11 November 2026

Laskar Cinta Jokowi (LCJ)

Laskar Cinta Jokowi: Jika Gibran Dimakzulkan, Prabowo Juga Harus Tumbang Laskar Cinta Jokowi: Jika Gibran Dimakzulkan, Prabowo Juga Harus Tumbang

Laskar Cinta Jokowi: Jika Gibran Dimakzulkan, Prabowo Juga Harus Tumbang

Hedi Batubara 14 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, menegaskan bahwa wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dilepaskan dari posisi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, jika Gibran dimakzulkan, Prabowo juga harus ikut bertanggung jawab secara politik karena keduanya terpilih sebagai satu paket dalam Pilpres 2024.

Suhandono berpandangan, kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 tidak terlepas dari peran Gibran sebagai calon wakil presiden serta dukungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai dukungan politik Jokowi menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan pasangan Prabowo-Gibran meraih kemenangan.

“Jika Gibran dimakzulkan, Prabowo juga harus tumbang. Keduanya satu paket,” demikian sikap Suhandono dalam menanggapi berkembangnya wacana pemakzulan Gibran, Rabu (14/10/2026).

Menurut Suhandono, kemenangan Prabowo tidak bisa hanya dilihat sebagai keberhasilan pribadi ataupun kekuatan Partai Gerindra. Ia menilai dukungan Jokowi dan keterlibatan Gibran dalam pasangan calon turut memberikan kontribusi besar terhadap kemenangan tersebut.

Suhandono bahkan berpendapat bahwa tanpa dukungan Jokowi, peluang Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024 akan berbeda.

Karena itu, ia menilai konsekuensi politik dari persoalan yang menimpa Gibran semestinya tidak hanya diarahkan kepada sang wakil presiden, tetapi juga menjadi perhatian terhadap posisi Prabowo sebagai presiden.

Putuskan Gibran Tak Punya Ijazah, Laskar Cinta Jokowi Doakan Hakim MK Dilaknat Tuhan Putuskan Gibran Tak Punya Ijazah, Laskar Cinta Jokowi Doakan Hakim MK Dilaknat Tuhan

Putuskan Gibran Tak Punya Ijazah, Laskar Cinta Jokowi Doakan Hakim MK Dilaknat Tuhan

Hedi Batubara 7 Oktober 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat memicu reaksi keras.

Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ) Suhandono Baskoro bahkan mengecam keras putusan tersebut. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap para hakim MK dan mendoakan hakim yang memutus perkara tersebut mendapat laknat Tuhan.

“Kalau hakim memutuskan Gibran tidak punya ijazah, padahal persoalan ini menyangkut proses yang sudah berlangsung dan Gibran sudah menjadi Wakil Presiden, saya sangat kecewa. Saya doakan hakim yang membuat keputusan seperti ini mendapat laknat Tuhan,” ujar Suhandono Baskoro dalam pernyataannya, Rabu (7/10/2026).

Menurut Suhandono, putusan MK tersebut telah menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Ia menilai persoalan dokumen pendidikan Gibran seharusnya tidak berhenti pada temuan mengenai ada atau tidak adanya dokumen ijazah, tetapi juga harus mempertimbangkan kedudukan Gibran yang sudah dilantik sebagai Wakil Presiden.

Suhandono sebelumnya juga dikenal sebagai salah satu pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo yang memberikan pembelaan terhadap Gibran. Menjelang putusan MK, ia pernah menyatakan bahwa Gibran terpilih dalam satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto dan memperingatkan adanya reaksi keras apabila status Gibran sebagai Wakil Presiden dibatalkan.

Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa malam, 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Hakim Konstitusi Asrul Sani menjelaskan, dokumen yang ditemukan dalam perkara tersebut antara lain certificate of attendance, academic record, dan explanation of grades.

Menurut MK, dokumen tersebut tidak dapat dipandang sebagai bukti kelulusan atau bukti telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu. MK juga menyebut tidak menemukan dokumen ijazah atau diploma yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

Namun, temuan tersebut tidak otomatis membuat Gibran kehilangan jabatan Wakil Presiden.

MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran karena yang bersangkutan sudah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Dengan pelantikan tersebut, tahapan Pilpres 2024 dianggap telah selesai sehingga persoalan tersebut tidak lagi dapat diperiksa dalam rezim sengketa hasil pemilu.

MK akhirnya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, antara lain karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon.

Putusan MK juga penting dibaca secara utuh. Mahkamah tidak menyatakan bahwa Gibran sama sekali tidak pernah menempuh pendidikan menengah. Yang dinyatakan MK adalah tidak ditemukannya bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Pemilu.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara “MK tidak menemukan bukti ijazah” dan “MK memutuskan Gibran tidak pernah memiliki pendidikan SMA.”

