Komisi III DPR RI Archives -

Guru Besar Unair Soroti Dugaan Kriminalisasi UU ITE dalam Kasus Babe Aldo Guru Besar Ilmu Komunikasi Hendri Subiakto

Guru Besar Unair Soroti Dugaan Kriminalisasi UU ITE dalam Kasus Babe Aldo

Hedi Batubara 3 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof. Dr. Hendri Subiakto menyoroti dugaan kriminalisasi melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kasus yang menjerat aktivis asal Surabaya, Babe Aldo, yang kini ditahan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pernyataan itu disampaikan Hendri dalam rilis tertulis yang diterima pada Minggu (3/8/2026). Ia mengaku sempat membahas kasus tersebut dalam sebuah podcast bersama Roy Suryo.

Menurut Hendri, Babe Aldo sebelumnya dikenal aktif mengkritik persoalan kelangkaan BBM jenis solar di Kalimantan Selatan yang diduga berkaitan dengan kebutuhan armada perusahaan kelapa sawit.

“Babe Aldo cerewet dan kritis pada persoalan ini, menyebabkan dia tidak disukai kalangan pengusaha tertentu yang berpengaruh,” kata Hendri dalam keterangannya.

Ia menjelaskan bahwa Babe Aldo dilaporkan oleh seorang aparatur sipil negara (ASN) terkait unggahan foto di akun TikTok miliknya, kemudian ditersangkakan melanggar Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE.

Hendri memaparkan bahwa Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik.

Sementara Pasal 35 mengatur larangan melakukan manipulasi atau perubahan informasi elektronik agar dianggap seolah-olah autentik.

Menurutnya, penerapan kedua pasal tersebut semestinya didasarkan pada adanya alat bukti digital yang menunjukkan terjadinya perubahan atau manipulasi data.

“Tanpa ada data informasi elektronik yang nyata nampak berubah, pengenaan pasal computer crime pada kasus Babe Aldo ini bisa salah penerapan,” ujarnya.

Hendri juga mempertanyakan proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.

“Bagaimana bisa polisi menyimpulkan sudah terjadi perubahan data yang dilakukan pelaku jika penyidik tidak atau belum memeriksa komputer korban dan pelakunya terlebih dahulu,” katanya.

Ia menilai proses penetapan tersangka dan penahanan sebelum pemeriksaan mendalam melalui digital forensik terhadap perangkat elektronik dapat dipersoalkan secara hukum.

“Praktek penersangkaan dengan menahan tanpa memeriksa terlebih dahulu secara mendalam digital forensik terhadap alat bukti yang ada pada pelaku, layak digugat tidak sah,” tutur Hendri.

Atas dasar itu, Hendri menyatakan mendukung langkah penasihat hukum Babe Aldo untuk mengajukan praperadilan serta mendorong adanya audiensi dengan Komisi III DPR RI.

“Saya setuju dan mendukung penasehat hukum Babe Aldo dan para aktivis pembelanya untuk melakukan langkah hukum pra peradilan,” ujarnya.

Ia juga meminta DPR RI dan Presiden memberi perhatian terhadap dugaan penyalahgunaan pasal-pasal UU ITE di berbagai daerah.

“Perlu dilaporkan pada DPR RI dan juga Presiden, terjadinya pola yang hampir sama di banyak kasus,” kata Hendri.

Hingga rilis ini disampaikan, belum terdapat keterangan resmi dari Polda Kalimantan Selatan terkait pandangan Prof. Hendri Subiakto mengenai proses penyidikan dan penerapan Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE dalam perkara tersebut.

Kasus Babe Aldo sendiri masih berada dalam proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CBA Laporkan Penanganan Kasus Bea Cukai ke Dewas KPK, DPR: Penyidikan Korupsi Memang Tidak Mudah, Tapi KPK Tidak Boleh Mundur ‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi,

‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi,

CBA Laporkan Penanganan Kasus Bea Cukai ke Dewas KPK, DPR: Penyidikan Korupsi Memang Tidak Mudah, Tapi KPK Tidak Boleh Mundur

Hedi Batubara 9 Juli 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengaduan yang disampaikan Center for Budget Analysis (CBA) kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan perkara dugaan suap dan gratifikasi impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kini mendapat konteks baru setelah muncul tanggapan dari anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, sebelumnya meminta Dewan Pengawas KPK mengevaluasi konsistensi penanganan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari 2026. Dalam pengaduannya, CBA memetakan sedikitnya sepuluh klaster yang menurut mereka telah muncul dalam pernyataan resmi KPK, fakta persidangan, maupun dokumen yang dibacakan di pengadilan, namun perkembangan hukumnya dinilai belum dijelaskan secara utuh kepada publik.

Pengaduan tersebut tidak meminta Dewan Pengawas mengambil alih penyidikan, melainkan menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, akuntabilitas, serta komunikasi publik lembaga antirasuah tersebut.

Di tengah perdebatan mengenai kecepatan pengembangan perkara, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengingatkan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi memang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dibanding perkara pidana biasa.

