16 November 2026

Lukas Luwarso

MoneyTalk.id,Jakarta – Jokowi memang sudah meninggalkan Istana, tetapi warisan jejaring kekuasaannya masih ada. Prabowo kini menduduki istana, tapi tidak menguasai sepenuhnya instrumen dan aparat negara. Ini pelajaran penting dari terbongkarnya skandal penyadapan yang dilakukan sejumlah jendral polisi. Ini soal seni berkuasa: bukan siapa pemegang kekuasaan, melainkan siapa pengendalinya.

Satu fakta ironis yang membuat skandal ini menarik. Prabowo baru saja memberikan kepercayaan kepada Jendral Listyo Sigit untuk mengepalai Kantor Staf Presiden (KSP), duduk di lingkaran paling dekat dengannya. Mantan Kapolri yang menjadi bagian penting dari arsitektur kekuasaan era Jokowi, dipertahankan di lingkaran terdalam pemerintahan Prabowo, sebagai simbolik “politik keberlanjutan”. Tapi justru di sini episentrum gempa tektonik politik terjadi. Ini kisah klasik pengkhianatan politik “orang dalam”.

Pernah terjadi di Jerman (Barat) di era perang dingin, 1974. Günter Guillaume, asisten pribadi Kanselir Willy Brandt, ternyata adalah agen rahasia Jerman Timur (Stasi). Brandt mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab politik atas skandal ini. Di Perancis, pada 1983-1986, skandal penyadapan terhadap 114 individu yang dianggap mengganggu kepentingan keamanan terungkap. Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada aparat pelaku yang terkait dengan pemerintahan Presiden Mitterrand.

Di Amerika, Direktur FBI, J. Edgar Hoover, bisa memimpin FBI selama 48 tahun (1924-1972), dengan menyadap dan memata-matai delapan presiden Amerika, dari era Calvin Coolidge hingga Richard Nixon. Ia menyimpan X-files informasi perilaku dan kebijakan presiden yang sedang berkuasa untuk membangun pengaruh dan memperkuat posisinya. Menggunakan arsip rahasia untuk “menyandera” para presiden agar terus memakainya. Hoover tidak perlu menjadi presiden Amerika untuk punya kekuasaan politik. Ia cukup memiliki kuasa Informasi atas orang yang berkuasa.

Jendral Listyo Sigit menyadap Presiden Prabowo, dan elit politik lainnya, jelas sebagai proxy Jokowi. Ia diketahui dekat dengan walikota Jokowi saat menjabat Kapolresta Solo pada 2011. Sejak itu karirnya melesat, menjadi ajudan Presiden Jokowi, Kabareskrim Polri, hingga Kapolri selama hampir enam tahun. Di era periode kedua Jokowi, kepolisian menjadi institusi politis, populer dengan julukan “partai coklat” (Parcok), Listyo adalah ketum-nya.

Relasi politik Prabowo-Jokowi, dari lawan menjadi kawan, diawali dengan rekonsiliasi usai Pilpres 2019. Prabowo membutuhkan dukungan elektoral dan jaringan politik untuk Pilpres 2024. Jokowi ingin keberlanjutan dinasti dan perlindungan warisan kekuasaannya. Saat itu, keduanya memperoleh keuntungan dari perkongsian politik ini. Tetapi hubungan perkongsian semacam ini memiliki batas, bisa harmonis selama kepentingan keduanya masih selaras. Politik perkongsian bukan relasi ideologis atau sistemik, cuma untuk kepentingan sesaat dan bersifat predatori. Situasi segera berubah dari relasi simbiosis mutualis menjadi parasitis.

Selama dua tahun berkuasa Prabowo terjebak dalam skema politik “keberlanjutan”, harus mengakomodasi kepentingan Jokowi. Ia tidak sepenuhnya mampu mengendalikan jejaring kekuasaannya, bahkan lebih cilaka: ia dimata-matai. Syahwat kuasa Jokowi untuk membangun dinasti sangat tinggi. Pasca skandal penyadapan tidak perlu lagi berpura-pura teriak “hidup Jokowi” untuk menenggang rasa.

Prabowo harus berani membongkar tuntas seluruh rantai komando penyadapan. Mengungkap ke publik siapa memerintahkan dan menerima hasil sadapan? Untuk kepentingan apa dan siapa informasi dikumpulkan? Mengapa ada informasi dihapus?