Temuan MK tersebut kemudian menjadi bagian yang paling ramai diperbincangkan karena berkaitan langsung dengan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Suhandono menilai persoalan tersebut berpotensi memperbesar ketegangan politik nasional. Menurut dia, keputusan lembaga negara seharusnya tidak membuat masyarakat semakin terbelah.

Ia meminta agar persoalan Gibran tidak dijadikan pintu masuk untuk menggoyang pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Jangan sampai persoalan ini menjadi alat politik untuk menjatuhkan pemerintahan. Kalau ada persoalan hukum, selesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan tekanan politik,” ujarnya.

Laskar Cinta Jokowi: Kondisi Politik Tak Memungkinkan Prabowo Berkuasa sampai 2029 IMG-20260825-WA0075

Laskar Cinta Jokowi: Kondisi Politik Tak Memungkinkan Prabowo Berkuasa sampai 2029

Hedi Batubara 25 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ) Suhandono Baskoro menilai kondisi politik nasional saat ini tidak memungkinkan Presiden Prabowo Subianto mempertahankan kekuasaannya hingga 2029.

Menurut Suhandono, penilaian tersebut terlihat dari menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo serta perubahan peta elektabilitas sejumlah tokoh politik menuju Pemilu 2029.

“Kondisi politik sekarang tidak memungkinkan Prabowo berkuasa sampai 2029. Elektabilitas Prabowo makin turun,” kata Suhandono dalam pernyataan kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Ia membandingkan situasi pemerintahan Prabowo dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada dua tahun pertama periode pertamanya. Menurut dia, ketika Jokowi memasuki tahun kedua pemerintahan, tingkat kepuasan publik relatif tinggi dan memberikan modal politik yang kuat.

Data survei memang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi pada 2016 berada di kisaran 66-69 persen. Survei CSIS pada Agustus 2016 mencatat kepuasan terhadap kinerja Jokowi sebesar 66,5 persen, naik dari 50,6 persen pada tahun sebelumnya. Sementara survei SMRC pada Oktober 2016 mencatat 69 persen masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi.

“Dibandingkan dua tahun Jokowi berkuasa periode pertama sangat jauh. Dua tahun Jokowi berkuasa, kepuasan rakyat sangat tinggi,” ujar Suhandono.

Sorotan terhadap posisi politik Prabowo juga diperkuat sejumlah hasil survei terbaru.

Survei SMRC yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026 dan dirilis pada akhir Juli menunjukkan elektabilitas Prabowo mengalami penurunan tajam. Dalam simulasi semi-terbuka dengan 20 nama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berada di posisi teratas dengan 35 persen, sedangkan Prabowo memperoleh 14,5 persen dan Anies Baswedan 8,2 persen.

Dalam simulasi head-to-head, Dedi Mulyadi bahkan unggul 59 persen berbanding 28,3 persen untuk Prabowo.

Penurunan juga terlihat pada tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden. Survei SMRC mencatat approval rating Prabowo sebesar 51,1 persen pada Juli 2026, turun dari 81,2 persen pada November 2025. Sebaliknya, proporsi responden yang kurang atau tidak puas meningkat menjadi 46,9 persen dari sebelumnya 16 persen.

Namun, kondisi tersebut belum berarti Prabowo otomatis kehilangan peluang politik. Survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode 27 Juli-3 Agustus 2026 justru menempatkan Prabowo di posisi teratas dalam simulasi terbuka dengan elektabilitas 23,4 persen, hanya unggul tipis atas Dedi Mulyadi yang memperoleh 21,7 persen. Dalam simulasi 10 nama, Dedi Mulyadi berada di posisi pertama dengan 29,5 persen, sedangkan Prabowo 19 persen.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa peta politik menuju 2029 masih sangat dinamis. Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sebelumnya mengingatkan bahwa survei pada dasarnya merupakan gambaran pada satu momentum tertentu dan tidak selalu menggambarkan kondisi politik secara permanen.

Suhandono juga menyinggung munculnya berbagai aksi demonstrasi sebagai salah satu indikator adanya keresahan politik dan sosial di tengah masyarakat.

Ia mencontohkan aksi masyarakat di Kabupaten Pati. Pada 13 Agustus 2026, puluhan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Pati. Massa antara lain mendesak pengesahan UU Perampasan Aset dan meminta hukuman berat bagi koruptor.

Selain aksi masyarakat, dinamika politik nasional juga diwarnai berbagai kritik dan demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah.

Bagi LCJ, rangkaian aksi tersebut tidak bisa semata-mata dilihat sebagai peristiwa terpisah. Suhandono menilai akumulasi persoalan ekonomi, politik, penegakan hukum, serta keresahan publik dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan.