Menurut Nasir, penyidik harus mengumpulkan alat bukti secara hati-hati karena pelaku korupsi umumnya berupaya menyembunyikan aset, dokumen, maupun jejak transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana.

Ia juga menilai keberadaan whistleblower dan informasi dari pihak yang mengetahui secara langsung suatu peristiwa sering menjadi faktor penting dalam mempercepat pengungkapan perkara korupsi.

Meski demikian, Nasir menegaskan bahwa kehati-hatian tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk menghentikan proses.

“Tidak ada kata lain bagi KPK untuk terus maju dan tidak ada kata untuk mundur bagi KPK,” ujar Nasir Djamil.

Pernyataan tersebut dinilai sejalan dengan substansi pengaduan CBA. Jika Nasir menekankan pentingnya ketelitian dalam pembuktian, CBA justru meminta agar setiap perkembangan yang sebelumnya telah dipublikasikan KPK benar-benar ditindaklanjuti secara konsisten berdasarkan alat bukti yang tersedia.

Dalam surat pengaduannya, CBA mengingatkan bahwa sejak awal perkara, KPK sendiri telah menyampaikan berbagai perkembangan kepada publik, mulai dari dugaan manipulasi jalur pemeriksaan impor, pemeriksaan sejumlah perusahaan forwarder, pengembangan terhadap beberapa entitas swasta, dugaan aliran dana kepada pihak di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penggeledahan di Semarang, dugaan perintangan penyidikan, hingga fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.

Menurut CBA, ketika suatu informasi telah diumumkan secara resmi oleh KPK atau muncul dalam persidangan terbuka, publik memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana status penanganannya. Jika bukti telah memenuhi syarat hukum, maka pengembangan perkara perlu dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila suatu dugaan tidak memenuhi standar pembuktian, penjelasan kepada publik juga penting agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Di sinilah CBA menilai peran Dewan Pengawas menjadi relevan. Bukan untuk mengarahkan substansi penyidikan, melainkan memastikan bahwa prinsip akuntabilitas, keterbukaan, profesionalitas, dan kepastian hukum tetap terjaga dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Dari perspektif tata kelola, pengawasan internal melalui Dewan Pengawas serta pengawasan politik oleh DPR merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang memang dibangun oleh undang-undang. Mekanisme tersebut tidak dimaksudkan mengurangi independensi KPK, tetapi justru menjaga agar independensi tersebut berjalan seiring dengan akuntabilitas.

Karena itu, pernyataan Nasir Djamil dan pengaduan CBA sesungguhnya dapat dibaca sebagai dua sisi dari tujuan yang sama. Yang pertama mengingatkan bahwa penyidikan korupsi memerlukan ketelitian dan waktu, sedangkan yang kedua menekankan pentingnya konsistensi antara pernyataan publik, fakta persidangan, dan tindak lanjut proses hukum.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan perkara ini bukan semata-mata cepat atau lambatnya penyidikan, melainkan apakah seluruh dugaan yang telah dipublikasikan kepada masyarakat benar-benar diuji secara objektif berdasarkan alat bukti, sehingga hasil akhirnya mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap KPK.

Polisi Pengusut Korupsi ‘Didepak’, IPW Desak Kapolri Turun Tangan Bongkar Dugaan Intervensi di Sulut IMG_20260409_134740

Polisi Pengusut Korupsi ‘Didepak’, IPW Desak Kapolri Turun Tangan Bongkar Dugaan Intervensi di Sulut

Hedi Batubara 9 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Kasus mundurnya Aipda Vicky Aristo Katiandagho dari institusi Polri menuai sorotan tajam. Indonesia Police Watch (IPW) menilai peristiwa ini sebagai alarm serius bagi penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi di tubuh kepolisian.

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menyebut mundurnya Vicky yang sebelumnya mengusut dugaan korupsi justru memperlihatkan ironi. Menurutnya, anggota polisi yang berani membongkar kasus korupsi seharusnya mendapat dukungan, bukan malah tersingkir.

“Ini harus menjadi bahan introspeksi bagi Kapolri,” tegas Sugeng, merujuk pada Listyo Sigit Prabowo, Kamis (9/4/2026).

IPW mengungkap, berdasarkan informasi yang diterima, mundurnya Aipda Vicky diduga kuat berkaitan dengan tekanan dan intimidasi yang ia alami saat menangani kasus dugaan korupsi di Kabupaten Minahasa.

Kasus tersebut menyeret nama Bupati Minahasa, Roy Oktavian Roring, terkait proyek pengadaan tas ramah lingkungan tahun 2020 senilai sekitar Rp2,2 miliar. Dalam proyek itu, sekitar 150 ribu tas didistribusikan ke 227 desa dengan harga Rp15.000 per unit.

Penyelidikan kasus ini sendiri telah berlangsung sejak Januari 2021 dan meningkat ke tahap penyidikan pada 4 September 2024 setelah gelar perkara di Polda Sulawesi Utara menemukan indikasi kuat tindak pidana korupsi.

