yuridiksinya bea cukai terkait penyelundupan dan kepabeanan, menjadi yuridiksi imigrasi jika itu kaitannya dengan penyelundupan orang, demikian juga soal pencemaran lingkungan, pengrusakan hutan, dan soal limbah yang menjadi yuridiksi KLH.

Bahkan untuk kasus korupsi misalnya, KPK hanya mengusut yang berkaitan dengan pejabat dan penyelenggara negara, sementara di level lebih rendah kepala dinas dan lainnya bisa oleh kejaksaan dan kepolisian. “Jadi soal penangkapan kontainer oleh Polresta Barelang itu, ya mestinya dikembalikan pada pokok kasusnya ke Bea Cukai, apalagi di situ ada dugaan pencurian berang sitaan atau barang bukti,” sarannya.

Tapi jika penyidik Polresta Barelang tetap mau menuntaskan pengusutan atas penangkapan kontainer tersebut, pihaknya juga tetap mendukung penuh. Apalagi dalam kasus tersebut, beberapa media sempat mengkaitkan dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Batam.

“Jadi kalau yang dicari terkait penyalahgunaan wewenang, tentu kasusnya masuk rana suap menyuap, gratifikasi bahkan korupsi. Itu juga pasti melibatkan pejabat dan aparat terkait, sebab kontainer itu sudah dinyatakan sebagai barang sitaan. Siapapun yang terlibat harus diusut tuntas dan dibongkar sampai aktor intelektual nya,” tegasnya.

Aparat Polresta Barelang, yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kombes Pol Zaenal Arifin melakukan penangkapan 2 kontainer yang diduga berisi balpres dari tujuan ke Tanjung uncang gudang penyimpanan barang sitaan Bea Cukai tapi kemudian berbelok ke arah Sagulung, pada Sabtu Siang 8 November 2025. Kasus itupun merembet ke aparat Bea Cukai bahkan anggota DPRD Provinsi yang turut bermain. Bahkan untuk itu, Kepala Bea Cukai Batam, Zaky menegaskan Firmansyah menegaskan akan menindak tegas jika ditemukan aparatnya terlibat dalam kasus tersebut.

“Agak heran dikit, sebab cuma urusan menggerebek pembongkaran barang diduga penyelundupan sampai Kapolres turun langsung. Kasat Reskrim dengan pasukannya cukup lah, Kecuali sebelumnya itu sudah ditarget, mungkin sudah berulang terjadi, atau sedang operasi yang kemudian melihat dugaan tindak kejahatan dan tangkap tangan, ujarnya.

Yang penting sekarang, dilihat saja kasus hukumnya maka ketemu yuridiksi lembaga mana yang paling patut menanganinya. Tidak perlu dipolemikkan. Kan sama-sama penegak hukum yang menjalankan tugas negara, mengamankan kebocoran pelanggaran aturan perundangan. Dikoordinasikan saja lah. Selesai itu. Tapi jangan ada kompromi dengan pelanggar hukum apapun itu, terutama penyelundupan,” pungkas Cak Ta’in.

Heboh di Batam! Ketua PN dan Hakim Tiwik Dilaporkan ke KY–MA, Diduga ‘Main Mata’ dalam Penetapan Nama Pejabat Publik IMG-20251015-WA0166

Heboh di Batam! Ketua PN dan Hakim Tiwik Dilaporkan ke KY–MA, Diduga ‘Main Mata’ dalam Penetapan Nama Pejabat Publik

Hedi Batubara 15 Oktober 2025

MoneyTalk,Batam – Aroma skandal hukum menyeruak dari Kota Batam! Ketua Pengadilan Negeri Batam, Tiwik, SH., M.Hum., resmi dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) oleh Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86). Laporan panas itu terkait putusan penetapan nama Li Claudia Chandra, yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam.

