5 November 2026

Kompas TV

MoneyTalk, Jakarta – Perdebatan mengenai wacana Reformasi Jilid II kembali mengemuka setelah diskusi antara Fahri Hamzah dan Feri Amsari dalam sebuah program televisi nasional pada 11/6/2026. Keduanya sama-sama dikenal sebagai aktivis reformasi 1998, namun kini berada pada posisi pandang yang berbeda dalam menilai kondisi demokrasi dan pemerintahan saat ini.

Dalam perdebatan tersebut, Fahri Hamzah yang saat ini berada di dalam lingkar pemerintahan menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki niat baik untuk membawa perubahan bagi Indonesia. Menurutnya, kritik dan demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi, namun situasi saat ini tidak tepat disamakan dengan kondisi menjelang Reformasi 1998.

Fahri juga berpendapat bahwa sistem demokrasi Indonesia saat ini sudah memiliki perangkat yang relatif lengkap, sehingga berbagai persoalan seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi yang tersedia.

Di sisi lain, akademisi hukum tata negara Feri Amsari menegaskan bahwa niat baik pemimpin tidak cukup menjadi ukuran. Menurutnya, yang harus dinilai publik adalah kebijakan nyata yang diterapkan pemerintah dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Feri menyoroti sejumlah perkembangan yang menurutnya patut menjadi perhatian, antara lain meningkatnya keterlibatan unsur militer dalam ruang sipil serta menurunnya independensi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Perbedaan mendasar keduanya terlihat pada cara memandang kekuasaan dan mekanisme kontrol terhadap pemerintahan.

Fahri Hamzah menekankan pentingnya kepercayaan kepada presiden serta upaya melakukan perbaikan dari dalam sistem pemerintahan. Ia menilai keterlibatan dalam kekuasaan memungkinkan seseorang ikut memengaruhi arah kebijakan secara langsung.

Sebaliknya, Feri Amsari berpendapat bahwa ukuran utama harus tetap berdasarkan data, fakta lapangan, dan kondisi objektif yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, posisi di luar pemerintahan justru memberikan ruang yang lebih bebas untuk menyampaikan kritik tanpa terikat kepentingan kekuasaan.

Meski berbeda pandangan, keduanya memiliki kesamaan latar belakang sebagai aktivis Reformasi 1998 dan sama-sama menyatakan kecintaannya terhadap Indonesia. Namun perjalanan politik dan pilihan peran yang berbeda membuat keduanya kini berada pada sisi yang berseberangan dalam membaca kondisi demokrasi nasional.

Perdebatan tersebut memunculkan pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan publik: apakah seorang aktivis yang masuk ke dalam lingkar kekuasaan masih dapat mempertahankan sikap kritisnya, ataukah pada akhirnya akan lebih banyak berperan sebagai pembela kebijakan pemerintah?

Pertanyaan itu menjadi relevan mengingat sejarah reformasi Indonesia juga diwarnai oleh banyak aktivis yang kemudian memilih masuk ke pemerintahan, sementara sebagian lainnya tetap berada di luar kekuasaan untuk menjalankan fungsi kontrol dan kritik terhadap negara.

Catatan redaksi: Berita ini merupakan rangkuman pandangan yang disampaikan dalam Kompas TV bersama Rossi Simanjuntak dan tidak dimaksudkan sebagai penilaian terhadap individu maupun lembaga tertentu. Pandangan yang disampaikan masing-masing narasumber menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

MoneyTalk, Jakarta – Rencana debat terbuka antara Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, dan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, terus menjadi sorotan publik. Polemik ini semakin menghangat setelah muncul komentar keras dari warganet yang mempertanyakan keseriusan Pigai memenuhi tantangan debat terbuka.

Seorang pengguna platform X (Twitter) dengan akun @Mukidioon2 turut mengomentari dinamika tersebut. “Masak sih @NataliusPigai2 orangnya picik?, banci?, penakut?, gak berilmu?!, tapi kalau memang dia gak berani melayani tantangan, benar adanya, suruh pakai daster saja, jadi banci kaleng,” tulisnya, Sabtu (28/2/2026).