“Belum lagi demo di berbagai daerah. Ada demo masyarakat Pati, demo mahasiswa. Ini menunjukkan ada persoalan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.

Meski demikian, data survei menunjukkan Prabowo belum kehilangan seluruh modal politiknya.

Survei Poltracking yang dirilis Juni 2026, misalnya, mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 74,2 persen dan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan sebesar 72,2 persen.

Artinya, terdapat perbedaan signifikan antara sejumlah lembaga survei dalam mengukur tingkat kepuasan publik. Karena itu, klaim bahwa Prabowo pasti tidak akan berkuasa sampai 2029 masih merupakan prediksi atau penilaian politik, bukan fakta yang sudah dapat dipastikan.

Namun Suhandono melihat tren penurunan dukungan tersebut sebagai peringatan serius bagi pemerintahan Prabowo.

Menurut dia, jika pemerintah tidak mampu membalikkan tren kepuasan publik dan menyelesaikan persoalan ekonomi maupun politik yang berkembang, tekanan politik terhadap pemerintahan akan semakin besar.

Dengan waktu menuju Pemilu 2029 yang masih cukup panjang, peta kekuatan politik masih sangat mungkin berubah. Prabowo masih memiliki posisi sebagai presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra, tetapi hasil survei terbaru menunjukkan persaingan menuju 2029 mulai semakin terbuka.

Bagi LCJ, kondisi tersebut menjadi alasan untuk menyebut bahwa keberlangsungan kekuasaan hingga 2029 tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang otomatis.

“Kalau tren politik seperti sekarang terus berlangsung, bukan tidak mungkin terjadi perubahan besar sebelum 2029,” ujar Suhandono.

Roy Suryo dan dr Tifa Tak Ditahan, Laskar Cinta Jokowi Sebut Penegakan Hukum Era Prabowo Bobrok Tunggu 3 Bulan atau 6 Bulan, Jokowi dan Fufu Fafa Bakal Diberangus?

Roy Suryo dan dr Tifa Tak Ditahan, Laskar Cinta Jokowi Sebut Penegakan Hukum Era Prabowo Bobrok

Hedi Batubara 23 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) yang tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr. Tifauzia Tyassuma alias dr. Tifa menuai kritik dari kalangan relawan pendukung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, menilai keputusan tersebut mencerminkan buruknya penegakan hukum pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, status tersangka yang telah disematkan kepada Roy Suryo dan dr. Tifa seharusnya diikuti dengan perlakuan hukum yang sama sebagaimana diterapkan kepada warga negara lainnya.

“Semua warga negara sama di hadapan hukum. Ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkaranya dinyatakan lengkap serta dilimpahkan ke kejaksaan, maka proses hukum harus berjalan secara konsisten. Jangan sampai muncul kesan ada perlakuan berbeda,” kata Suhandono dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Ia menyebut keputusan tidak melakukan penahanan terhadap kedua tersangka berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai independensi dan konsistensi aparat penegak hukum.

Menurut Suhandono, publik selama ini terus didorong untuk percaya bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Namun, ketika terdapat kasus yang menyita perhatian nasional dan melibatkan tokoh publik, aparat penegak hukum justru dinilai memberikan kebijakan yang menimbulkan tanda tanya.

“Kalau masyarakat kecil dalam kasus serupa bisa ditahan, maka seharusnya standar yang sama juga diterapkan. Jangan sampai muncul anggapan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” ujarnya.

Suhandono menambahkan, LCJ menghormati kewenangan kejaksaan dalam mengambil keputusan hukum. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik.

Sebelumnya, Kejari Jakarta Selatan memutuskan tidak menahan Roy Suryo dan dr. Tifa setelah menerima pelimpahan tahap II dari penyidik Polda Metro Jaya. Keputusan tersebut diambil setelah jaksa mempertimbangkan permohonan dari kuasa hukum dan keluarga para tersangka, termasuk adanya jaminan dari keluarga serta pernyataan para tersangka untuk bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung.

Kepala Kejari Jakarta Selatan Marcelo Bellah menyatakan bahwa berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, kedua tersangka tidak dilakukan penahanan. Meski demikian, Roy Suryo dan dr. Tifa tetap diwajibkan menjalani wajib lapor secara berkala selama proses hukum berjalan.

Kasus yang menjerat Roy Suryo dan dr. Tifa berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi terkait polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Berkas perkara keduanya kini tengah dipersiapkan untuk segera disidangkan di pengadilan sesuai penetapan Mahkamah Agung.

LCJ menegaskan akan terus mengawal jalannya proses persidangan agar berlangsung secara terbuka, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah Saat Keliling Indonesia, LCJ: Mulut Politikus PDIP Djarot Busuk IMG-20260601-WA0038

Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah Saat Keliling Indonesia, LCJ: Mulut Politikus PDIP Djarot Busuk

Hedi Batubara 1 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanas setelah Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli kepada publik saat melakukan safari atau berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia.