Ketua Kodat86, Cak Ta’in Komari, mengaku turun langsung mengantarkan berkas laporan tersebut ke Jakarta pada Rabu (15/10/2025). “Semua surat pengaduan sudah saya sampaikan sendiri ke Bawas MA dan KY. Kami berharap ada tindakan cepat dan tegas!” tegasnya.

Menurut Cak Ta’in, putusan hakim Tiwik dalam perkara penetapan nama Li Claudia Chandra penuh kejanggalan mulai dari masalah yurisdiksi, local delicty, hingga inkonsistensi penyebutan nama dalam putusan. Ia menyoroti kejanggalan fatal seperti perbedaan penulisan Li Mi Lan dan Lie Mie Lan, yang bisa memicu tafsir hukum berbeda.

“Putusan itu ceroboh dan bisa menimbulkan tafsir ganda. Hakim sekelas Ketua PN kok bisa teledor begitu? Ini jelas memalukan institusi peradilan!” ujar Cak Ta’in geram.

Lebih lanjut, Cak Ta’in mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memeriksa integritas dan kecermatan hakim Tiwik, bahkan mempertanyakan kelayakannya sebagai Ketua PN Batam.

Tak berhenti di situ, Kodat86 juga menyoroti implikasi hukum dari penetapan nama tersebut terhadap legalitas pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam 2024. Menurutnya, putusan yang cacat yuridis bisa berdampak pada keabsahan pencalonan pejabat publik.

“Publik berhak tahu! Ini bukan soal nama, tapi soal legalitas pejabat publik yang kini mengatur Batam,” tegas Cak Ta’in.

Cak Ta’in bahkan mengungkapkan rencana menggugat SK KPU Batam Nomor 480 Tahun 2024 ke PTUN dan menguji keabsahan hasil Pilkada Batam 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).

“Langkah kami tidak berhenti di sini. Laporan ke KY dan MA baru awal. Setelah ini, kita bongkar tuntas potensi cacat hukum dalam Pilkada Batam,” tutupnya dengan nada tajam.

Drama hukum di Batam pun kian memanas. Akankah laporan ini membuka borok di balik kursi kekuasaan hukum dan politik di kota industri itu? Publik menanti gebrakan KY dan MA apakah akan berani menindak hakim yang disebut “tidak cermat” ini, atau justru kasusnya menguap begitu saja?

DPRD Surabaya Banjir Anggaran Makan! Rp 10 Miliar Cuma Buat Ngopi dan Ngemil? IMG-20250903-WA0107

DPRD Surabaya Banjir Anggaran Makan! Rp 10 Miliar Cuma Buat Ngopi dan Ngemil?

Hedi Batubara 10 Oktober 2025

MoneyTalk,Surabaya – Anggaran makan dan minum (mamin) di Sekretariat DPRD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025 bikin geleng kepala. Nilainya mencapai Rp 8,9 miliar, bahkan jika digabung dengan pos lain seperti belanja buah dan perlengkapan rumah dinas, melonjak lebih dari Rp 13 miliar!

Aktivis Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) menyebut temuan ini sebagai “gunung es anggaran” makin dikupas, makin terbuka fakta mengejutkan.

“Makin mendalami, makin nggak masuk akal. Masak kerja DPRD makan minum saja tiap hari?” sindir Ketua Kodat86, Cak Ta’in Komari SS, kepada media, Jumat (10/10).

Rincian yang Bikin Perut Kenyang, Rakyat Geleng Kepala

Cak Ta’in membeberkan sederet kode RUP yang menunjukkan betapa “menggairahkan”-nya pos konsumsi di sekretariat DPRD Surabaya.

Beberapa di antaranya:

Belanja Makan Minum Jamuan Tamu – Rp 4.637.545.000

Belanja Kue Kering – Rp 628.938.240

Belanja Kopi Bubuk – Rp 121.520.000

Belanja Gula Pasir – Rp 46.200.000

Belanja Konsumsi Rapat – Rp 196.900.000

Belanja Konsumsi Swakelola – Rp 299.960.100

Belanja Snack Rapat Alat Kelengkapan Dewan – Rp 2.754.503.400

 

Totalnya: Rp 8,9 miliar hanya untuk urusan makan dan minum!