Apakah skandal penyadapan ini menjadi momentum Prabowo untuk berani memutus politik keberlanjutan Jokowi? Dan menjadi perseteruan kekuasaan duo hopeng? Apakah ini pengkhianatan personal, atau masalah struktural, jaringan kekuasaan yang menolak tunduk pada pergantian pemerintahan? Ada kemungkinan yang lebih buruk: skandal ini jadi alasan untuk memperluas pengawasan politik, operasi intelijen, atau meningkatkan loyalitas aparat kepada presiden secara personal. Artinya, hanya memindahkan pusat pengawasan “Big Brother” dari satu patron ke patron lainnya?

Ada lima pelajaran penting dari skandal penyadapan ini. Pertama, polisi bukan pasukan pribadi penguasa, intelijen bukan perangkat untuk mengamankan kepentingan politik keluarga atau kelompok. Kedua, kewenangan penyadapan harus diawasi secara ketat dan dipertanggungjawabkan, karena tindakan invasif terhadap hak privasi. Ketiga, reformasi kepolisian bukan sekadar mutasi pergantian pejabat, tapi perombakan kultur dan sistemik. Keempat, kebebasan pers dan berekspresi menyuarakan sikap kritis harus dijamin. Kelima, negara tidak boleh dikelola seperti perusahaan keluarga yang pegawainya harus loyal pada penguasa.

Keenam, pelajaran paling penting: ancaman terbesar bagi penguasa otokratik bukan datang dari oposisi, tapi dari orang lingkaran dekatnya.

Penulis : Lukas Luwarso

Menunggu Nyali Politik Prabowo
Oleh: Lukas Luwarso

Persoalan Gibran bukan cuma soal dokumen pendidikan, melainkan ujian nyali politik Prabowo menghadapi konsekuensi dari koalisi yang dibangunnya. Setelah MK, Putusan MA terkait Suket Penyetaraan Gibran menjadi titik balik penting. Putusan pengadilan tertinggi secara eksplisit menyatakan dokumen administratif yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran, yang digunakan untuk menjadi cawapres, tidak sah dan batal demi hukum.

Apakah negara punya keberanian menindaklanjuti konsekuensi pertimbangan MK dan putusan MA? Dua putusan dari dua lembaga peradilan tertinggi ini berkonsekuensi politik dan konstitusional. Putusan yang tidak boleh diperlakukan seperti surat pemberitahuan untuk disimpan di laci.

Pasal 7A UUD 1945 secara eksplisit membuka kemungkinan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti tidak memenuhi syarat. Pintu konstitusional tersedia. Tidak diperlukan revolusi jalanan, tekanan massa, atau perebutan kekuasaan. Cukup keberanian mau menggunakan mekanisme yang sudah sudah diatur dikonstitusi.

Bola sekarang berada di tangan DPR untuk menjawab pertanyaan: apakah wakil presiden yang dasar dokumen pendidikannya tidak sah masih layak menjabat? Tidak ada alasan untuk membiarkan persoalan ini menggantung tanpa ujung. Dalam real politik kartel saat ini memang DPR bukan lembaga yang bisa menentukan. Ada satu figur yang pengaruh politik paling besar: Presiden Prabowo. Sebagai presiden sekaligus pemimpin koalisi mayoritas partai politik, ia tidak bisa hanya menjadi penonton drama konstitusional ini. Sulit membayangkan langkah politik pemakzulan atau pemberhentian wakil presiden bisa berjalan tanpa sinyal dari pucuk kekuasaan.

Pertanyaannya, apakah Prabowo akan berdiam diri, memilih kompromi politik yang membawanya ke kekuasaan berpasangan dengan Gibran, atau punya nyali berdiri di sisi konstitusi? Apakah ia ingin terus melanjutkan transaksi dan kompromi politik Pilpres 2024, yang toxic. Berani menghapus “utang politik” pada Jokowi, dan menghitung ulang kalkulasi meraih kekuasaan untuk 2029.

Jika Prabowo membiarkan DPR bergerak menindaklanjuti putusan MK dan MA, ia cuma berhadapan dengan dinasti Jokowi dan jaringan penopangnya. Namun terus kompromi melindungi Gibran, ragu-ragu bersikap, bakal mempertaruhkan konstitusi dan kredibilitas pemerintahannya. Memilih berkomplot pada politik transaksi atau loyal pada konstitusi mustinya bukan pilihan yang sulit.