Namun, IPW menilai situasi berubah drastis setelah Roycke Harry Langie dilantik sebagai Kapolda Sulut pada 1 Oktober 2024. Sejak saat itu, Aipda Vicky disebut mengalami berbagai bentuk intimidasi, baik langsung maupun tidak langsung.

Bahkan, pada 9 Oktober 2024, Vicky mengalami mutasi dua kali dalam satu hari. Pagi hari ia dipindahkan ke posisi internal di Polres Minahasa, dan malam harinya kembali dimutasi ke Polres Kepulauan Talaud oleh Polda Sulut. Kejanggalan administrasi juga muncul, termasuk perbedaan Nomor Registrasi Pokok (NRP).

IPW menduga mutasi cepat tersebut sebagai bentuk upaya “penyingkiran” terhadap Vicky dari penanganan kasus. Dugaan intervensi juga disebut melibatkan pihak yang memiliki kedekatan keluarga dengan Bupati Minahasa.

Tak lama setelah Vicky dipindahkan, penanganan kasus pun disebut mandek. Bahkan, jaksa dikabarkan telah mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penyidik Polres Minahasa.

Melihat kondisi ini, IPW mendesak Kapolri untuk mengambil alih penanganan kasus melalui Kortastipikor Bareskrim Polri agar proses hukum berjalan transparan dan tuntas.

Selain itu, IPW juga meminta Komisi III DPR RI memanggil Kapolda Sulut dan Aipda Vicky dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) guna mengungkap dugaan intervensi dan memastikan akuntabilitas penegakan hukum.

“Jangan sampai kasus ini dihentikan karena akan mencederai rasa keadilan masyarakat dan semakin merusak citra Polri,” tegas Sugeng.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial, sekaligus menguji komitmen institusi kepolisian dalam memberantas korupsi tanpa tebang pilih.

Hadiri Anniversary HOG Indomobil Jakarta Chapter, Ini Ajakan Bamsoet

Hedi Batubara 25 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo, mengajak komunitas motor besar menjadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya. Melalui sosialisasi, penggalangan kesadaran, dan kerja sama dengan berbagai pihak, komunitas motor besar dapat memainkan peranan penting dalam mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Upaya ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas dalam menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman.

“Data dari World Health Organization (WHO) menunjukan bahwa sekitar 1,35 juta orang di dunia meninggal setiap tahunnya akibat kecelakaan lalu lintas. Di Indonesia, berdasarkan data dari Korlantas Polri tahun 2023, kecelakaan lalu lintas tetap menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dengan 180.920 korban luka ringan, 15.154 luka berat, dan 27.895 meninggal dunia. Dari data tersebut pengguna sepeda motor adalah kelompok yang paling rentan terhadap kecelakaan, mencapai 70 persen,” ujar Bamsoet usai menghadiri Anniversary HOG Indomobil Jakarta Chapter di Jakarta, Sabtu malam (23/11/2024).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, keselamatan berkendara di jalan raya merupakan isu yang semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di seluruh dunia. Dalam konteks ini, komunitas motor besar memiliki peranan vital sebagai pelopor keselamatan berkendara. Dengan jumlah anggota yang tersebar luas, komunitas ini dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan.

“Komunitas motor besar dapat memainkan peranan penting dalam kegiatan sosial yang berfokus pada keselamatan berkendara. Misalnya, dengan menyelenggarakan acara charity ride yang diiringi dengan pendidikan keselamatan berkendara. Melalui kegiatan ini, tidak hanya anggota komunitas yang teredukasi, tetapi masyarakat umum juga dapat terlibat. Dengan menarik perhatian media, kampanye ini dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dan mengedukasi mereka tentang pentingnya keselamatan di jalan,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, komunitas motor besar juga dapat berkolaborasi dengan pihak kepolisian, IMI dan instansi pemerintah terkait untuk melakukan survei dan penelitian tentang kecelakaan lalu lintas. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut dapat digunakan untuk merancang strategi penanganan dan pencegahan yang lebih efektif. Selain itu, dengan adanya kolaborasi ini, kesadaran akan keselamatan berkendara dapat meningkat dan menjadi bagian dari agenda publik yang lebih luas.

“Statistik menunjukkan bahwa negara-negara yang mempunyai komunitas motor yang aktif mensosialisasikan keselamatan berkendara, memiliki angka kecelakaan yang lebih rendah. Di Jepang, misalnya, program pelatihan berkendara bagi anggota komunitas motor telah berkontribusi pada penurunan angka kecelakaan hingga 30 persen dalam satu dekade terakhir,” pungkas Bamsoet. (*)

Basa-Basi Seleksi, Pengkondisian Calon Pimpinan KPK yang Bisa Kompromi Korupsi

Hedi Batubara 23 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Di tengah krisis integritas, sudah seharusnya Komisi III DPR memilih “manusia setengah dewa” dalam wujud Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029 dengan rekam jejak nyaris sempurna, berpihak pada agenda pembenahan kelembagaan KPK dan pemberantasan korupsi, faktanya, Komisi III DPR memilih calon dengan latar belakang bermasalah yang dekat dengan kepentingan politik. Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa proses seleksi ini sudah cacat sejak awal.