Belum termasuk belanja buah-buahan Rp 2 miliar lebih, dan fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD yang juga menelan Rp 2 miliar lebih.

“Kalau ditotal, sudah lebih dari Rp 13 miliar cuma buat makan, minum, dan isi rumah. Ini luar biasa,” ujar Cak Ta’in, tak kuasa menahan keheranan.

Transparansi Anggaran Surabaya Dipertanyakan

Temuan Kodat86 ini memunculkan tanda tanya besar: sebenarnya seberapa besar anggaran yang dikelola Sekretariat DPRD Surabaya tahun 2025?

Cak Ta’in juga menyoroti minimnya akses publik terhadap APBD Kota Surabaya.

“Wali Kota sering bicara transparansi anggaran. Tapi faktanya, publik sulit sekali mencari data APBD secara terbuka. Kalau transparan, kenapa harus susah ditemukan?” tegasnya.

Tak Wajar dan Tak Pantas

Menurut Cak Ta’in, penyusunan anggaran publik harus berlandaskan asas kewajaran dan kepatutan, bukan selera birokrat. Ia mengingatkan, seluruh urusan keuangan DPRD — mulai dari tunjangan, perjalanan dinas, hingga fasilitas  sudah diatur jelas dalam PP No. 1 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari PP No. 18 Tahun 2017.

“Kalau aturannya ada, kenapa masih bisa membengkak begini? Ini harus diaudit. Jangan-jangan ada pola lama yang dihidupkan kembali,” katanya.

Kodat86 Siapkan Bukti dan Data Tambahan

Aktivis Kodat86 tak berhenti di sini. Mereka tengah mendalami anggaran perjalanan dinas, SPPD, tunjangan komunikasi, transportasi, dan perumahan anggota dewan.

“Teman-teman di lapangan terus mengumpulkan data. Kita akan buka semua, supaya publik tahu ke mana uang rakyat itu mengalir,” tutup Cak Ta’in dengan nada tegas.

Akhirnya Cak Ta’in Laporkan Pemakaian Mobil Dinas Dobel Pimpinan DPRD Batam ke KPK IMG-20250903-WA0108

Akhirnya Cak Ta’in Laporkan Pemakaian Mobil Dinas Dobel Pimpinan DPRD Batam ke KPK

Hedi Batubara 3 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) membuktikan janjinya untuk melaporkan persoalan sikap dan perilaku Pimpinan DPRD Kota Batam yang menerima ‘dobel’ mobil dinas Toyota Fortuner dan Hyundai Palisade ke KPK. Laporan dimasukkan ke bagian pengaduan lembaga anti rasua tersebut Rabu, 3 September 2025. Penggunaan ‘dobel’ mobil dinas itu bukan saja soal etika perilaku Pimpinan DPRD yang ‘tamak’ tapi sudah masuk kategori tindak pidana korupsi, sebab sudah ada unsur gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

“Ya, kami sudah melaporkan persoalan mobil dinas dobel itu ke KPK. Biarkan penegak hukum yang menindak, karena sebelumnya kita sudah ingatkan berkali-kali tapi diabaikan,” kata Cak Ta’in kepada media di gedung Merah Putih KPK, Rabu (3/9).

Menurut Cak Ta’in, persoalan mobil dinas dobel pimpinan dewan Kota Batam tersebut sudah tidak dapat diselesaikan secara persuasif tapi harus represif dengan penegakan hukum. Bukti-bukti awal sudah diserahkan, tinggal menunggu tindak lanjut dan respon KPK selanjutnya. Persoalan mobil dinas dobel tersebut juga disampaikan kepada Menteri Dalam, Menteri Keuangan dan BPK.