Pernyataan Djarot tersebut memicu reaksi keras dari kalangan pendukung Jokowi. Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, menilai pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak hanya provokatif, tetapi juga menunjukkan inkonsistensi sikap elite PDIP terhadap sosok yang pernah mereka usung dan dukung hingga dua kali memenangkan pemilihan presiden.

Menurut Suhandono, sangat tidak masuk akal jika kini PDIP mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, sementara selama bertahun-tahun partai berlambang banteng tersebut menjadikan Jokowi sebagai ikon politik nasional dan kendaraan utama untuk meraih kemenangan elektoral.

“Mulut Djarot dan sebagian elite PDIP sudah terlalu busuk kalau sekarang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Dulu siapa yang mengusung beliau dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta sampai menjadi Presiden dua periode? Bukankah PDIP sendiri?” kata Suhandono dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Suhandono menegaskan bahwa keabsahan dokumen pendidikan Jokowi secara substansi telah melalui berbagai proses administrasi negara sejak yang bersangkutan maju dalam berbagai kontestasi politik, mulai dari pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden.

“Kalau memang ada masalah dengan ijazah, bagaimana mungkin beliau bisa maju berkali-kali dalam pemilihan umum dan pilkada? Semua tahapan administrasi sudah dilewati. Negara punya mekanisme verifikasi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul setelah Djarot mempersilakan Jokowi melakukan perjalanan ke berbagai daerah, namun menyarankan agar mantan presiden itu sekaligus menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat untuk mengakhiri polemik yang berkembang. Djarot menyebut masyarakat perlu diyakinkan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli.

Bagi LCJ, pernyataan tersebut justru menunjukkan bahwa isu ijazah masih terus dipelihara untuk kepentingan politik tertentu.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai polemik ini tidak bisa dilepaskan dari memburuknya hubungan antara Jokowi dan PDIP pasca Pemilu 2024. Retaknya hubungan kedua pihak terlihat semakin jelas setelah perbedaan sikap politik yang terjadi menjelang dan sesudah pemilihan presiden.

Jokowi yang selama dua periode menjadi kader politik paling populer yang dimiliki PDIP kini justru sering menjadi sasaran kritik dari sejumlah elite partai tersebut. Bahkan berbagai pernyataan yang muncul belakangan dinilai menunjukkan bahwa konflik politik antara kedua kubu belum benar-benar berakhir.

Dalam konteks itulah, pernyataan Djarot mengenai ijazah Jokowi dianggap bukan sekadar persoalan administrasi pendidikan, melainkan bagian dari pertarungan narasi politik yang masih berlangsung.

Suhandono menilai masyarakat dapat melihat sendiri kontradiksi yang terjadi.

“Kalau dulu Pak Jokowi dianggap pemimpin terbaik, kader terbaik, calon terbaik, lalu sekarang muncul narasi mempertanyakan ijazah, publik tentu bertanya-tanya. Mengapa hal itu baru dipersoalkan setelah hubungan politik mereka memburuk?” katanya.

Rencana Jokowi untuk kembali berkeliling Indonesia setelah kondisi kesehatannya membaik memang menjadi perhatian banyak pihak. Beberapa elite politik menganggap langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga komunikasi dengan masyarakat dan relawan yang selama ini mendukungnya.

Menurut LCJ, antusiasme masyarakat terhadap kehadiran Jokowi di berbagai daerah selama ini menunjukkan bahwa mantan presiden tersebut masih memiliki basis dukungan yang besar.

“Pak Jokowi datang karena memenuhi undangan masyarakat. Beliau bukan lagi presiden, tetapi rakyat masih ingin bertemu. Itu menunjukkan adanya kedekatan emosional yang tidak bisa dihapus hanya dengan propaganda politik,” ujar Suhandono.

Polemik mengenai ijazah Jokowi sebenarnya telah berulang kali muncul dalam ruang publik. Namun hingga kini, berbagai tuduhan yang beredar belum mampu menghapus fakta bahwa Jokowi telah menjalani berbagai tahapan verifikasi administratif selama puluhan tahun karier politiknya.

Karena itu, LCJ menilai isu tersebut lebih banyak digunakan sebagai komoditas politik daripada upaya mencari kebenaran.

Suhandono mengatakan, jika ada pihak yang benar-benar ingin mencari kepastian hukum, mekanisme yang tersedia di negara sudah cukup jelas. Namun jika isu tersebut terus diproduksi dalam ruang politik dan media, maka publik akan melihatnya sebagai bagian dari agenda politik tertentu.