Pertama, Panitia Seleksi (Pansel) diduga kuat memilih calon yang memiliki kedekatan personal dengan Jokowi. Hal itu dapat dibuktikan dari banyaknya nama yang secara rekam jejak dinilai cukup baik dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi justru dipenggal dalam proses seleksi awal. Pansel justru meloloskan nama-nama yang jelas-jelas memiliki rekam jejak buruk.

Kedua, proses seleksi yang terkesan sekadar formalitas. Seleksi wawancara yang dilakukan oleh Pansel maupun Fit and Proper Test di Komisi III DPR tidak menggali lebih dalam kepada calon terkait mulai dari tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan, harta kekayaan yang mengalami fluktuasi tidak wajar, nir integritas dan potensi benturan konflik kepentingan, hingga langkah konkrit dalam upaya membenahi kelembagaan KPK pasca Revisi UU KPK 2019. Padahal tanpa adanya perbaikan internal, KPK hanya jadi harimau yang kehilangan taringnya.

Ketiga, Fit and Proper test yang justru menetapkan 5 (liima) calon sebagai Komisioner KPK 2024-2029 dengan rekam jejak buruk tanpa komitmen dalam memberantas korupsi. Salah satunya Johanis Tanak yang diduga melanggar kode etik karena pertemuan dengan Tersangka Kasus Suap Penangkapan Perkara di Mahkamah Agung yakni mantan Komisaris PT Wika Beton, Tbk., pada 28 Juli 2023. Selain itu, dalam paparannya saat Fit and Proper Test, Johanis Tanak menegaskan akan menghapus OTT KPK karena dianggap tidak sesuai dengan aturan KUHP yang berlaku. Koalisi menilai bahwa Johanis Tanak tidak mampu mengukur efektivitas dan persentase keberhasilan pemberantasan korupsi melalui OTT, atau niat menghapus OTT karena adanya transaksi politik dengan seseorang dan/atau kelompok tertentu sehingga menjadikan KPK sebagai lembaga yang mati suri dalam menjalankan mandatnya sebagai pemberantas korupsi. Lebih parahnya, Komisi III DPR RI bahkan memberikan apresiasi dan tepuk tangan meriah saat Johanis Tanah menjelaskan bahwa akan menghapuskan OTT KPK.

Komposisi Komisioner KPK 2024-2029 pilihan Komisi III DPR yang didominasi oleh APH ini menjadi tantangan untuk mengaktifkan kembali fungsi trigger mechanism KPK. Semangat ini muncul ketika Kejaksaan dan Kepolisian dianggap belum cukup efektif dalam pemberantasan korupsi—faktanya, calon yang dipilih oleh DPR adalah mereka dengan rekam jejak Kejaksaan dan Kepolisian yang juga tidak efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi di lembaga sebelumnya. Bahkan, Kejaksaan dan Polri menjadi lembaga yang paling banyak melakukan korupsi.

Meskipun Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dan Transparency International Indonesia telah mengirimkan rekam jejak seluruh nama Capim dan Dewas yang sedang menjalankan Fit and Proper Test, sayangnya Komisi III DPR RI tidak mengindahkan rekam jejak tersebut. Padahal rekam jejak tersebut dapat menjadi indikator nilai apakah calon yang ada memiliki niat baik dalam pemberantasan korupsi atau tidak. Dalam prosesi akhir yang sangat politis ini, Komisi III DPR awalnya menjadikan rapat pemilihan/voting calon pimpinan KPK mendatang tertutup bagi publik, namun akhirnya rapat dilakukan secara terbuka terbatas dan hanya memperbolehkan jurnalis yang masuk ke dalam ruang sidang untuk meliput. Namun, elemen masyarakat sipil tidak diperbolehkan untuk melihat proses akhir seleksi ini.

Demikian disampaikan oleh Julius Ibrani (PBHI) dan Alvin Nicola (TI Indonesia)

Hasil Voting Komisi III DPR, Bamsoet Nilai Komposisi Pimpinan KPK Periode 2024-2029 Solid dan Kuat

Hedi Batubara 22 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, optimistis pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 yang baru terpilih dalam fit and proper test calon pimpinan KPK di Komisi III DPR RI bisa menunjukkan kelasnya. Komposisi pimpinan KPK dinilai kuat dan solid karena terdiri dari 1 unsur petahana (kesinambungan), 1 polisi, 1 jaksa, 1 hakim dan 1 auditor.

“Komposisi pimpinan KPK kali ini sangat kuat. Unsur yang masuk didalamnya cukup komplit. Ada perwakilan petahana, polisi, jaksa, auditor dan hakim. Saya rasa ini komposisi paling kuat. Kita harapkan setelah dilantik nanti, para pimpinan KPK bisa bekerja cepat sesuai dengan amanat undang-undang,” ujar Bamsoet usai Rapat Pleno Komisi III DPR Pemilihan Pimpinan KPK di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (21/11/24).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini ini menjelaskan, Komisi III DPR RI memilih lima orang pimpinan KPK dari 10 orang yang mengikuti fit and proper test. Kelima pimpinan KPK yang terpilih adalah Setyo Budiyanto (Irjen Kementan), Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK), Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado), Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024) serta Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023). Dari kelima pimpinan tersebut, Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua KPK.