Ia mempertanyakan konsistensi Pigai setelah sebelumnya menyatakan siap berdebat secara terbuka dan disiarkan langsung di televisi nasional. Komentar tersebut bernada kritik tajam terhadap sikap Pigai yang hingga kini belum memberikan respons resmi atas tawaran konkret debat di televisi.

Babak baru polemik ini bermula ketika Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi jurnalis senior Rosianna Silalahi untuk memfasilitasi debat terbuka melalui program “Rosi” di Kompas TV.

“Baru aja dicolek Mbak Rosi, katanya dia sediakan tempat dan waktu di acara Rosi Kompas TV. Gimana Pak Natalius Pigai?” tulis Zainal dalam pernyataan publiknya, Jumat (27/2/2026).

Pernyataan tersebut merujuk pada permintaan Pigai sebelumnya yang menginginkan debat digelar di televisi nasional dan disiarkan secara langsung agar dapat disaksikan publik luas. Dalam pernyataan terdahulu, Pigai bahkan menyebut forum debat itu sebagai ruang ilmiah untuk membahas isu hak asasi manusia secara akademik.

“Saya setuju di TV nasional dan live. Anda yang undang maka saya minta Anda yang siapkan. Kita bicara dalam tataran ilmiah. Saya benar-benar mau ajari Anda soal HAM agar paham,” ujar Pigai dalam pernyataannya.

Pigai juga menegaskan bahwa ia ingin masyarakat melihat secara langsung kapasitas akademik dalam membahas isu HAM. Ia bahkan menyarankan agar materi tertentu dipelajari lebih dahulu sebelum debat digelar.

Namun, setelah tawaran konkret dari Kompas TV disampaikan secara terbuka, hingga berita ini diturunkan belum terlihat tanggapan resmi dari Natalius Pigai. Kondisi ini memicu berbagai respons publik di media sosial.

Sebagian warganet menilai momentum ini sebagai kesempatan ideal untuk menguji argumentasi kedua tokoh dalam forum terbuka dan akademik. Di sisi lain, ada pula yang mempertanyakan konsistensi pernyataan awal Pigai yang menyatakan kesediaan tampil secara live di televisi nasional.

Isu hak asasi manusia memang kerap menjadi perhatian publik, terlebih ketika melibatkan figur publik dengan latar belakang kuat di bidang hukum dan kebijakan. Debat terbuka semacam ini dinilai dapat menjadi ruang edukatif bagi masyarakat untuk memahami perbedaan perspektif secara argumentatif dan berbasis data.

Kini perhatian publik tertuju pada langkah selanjutnya dari Menteri HAM. Apakah ia akan memenuhi pernyataannya untuk tampil dalam debat ilmiah yang difasilitasi televisi nasional, atau memilih tidak menanggapi undangan tersebut, masih menjadi tanda tanya.

MoneyTalk, Jakarta – Rencana debat terbuka antara Guru Besar Hukum Kelembagaan Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, dengan Menteri HAM Natalius Pigai, memasuki babak baru. Setelah sebelumnya saling lontar tantangan di ruang publik, kini stasiun televisi nasional Kompas TV disebut siap memfasilitasi pertemuan keduanya dalam forum debat terbuka dan disiarkan secara langsung.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Zainal Arifin Mochtar melalui pernyataan publiknya. Ia menyebut telah “dicolek” oleh jurnalis senior Kompas TV, Rosianna Silalahi, yang menawarkan tempat dan waktu dalam program Rosi untuk mempertemukan dirinya dengan Pigai.

“Baru aja dicolek mbak @Rosianna766Hi katanya dia sediakan tempat dan waktu di acara Rosi @KompasTV … Gimana Pak @NataliusPigai2?” tulis Zainal, Jumat (27/2/2026).

Pernyataan itu merujuk pada kesiapan Kompas TV menghadirkan debat terbuka yang sebelumnya diminta Pigai agar digelar di televisi nasional dan disiarkan secara live.

Sebelumnya, Natalius Pigai secara terbuka menyatakan kesediaannya berdebat dengan Zainal Arifin Mochtar. Ia bahkan menekankan agar forum tersebut dilakukan di televisi nasional agar disaksikan publik luas.