“Rakyat sekarang sudah cerdas. Mereka bisa membedakan mana kritik yang objektif dan mana serangan politik yang bermotif,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan isu pribadi untuk menyerang lawan politik justru dapat memperburuk kualitas demokrasi Indonesia.

“Perdebatan politik seharusnya bicara gagasan, program, dan masa depan bangsa. Bukan terus-menerus mengulang isu yang sudah berkali-kali dibahas,” ujarnya.

Terbukti tak Punya Ijazah S2-S3 Universitas Yamaguchi, Laskar Cinta Jokowi: Rismon Harus Masuk Penjara IMG-20260317-WA0076

Terbukti tak Punya Ijazah S2-S3 Universitas Yamaguchi, Laskar Cinta Jokowi: Rismon Harus Masuk Penjara

Hedi Batubara 17 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, mendesak aparat penegak hukum segera memproses hukum Rismon Sianipar setelah muncul klaim bahwa yang bersangkutan tidak memiliki ijazah S2 dan S3 dari Yamaguchi University, Jepang.

Suhandono menyatakan, apabila benar Rismon tidak memiliki ijazah dari universitas tersebut, maka tindakan itu merupakan bentuk penipuan publik yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Kalau terbukti tidak memiliki ijazah S2 dan S3 dari Universitas Yamaguchi, maka Rismon harus masuk penjara. Ini menyangkut kejujuran akademik dan integritas di ruang publik,” kata Suhandono dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).

Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah pihak mendatangi kampus Yamaguchi University untuk melakukan pengecekan langsung terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar.

Rombongan yang melakukan pengecekan tersebut terdiri dari Josua M. Sinambela, peneliti Rony Teguh, serta YouTuber Taufik Bilfaqih. Mereka mengunjungi kampus yang berada di Prefektur Yamaguchi, Jepang, pada Senin (17/3/2026).

Menurut Suhandono, dari hasil penelusuran yang dilakukan, tidak ditemukan data yang menunjukkan bahwa Rismon Sianipar pernah memperoleh gelar magister (S2) maupun doktor (S3) dari universitas tersebut.

“Tim yang datang langsung ke Universitas Yamaguchi tidak menemukan bukti bahwa Rismon memiliki ijazah S2 ataupun S3 dari sana,” ujarnya.

LCJ menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Suhandono menegaskan, penggunaan gelar akademik tanpa dasar yang sah dapat menyesatkan masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap dunia akademik.

Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan secara resmi agar polemik ini tidak berkembang menjadi disinformasi di tengah masyarakat.

“Kalau memang ada pemalsuan atau penggunaan gelar akademik yang tidak sah, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini penting untuk menjaga marwah pendidikan,” kata Suhandono.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Rismon Sianipar terkait tuduhan tersebut.

Kasus ini pun mulai menjadi perhatian publik di media sosial, terutama setelah beredar video dan laporan mengenai kunjungan sejumlah pihak ke kampus Yamaguchi University untuk memverifikasi riwayat pendidikan Rismon.

Jika Kapolri Listyo Sigit Diganti, Laskar Cinta Jokowi: Kepercayaan Rakyat ke Prabowo Bisa Menurun Kapolri Listyo Sigit Prabowo

Jika Kapolri Listyo Sigit Diganti, Laskar Cinta Jokowi: Kepercayaan Rakyat ke Prabowo Bisa Menurun

Hedi Batubara 13 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ) Suhandono Baskoro memperingatkan bahwa rencana pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat berdampak serius pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Suhandono, kinerja kepolisian di bawah kepemimpinan Listyo Sigit selama ini dinilai baik dan mampu menjaga stabilitas keamanan nasional, sehingga wacana pergantian Kapolri dianggap sebagai langkah yang berpotensi memicu ketidakpastian politik.

Dalam keterangan yang diterima redaksi, Suhandono menegaskan bahwa LCJ melihat Jenderal Listyo Sigit berhasil mempertahankan profesionalisme aparat dan menegakkan hukum secara proporsional di tengah berbagai tantangan, mulai dari pengamanan pemilu hingga penanganan kerusuhan di sejumlah daerah.

“Selama ini kepolisian di bawah Pak Listyo Sigit sangat bagus. Jika beliau diganti tanpa alasan yang jelas, kepercayaan rakyat terhadap Presiden Prabowo bisa menurun,” ujar Suhandono kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

Ia menilai, upaya mendorong pergantian Kapolri saat ini sarat dengan kepentingan politik. “Kami menduga ada pihak-pihak yang ingin melemahkan institusi Polri dan mengadu domba masyarakat dengan pemerintah,” tambahnya.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kapolri pada Januari 2021. Sebelum memimpin Polri, ia menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Dalam masa kepemimpinannya, Polri mencatat sejumlah capaian, seperti penguatan program Presisi, penanganan pandemi COVID-19, hingga pengamanan pemilu yang relatif kondusif.

