21 November 2026

KPPU

MoneyTalk, Jakarta – Proyek Strategis Nasional (PSN) pipanisasi gas Cirebon–Semarang (CISEM) Tahap II senilai Rp2,8 triliun tengah disorot tajam. Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta jajaran direksi dan komisaris dari dua perusahaan pemenang tender proyek: PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri Sulung.

Menurut Uchok, terdapat dugaan kuat adanya persekongkolan tender yang berlangsung senyap dan rapi dalam penunjukan dua perusahaan tersebut oleh Kementerian ESDM. Bahkan, ia menduga proyek ini telah disusupi kepentingan politik, dengan adanya aliran uang suap yang mengalir ke petinggi kementerian guna mendanai partai politik tertentu untuk menghadapi Pemilu 2029.

“Jika KPK serius menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek CISEM tahap II, sangat mungkin akan terbongkar aliran dana ratusan miliar rupiah yang digunakan untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2029,” tegas Uchok Sky, Rabu (23/7).

Tak hanya KPK, Uchok juga mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengusut lebih jauh potensi persekongkolan tender antara konsorsium KSO PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri Sulung dengan Kelompok Kerja Pemilihan Kementerian ESDM 7.

Dugaan persekongkolan tender ini sebelumnya juga telah menjadi perhatian KPPU. Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa alias Ifan, menyatakan bahwa investigator lembaganya telah menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender.

KPPU menduga adanya kolusi yang melibatkan peserta lelang dan pihak internal penyelenggara tender di Kementerian ESDM, yang bisa berdampak pada terhambatnya persaingan usaha yang sehat serta merugikan negara.

Proyek CISEM Tahap II merupakan bagian penting dari pembangunan jaringan pipa transmisi gas nasional yang menghubungkan wilayah barat dan tengah Pulau Jawa. Namun kini, proyek tersebut terancam tercoreng akibat dugaan praktik koruptif dan kepentingan politik yang menyusup dalam proses pengadaannya.

KPK dan KPPU diminta segera bertindak tegas dan transparan agar proyek vital ini tidak menjadi bancakan kekuasaan menjelang kontestasi politik nasional 2029.

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda kepada PT Tamaris Hidro sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) akibat keterlambatan dalam pemberitahuan (notifikasi) akuisisi saham yang dilakukannya atas PT Sumber Baru Hydropower.

Sanksi tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Pembacaan Putusan atas Perkara Nomor 06/KPPU-M/2024 terkait Dugaan Pelanggaran terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Sumber Baru Hydroprower oleh PT Tamaris Hidro kemarin, Senin 11 November 2024 di Kantor KPPU Jakarta, jelas Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat KPPU.

Sebagai informasi, perkara ini bermula dari akuisisi yang dilakukan oleh PT Tamaris Hidro atas saham PT Sumber Baru Hydropower dalam dua kali tahap transaksi pada tahun 2021. PT Tamaris Hidro adalah perusahaan energi terbarukan, bagian dari entitas bisnis Grup Salim, yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM). Sementara PT Sumber Baru Hydropower merupakan perusahaan pembangkit listrik tenaga minihidro.

Dalam proses persidangan mengemuka bahwa PT Tamaris Hidro, sebagai Terlapor, melakukan pengambilalihan saham PT Sumber Baru Hydropower dalam dua kali tahap transaksi yaitu melalui pembelian saham pada tanggal 14 April 2021 sebanyak 79,33% (tujuh puluh sembilan koma tiga puluh tiga persen) atau setara 23.800 (dua puluh tiga ribu delapan ratus) lembar saham dan kedua pada tanggal 16 April 2021 sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) lembar saham, lanjut Deswin Nur.

Dengan demikian, jumlah seluruh saham PT Sumber Baru Hydropower yang dimiliki oleh Terlapor adalah sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) atau 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus) lembar saham. Berdasarkan peraturan yang terdapat pada Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, khususnya memperhatikan kriteria wajib notifikasi, yaitu pemenuhan threshold atas nilai aset gabungan pengambilalihan, transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi, dan terjadinya perubahan pengendali atas PT Sumber Baru Hydropower yang semula dikendalikan oleh PT Arsynergy Investment menjadi dikendalikan oleh Terlapor,ujar Deswin Nur.

Dan Akuisisi saham tersebut wajib dinotifikasikan ke KPPU paling lambat 30 hari sejak transaksi tersebut berlaku efektif secara yuridis. Dengan adanya relaksasi yang dikeluarkan KPPU pada masa pandemi melalui Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020, penghitungan kewajiban notifikasi menjadi 60 hari, sehingga Terlapor wajib menyampaikan notifikasi paling lambat tanggal 14 Juli 2021. Namun Terlapor baru melakukan notifikasi ke KPPU pada tanggal 25 Februari 2022, sehingga dinyatakan terlambat selama 156 (seratus lima puluh enam) hari kerja, atau setidak-tidaknya lebih dari 149 (seratus empat puluh sembilan) hari kerja yang sebagaimana awalnya menjadi perhitungan keterlambatan oleh Investigator, tegas Deswin Nur.

Berdasarkan fakta dan bukti persidangan tersebut, Majelis Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Budi Joyo Santoso serta Aru Armando dan Gopprera Panggabean sebagai Anggota Majelis memutus PT Tamaris Hidro secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, dan menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, lanjut Deswin Nur.

Dan, pembayaran denda tersebut wajib dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), pungkas Deswin Nur.