Mempertahankan Gibran dengan segala kontroversinya berarti melanggengkan bayang-bayang Jokowi di pemerintahan. Sebaliknya, membiarkan proses konstitusional berjalan justru kesempatan bagi Prabowo untuk menunjukkan pemerintahannya bukan perpanjangan tangan, keberlanjutan, dari proyek dinasti politik Jokowi. Ia harus mulai berani menunjukkan kekuasaan yang ia pegang tidak berada dalam kendali “master of puppets”. Bukan sekadar mewarisi sandera politik, dari kesepakatan kongkalikong politik masa lalu. Perkara Gibran adalah ujian bagi independensi kekuasaan Prabowo. Juga ujian integritas, yang terus terkikis, bagi partai-partai di DPR.

Ironi terbesar perkara Gibran adalah, Indonesia harus menghabiskan energi politik untuk memastikan seorang anak presiden bisa menjadi calon wakil presiden pada 2023. Episode paling kontroversial, noda, dalam sejarah politik Indonesia, yang terus berlanjut hingga kini. Negara dipaksa menyesuaikan aturan untuk mengakomodasi pencalonan seorang Gibran, dan ambisi dinasti bapaknya.

Perkara Gibran bukan cuma soal selembar surat keterangan penyetaraan pendidikan. Ini adalah ujian apakah Indonesia negara berbasis konstitusi atau takluk pada kompromi permainan politik kepentingan. MK telah memberikan pertimbangan konstitusional, MA telah mengambil keputusan sesuai kewenangannya. Giliran DPR perlu, sekali-kali non-transaksional, untuk bisa menunjukkan mandat kerjanya.

Dan kunci yang bisa membuka pintu proses pemakzulan Gibran adalah nyali Prabowo. Untuk berani bersikap: menjadi pelindung kompromi politik yang bermasalah, atau memastikan proses konstitusi berjalan. Publik menunggu nyali politik Prabowo untuk memantik proses konstitusi mengoreksi kesalahan kompromi politik masa lalu. Jika nyali tidak punya, setidaknya, jangan menjadi penghalang bagi konstitusi untuk memakzulkan Gibran.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk.id, Jakarta – Indonesia sedang menghadapi segudang persoalan: tekanan fiskal, problem ekonomi, ketimpangan sosial, kegaduhan politik, hingga krisis kepercayaan terhadap institusi hukum. Di tengah semua itu, Presiden Prabowo tampaknya menemukan satu kegiatan, hobi, yang menarik: resafel kabinet.

Ketika masalah negara tidak kunjung tuntas, ketika kebijakan tidak menunjukkan hasil, kursi-kursi kekuasaan kembali ditambah, diputar, digeser, diganti. Indonesia layak mengganti nama, setidaknya punya nama alias, menjadi _Resafelnesia._ Jika ada satu hal yang tampak konsisten dalam pemerintahan ini, sepertinya cuma kegemaran resafel untuk menambah jumlah pejabat

Frekuensi resafel Kabinet Merah Putih memang fantastis. Hingga 15 Oktober 2026, Prabowo telah melakukan delapan kali resafel, rata-rata resafel setiap tiga bulan. Dikabarkan 20 Oktober ini bakal ada resafel kesembilan. Bongkar-pasang pejabat menjadi agenda rutin, bukan lagi peristiwa luar biasa. Bila kebiasaan ini berlanjut sampai akhir masa jabatan pada 2029, setidaknya bakal ada 20 kali resafel kabinet. Kegemaran resafel ini agaknya keberlanjutan dari era Jokowi, yang selama 10 tahun pemerintahannya melakukan 14 kali resafel.

Pertanyaannya, apakah resafel memperbaiki kinerja pemerintahan? Apakah ada target yang gagal atau sasaran yang meleset? Tidak pernah ada penjelasan. Mungkin reshuffle sekadar eksibisi kekuasaan, untuk menunjukkan presiden sedang berusaha mengubah nasib kawan dan kroninya agar dapat posisi. Alih-alih mengubah nasib rakyat.

Ironisnya, obsesi meresafel justru membuat kabinet makin gemuk. Kabinet Merah Putih memiliki 49 kementerian, dengan 49 menteri dan 57 wakil menteri. Jumlah kementerian koordinator pun bertambah menjadi delapan. Pemerintah Prabowo terus menciptakan kursi-kursi baru, termasuk 26 kursi di Wantimpres.