Ia menilai bahwa di bawah kendali Listyo Sigit, Polri mampu meningkatkan citra sebagai institusi penegak hukum yang lebih terbuka dan dekat dengan masyarakat. Meski demikian, Polri tetap menghadapi tantangan, termasuk kasus-kasus besar seperti skandal Ferdy Sambo dan penanganan unjuk rasa yang memicu sorotan publik.

Pergantian Kapolri bukan hanya keputusan administratif. Dalam konteks politik Indonesia, posisi Kapolri kerap dipandang strategis karena berhubungan langsung dengan stabilitas keamanan nasional. Keputusan mengganti Kapolri di awal masa pemerintahan bisa dibaca publik sebagai sinyal politik, yang berpotensi memunculkan spekulasi mengenai hubungan antara pemerintah, aparat keamanan, dan kelompok kepentingan.

Suhandono menilai, setiap pergantian pejabat tinggi keamanan perlu disertai alasan yang transparan. “Publik sensitif terhadap keputusan seperti ini. Jika terkesan politis, kepercayaan kepada pemerintah bisa tergerus,” ujarnya.

Wacana pergantian Kapolri mencuat seiring meningkatnya aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Beberapa kelompok masyarakat menilai Polri perlu evaluasi menyeluruh, sementara kelompok lain menganggap kinerja institusi kepolisian sudah on track. Spekulasi kian menguat setelah beredar kabar adanya desakan dari sejumlah elite politik yang menginginkan penyegaran di tubuh Polri.

Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait rencana pergantian tersebut. Presiden Prabowo sendiri beberapa kali menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Menurut Laskar Cinta Jokowi, mengganti Listyo Sigit tanpa alasan yang jelas dapat memunculkan persepsi negatif di masyarakat. Keputusan semacam itu bisa dianggap sebagai kompromi politik atau tanda adanya tekanan dari kelompok tertentu.

“Jika pergantian dilakukan, publik bisa menilai bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menjaga profesionalisme dan stabilitas. Itu akan mengurangi legitimasi Presiden,” tegas Suhandono.

Ia menilai, menurunnya kepercayaan publik dapat memengaruhi kemampuan pemerintah mengelola isu-isu besar, termasuk agenda pembangunan dan penegakan hukum jangka panjang.

LCJ mendesak pemerintah untuk mengedepankan keterbukaan informasi. Jika ada evaluasi kinerja Kapolri, proses dan alasannya harus dikomunikasikan secara jelas kepada publik. Transparansi dianggap penting untuk menghindari spekulasi politik dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Selain itu, LCJ mengimbau media dan masyarakat sipil untuk tetap kritis, namun tidak terjebak dalam polarisasi. “Media dan LSM harus mendorong akuntabilitas, tapi juga menjaga agar isu ini tidak memecah belah,” kata Suhandono.

Laskar Cinta Jokowi: Kelompok Radikal dan Makar Inginkan Listyo Sigit Dicopot dari Kapolri  Kapolri Listyo Sigit Prabowo

Laskar Cinta Jokowi: Kelompok Radikal dan Makar Inginkan Listyo Sigit Dicopot dari Kapolri 

Hedi Batubara 1 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Laskar Cinta Jokowi (LCJ) menilai ada upaya serius dari kelompok radikal dan makar untuk mendorong pencopotan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari kursi Kapolri. Koordinator LCJ, Suhandono Baskoro, menyebut gerakan ini bukan sekadar kritik kebijakan, melainkan strategi terkoordinasi untuk melemahkan institusi keamanan negara.

Menurut Suhandono, selama kepemimpinan Listyo Sigit, Polri berhasil menunjukkan capaian nyata dalam penanggulangan terorisme. Indonesia, katanya, kini tidak lagi dihantui oleh aksi-aksi teror di ruang publik sebagaimana beberapa tahun lalu. “Ini bukan kebetulan, tapi hasil dari strategi konsisten dan kerja intelijen yang lebih preventif. Jaringan teror tidak lagi punya ruang sebesar dulu,” ujarnya di Jakarta, Senin (1/9/2025).

Meski begitu, Suhandono mengingatkan bahwa ancaman belum sepenuhnya hilang. Kelompok yang pernah dibubarkan secara organisasi, menurutnya, tidak benar-benar punah. Ideologi makar tetap hidup, menyebar secara diam-diam di ruang digital maupun melalui kelompok kecil yang tertutup. “Mereka bubar di permukaan, tapi tidak mati di akar,” katanya.