“Banyak pekerjaan rumah yang sudah menunggu diselesaikan oleh pimpinan KPK yang baru. Tunggakan perkara yang belum usai di KPK periode sebelumnya sudah menumpuk. Setidaknya terdapat 18 kasus besar yang merugikan negara cukup besar. Salah satunya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI),” kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum dan Keamanan ini menjelaskan, saat ini ada puluhan tersangka yang sudah bertahun, bahkan puluhan tahun, belum bisa dibawa ke pengadilan. Bahkan, ada yang sampai meninggal dengan status tersangka. Artinya, nasib para tersangka tersebut terkatung-katung. Hal tersebut jelas tidak adil bagi para tersangka.

“KPK kedepan juga harus untuk lebih serius memperhatikan kasus korupsi besar diatas Rp 1 miliar. Biarkan kasus-kasus korupsi dibawah Rp 1 miliar ditangani kepolisian dan kejaksaan dengan pengawasan dari KPK. KPK harus kembali ke khitahnya seperti awal pembentukan, yaitu untuk mengungkap kasus-kasus korupsi besar atau grand corruption, sehingga aset recovery yang dikembalikan juga bisa mencapai jumlah yang besar,” pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba dengan Pasal TPPU

Hedi Batubara 21 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan Polri dalam menggerebek vila di Uluwatu Bali yang dijadikan sebagai clandestine laboratory atau pabrik narkotika jenis hasis. Polri berhasil menangkap empat orang tersangka dengan barang bukti antara lain hasis padat, 53.210 butir happy five, dan 765 buah cartridge yang sudah terisi dengan total 2.294 gram. Nilai keseluruhan barang bukti tersebut mencapai Rp 1,5 triliun lebih.

“Keberhasilan Polri mengungkap pabrik pembuatan narkoba jenis hasis di Bali menunjukan komitmen dan kerja keras Polri dalam memberantas peredaran narkoba di tanah air. Operasi ini tidak hanya menggagalkan produksi dan distribusi narkoba yang dapat merusak generasi muda, tetapi juga memberikan pesan tegas kepada para sindikat narkoba bahwa negara hadir dalam memerangi peredaran narkoba di Indonesia. Polri harus mengusut tuntas serta menangkap semua yang terlibat dalam sindikat tersebut,” tegas Bamsoet di Jakarta, Rabu (20/11/24).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini meminta Polri juga menjerat seluruh bandar dan pihak yang terlibat dalam peredaran narkoba dengan menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penerapan TPPU dalam konteks peredaran narkoba merupakan langkah yang penting, karena perdagangan narkoba tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial yang besar. Tetapi juga menciptakan jaringan yang kompleks dan sulit dijangkau jika hanya mengandalkan penangkapan pelaku di lapangan. Dengan mengaitkan tindakan penyelundupan narkoba dengan pencucian uang, Polri dapat mengikuti jejak finansial pelaku serta mengidentifikasi aset-aset yang diperoleh dari hasil kejahatan perdagangan narkoba.

“Menyita aset-aset yang dimiliki oleh bandar narkoba dan kurir diharapkan dapat memberikan efek jera yang mendalam. Dengan cara ini, Polri tidak hanya menghentikan peredaran narkoba, tetapi juga memiskinkan pelaku dan merusak kemampuan finansial jaringan narkoba. Keberhasilan dalam menyita aset bisa menjadi sinyal yang kuat bagi para pelaku lainnya bahwa tindakan mereka tidak akan luput dari hukum dan konsekuensinya tidak hanya berupa penjara, tetapi juga hilangnya kekayaan yang telah diperoleh dengan cara yang illegal,” kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Waketum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia ini menjelaskan, TPPU menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk membongkar jaringan sindikat narkoba yang seringkali memiliki struktur keuangan yang kompleks. Dengan menerapkan pasal TPPU, Polri dapat melacak aliran dana yang dihasilkan dari aktivitas ilegal dan mengidentifikasi aset-aset yang didapatkan secara tidak sah. Hal ini penting karena sering kali bandar dan kurir narkoba berusaha menyamarkan sumber pendapatan melalui investasi berbagai macam aset, mulai dari properti hingga kendaraan mewah.

“Kerja sama Polri dengan pihak terkait, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dalam penerapan pasal TPPU sangat penting. PPATK memiliki peran vital dalam mengawasi dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Dengan adanya akses data dan informasi dari PPATK, Polri dapat lebih efektif dalam melacak aliran dana yang berasal dari kegiatan peredaran narkoba. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat basis bukti dalam perkara TPPU, tetapi juga memperluas cakupan investigasi terhadap jaringan sindikat narkoba yang lebih luas,” pungkas Bamsoet. (*)

Fit and Proper Test Capim KPK, Bamsoet Bahas Biang Kerok Korupsi

Hedi Batubara 20 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan politik berbiaya tinggi yang terjadi saat ini di Indonesia. Menurutnya ini menjadi salah satu biang kerok penyebab korupsi, khususnya oleh pejabat publik yang terpilih melalui pemilihan langsung, termasuk pilkada.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2004 hingga 2023, anggota DPR dan DPRD yang terjerat kasus korupsi mencapai 344 orang. Sementara sebanyak 161 bupati/wali kota dan 24 gubernur juga terjerat kasus korupsi.

