Kereta Api Cepat Jakarta Bandung Archives -

Diperlukan Pengusutan TPPU di Proyek KCJB Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu 1

Diperlukan Pengusutan TPPU di Proyek KCJB

Hedi Batubara 17 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Proyek KCJB kerjasama Konsorsium Indonesia – China sedang berupaya merampungkan pekerjaannya.

Meski saat ini belum juga rampung dan belum dapat beroperasi sesuai dengan tenggat waktu nya. Karena terjadinya pembengkakan biayai. Kini biayainya membengkak menjadi Rp18 triliun.

Semula Proyek ini ditawarkan oleh pengusaha Jepang dengan biaya Rp90 triliun dengan suku bunga 0,1% dan grass periode 40 Tahun.

Tapi akhirnya disetujui oleh pemerintah berkerjasama dengan China untuk bangun KCJB. Kerjasama diikat dengan biaya: Rp120 T, bunga 3,4 % dan Grass Periodenya 80 Tahun.

Jika di bandingkan dengan tawaran dari Jepang. Nilai kontrak dengan China ini sangat mahal; bunga tinggi dan waktu nya sangat panjang. Hampir 100 tahun: yakni 80 tahun.

Mengapa pemerintah tidak ambil kontrak dengan Jepang malah dengan China? Ini menjadi pertanyaan. Padahal dengan China begitu mahal? Siapa yang di untngkan dan ambil untung di sini? Sedang bangsa dan Negara ketiban pulung?

Tidakkah ada upaya TPPU dalam proyek KCJB? Karena menurut info beberapa pejabat China yang berada di struktur konsorsium itu telah di hukum mati oleh pemerintah China karena terlibat dalam kejahatan keuangan dalam proyek itu. Pemerintah China harus menjawab ini. Benarkah info ini?

Akan halnya ramainya TPPU yang digaungkan oleh Menkopolhukam dalam kasus di Kemenkeu yang menyeret Mentri nya: Sri Mulyani dan Stafnya. Dalam dugaan Skandal TPPU Rp 349 T. Tidak kah dalam kasus KCJB ini tidak terjadi praktik TPPU?

Untuk membuktikan itu. Perlu di bentuk TIM Audit Independen untuk mengusut TPPU di Proyek KCJB.

Karena saat ini Pemerintah China tidak yakin keberlangsungan pemerintahan Jokowi akan melanjutkan KCJB sehingga meminta jaminan APBN.

Perlu langkah serius dalam semua kalangan untuk selamatkan APBN dari penyanderaan proyek ambisius yang tidak jelas juntrungan nya. Malah proyek KCJB ini berpotensi membawa Negara di jajah oleh China. (MT)

Oleh: Muslim Arbi
Koordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi

Menko Luhut: Peresmian Kereta Cepat dan LRT Agustus 2023 Menko Luhut- Peresmian Kereta Cepat dan LRT Agustus 2023

Menko Luhut: Peresmian Kereta Cepat dan LRT Agustus 2023

Ali Ramadan 16 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan meresmikan pemasangan rel kereta atau track laying terakhir untuk Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di Stasiun KCJB Halim.

Rel tersebut membentang dari Tegalluar hingga Halim dengan total panjang rel terpasang 304 km untuk kedua sisi.

Menko Luhut menyampaikan dalam sambutannya bahwa Indonesia boleh bangga karena dengan peletakan rel terakhir ini menandakan bahwa seluruh jalur KCJB telah tersambung.

Namun, perlu menjadi perhatian bersama karena masih banyak yang harus diselesaikan menjelang COD di Bulan Agustus 2023, contohnya penyelesaian pekerjaan stasiun, pembangunan aksesibilitas dan konektivitas, kesiapan SDM untuk operasional dan maintenance, hingga aspek komersial.

“Hal tersebut akan kami kawal ketat melalui koordinasi lintas instansi yang selama ini sudah dilakukan juga oleh PMO Percepatan Proyek KCJB,” tegas Menko Luhut

Menko Luhut menambahkan bahwa hal ini menjadi semangat baru bagi Indonesia, terutama didukung oleh narasi integrasi dan konektivitas dengan proyek strategis nasional lainnya yaitu LRT Jabodetabek, dimana perpindahan moda transportasi dari Kereta Cepat menuju LRT akan menjadi seamless dan effortless.