LCJ menilai serangan terhadap Kapolri adalah bagian dari upaya delegitimasi. Jika narasi pencopotan itu berhasil, bukan hanya wibawa Polri yang goyah, tetapi juga konsentrasi penegakan hukum bisa terpecah dan membuka celah bagi kelompok radikal untuk kembali bergerak. “Ini bukan sekadar soal jabatan, tapi soal stabilitas negara,” tegas Suhandono.

Dalam konteks politik, posisi Kapolri memang selalu rawan menjadi sasaran. Keamanan dan stabilitas nasional sangat bergantung pada kepemimpinan di tubuh kepolisian. Karena itu, isu pencopotan Listyo Sigit perlu dibaca lebih jauh dari sekadar perdebatan internal: ada narasi besar yang mencoba mengguncang kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Meski mendukung kinerja Polri, LCJ juga mengingatkan pentingnya menjaga akuntabilitas dan transparansi. Penindakan terhadap kelompok radikal dan terorisme harus tetap berlandaskan hukum, agar publik percaya bahwa langkah Polri bukan sekadar represif, melainkan benar-benar untuk melindungi masyarakat.

Suhandono menegaskan, stabilitas keamanan dan akuntabilitas hukum harus berjalan beriringan. Jika hanya salah satunya yang ditegakkan, maka akan muncul risiko: terlalu longgar memberi ruang bagi ideologi makar tumbuh kembali, terlalu keras justru bisa memicu resistensi masyarakat. “Tugas kita menjaga keseimbangan, dan Kapolri saat ini sudah ada di jalur yang benar,” ujarnya.

LCJ berharap publik bisa lebih waspada terhadap narasi yang mencoba memecah belah. Mereka menyerukan agar masyarakat membedakan kritik konstruktif dengan agitasi yang sengaja diarahkan untuk menggoyang sendi-sendi negara. “Kita tidak boleh lengah. Ancaman itu nyata, dan sekarang mereka menargetkan simbol keamanan kita,” pungkas Suhandono.

Demo Rusuh, LCJ: Prabowo tak Bisa Jaga Keamanan Negara dan Lebih Baik Mundur  20250828_213022

Demo Rusuh, LCJ: Prabowo tak Bisa Jaga Keamanan Negara dan Lebih Baik Mundur 

Hedi Batubara 28 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kericuhan dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI memicu gelombang kritik keras terhadap pemerintah. Laskar Cinta Jokowi (LCJ) melalui Koordinatornya, Suhandono Baskoro, menilai Presiden Prabowo Subianto gagal menjaga keamanan negara. Ia bahkan menegaskan, bila kondisi seperti ini terus berulang, Prabowo lebih baik mundur dari jabatannya.

“Kerusuhan di depan DPR adalah bukti nyata bahwa negara gagal menjamin rasa aman rakyatnya. Presiden sebagai kepala negara bertanggung jawab penuh. Jika tak mampu, lebih baik mundur demi kebaikan bangsa,” kata Suhandono Baskoro dalam keterangan tertulis, Kamis (28/8/2025).

Aksi unjuk rasa yang awalnya menuntut pembatalan kenaikan tunjangan DPR berlangsung ricuh ketika massa bentrok dengan aparat kepolisian. Polisi menembakkan gas air mata dan mengerahkan water cannon untuk membubarkan kerumunan. Sejumlah peserta aksi diamankan, sementara arus lalu lintas di sekitar Senayan lumpuh total.

Kerusuhan ini memunculkan berbagai reaksi publik. Sebagian menilai aksi massa memang dipicu oleh kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, sementara pihak lain menduga ada aktor politik yang menunggangi situasi untuk mengguncang stabilitas nasional.

Laskar Cinta Jokowi dikenal sebagai kelompok relawan pendukung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode sebelumnya. Kritik tajam mereka kini diarahkan langsung kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Suhandono, jika kegaduhan sosial seperti ini tidak mampu ditangani, wibawa negara akan hancur.

“Kita tidak boleh membiarkan kekerasan di jalanan menjadi wajah demokrasi kita. Tugas presiden adalah memastikan ketertiban berjalan, bukan membiarkan rakyat saling bentrok. Kalau presiden tidak bisa menjalankan itu, bagaimana masa depan negara ini?” tegasnya.

Dari pihak Istana, belum ada pernyataan langsung Presiden Prabowo terkait kericuhan tersebut. Pihak pemerintah menyebut masih fokus pada agenda kenegaraan yang berlangsung di hari yang sama, dan menyatakan penanganan aksi sudah sepenuhnya berada di bawah kendali aparat keamanan.

Namun sikap yang dianggap dingin dan minim respons cepat itu justru memicu persepsi publik bahwa pemerintah abai terhadap keresahan masyarakat.

Secara konstitusional, desakan agar presiden mundur tidak bisa hanya didorong oleh opini publik. Ada mekanisme hukum melalui DPR dan lembaga negara lain. Namun dalam politik, tekanan massa dan narasi publik sering menjadi faktor penentu.