“Sistem demokrasi pemilihan langsung dalam pemilihan pimpinan daerah, pusat ataupun legislatif sangat rentan dengan money politic dan biaya tinggi, sehingga sangat berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi. Karena saat maju dalam pemilihan memerlukan biaya yang tinggi, maka saat terpilih mereka terkadang menghalalkan segala cara agar biaya yang telah dikeluarkan bisa kembali,” ujar Bamsoet dalam fit and proper tes calon pimpinan KPK di Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Fit and proper test calon pimpinan KPK hari pertama yang digelar dari siang hingga malam hari ini diikuti oleh empat calon dari total sepuluh calon. Keempat calon tersebut adalah Setyo Budiyanto, Poengky Indarti, Fitroh Rohcahyanto dan Michael Rolandi Cesnanta Brata.

Ketua MPR RI ke-15 serta Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, hasil kajian KPK menyebutkan, untuk menjadi bupati atau wali kota dibutuhkan biaya setidak-tidaknya Rp 50-100 miliar. Biaya politik tinggi juga dikeluarkan para anggota legislatif untuk ikut Pemilu. Dengan adanya biaya tinggi tersebut, memungkinkan para pejabat yang terpilih tidak langsung bekerja untuk rakyat, tetapi berpikir terlebih dahulu bagaimana mengembalikan uang yang telah dikeluarkan.

“Artinya apa? Di satu sisi, sistem demokrasi makin lama makin lari dari substansinya. Demokrasi kita lebih menjurus kepada NPWP, nomor piro-wani piro. Hal ini mendorong meningkatkan tindak pidana korupsi,” kata Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum & Keamanan dan Waketum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia ini meminta kepada calon pimpinan KPK untuk mengkaji kembali apakah sistem demokrasi langsung yang dipilih saat ini menjadi penyebab kasus korupsi sulit diberantas. Karena biaya yang tinggi itu, tidak heran jika ada anggota dewan atau kepala daerah yang sering terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

“Apa sebenarnya yang mendorong korupsi ini sulit diberantas baik oleh KPK, kejaksaan maupun kepolisian? Apakah pilihan sistem demokrasi yang kita anut hari ini yang memaksa, mendorong orang-orang yang memiliki jabatan publik itu melakukan tindak pidana korupsi? Sudah saatnya dikaji kembali apakah sistem demokrasi langsung yang kita anut lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya,” pungkas Bamsoet. (*)

DPR Sidak ke Rutan Salemba, Evaluasi Pascapelarian 7 Tahanan

Hedi Batubara 16 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Komisi III DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Kegiatan ini dilakukan menyusul insiden pelarian tujuh tahanan yang terjadi pada Selasa dini hari. Pelarian ini baru terungkap saat serah terima jaga pada apel pagi antara petugas jaga malam dan pagi.

Insiden ini mengundang perhatian publik, termasuk para pakar hukum dan DPR, yang ingin memastikan prosedur keamanan di rumah tahanan (rutan) sudah sesuai standar. Dalam wawancara terbaru, Abdul Fikar Hajar, seorang pakar hukum pidana, memberikan pandangannya mengenai insiden tersebut.

Berdasarkan informasi awal, ketujuh tahanan melarikan diri pada dini hari ketika terjadi pergantian shift antara petugas jaga malam dan pagi. Menurut Abdul Fikar, ada indikasi kelalaian dari pihak petugas yang bertugas di rutan.

“Tahanan tidak mungkin melarikan diri tanpa adanya celah dalam pengawasan,” ujar Fikar.

Ia menambahkan, saat terjadi pergantian shift, seharusnya tidak ada jeda dalam pengawasan yang memungkinkan tahanan untuk melarikan diri.

Fikar juga menyoroti, insiden ini bisa jadi bukan hanya faktor kelalaian, melainkan ada kemungkinan kesengajaan dari pihak petugas.

“Ada potensi keterlibatan orang dalam, di mana petugas mungkin saja sengaja memberikan kesempatan bagi tahanan untuk kabur,” jelasnya.

Namun, ia juga menegaskan, kesimpulan ini masih harus dibuktikan melalui penyelidikan lebih lanjut. Pakar hukum pidana ini menyebutkan, pelarian tujuh orang tahanan sekaligus bukanlah tindakan yang dilakukan secara spontan.

“Mereka pasti sudah mempelajari celah-celah kelemahan dalam sistem pengawasan,” kata Fikar.

Ketujuh tahanan diduga memanfaatkan jeda waktu antara pergantian petugas jaga, di mana pengawasan terhadap tahanan melemah. Adanya kemungkinan kolusi antara tahanan dan petugas rutan tidak bisa dikesampingkan.