“Persoalan ini sudah tidak dapat dikompromi, harus ditindak tegas. Apalagi unsur tindak pidana korupsi sangat nyata, yakni dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang melekat pada pimpinan tersebut. Kita sudah pelajari aturan tentang pemberian fasilitas mobil dinas tersebut. Jangankan dobel mobil, dobel tunjangan transportasi dan mobil dinas secara bersamaan saja tidak boleh.” jelasnya.

Mantan Dosen Unrika Batam itu menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan mobil dinas dobel tersebut, mengingat ada kaitannya dengan anggaran. Presiden Prabowo Subianto sudah menghimbau dan menyerukan kepada semua elemen pemerintahan, termasuk di dalamnya pimpinan dewan, untuk melakukan efisiensi anggaran, tapi faktanya DPRD Batam berlaku sebaliknya.

Sebelumnya Cak Ta’in sudah mencoba mendesak aparat penegak hukum lokal untuk memberikan atensi terhadap penggunaan mobil dinas dobel tersebut, tapi tidak ada yang merespon. Untuk itulah laporan ke KPK dilayangkan setelah melalui kajian dan pertimbangan yang matang.

“Persoalan mobil dinas dobel ini bakal menjadi salah satu catatan dugaan kasus korupsi dari Kepri di KPK, selain itu beberapa kasus yang sudah dilapor bahkan sudah diproses, ada yang dilimpahkan ke APH di daerah tapi tetap diasistensi. Bukan tidak mungkin juga bakal ada kejutan baru dari kasus-kasus di Kepri tersebut, dari Kabupaten Bintan misalnya. Termasuk dugaan korupsi proyek pengadaan STS Crane UPT Pelabuhan Batu Ampar dan proyek revitalisasi Kolam Dermaga Utara yang mandeg di Polda Kepri juga akan didorong agar diambil alih KPK,” pungkasnya.

Terkait Penetapan Nama Li Claudia Chandra di PN Batam, Cak Ta’in Lapor ke Bawaslu, DKPP dan Mendagri ‘Diduga Ada Proses Yang Salah Dalam Pilwako Batam IMG-20250827-WA0142

Terkait Penetapan Nama Li Claudia Chandra di PN Batam, Cak Ta’in Lapor ke Bawaslu, DKPP dan Mendagri ‘Diduga Ada Proses Yang Salah Dalam Pilwako Batam

Hedi Batubara 27 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Setelah lama tenggelam polemik terkait penetapan nama Li Claudia Chandra, Wakil Walikota Batam 2015-2030, kembali mencuat. Cak Ta’in mengadukan dan melaporkan KPUD Kota Batam kepada KPU, Bawaslu, DKPP dan Mendagri karena diduga ada yang salah dalam proses Pilwako Batam 2024, bahkan terindikasi ada mal-administrasi, perbuatan melawan hukum dan pidana.

Menurut Cak Ta’in Komari SS, Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) pihaknya perlu melaporkan adanya proses Pilwako Batam yang salah. KPUD Kota Batam sendiri seolah sengaja menutupi data dan informasi terkait Li Claudia Chandra dengan tidak memberikan data dan informasi yang dimohonkan secara resmi bulan Juli 2025 lalu.

“Kami menilai KPUD Batam coba bermain-main. Sebenarnya tidak ada kepentingan mereka dengan tidak memberikan data dan informasi terkait pejabat negara yang dilakukan selama proses Pemilukada.” kata Cak Ta’in sesuai menyampaikan laporan ke Bawaslu, DKPP dan Mendagri, Rabu (27/8).