Persoalannya, penambahan jabatan berkonsekuensi pada anggaran. Setiap tambahan pejabat menambah beban anggaran negara. Rakyat diminta berhemat, tapi pemerintah justru royal bagi-bagi kursi, demi kroni. Selain pemborosan anggaran, semakin menonjol figur berlatar belakang militer dalam pemerintahan. Jabatan sipil dan badan pemerintahan banyak diisi figur berlatar militer. Negara demokratis, yang mustinya menegakkan supremasi sipil, makin diarahkan menjadi negara komando, militeristik.

Kabinet idealnya dianalogikan seperti orkestra simfoni. Presiden adalah dirigen yang menetapkan arah, menyelaraskan instrumen, dan memastikan setiap pemain memahami partitur. Para menteri adalah musisi yang menguasai bidangnya, bukan sekadar orang yang ditaruh di panggung. Bayangkan sebuah konser musik yang sedang berlangsung, tetapi dirigennya berkali-kali menghentikan musik untuk mengganti pemain. Atau menambah instrumen baru. Semakin problematik jika dirigen ternyata tidak menguasai partitur komposisi musiknya.

Resafel menjadi mirip audisi ajang pencarian bakat. Presiden menjadi produser, juri, sekaligus penentu. Masalahnya, pemerintahan bukan acara Reality-TV. Rakyat bukan penonton yang bisa dihibur dengan acara pelantikan pejabat baru.

Kegemaran meresafel menyisakan pertanyaan tentang kualitas kepemimpinan. Apakah presiden sering salah memilih orang? Pilihannya tidak kompeten? Atau sekedar tontonan unjuk kuasa presiden agar selalu menjadi pusat perhatian? Tidak berkorelasi dengan apakah kinerja pemerintah membaik, kebijakan lebih konsisten, anggaran lebih efisien, dan hidup rakyat lebih sejahtera?

Jika keranjingan resafel sekedar tontonan politik. Menjadi rutinitas kegiatan pemerintahan untuk mengganti atau menambah pejabat. Berorientasi bukan pada kerakyatan, tapi pada kepejabatan. Indonesia layak ganti nama dari NKRI menjadi NKRR: Negara Kesatuan Republik Resafelnesia.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk.id,Jakarta – Jurnalis senior Lukas Luwarso melontarkan kritik tajam terhadap manuver politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), terutama setelah mantan kepala negara itu secara terbuka menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Lukas menilai, aksi Jokowi memamerkan KTA PSI justru memperlihatkan pola komunikasi politik yang menurutnya tidak mencerminkan kedalaman pemikiran seorang mantan presiden. Ia juga menyoroti hubungan politik Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya masih menyisakan persoalan.

“Menunjukkan ini kartu tanda anggota PSI saya, ya, apa loh? Itu kan konyol juga. Artinya, kita semua sudah tahu bahwa PSI itu dibeli Jokowi dari Jeffrie Geovanie,” ujar Lukas di Podcast Obor Rakyat Reborn, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Lukas, langkah Jokowi tersebut memperlihatkan kecenderungan memainkan politik pada level yang dianggapnya kurang substantif.

“Problemnya, Jokowi ini kan dia selalu bermain pada level ecek-ecek. Ya, karena memang kesederhanaan logika berpikirnya, teori konspirasinya,” katanya.

Pernyataan Lukas tersebut muncul di tengah sorotan terhadap langkah politik Jokowi setelah secara terbuka mengumumkan keanggotaannya di PSI. Jokowi sebelumnya mengungkapkan telah menjadi kader partai tersebut sejak 14 Oktober 2025, tetapi baru memperlihatkan KTA pada akhir September 2026.

Lukas juga menyoroti keputusan Prabowo yang dinilainya belum sepenuhnya memutus pengaruh politik Jokowi di lingkaran pemerintahan.

Ia menyebut, sejumlah figur yang diasosiasikan dengan kekuatan politik Jokowi masih memiliki posisi strategis, meskipun terjadi perubahan susunan pejabat negara.

“Prabowo belum sepenuhnya mau menyingkirkan para centeng-centeng Jokowi,” tegasnya.

Dalam pandangan Lukas, penempatan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) merupakan bagian dari dinamika tersebut.

Ia bahkan menyebut jabatan KSP sebagai posisi yang dalam perspektif politiknya tidak lagi memiliki bobot strategis seperti jabatan sebelumnya.

“Kita kan tahu KSP itu hanya jabatan buangan lah. Oke, kalau dalam dunia korporasi dilitbangkan gitu,” ujarnya.