“Semangat integrasi ini menjadi dorongan bagi seluruh pihak untuk dapat merampungkan kedua proyek strategis nasional tersebut sehingga direncanakan dapat diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Bulan Agustus 2023 bertepatan dengan hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” jelasnya

Pada kesempatan tersebut Menko Luhut bersama PJ Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya turut melakukan uji coba menaiki LRT dari Stasiun LRT Halim menuju Stasiun LRT Dukuh Atas.

“Ini perlu kita apresiasi adalah karya anak-anak bangsa kita. Jadi kita kalau ada kurang lebih saya kira tentu perlu proses penyempurnaan karna ini semua di produksi di dalam negeri. Jadi kita sebagai bangsa sekali lagi harus bangga dengan apa yang dicapai oleh anak-anak kita, bahwa ada kurang lebih sana-sini tentu sambil berjalan akan kita perbaiki,” Ujar Menko Luhut.

Selain itu Menko Luhut juga menghimbau terkait pengamanan, agar jangan sampai ada yang merusak fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun yang bisa menghambat proses penyelesaian proyek.

“Jadi saya minta semua kita ini betul-betul saling mengingatkan karena ini menyangkut reputasi kita juga, ini kereta api cepat pertama di Asia Tenggara, di Indonesia,” pungkas Menko Luhut.

Kereta Cepat China Merugikan Keuangan Negara: APBN Tak Boleh Menjamin Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) 2

Kereta Cepat China Merugikan Keuangan Negara: APBN Tak Boleh Menjamin Utang

Hedi Batubara 14 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Proyek kereta cepat Jakarta Bandung sejak awal sudah menuai banyak masalah, dan (terindikasi) merugikan keuangan negara.

Tender proyek kereta cepat diikuti oleh Jepang dan China. Jepang menawarkan 6,2 miliar dolar AS. China menawarkan 6,07 miliar dolar AS. Akhirnya, China terpilih.

Evaluasi proyek KCJB tidak profesional. Ada indikasi, pokoknya “China harus menang”.

Karena itu, tidak semua komponen biaya masuk dalam evaluasi. Ada yang tertinggal, atau sengaja ditinggal?

Biaya tersebut kemudian muncul, diakui sebagai pembengkakan biaya atau cost overrun. Hal ini dikatakan Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, penyebab terbesar pembengkakan biaya proyek adalah melesetnya kalkulasi pihak China saat proses studi kelayakan.

Komponen biaya lainnya yang tidak diperhitungkan dalam evaluasi proyek adalah suku bunga. Jepang menawarkan suku bunga 0,1 persen per tahun. China menawarkan suku bunga 2 persen per tahun, atau 20 kali lipat lebih mahal dari Jepang.

Kalau biaya suku bunga diperhitungkan dalam evaluasi proyek, maka penawaran Jepang lebih murah dari penawaran China. Jepang harusnya menang.

Pembiayaan proyek terdiri dari 25 persen modal dan 75 persen pinjaman, dengan masa tenggang waktu cicilan (grace period) 10 tahun.

Pinjaman dari Jepang 4,65 miliar dolar AS (75 persen x 6,2 miliar dolar AS). Biaya bunga pinjaman 4,65 juta dolar AS per tahun, atau 46,5 juta dolar AS untuk 10 tahun masa grace period. Sehingga total biaya kereta cepat Jepang, termasuk biaya bunga 10 tahun, menjadi 6.246.500.000 (= 6.200.000.000 + 46.500.000) dolar AS.

Pinjaman proyek dari China 4.552.500.000 dolar AS (75 persen x 6,07 miliar dolar AS). Biaya bunga pinjaman 91,05 juta dolar AS per tahun, atau 910,5 juta dolar AS untuk 10 tahun masa grace period. Sehingga total biaya kereta cepat China, termasuk biaya bunga 10 tahun, menjadi 6.980.500.000 (= 6.070.000.000 + 910.500.000) dolar AS.

Artinya, termasuk biaya bunga, total biaya kereta cepat China 11,75 persen lebih mahal dari kereta cepat Jepang: 6.980.500.000 dolar AS vs 6.246.500.000 dolar AS.

Artinya, penunjukan kereta cepat China terbukti merugikan keuangan negara. Kalau biaya bunga dihitung selama 40 tahun masa pinjaman proyek, kerugian ini jauh lebih besar lagi.

Kerugian keuangan negara lainnya, yaitu pembengkakan biaya yang mencapai 1,176 miliar dolar AS, di mana 60 persen atau 705,6 juta dolar AS menjadi tanggungan Indonesia.

Untuk membiayai pembengkakan biaya ini, 25 persen atau 176,4 juta dolar AS berasal dari “modal sendiri”, atau Penyertaan Modal Negara, yang juga berasal dari utang. Bunga utang ini bisa mencapai 6 sampai 7 persen.