Cak Ta’in menjelaskan, persoalan permohonan data dan informasi terkait pendaftaran calon kepala daerah Pilwako Batam tahun 2024 ke KPUD Kota Batam akan ditindaklanjuti dengan permohonan melalui Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kepri. Begitu juga untuk permohonan salinan putusan Penetapan Nama Li Claudia Chandra pada Pengadilan Negeri Batam. “PN Batam akan kami Surati lagi yang kedua, sementara KPUD Batam tidak perlu lagi bersurat, karena sudah dijawab dan itu tidak menunjukkan sikap transparan dan profesional,” ujarnya.

Lebih lanjut mantan Dosen Unrika Batam itu menegaskan, bahwa proses investigasi terkait status hukum nama Li Claudia Chandra akan terus dikejar sampai tuntas. Maka itu, pihaknya juga mengadukan persoalan KPUD Batam kaitannya dengan Wakil Walikota Batam Li Claudia Chandra pada Bawaslu, DKPP dan Mendagri. “Mereka lembaga resmi negara, termasuk penegak hukum, jadi apakah KPUD Batam dan PN Batam bisa menolaknya.” kilahnya.

Masyarakat Batam sempat dikejutkan dengan berita permohonan penetapan nama Li Claudia Chandra pada Pengadilan Negeri Batam pada awal Juli 2025. Putusan yang semestinya dibaca pada 2 Agustus ditunda pada 11 Agustus 2025 itupun menyisakan tanda tanya. Nama Li Claudia Chandra sudah digunakan dalam proses pilkada Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2024, namun baru dimintakan penetapan pada pengadilan, sehingga kuat dugaan nama tersebut bermasalah.

“Sampai kita bisa mendapatkan salinan putusan penetapan nama tersebut dari PN Batam, tahu positanya seperti apa, baru kita dapat mengambil kesimpulan ada tidaknya unsur pelanggaran hukum di dalamnya dan perlu proses lanjutan. Kita sedang mempersiapkan langkah yang perlu baik gerakan terbuka maupun tertutup,” tegas Cak Ta’in.

Dengan pengaduan dan laporan kepada Bawaslu, DKPP, KPU dan Mendagri maka bola sudah berpindah tangan. Cak Ta’in sangat yakin laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti secepatnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan. “Kan sekarang bukan musim pemilu atau pilkada, jadi ruang mereka memproses laporan ini sangat terbuka, apalagi bukti dan informasi yang kita sampaikan cukup lengkap,” urainya.

Menjadi pertanyaan lagi, lanjut Cak Ta’in, PN Batam yang menerima permohonan penetapan nama tersebut dan hasilnya kemungkinan dikabulkan, sebab hingga saat ini tidak ada kejelasan dan penjelasan yang terbuka baik dari PN Batam maupun yang bersangkutan yakni Li Claudia Chandra.

Bagaimana legal standing pemohon bisa diterima sekaligus sebagai obyek permohonan untuk ditetapkan, serta persoalan tempat perkara diajukan harusnya sesuai dengan alamat domisili dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan.

“Harusnya Li Claudia Chandra sendiri yang jelaskan ke publik, apa urgensi dari permohonan penetapan namanya tersebut, sebab dia pejabat negara dan pejabat publik,” tandasnya.

Cak Ta’in Minta KPK Tidak Main ‘Tarik Ulur’ Kasus Korupsi DJPL Pasca Tambang Bintan  Komisioner KPK dalam Sorotan, dari Firli ke Alex, Adakah Harapan untuk Bersih?

Cak Ta’in Minta KPK Tidak Main ‘Tarik Ulur’ Kasus Korupsi DJPL Pasca Tambang Bintan 

Hedi Batubara 4 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Cak Ta’in Komari SS minta KPK untuk tidak main ‘tarik ulur’ dalam menangani kasus dugaan korupsi Dana Jaminan Perlindungan Lingkungan (DJPL) pasca tambang di Kabupaten Bintan 2010-2016.