Sebagai catatan, Listyo Sigit telah mengonfirmasi penunjukannya sebagai Kepala KSP menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Namun, penilaian bahwa jabatan tersebut merupakan posisi buangan merupakan pandangan Lukas, bukan keterangan resmi pemerintah.

Lebih jauh, Lukas menilai posisi politik Jokowi saat ini tidak lagi sekuat ketika masih menduduki kursi presiden.

Menurutnya, Jokowi kini lebih banyak mengandalkan popularitas personal dan kekuatan finansial untuk mempertahankan pengaruh politiknya.

“Posisi politik Jokowi itu sekarang lemah, ya. Dia hanya mengandalkan personal popularitasnya atau cuan logistik,” kata Lukas.

Ia juga menyinggung klaim mengenai persiapan dana sebesar Rp200 triliun untuk mendongkrak perolehan suara PSI hingga 16 persen pada Pemilu 2029.

“Dalam Jokowi menyiapkan Rp200 triliun untuk memenangkan PSI dapat 16 persen,” ujarnya.

Meski demikian, pernyataan itu memperlihatkan bagaimana kekuatan finansial dan popularitas Jokowi menjadi bagian dari perdebatan mengenai masa depan PSI dan peta politik nasional menjelang Pemilu 2029.

Lukas turut menyoroti posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya mulai membangun persepsi menjaga jarak dari Prabowo.

Ia melihat dinamika tersebut sebagai perkembangan menarik dalam hubungan politik antara keluarga Jokowi dan pemerintahan Prabowo.

“Ya, Gibran itu sudah ingin membangun persepsi jaga jarak nih dengan Prabowo,” ungkapnya.

Di sisi lain, Lukas menilai Prabowo menghadapi persoalan dalam membangun citra politik di tengah masyarakat.

“Sayangnya memang Prabowo jadi public enemy karena urusan-urusan elementer,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Lukas terhadap situasi politik yang berkembang, terutama menyangkut hubungan antara Prabowo, Jokowi, dan Gibran.

Di tengah berbagai manuver politik tersebut, Lukas juga menyinggung kemungkinan pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 17 Oktober.

Menurutnya, pertemuan itu patut dicermati karena berpotensi menjadi bagian penting dari perkembangan komunikasi politik antarelite nasional.

“Makanya nanti tanggal 17 Oktober bisa dicek, akan ada pertemuan antara Prabowo dengan Megawati,” ujarnya.

Jika pertemuan tersebut benar-benar terlaksana, dinamika politik nasional berpotensi memasuki babak baru, terutama dalam membaca hubungan antara kekuatan politik yang berada di sekitar Prabowo, Jokowi, dan PDIP.

Pernyataan Lukas sekaligus membuka pertanyaan lebih luas: apakah hubungan Prabowo dan Jokowi masih berada dalam satu kepentingan politik, atau justru mulai bergerak menuju arah yang berbeda?

Di tengah menguatnya posisi PSI sebagai kendaraan politik Jokowi, pertanyaan mengenai siapa yang sesungguhnya mengendalikan arah kekuasaan dan seberapa jauh pengaruh mantan presiden itu masih bertahan menjadi isu yang terus mengemuka.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemecatan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melalui telepon, banyak yang menilai tidak ber-etika. Istilah yang lebih pas adalah: tidak ber-etiket. Dua kata yang mirip, tetapi berbeda makna dan fungsinya. Etika (ethics) adalah kajian filsafat tentang benar atau salah secara moral; etiket (étiquette) menyangkut normal perilaku pantas atau tidak pantas. Etika mempersoalkan “Apakah satu tindakan benar”, sebagai problem filosofis. Etiket soal “kalaupun benar, apakah caranya patut”, ini soal sopan santun berperilaku.

Presiden boleh memberhentikan menteri, itu benar secara kewenangan konstitusional. Tetapi kewenangan itu juga perlu menggunakan kepatutan. Semakin besar kewenangan, semakin dituntut untuk berperilaku etis dan patut. Patutkah seorang menteri diberhentikan dengan cara seperti PLN memutus aliran listrik? Atau seperti memberhentikan pemain sepak bola, dengan meniup peluit dan mengangkat papan tanda nomor pemain, agar segera keluar lapangan?

Memecat menteri ketika ia sedang menjalankan tugas kenegaraan–rapat resmi dengan lembaga negara lainnya–adalah perilaku tidak patut. Selain menunjukkan tidak punya etiket, juga tidak memahami etika bernegara. Termasuk etika untuk tidak asal-asalan mengangkat anggota kabinet, dan kemudian dipecat tanpa ada alasan dan kejelasan penyebabnya.

