20 November 2026

Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK)

MoneyTalk.id, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) melontarkan kritik keras terkait perkembangan penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam tata kelola batu bara yang tengah ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Peneliti LSAK, Ahmad A. Hariri, menyebut hasil penggeledahan yang mengungkap temuan puluhan kilogram emas, ratusan miliar rupiah uang tunai yang disimpan dalam koper, hingga temuan yang disebut sebagai “harta karun Sentul”, menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara tersebut bukan sekadar pejabat yang melakukan penyimpangan, melainkan pelaku kejahatan luar biasa.

“Siapa pun tersangkanya, orang seperti ini layak disebut sebagai Qorun versi upgrade 02.6. Harta yang ditimbun bukan hanya luar biasa besar, tetapi juga diduga berasal dari keuntungan ilegal yang diperoleh di tengah penderitaan jutaan rakyat akibat terganggunya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik,” kata Ahmad A. Hariri dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, kasus tersebut tidak boleh berhenti hanya pada pengungkapan aset semata, melainkan harus dituntaskan hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses secara hukum tanpa pandang bulu.

LSAK juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap penanganan perkara tersebut, terutama menyusul adanya dinamika yang dinilai memperlihatkan ketegangan antarpenegak hukum.

“Ini menjadi ujian besar pemerintah dalam memastikan penegakan hukum berjalan tanpa intervensi kekuasaan,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, LSAK mengajukan dua tuntutan utama kepada pemerintah.

Pertama, LSAK meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi secara langsung proses penanganan perkara, bahkan mengambil alih penyidikan apabila dianggap diperlukan.

Hariri menilai ketentuan tersebut memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani kepolisian maupun kejaksaan apabila memenuhi persyaratan tertentu.

“Kami menilai unsur-unsur pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A telah terpenuhi sehingga KPK patut mempertimbangkan langkah tersebut,” katanya.

Kedua, LSAK mengkritisi keterlibatan personel TNI dalam proses penegakan hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Menurut LSAK, kehadiran aparat militer dalam proses hukum berpotensi mengganggu prinsip supremasi sipil.

LSAK juga menyinggung adanya dugaan intimidasi terhadap jurnalis dalam peliputan perkara sebagai alasan perlunya evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Karena itu, LSAK mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi bahkan mencabut Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 serta memastikan penegakan hukum tetap berada dalam koridor supremasi sipil dan prinsip due process of law.

“Kami meminta Presiden sebagai kepala pemerintahan mengambil langkah tegas agar proses hukum berjalan transparan, independen, dan mengembalikan supremasi sipil secara utuh,” tutup Hariri.

MoneyTalk, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) menilai pelaporan terhadap insan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik ke Dewan Pengawas (Dewas) maupun Kepolisian, terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Faizal Assegaf, tidak memiliki dasar yang kuat dan justru dinilai mengaburkan substansi utama perkara korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Peneliti LSAK, A. Hariri, menegaskan bahwa konstruksi hukum dalam kasus ini harus dipahami secara utuh. Menurutnya, Faizal Assegaf dipanggil oleh KPK bukan dalam kapasitas sebagai saksi ahli, melainkan sebagai saksi yang dimintai keterangan terkait pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan DJBC.

“Pelapor, Faizal Assegaf, dipanggil KPK sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai pemilik perusahaan PT Sinkos Multimedia Mandiri. Jadi konstruksinya jelas, yang bersangkutan dipanggil karena memang ada dugaan keterkaitannya dengan perkara yang sedang disidik,” ujar Hariri dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, hal itu sangat berbeda apabila seseorang dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi ahli. Karena itu, tuduhan pencemaran nama baik terhadap juru bicara KPK dinilai tidak masuk akal, sebab jubir KPK hanya menjalankan tugas kelembagaan dalam menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik.

“Tidak make sense jika jubir KPK dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik, sementara tugasnya memang memberikan informasi secara transparan terkait update perkara yang tengah ditangani KPK,” tegasnya.