“Saya setuju di TV Nasional dan Live. Anda yang undang maka saya minta anda yang siapkan. Kita bicara dalam tataran ilmiah. Saya benar-benar mau ajari anda soal HAM agar paham,” ujar Pigai dalam pernyataannya.

Pigai juga menambahkan bahwa ia ingin masyarakat Indonesia menyaksikan secara langsung kapasitas keilmuan seorang profesor dalam isu hak asasi manusia (HAM). Ia bahkan menyarankan Zainal untuk menonton materi tertentu terlebih dahulu sebelum debat digelar.

Namun, setelah tawaran konkret dari Kompas TV disampaikan secara terbuka oleh Zainal Arifin Mochtar, hingga berita ini diturunkan belum terlihat tanggapan resmi dari Natalius Pigai.

Situasi ini memunculkan beragam respons dari warganet. Sebagian menilai momentum tersebut sebagai kesempatan ideal untuk menguji argumen kedua tokoh dalam forum akademik terbuka. Sebagian lainnya mempertanyakan konsistensi pernyataan Pigai yang sebelumnya menyatakan siap tampil live di televisi nasional.

Debat mengenai isu hak asasi manusia memang kerap memantik perhatian publik, terutama ketika melibatkan figur publik dengan latar belakang kuat di bidang hukum dan kebijakan.

Kini publik menunggu, apakah Natalius Pigai akan memenuhi tantangannya sendiri untuk tampil dalam debat ilmiah yang difasilitasi televisi nasional, atau memilih tetap diam di tengah undangan yang telah terbuka disampaikan.

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah diskusi yang tayang di acara Rosi di Kompas TV, terjadi perdebatan sengit antara Hasan Nasbi, pendiri Cyrus Network, dan Rocky Gerung, seorang filsuf, dan pengamat politik. Perdebatan ini menjadi panas ketika Hasan secara terbuka menyebut Rocky lebih berbahaya dari Snouck Hurgronje, seorang tokoh Belanda yang dikenal karena strategi infiltrasi politiknya di kalangan umat Islam pada masa kolonial. Pernyataan Hasan ini memicu reaksi keras dari Rocky Gerung dan penonton diskusi tersebut.

Snouck Hurgronje adalah seorang orientalis asal Belanda yang terkenal dengan perannya dalam membantu pemerintah kolonial Belanda menghadapi perlawanan rakyat Aceh. Dia mempelajari Islam secara mendalam dan berpura-pura menjadi seorang Muslim untuk memahami budaya dan keyakinan lokal. Tujuan akhirnya adalah untuk memberikan nasihat kepada pemerintah kolonial tentang cara menaklukkan Aceh, yang saat itu masih melakukan perlawanan sengit terhadap Belanda. Hurgronje kerap dianggap sebagai figur yang manipulatif karena menggunakan agama sebagai alat untuk memuluskan agenda kolonial.

Hasan Nasbi mengaitkan Snouck Hurgronje dengan Rocky Gerung dalam konteks diskusi di acara tersebut. Menurut Hasan, Rocky, yang mengaku ateis dan sering memberikan kritik tajam terhadap berbagai isu keagamaan dan politik, sering kali dijadikan acuan oleh kelompok tertentu dalam membela argumen keagamaan mereka. Hasan bahkan menyebut Rocky sebagai figur yang lebih berbahaya daripada Snouck Hurgronje.

Dalam pernyataannya, Hasan Nasbi menyebutkan bahwa peran Rocky Gerung dalam mempengaruhi opini publik, khususnya di kalangan kelompok Islam politik, lebih besar dibandingkan dengan peran Snouck Hurgronje di masa kolonial. Hasan secara provokatif mengatakan, “Bang Rocky ini lebih hebat dari Snouck Hurgronje. Kalau Snouck Hurgronje belajar di Mekah dulu dan memakai jubah, Rocky tanpa itu sudah dianggap hujjatul islam.”

Hasan berargumen bahwa Rocky sering kali dijadikan rujukan oleh kelompok-kelompok Islam politik, khususnya oleh mereka yang terlibat dalam gerakan 212, yang sering diidentifikasi sebagai kelompok yang keras dalam menyuarakan pandangan mereka. Dalam pandangan Hasan, kelompok ini cenderung menyematkan status “imam besar” atau bahkan “ulama” kepada Rocky Gerung, padahal pandangan dan latar belakang Rocky sangat jauh dari keislaman.