Sedangkan 75 persen pembengkakan biaya porsi Indonesia, atau 529,5 juta dolar AS, dari pinjaman komersial China, dengan suku bunga 3,4 persen per tahun. Sangat tinggi sekali, 34 kali lipat dari suku bunga yang ditawarkan Jepang.

Dalam 10 tahun grace period, biaya bunga dari pembengkakan biaya proyek mencapai 179,93 juta dolar AS. Jauh lebih besar dari biaya bunga Jepang yang hanya 46,5 juta dolar AS untuk keseluruhan proyek.

Menurut Luhut, China minta pinjaman terakhir ini dijamin APBN. Hal ini tentu saja tidak bisa dilakukan karena melanggar Undang-Undang dan Konstitusi. Karena APBN harus ditetapkan oleh undang-undang, dan harus mendapat persetujuan DPR setiap tahun. Artinya, DPR saat ini tidak bisa mendikte dan menentukan APBN masa depan. Artinya, jaminan utang oleh APBN melanggar konstitusi. (MT)

Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Diperlukan Pansus Rakyat Bersama DPD: Selamatkan Jebakan Utang China Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu 1

Diperlukan Pansus Rakyat Bersama DPD: Selamatkan Jebakan Utang China

Hedi Batubara 13 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Diperlukan Pansus Rakyat untuk usut proyek KCJB. Proyek tersebut telah menyeret Negara ini di bawah tekanan dan dominasi China.

Pemerintah Beijing minta APBN sebegai Jaminan atas Proyek KCJB yang mangkarak itu.

Menko Marvest, Luhut Binsar Panjaitan, gagal nego ulang agar bunga pinjaman dari 3,4 % menjadi 2 %. China malah minta jaminan APBN di KCJB.

Semula Proyek KCJB ini, di tawar oleh Jepang dengan nilai: 90 T, bunga 0,1% dan masa konsesi 40 Tahun. Tapi lalu di setujui dan jatuh ke China dengan nilai 120 T bunga 3,4% dan Masa Konsesi 80 Tahun.

Proyek ini sejak ground bricking sejak 2016 tetap mangkrak. Dan terancam gagal. Sementara nilai proyek nya terus membengkak. Pembengkakang sudah mencapai Rp 18 Triliun.

KCJB ini termasuk salah satu proyek prestius Jokowi yang sedang kandas saat ini. Di tengah masa jabatan nya hampir habis.

Proyek ini tentunya akan menjadi batu sandungan. Bunga hutan yang tinggi dan mengancam negara.
Kini proyek ini bikin negara tersandera hutang oleh Debt Trap – China. Proyek jebakan China.

Jokowi dan Luhut sangat bertanggung jawab terkait proyek ini. Karena telah membuat negara tersandera oleh China.

DPR sudah di desak ber kali2 agar bikin pansus. Karena beban ini akan di pikul negara. Tapi DPR tak bergeming. Sedang proyek ini pasti bikin negara dan Rakyat tambah terpuruk.

Untuk selamatkan Negara dari tekanan Hutang China: Rakyat Perlu bangkit bentuk Pansus Independen. Kalau DPR sudah tidak dapat menjalankan peran Konstitusional nya. Maka Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) turun tangan untuk Bentuk Pansus Selamatkan Negara dari ancaman Jebakan Hutang China. (MT)

Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakkan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

Kereta Api Cepat Jakarta Bandung

Diperlukan Pengusutan TPPU di Proyek KCJB

Menko Luhut: Peresmian Kereta Cepat dan LRT Agustus 2023

Kereta Cepat China Merugikan Keuangan Negara: APBN Tak Boleh Menjamin Utang

Diperlukan Pansus Rakyat Bersama DPD: Selamatkan Jebakan Utang China

Baca Juga Berita Ini

Sejumlah Petinggi Polri Diduga Sadap Presiden Prabowo, Nicho Silalahi: Bisa Terancam Hukuman Mati

Said Didu Sebut Listyo Sigit Jadi Tersangka dan Kaitkan Geng SOP dengan Isu Makar ke Prabowo

DPP CWIG Bawa Bukti Rekaman Kasus PT RMT Capital Finance, Diduga Catut Nama Bank BUMN

Penyadapan Yang Dilakukan oleh Sejumlah Oknum Jenderal polisi Kepada Presiden Prabowo Perlu Dibuat Terang Benderang. Salah Satunya Terkait Alat Sadap Siapa Yang Digunakan