Belum lagi soal etika dan etiket berbahasa dalam acara resmi. Dalam pidato HUT PAN, 18 September 2026, Presiden Prabowo merespon kritik sejumlah pakar dengan geram memuntahkan kalimat: “Pakar saking pintarnya jadi goblok.” Presiden tentu berhak merespon kritisisme pakar, namun etika dan etiket bernegara punya aturan tak tertulis yang sederhana. Jika tidak setuju dengan pikiran seseorang, bantahlah pikirannya dengan argumen dan data—bukan dengan memaki. Mampu berargumen adalah wilayah etika, menahan diri untuk tidak memaki saat pidato di acara resmi adalah etiket.

Kata “goblok” dari pidato presiden bukan cuma pilihan diksi. Ia representasi bobot kualitas kuasa negara yang diamanatkan pada presiden. Presiden memaki pakar (tanpa kejelasan siapa yang dimaksud) jelas melanggar etika dan etiket sekaligus. Makian menjadi modus resmi bagaimana kekuasaan merespon kritik. Tidak etis curhat dalam pidato resmi, tidak punya etiket jika curhat sembari memaki. Presiden telah merendahkan martabat jabatannya, dan dirinya, menjadi selevel rakyat jelata. Dengan kompetensi berbahasa selevel preman.

Celakanya umpatan level preman ini terus berulang disampaikan presiden dalam berbagai pidato resmi. Diksi “ndasmu, brengsek, bajingan, anjing, goblok, nyenye-nyenye, omon-omon, emang gue pikirin,”menjadi diksi resmi kenegaraan. Mempertontonkan kegeraman presiden yang tidak mampu mengontrol emosi atau menyampaikan Informasi.

Etika bernegara, dalam sistem dan budaya demokrasi, mewajibkan penyelenggara negara, termasuk presiden, bisa menerima kritik. Kalaupun ada kekeliruan, kritik pakar atau bukan, presiden cukup menunjukkan kekeliruan itu. Jika data salah, tunjukkan data pembanding. Jika kesimpulan sembarangan, bongkar metodologinya. Begitu cara orang berpendikan, apalagi berkuasa, menghadapi wacana kritisisme publik.

Tentu, sebagai manusia yang kebetulan menjabat presiden, Prabowo boleh marah dan meluapkan emosi. Tapi kemarahan tidak perlu diumbar di ruang publik, dalam pidato resmi. Marah tetap dengan berpikir jernih, memahami batas etika dan etiket, setidaknya untuk menjaga martabat jabatan, karakter personal, juga terselenggaranya acarabdengan baik. Kini hampir setiap acara yang mengundang presiden untuk berpidato, lebih banyak soal kontroversi ucapan presiden ketimbang substansi acara.

Problem terbesar bukan soal acara apa, tapi pemahaman etika dan etiket, agar negara dapat dikelola dengan baik. Agar good governance bisa berjalan, alih-alih goodbye governance. Ciri-ciri kekuasaan yang sewenang-wenang biasanya dimulai dengan perilaku penyelenggara negara yang tidak ber-etika dan tidak punya etiket. Korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi dimulai ketika kekuasaan mengabaikan etika dan etiket.

Lazimnya, kekuasaan pertama-tama dituntun oleh etika dan etiket, selain oleh konstitusi, undang-undang, dan peraturan. Etika dan etiketlah yang menjadi fondasi utama menjaga agar kekuasaan tidak zalim, otikratif, semua gue, dan bergaya preman. Tanpa etika, kekuasaan bisa jahat. Tanpa etiket, kekuasaan bisa pongah.

Pemecatan Purbaya via telepon, atau teriakan goblok dan sejumlah umpatan saat pidato, adalah simptomatik. Menunjukkan gejala budaya kekuasaan seperti apa yang sedang berlangsung. Presiden boleh kuat dan keras menjalankan kebijakan dan program pemerintahannya. Tapi lebih penting menjaga etika dan etiket, untuk menunjukkan adab kekuasaan dan kekuatannya.