Hasan menambahkan bahwa pandangan Rocky kerap diambil oleh kelompok-kelompok ini untuk membenarkan tindakan mereka, termasuk tindakan kekerasan. Ia mengutip contoh kasus Ade Armando, seorang dosen dan aktivis media sosial yang dikeroyok dalam sebuah demonstrasi. Hasan meyakini bahwa kelompok politik Islam, bukan sekadar mahasiswa, melihat Ade sebagai target karena dianggap menista agama.

Selama diskusi berlangsung, Rocky Gerung beberapa kali berusaha memotong pernyataan Hasan, merasa bahwa ia telah dituduh secara tidak adil. Rocky menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengklaim sebagai tokoh agama atau pemimpin spiritual, dan bahwa ia hanya memberikan pandangan kritis berdasarkan pemikiran rasional. Namun, Hasan tetap melanjutkan argumennya, mengatakan bahwa pengaruh Rocky di kalangan kelompok-kelompok tersebut tidak bisa diremehkan, bahkan menyebut bahwa Rocky, dengan deklarasi ateisnya, lebih berbahaya dibandingkan Snouck Hurgronje.

Menurut Hasan, Rocky, meskipun seorang ateis yang terbuka, sering kali dianggap sebagai rujukan dalam diskusi agama oleh kelompok-kelompok yang memiliki kecenderungan politik tertentu. “Bang Rocky pakai baju saya ateis saja dianggap sebagai hujjatul islam. Jadi jauh lebih hebat, karena jauh lebih hebat dari Snouck Hurgronje mungkin bahayanya juga jauh lebih besar,” tambah Hasan.

Pernyataan Hasan Nasbi yang menyematkan istilah hujjatul islam kepada Rocky Gerung sebetulnya bukanlah hal yang baru. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Hasan sebagai sindiran terhadap kelompok 212, yang dikenal sebagai gerakan politik Islam yang muncul setelah aksi besar-besaran terkait kasus penistaan agama pada 2016. Hasan menuduh bahwa kelompok ini cenderung menafsirkan pernyataan Rocky Gerung, yang acapkali berseberangan dengan pandangan mainstream Islam, sebagai pembenaran bagi argumen-argumen mereka.

Sebelumnya, Denny Siregar, seorang pegiat media sosial, juga sempat mengomentari pengaruh Rocky Gerung di kalangan kelompok 212, menyebut bahwa Rocky “digadang-gadang sebagai calon Imam Besar dan ulama umat Muslim.” Denny, dengan nada sinis, mengatakan bahwa kelompok ini memandang Rocky sebagai tokoh yang bisa memberikan justifikasi intelektual bagi tindakan-tindakan mereka.

Debat antara Hasan Nasbi dan Rocky Gerung dalam acara Rosi di Kompas TV mencerminkan ketegangan yang terjadi di antara tokoh-tokoh publik yang memiliki pandangan politik dan ideologi yang berbeda. Dalam perdebatan tersebut, Hasan Nasbi menyoroti pengaruh Rocky Gerung yang dianggapnya berbahaya, seraya membandingkannya dengan Snouck Hurgronje, tokoh kontroversial dari masa kolonial Belanda.

Meski Rocky Gerung tidak pernah mengklaim sebagai figur keagamaan, pandangannya sering kali disalahpahami dan dijadikan referensi oleh kelompok-kelompok politik tertentu. Perdebatan ini juga menyingkap isu yang lebih besar tentang bagaimana agama, politik, dan retorika intelektual dapat digunakan oleh berbagai kelompok untuk membentuk opini publik.

Rocky Gerung, dengan gaya retorika kritisnya, tetap menjadi salah satu tokoh yang kontroversial dan disegani di ranah publik Indonesia. Di sisi lain, Hasan Nasbi, dengan kritik tajamnya terhadap pengaruh Rocky, mengingatkan akan pentingnya kehati-hatian dalam menafsirkan peran intelektual dalam politik dan agama.(c@kra)