Turunnya penyidik KPK yang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di Bintan dan Kepri pada Rabu, 30 Juli 2025, baik secara langsung maupun zoom. Hal itu dianggap sebagai langkah maju oleh KPK dalam mengusut kasus DJPL PascaTambang Bintan setelah laporan tahun 2022, dengan kegiatan pemanduan investigasi terkait kasus tersebut.

“Kami berpikir, pemeriksaan kemarin sebagai langkah serius KPK untuk menuntaskan serangkaian investigasi terkait DJPL PascaTambang Bintan tersebut. Tapi sepertinya bakal adem lagi. Apa tindakan tarik ulur ini ada motif lain?” kata Cak Ta’in kepada media Senin (4/8).

Menurut Cak Ta’in, bukti dan informasi dugaan korupsi DJPL PascaTambang Bintan tersebut sudah dikantongi KPK, sehingga tidak ada alasan untuk tidak dituntaskan. Termasuk nilai DJPL yang diperkirakan menyentuh angka triliun salama kurun waktu 2010-2016 tersebut.

Sebagian besar dana itu disimpan pada sebuah bank di Singapura dengan diatasnamakan kerabat terdekat. Sebelum penyimpanan di Singapura tersebut dipantau KPK, dana itu sering diputar oleh putra mahkota untuk bisnis dan berbagai kegiatan lainnya.

“Tahun itu investigasi kami lakukan dengan langsung dipantau oleh tim dari Jakarta. Selain itu, mereka juga secara silent menurunkan beberapa kelompok dalam mengusut soal DJPL tersebut. Jadi KPK tinggal serius atau masih mau tarik ulur lagi,” jelasnya.

Lebih lanjut Mantan Dosen Unrika Batam itu menjelaskan, bukti, data dan informasi terkait dana DJPL PascaTambang Bintan itu sudah di tangan KPK sangat lengkap.

Lahan-lahan bekas tambang yang rusak parah itupun sudah disampaikan secara langsung dari lokasi saat investigasi. “Bahkan kapan dana DJPL dibawa ke Singapura menggunakan speed, siapa nahkoda, jam berapa perginya, semuanya sudah tahu,” ujarnya.

Untuk itu, Cak Ta’in menegaskan, jika KPK membuat kesan ‘bermain-main’ dalam pengusutan kasus DJPL pasca tambang di Kabupaten Bintan itu, pihaknya bakal menggelar aksi ke kembali depan gedung merah putih.

Pihaknya akan mendesak KPK menuntaskan kasus tersebut secepatnya. “DJPL itu sama dengan dana reklamasi dan reboisasi – mengembalikan lingkungan setelah aktivitas selesai. Faktanya setelah kegiatan tambang selesai, dananya pun ikut selesai lenyap, lokasi bekas tambang dibiarkan rusak berlubang menganga. Untuk itulah, kita meminta KPK tidak main-main dalam hal ini,” pungkasnya.

Hibah Rp. 16,5 M dari Pemko untuk Kejari Batam, Kodat86 Tuding Upaya Membungkam ‘Tutup Mata’ Terhadap Kasus Korupsi di Kota Batam IMG-20250725-WA0110

Hibah Rp. 16,5 M dari Pemko untuk Kejari Batam, Kodat86 Tuding Upaya Membungkam ‘Tutup Mata’ Terhadap Kasus Korupsi di Kota Batam

Hedi Batubara 29 Juli 2025

MoneyTalk, Batam – Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Cak Ta’in Komari SS menuding pemberian hibah kepada kejaksaan negeri Batam senilai Rp. 16,5 miliar dari Pemko Batam merupakan upaya membungkam agar penegak hukum ‘tutup mata’ terhadap dugaan korupsi yang terjadi di Kota Batam. Pasalnya, hibah itu dinilai tidak tepat dan cenderung mengkerdilkan sikap profesionalisme dan integritas lembaga penegak hukum tersebut. Hibah tersebut diduga menjadi senjata untuk menunjukkan kejaksaan agar tidak mengusut kasus-kasus korupsi yang terjadi.