“Hal ini bisa jadi hasil dari interaksi yang berkelanjutan antara tahanan dengan petugas, di mana ada kesepakatan atau imbalan tertentu,” tambahnya.

Namun, lagi-lagi, dugaan ini perlu penyelidikan mendalam oleh pihak berwenang untuk memastikan apakah ada unsur kesengajaan.

Insiden pelarian ini menjadi tamparan bagi Kementerian Hukum dan HAM yang bertanggung jawab atas pengelolaan rutan. Fikar menekankan bahwa Kementerian Hukum dan HAM perlu memperketat prosedur pengamanan di seluruh rutan, khususnya pada saat pergantian shift petugas.

“Pengamanan di rutan harus siaga 24 jam tanpa celah, apalagi di masa-masa rawan seperti pergantian shift,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar ke depannya, petugas dari instansi lain seperti kepolisian bisa dilibatkan untuk membantu pengamanan di rutan.

“Tidak ada salahnya melibatkan kepolisian di area luar rutan untuk menambah lapisan keamanan,” jelas Fikar.

Ia menambahkan, selama ini pengamanan di rutan hanya bergantung pada petugas internal (Pamdal) tanpa keterlibatan pihak eksternal seperti polisi.

Komisi III DPR RI yang melakukan sidak ke Rutan Salemba bertujuan untuk mengevaluasi regulasi yang ada.

“DPR ingin memastikan apakah aturan yang ada sudah cukup mumpuni untuk mencegah insiden serupa,” ujar seorang anggota Komisi III.

Mereka berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk meneliti lebih lanjut kasus ini dan merekomendasikan perubahan regulasi jika diperlukan. Fikar setuju regulasi yang ada perlu diperbaiki, terutama terkait dengan tanggung jawab pengawasan di rutan.

“Idealnya, selain petugas rutan, harus ada petugas dari pengadilan yang turut mengawasi tahanan yang statusnya masih menunggu proses hukum,” katanya.

Menurutnya, peran Mahkamah Agung atau pengadilan dalam pengawasan tahanan sangat penting karena tahanan di rutan berada di bawah yurisdiksi hakim, bukan jaksa atau polisi.

Insiden ini menjadi momentum bagi Kementerian Hukum dan HAM serta lembaga terkait untuk memperbaiki sistem pengawasan di rutan. Fikar menyarankan beberapa langkah yang bisa diambil untuk mencegah insiden serupa:

Pelatihan khusus bagi petugas rutan tentang prosedur pengamanan yang ketat dan standar operasional yang harus dijalankan, terutama saat pergantian shift.

Pemasangan CCTV yang lebih canggih dan sistem alarm di titik-titik rawan agar pelarian bisa segera terdeteksi.

Audit Keamanan Berkala dilakukan oleh tim independen untuk memastikan bahwa prosedur pengamanan di rutan sudah sesuai dengan standar.

Koordinasi Antar-Instansi, Melibatkan kepolisian untuk pengamanan bagian luar rutan dan menempatkan petugas pengadilan untuk mengawasi tahanan yang statusnya belum diputus oleh pengadilan.(c@kra)

Komitmen Polri Berantas Judi Online, Menyasar Akar Masalah atau Hanya Janji Politik?

Hedi Batubara 14 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada rapat kerja yang diadakan oleh Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, salah satu isu yang mencuat adalah permasalahan judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Isu ini tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga menggerogoti moral bangsa.

Para anggota Komisi III termasuk Abu Bakar Al Hababsyi dari Fraksi PKS, menuntut tindakan tegas terhadap pelaku judi online, mulai dari level bawah hingga kepala jaringan. Pernyataan Kapolri yang siap mengundurkan diri jika terbukti terlibat dalam praktik perjudian ini memicu banyak pertanyaan: Apakah ini tanda serius dari Polri dalam menuntaskan masalah ini?

Judi online kini telah menjadi masalah besar di Indonesia. Data menunjukkan transaksi judi online diperkirakan mencapai angka yang luar biasa besar, bahkan 400 triliun pada tahun 2024 dan diproyeksikan melampaui 1000 triliun pada 2026. Dampaknya tidak hanya terasa pada lapisan ekonomi, tetapi juga pada moralitas masyarakat. Judi online kini telah merambah ke hampir semua lapisan, dari masyarakat umum hingga oknum pejabat yang terlibat dalam praktik ilegal ini.

Keberadaan judi online juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Bahkan dalam laporan terbaru, terdapat pengakuan bahwa ada lebih dari 97.000 anggota TNI dan Polri yang terpapar judi online, menunjukkan bahwa penyebaran masalah ini sudah sangat luas dan melibatkan banyak elemen pemerintahan dan masyarakat. Pemberantasan yang belum efektif menunjukkan adanya kendala dalam upaya menuntaskan jaringan perjudian ini secara menyeluruh.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan komitmennya untuk memberantas judi online sampai ke akar-akarnya. Pernyataan ini disampaikan dengan tegas, bahkan Kapolri siap mundur dari jabatannya jika terbukti menerima uang dari praktik judi online. Pernyataan ini menjadi simbol bahwa institusi kepolisian bertekad keras untuk memberantas judi online yang telah meresahkan masyarakat.