Kini, bola panas berada di tangan pemerintah: apakah mampu segera meredakan ketegangan dan memulihkan kepercayaan publik, atau justru membiarkan kritik semakin keras hingga menggerus legitimasi.

AHY Tak Disalami Gibran, Laskar Cinta Jokowi: Kader Demokrat Tak Perlu Baper Agus Harimurti Yudhoyono AHY Partai Demokrat 3

AHY Tak Disalami Gibran, Laskar Cinta Jokowi: Kader Demokrat Tak Perlu Baper

Hedi Batubara 11 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Polemik sikap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak menyalami Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam sebuah acara resmi di Batujajar, Jawa Barat, kembali menuai tanggapan. Kali ini, suara datang dari Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, yang meminta kader Partai Demokrat tidak terlalu “baper” atau terbawa perasaan terhadap peristiwa tersebut.

Menurut Suhandono, momen tidak bersalaman itu tidak seharusnya dibesar-besarkan. Ia menilai kejadian tersebut bisa saja disebabkan oleh faktor situasional dan bukan sebuah manuver politik yang disengaja untuk mempermalukan AHY.

“Kita harus lihat konteksnya. Dalam acara formal, apalagi yang melibatkan protokol ketat, bisa saja ada momen yang terlewat. Tidak perlu dibawa ke arah sentimen personal apalagi politik,” ujar Suhandono di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Suhandono menilai publik perlu memahami bahwa acara yang dihadiri Gibran dan AHY di Batujajar adalah agenda resmi dengan rangkaian kegiatan yang padat dan protokol ketat. Hal itu, katanya, sering membuat interaksi personal tidak selalu bisa dilakukan secara sempurna.

“Gibran itu hadir bukan untuk ketemu AHY saja, melainkan menjalankan agenda negara. Dalam situasi ramai, bisa jadi tidak semua pejabat bisa saling menyapa secara langsung,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa publik sering kali mengonsumsi potongan video atau foto dari media sosial yang tidak merekam keseluruhan peristiwa, sehingga narasi yang muncul bisa terdistorsi.

Laskar Cinta Jokowi mengingatkan agar Partai Demokrat tidak mempolitisasi insiden tersebut sebagai bentuk ketidaksopanan atau permusuhan. Menurut Suhandono, hubungan antarpartai politik dan tokoh nasional harus dijaga demi stabilitas politik, apalagi menjelang periode awal pemerintahan baru Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.

“Kalau setiap momen kecil dijadikan bahan sindiran, yang rugi rakyat. Kita harus fokus pada kerja sama membangun bangsa, bukan pada adu gestur yang sebenarnya belum tentu bermakna politis,” tegasnya.

Pernyataan Suhandono juga sekaligus menanggapi narasi yang berkembang di publik mengenai memanasnya hubungan antara kelompok politik yang disebut “Geng Solo” – merujuk pada lingkaran dekat mantan Presiden. Jokowi dan Gibran – dengan “Geng Pacitan” yang diidentikkan dengan keluarga besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kalau terus dipelihara, narasi seperti ini akan memperlebar jarak antar tokoh. Justru para pemimpin muda seperti Gibran dan AHY harus menjadi teladan bagaimana perbedaan politik bisa tetap dijembatani,” kata Suhandono.

Di akhir pernyataannya, Suhandono mengajak semua pihak, termasuk pendukung Partai Demokrat maupun relawan Jokowi, untuk mengalihkan energi dari polemik gestur politik ke hal-hal yang lebih substantif, seperti kebijakan publik, program pembangunan, dan upaya memperkuat persatuan nasional.

“Kita ini baru mau memulai pemerintahan baru. Mari kita kawal bersama agar program-program besar berjalan, bukannya saling ribut soal siapa salaman, siapa tidak,” tutupnya.

Insiden “tak bersalaman” ini terjadi saat Gibran dan AHY menghadiri acara pelantikan pejabat strategis TNI di Pusat Pendidikan Kopassus, Batujajar, Jawa Barat. Potongan video yang beredar di media sosial menunjukkan Gibran menyalami sejumlah tokoh namun tidak menyapa AHY, yang berada tidak jauh darinya. Peristiwa itu memicu spekulasi di kalangan pengamat politik dan netizen, meski belum ada klarifikasi langsung dari Gibran maupun AHY.

Baca Juga Berita Ini

Mahkamah Agung

BUA Mahkamah Agung Kecanduan Borong Laptop, Rp55,3 Miliar untuk 3.692 Unit, CBA Pertanyakan Urgensinya

Hedi Batubara 11 November 2026
Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo Subianto

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo

Hedi Batubara 11 November 2026