Kekuasaan yang memecat pejabat pilihannya lewat telepon–dipertontonkan ke publik, merespon kritik pakar dengan makian “goblok”, menunjukkan krisis percaya diri, kelemahan karakter. Sosok yang sedang mengalami problem psikosa insecurity dan paranoia. Penguasa seperti ini memerlukan terapi etika dan etiket, untuk upaya penyembuhan. Agar mampu mengelola negara dengan benar, ber-etika dan ber-etiket.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk.id,Jakarta – Tugas jurnalisme adalah “menyenangkan orang susah dan menyusahkan orang senang” (comfort the afflicted and afflict the comfortable). Ketika jurnalisme memberi panggung kepada politikus bermasalah untuk menata kembali citranya, maka jurnalisme berubah menjadi corong. Wawancara digelar untuk memberi panggung kepada si politikus untuk membangun kembali narasinya. Wawancara eksklusif Bocor Alus (Bocal) dengan Jokowi, lebih mirip audiensi, upaya merehabilitasi politikus yang sudah “Ancang-Ancang Bermanuver untuk Pemilu 2029”.

Bocal menyebut wawancara eksklusif dengan Jokowi berlangsung dalam dua pertemuan, 22 Juli dan 11 Agustus 2026. Bocal dikenal kritis terhadap Jokowi, namun entah kenapa hasil wawancara dengan Jokowi tidak menunjukkan kenakalannya dalam membocorkan Informasi. Justru sengaja menyembunyikannya, dalam wawancara pertama yang off the record.

Yang dibocorkan cuma wawancara _on the record_ hambar dan membosankan. Terkesan memberikan panggung, corong, bagi Jokowi untuk menjelaskan persepsi dan posisi dirinya. Para jurnalis Bocal kehilangan daya kritis-nakalnya, wawancara menjadi sekedar percakapan ringan (soft talk, alih-alih hard talk), Memberi Jokowi keleluasaan untuk berbicara relatif tanpa sanggahan, dan kesempatan menata ulang bingkai cerita tentang dirinya.

Bocal tidak menempatkan Jokowi sebagai mantan presiden yang harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan perilakunya saat berkuasa. Melainkan sebagai politikus yang leluasa menjelaskan berbagai kontroversi dan skandal versi dirinya. Skandal pencalonan Gibran, intervensi pada Mahkamah Konstitusi, Pelemahan KPK, proyek PSN dan IKN, ambisi dinasti politik, PSI, rekonsiliasi dengan Prabowo, hingga cawe-cawe Pemilu 2024, tidak tereksplorasi dengan baik. Problem wawancara Bocal kali ini bukan mengedepankan bocoran jurnalistik, tapi memfasilitasi Jokowi untuk bertutur.

Bocal yang biasanya nakal menjadi takzim terhanyut mengikuti gaya komunikasi _simple-minded_ Jokowi. Soal dinasti politik, Jokowi membantah praktek manipulasi kekuasaan ini dengan menyatakan tidak ada “surat sakti”. Soal pencalonan Gibran sebagai wapres, cuma soal “Prabowo yang duluan minta”. Soal intervensi terhadap MK, “Saya tidak pernah memberikan perintah langsung.” Berbagai jawaban ngasal dan non-argumentatif Jokowi ini menyihir Bocal. Sehingga tidak merasa perlu mengongrontasi dan menguji klaim-klaim banal ini.

Pertanyaan, “apakah bapak membangun dinasti politik?” Pasti dijawab “Tidak.” Ini seperti bertanya pada pencuri, apakah anda mencuri? Politik kekuasaan bekerja melalui jaringan, loyalitas, kedekatan, kepentingan, uang, insentif jabatan atau tekanan. Bocal tidak sadar memberi ruang rehabilitasi untuk Jokowi,

Wawancara Bocal memunculkan kesan “Jokowi masih orang yang sama seperti dulu”. Sederhana, merakyat, cengengesan. Bukan politikus ambisius yang kecanduan kekuasaan. Sebuah orkestrasi restorasi persepsi, sengaja atau tidak, dilakukan Bocal. Mengingatkan cover laporan utama majalah Tempo, edisi Oktober 2014, Jokowi sebagai “tukang kayu” dengan slogan: kerja, kerja, kerja.

Beberapa tahun setelah cover “tukang kayu” itu, Jokowi jelas banyak berubah. Ia bermetamorfosa menjadi “Leviathan” politik di Indonesia, dengan syahwat kuasa, kuasa, kuasa. Ia defacto adalah mantan presiden dua periode; ayah wakil presiden; ayah ketua partai politik, mertua gubernur. Jaringan politiknya di kepolisian, kejaksaan, Parpol dan birokrasi masih solid. Ia berambisi menyusun konfigurasi politik menuju 2029, sebagaimana ia sukses dengan proyek keberlanjutan pada 2024. Ia tanpa etika dan rasa malu menggelar safari politik untuk berkampanye, tiga tahun sebelum Pemilu.