“Faktanya kan Batam seperti bebas korupsi, namun sepi pengusutan. Apakah tidak ada korupsi? Rasanya tidak mungkin. Cuma APH nya yang tidak mau memproses.” kata Cak Ta’in kepada media Senin (28/7)

Menurut Cak Ta’in, seharusnya penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan tetap menjaga independensi. Tidak terkontaminasi dengan segala bentuk bantuan hibah dari pemerintah daerah, yang indikasinya menjadikan kejaksaan yang seharusnya bertindak tegas menjadi kompromi.

“Sebagai institusi penegak hukum yang bersifat vertikal, maka seluruh kebutuhan dan infrastruktur harusnya diajukan kepada atasannya. Bantuan itu akan menciptakan sikap ‘enak tak enak’ ketika harus mengusut kasus korupsi apalagi menyangkut pejabat tingginya. Sementara independen lembaga hukum itu bersifat mutlak, bekerja profesional dan penuh integritas,” jelasnya.

Lebih lanjut mantan Dosen Unrika Batam itu menjelaskan, integritas dan profesionalisme kerja itu bukan sekedar slogan yang dipampang depan kantor, tetapi benar-benar ditunjukkan. Kondisi ini menjadi kontraproduktif antara harapan dan kenyataan. “Kalau perlu kembalikan semua bantuan hibah yang sudah diberikan selama ini, termasuk mobil dinas. Emang tidak ada mobil dinas dari Kejagung ya untuk Kajari-kajari di daerah,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut Cak Ta’in, Kejari Batam dan Pemko Batam harus menjelaskan kepada publik urgensi mengenai hibah tersebut. Hibah sebesar Rp. 16,5 miliar tersebut untuk apa saja. Yang baru nampak kasat mata hanya pembangunan gedung depan degung utama Kejari Batam sisi kiri berbatasan dengan Taman Aspirasi, dengan perkiraan lebar 5 meter dan panjang 15 meter untuk bangunan 2 lantai yang diperkirakan cuma menghabiskan dana Rp. 1-1,5 miliar paling mahal.

“Pertanyaannya apakah Kejari Batam tidak menerima anggaran dari pemerintah pusat melalui Kejagung? Ini yang juga akan kami minta klarifikasi langsung ke Jaksa Agung, dan Komisi 3 DPR RI agar terang benderang. Apakah hibah seperti yang terjadi di Batam ini dapat dibenarkan atau tidak,” urainya.

Hibah Rp. 16,5 Miliar kepada Kejari Batam di tengah banyaknya masalah kemasyarakatan yang beres sungguh miris. Mestinya Pemko Batam mendahulukan untuk membereskan semua urusan publik terlebih dahulu seperti penanganan sampah, banjir, air bersih, macet, pendidikan dan UMKM. “Mesti tahu skala prioritas lah,” pungkasnya.

Baca Juga Berita Ini

Forkabi

Dikala Politik Memanas Masjid Daarul Maarif Pondok Kelapa Diserang Tiga orang Luka luka

Hedi Batubara 8 November 2026
CBA Soroti Laba Sarana Jaya, Kinerja Dirut Bernard Yohanes Diminta Dievaluasi

CBA Soroti Laba Sarana Jaya, Kinerja Dirut Bernard Yohanes Diminta Dievaluasi

Hedi Batubara 8 November 2026
Laskar Cinta Jokowi

Laskar Cinta Jokowi: Listyo Sigit Dikriminalisasi dengan Tudingan Menyadap Presiden Prabowo

Hedi Batubara 8 November 2026
Diplesetkan Jadi 'Partai Sadap Indonesia', PSI: Begitu Kejam dan Mengarah ke Fitnah

Diplesetkan Jadi ‘Partai Sadap Indonesia’, PSI: Begitu Kejam dan Mengarah ke Fitnah

Hedi Batubara 8 November 2026