Hariri menambahkan, seluruh insan KPK, baik pimpinan, juru bicara, maupun pejabat internal lainnya, terikat oleh kode etik yang sangat ketat. Dalam setiap penyampaian informasi kepada publik, KPK memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang mengacu pada ketentuan hukum dan aturan kelembagaan yang berlaku.

“Penyampaian informasi soal OTT, penetapan tersangka, hingga pemanggilan pihak-pihak terkait dalam pengembangan perkara adalah hal biasa. Semua itu dilakukan berdasarkan prosedur resmi, bukan atas dasar opini pribadi,” katanya.

Karena itu, menurut LSAK, pelaporan ke Kepolisian maupun Dewas justru memberi kesan sebagai upaya untuk mengaburkan pokok utama perkara korupsi yang sedang diusut.

“Kalau memang merasa tidak terlibat, ya tidak perlu baper. Transparansi kerja KPK itu penting agar publik bisa ikut mengawasi proses pemberantasan korupsi,” ujarnya.

LSAK menilai, kasus dugaan korupsi di DJBC merupakan perkara serius yang sangat merugikan negara dan menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat. Perkara ini bermula dari dugaan pemufakatan jahat dalam jalur importasi barang yang melibatkan oknum pejabat Bea Cukai dan perusahaan PT Blueray.

Dalam skema tersebut, diduga oknum pejabat Bea Cukai memberi perintah kepada bawahannya untuk mempermudah proses masuknya logistik milik PT BR tanpa melalui pemeriksaan fisik sebagaimana mestinya.

Akibatnya, barang-barang yang diduga palsu, imitasi, tiruan, hingga ilegal dapat masuk ke Indonesia tanpa pengecekan ketat dari petugas bea cukai.

“Ini jelas merugikan negara dan mencederai sistem pengawasan impor nasional. Kalau perusahaan besar diberi privilege seperti ini, sementara masyarakat kecil justru dipersulit, maka rasa keadilan benar-benar terluka,” kata Hariri.

Ia juga menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terhadap kinerja DJBC, mulai dari proses pemeriksaan yang berbelit hingga kondisi barang kiriman yang rusak dengan alasan pengecekan oleh petugas.

Karena itu, LSAK meminta agar KPK tidak berhenti pada satu perkara saja, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan perusahaan-perusahaan lain yang diduga memperoleh perlakuan istimewa melalui praktik serupa.

“Kita mendukung penuh KPK untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat. Ini harus menjadi momentum pembenahan mendasar di tubuh DJBC agar praktik mafia impor tidak terus berulang,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan nama-nama tersangka kasus korupsi kuota haji. Peneliti LSAK, Ahmad Hariri, menilai penyidikan kasus yang sudah berjalan lama tanpa kejelasan status hukum hanya akan memunculkan spekulasi buruk di masyarakat.

Menurut Hariri, kecukupan alat bukti sudah sangat jelas. Bahkan, publik meyakini KPK telah mengantongi nama-nama pejabat Kementerian Agama yang terlibat dalam praktik jual-beli jatah haji.

“Sudah saatnya KPK mengumumkan sprindik penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji. Doa para tokoh agama dan desakan masyarakat harus diamini, bahwa yang haq adalah haq, yang batil adalah batil,” tegas Hariri dalam pernyataannya, Rabu (1/10/2025).

Ia menegaskan, doa para kiai dan tokoh agama tidak boleh dimaknai sebaliknya. Justru, kata Hariri, sikap yang sesat adalah jika ada ulama atau kiai yang justru melindungi pelaku korupsi.

“Siapapun pelakunya, entah pejabat Kemenag, mubaligh, atau tokoh agama, tetap harus dihukum. Sesat kalau ada kiai yang malah membela koruptor,” katanya.

LSAK mengingatkan, lambannya penetapan tersangka hanya memberi ruang bagi calon pelaku untuk berkilah sekaligus menyembunyikan harta hasil korupsi. Karena itu, KPK diminta lebih agresif menuntaskan kasus ini hingga ke ranah tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Pokoknya jangan biarkan koruptor tetap untung! KPK harus berani membuktikan bahwa mereka berdiri di pihak rakyat, bukan koruptor,” tutup Hariri.