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengumumkan bahwa mereka telah meningkatkan status penyelidikan awal terhadap PT Pertamina Patra Niaga terkait dugaan praktik monopoli dalam penyediaan avtur di bandara pada Jumat (27/09). Penyidikan ini dilakukan seiring dengan semakin tingginya harga avtur di Indonesia, yang dilaporkan sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara. KPPU berencana memanggil sejumlah pihak terkait, termasuk menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pimpinan PT Pertamina dan PT Pertamina Patra Niaga, untuk mengumpulkan keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan keputusan penyelidikan bernomor registrasi No. 21-89/DH/KPPU.LID.I/IX/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penyelidikan awal ditetapkan KPPU usai rapat yang dilaksanakan pada 18 September 2024.

Selama pemeriksaan, penyelidik KPPU menemukan bukti awal dugaan pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 19 huruf a dan atau d UU 5 Tahun 1999, masing-masing menyangkut monopoli dan penguasaan pasar. Penyelidikan awal terhadap PT Pertamina Patra Niaga juga didasari fakta soal tingginya harga avtur di Indonesia, bahkan tertinggi di Asia Tenggara.

“Faktor implementasi kebijakan, KPPU menduga adanya bentuk monopoli dalam penyediaan bahan bakar pesawat dapat menjadi faktor tingginya harga avtur,” begitu bunyi pernyataan resmi KPPU.

Dugaan praktik monopoli ini berfokus pada penguasaan pasar avtur yang sebagian besar dikuasai oleh Pertamina Patra Niaga. Saat ini, perusahaan ini memiliki pangsa pasar sebesar 99,9 persen dalam penyediaan avtur untuk penerbangan di Indonesia, memasok bahan bakar di 72 bandara komersial dan non-komersial. KPPU mencatat bahwa dalam proses penyelidikan, mereka menemukan bukti yang menunjukkan kemungkinan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah penolakan tawaran kemitraan yang datang dari pengusaha baru yang ingin memasuki pasar avtur. KPPU menduga bahwa Pertamina Patra Niaga dan induknya, PT Pertamina, berusaha menghambat kehadiran pesaing baru, yang berpotensi mempersempit persaingan dan berdampak pada harga avtur yang tinggi.

Kenaikan harga avtur di Indonesia tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga dapat mempengaruhi sektor penerbangan secara keseluruhan. Dalam pernyataan resmi KPPU, dinyatakan bahwa tingginya harga avtur dapat menjadi faktor yang menyebabkan lonjakan biaya tiket pesawat, yang berdampak langsung pada mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, KPPU menilai pentingnya adanya persaingan yang sehat dalam industri ini untuk memastikan harga yang lebih kompetitif dan akses yang lebih baik bagi pengguna jasa penerbangan.

Menurut Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Nomor 13/P/BPH Migas/IV/tahun 2008, suplai dan distribusi avtur seharusnya terbuka untuk semua pelaku usaha yang memenuhi syarat. Namun, KPPU mencatat adanya perilaku eksklusif dari Pertamina Patra Niaga yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk memasuki pasar avtur. Dengan adanya penyelidikan ini, diharapkan akan ada penegakan hukum yang tegas terhadap praktik bisnis yang tidak sehat dan mendorong transparansi serta keterbukaan di pasar avtur.

Dengan langkah KPPU yang semakin serius dalam menyelidiki dugaan praktik monopoli ini, diharapkan akan ada perubahan positif dalam cara pasar avtur beroperasi di Indonesia. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan adil bagi semua pelaku usaha. KPPU akan terus melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa semua pihak beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penyelidikan ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan persaingan di pasar avtur dan memastikan harga yang wajar bagi konsumen. Apakah Pertamina Patra Niaga akan mampu menjawab tantangan ini dan memperbaiki citranya di mata publik masih harus dilihat, tetapi jelas bahwa pengawasan terhadap praktik bisnis di sektor ini harus tetap diperkuat.(c@kra)

MoneyTalk,Jakarta – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor melakukan lelang Peningkatan Jalan Kandang Roda – Pakansari dengan pagu anggaran sebesar Rp.97.974.310.650

Dan lelang ini Diikuti 95 Perusahaan, dan hanya 5 Perusahaan yang mengajukan penawar harga. Dari 5 perusahaan ini, 2 perusahaan kalah karena tidak memenuhi administrasi yang dipersyaratkan

Selanjutnya Pemenang lelang Peningkatan Jalan Kandang Roda – Pakansari adalah perusahaan PT. Lambok Ulina dengan harga kontrak sebesar Rp.Rp. 94.639.254.001

Namun sayang seribu sayang, Kemenangan PT.Lambok Ulina atas proyek Jalan Kandang Roda – Pakansari tidak jujur, dan ditemukan adanya persekongkolan dalam tender atau pengadaan proyek tersebut.

Hal ini dibuktikan adanya laporan masyarakat ke KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Yang dilaporkan oleh masyarakat adalah pertama, Lai Bui Min. Kedua,PT Lambok Ulina. Ketiga, PT.Tureloto Battu Indah, dan keempat adalah Kelompok Kerja Pemilihan Khusus II Tahun 2021 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor.

Dan menurut Majelis Komisi KPPU, mereka menemukan bahwa Lai Bui Min. Kedua,PT Lambok Ulina. Ketiga, PT.Tureloto Battu Indah, terbukti melakukan tindakan merancang, mempersiapkan, dan merencanakan dengan cara kerja sama antara dua pihak atau lebih secara terang-terangan atau diam-diam melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya yang bertujuan untuk menyingkirkan
pelaku usaha lain sebagai pesaing PT.Lambok Ulina.

Maka untuk itu, KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Lai Bui Min pada kasus persekongkolan dalam tender atau pengadaan paket pekerjaan peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.