Namun, langkah konkret yang harus diambil Polri untuk menuntaskan masalah ini bukan hanya sekedar wacana. Pemberantasan judi online memerlukan keberanian untuk melawan berbagai pihak yang terlibat, baik itu bandar, pengusaha, maupun oknum yang membekingi mereka. Dalam rapat kerja tersebut, Kapolri meminta agar tindakan tegas tidak hanya dilakukan pada level bawah, tetapi juga harus menyasar kepala jaringan atau otak di balik perjudian online ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya sekedar penangkapan terhadap pemain atau operator level bawah.

Meski Polri sudah menunjukkan komitmen yang kuat, tantangan untuk memberantas judi online masih sangat besar. Salah satunya adalah peran dari oknum-oknum yang membekingi judi online, baik di dalam institusi pemerintah maupun di sektor swasta. Banyak pihak yang terlibat dalam lingkaran ini, sehingga untuk membersihkannya diperlukan upaya yang lebih keras dan terkoordinasi.

Selain itu, transparansi dalam penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang lolos dari jeratan hukum. Sebagaimana disarankan oleh anggota DPR, transparansi dalam mengungkap transaksi judi online yang mencurigakan harus diprioritaskan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan melibatkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk memblokir aliran dana yang mencurigakan. Langkah ini diharapkan dapat menekan transaksi judi online yang sudah mencapai angka yang sangat besar.

Namun, meski ada komitmen besar dari Kapolri dan jajaran, tantangan besar tetap ada dalam pemberantasan judi online. Polri harus memastikan setiap langkah yang diambil dapat menghasilkan perubahan nyata, bukan sekedar tindakan seremonial. Kapolri harus memastikan seluruh jajaran di bawahnya siap melaksanakan perintah dengan tegas dan tanpa pandang bulu.

Pemberantasan judi online di Indonesia memang bukan tugas yang mudah. Judi online merupakan bisnis besar yang melibatkan banyak pihak, mulai dari operator hingga pemain. Untuk menanggulangi masalah ini, Polri tidak hanya perlu bekerja sama dengan institusi terkait, tetapi juga dengan masyarakat. Pendidikan masyarakat tentang bahaya judi online serta penerapan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku dan penyedia layanan judi online harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan yang lebih luas.

Dengan komitmen yang tegas dari Kapolri, serta dukungan dari seluruh anggota Komisi III DPR, pemberantasan judi online dapat dimulai dengan langkah-langkah yang lebih konkrit. Keberhasilan dalam memberantas judi online tidak hanya akan menyelamatkan ekonomi, tetapi juga moral bangsa, dan akan memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Namun, keberhasilan ini akan sangat bergantung pada keberanian, komitmen, dan kemampuan Polri untuk melaksanakan tugas ini hingga tuntas, tanpa ada lagi ruang untuk pihak-pihak yang membekingi dan mempermainkan hukum demi kepentingan pribadi. Seperti yang diungkapkan oleh Kapolri, jika terbukti terlibat, dirinya siap mundur. Kini, pertanyaan besarnya adalah, apakah seluruh jajaran Polri siap untuk menindak tegas dan memberantas judi online secara menyeluruh?(c@kra)

Komisi III DPR RI

Guru Besar Unair Soroti Dugaan Kriminalisasi UU ITE dalam Kasus Babe Aldo

CBA Laporkan Penanganan Kasus Bea Cukai ke Dewas KPK, DPR: Penyidikan Korupsi Memang Tidak Mudah, Tapi KPK Tidak Boleh Mundur

Polisi Pengusut Korupsi ‘Didepak’, IPW Desak Kapolri Turun Tangan Bongkar Dugaan Intervensi di Sulut

Hadiri Anniversary HOG Indomobil Jakarta Chapter, Ini Ajakan Bamsoet

Basa-Basi Seleksi, Pengkondisian Calon Pimpinan KPK yang Bisa Kompromi Korupsi

Hasil Voting Komisi III DPR, Bamsoet Nilai Komposisi Pimpinan KPK Periode 2024-2029 Solid dan Kuat

Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba dengan Pasal TPPU

Fit and Proper Test Capim KPK, Bamsoet Bahas Biang Kerok Korupsi

DPR Sidak ke Rutan Salemba, Evaluasi Pascapelarian 7 Tahanan

Komitmen Polri Berantas Judi Online, Menyasar Akar Masalah atau Hanya Janji Politik?

Baca Juga Berita Ini

Dikala Politik Memanas Masjid Daarul Maarif Pondok Kelapa Diserang Tiga orang Luka luka

CBA Soroti Laba Sarana Jaya, Kinerja Dirut Bernard Yohanes Diminta Dievaluasi

Laskar Cinta Jokowi: Listyo Sigit Dikriminalisasi dengan Tudingan Menyadap Presiden Prabowo

Diplesetkan Jadi ‘Partai Sadap Indonesia’, PSI: Begitu Kejam dan Mengarah ke Fitnah