Ditengah kegaduhan politik akibat kontroversi proyek pemerintah dan Prabowo sering “salah omon-omon”, Bocal mengemas wawancara podcast dengan judul “Manuver Politik dari Solo”. Dilengkapi laporan utama majalah Tempo “Ancang-ancang Jokowi”. Wawancara Bocal dan cover story Tempo seolah menjadi orkestrasi untuk mengembalikan Jokowi ke persepsi yang ia inginkan.

Sedikitnya, di tengah berbagai problem kenegaraan, Bocal dan Tempo ikut menentukan siapa yang dianggap penting dalam realitas politik hari-hari ini. Seorang politikus ditempatkan di sampul majalah, diwawancarai secara eksklusif, dan diberi ruang untuk berbicara, Bocal dan Tempo sedang melakukan apa yang dalam studi komunikasi dinamai agenda setting. Apa dan siapa yang layak dipikirkan dan diperhatikan publik.

Bocal dan Tempo mengajak publik memikirkan: Jokowi dan pilpres 2029, secara prematur. Seolah-olah Ia cuma aktor politik yang “ancang-ancang bermanuver” untuk Pemilu 2029. Bukannya mantan presiden kontroversial, penuh skandal, yang layak dibongkar sepak terjang politiknya, termasuk kontroversi ijazahnya.

Bocal dan Tempo dikenal sebagai media yang keras mengkritik berbagai aspek penyalahgunaan kekuasaan Jokowi. Namun diwawancara kali ini Bocal menghadirkan Jokowi sebagai sosok politikus generik, yang siap ancang-ancang dan bermanuver politik. Publik tentu tidak menuntut Bocal dan Tempo lantang menyerang Jokowi. Jurnalisme tidak membutuhkan amarah, tapi memerlukan disiplin epistemik, untuk tidak menerima begitu saja narasi dan retorika politikus bermasalah.

Bocal dari “Bocor Alus” menjadi “Corong Alus”. Alih-alih membocorkan info dan intrik politik kekuasaan. justru memberikan corong mikrofon agar Jokowi bisa ngomong sesukanya tanpa dikonfrontir, demi menarik atensi dan simpati. Pertanyaan yang menggelayut, mengapa Jokowi sekarang membuka pintu untuk Bocal (Tempo)? Dan mengapa perlu dua kali sesi wawancara, off dan on the record?

Dan untuk apa pula aksi-aksi promosi, spoiler, via medsos. Tim Bocal Tempo datang dengan suka cita, berkunjung ke rumah Jokowi, seperti para termul datang untuk memuja junjungannya? Apa yang diperoleh publik dari wawancara dan aksi promos itu? Dan apa yang diperoleh Jokowi dari wawancara itu? Tidak ada info bocoran apapun yang menarik, selain tumpahan ucapan Jokowi. Ini bukan wawancara investigatif untuk membongkar sesuatu yang disembunyikan Jokowi. Ini audiensi.

Jokowi dulu dipromosikan Tempo, saat bertarung di Pemilu 2014, dengan misi mencegah Prabowo berkuasa. Kini misi dan agenda apa yang ditawarkan Tempo? Alih-alih membongkar berbagai manipulasi era kekuasaannya, justru menyediakan waktu dan halaman untuk Jokowi merehabilitasi persepsi. Mengubah jurnalisme dari ruang interogasi pada manipulasi, menjadi panggung rehabilitasi. Menjadi Corong Alus Jokowi.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk.id, Jakarta – Menjadi presiden perlu punya kemampuan sederhana, bisa bertanya. Bukan cuma bicara agar didengar rakyat. Bertanya pada bawahan dan pembantu Benarkah laporanmu? Mana datanya? Dari mana angkanya? Bagaimana menghitungnya? Apa metodenya? Sudahkah dihitung dan dikaji ulang? Presiden adalah orang yang menerima ribuan informasi setiap hari. Karena itu, kredibilitasnya bukan ditentukan oleh kemampuannya mengetahui semua hal. Tapi bisa membedakan informasi yang berguna, masuk akal, faktual, atau info abal-abal.

Berbagai pernyataan (pidato) Presiden Prabowo belakangan menimbulkan polemik serius — selain menjadi bahan lelucon di media sosial. Yang terbaru, soal penghasilan buruh pengupas bawang, mendapat upah tujuh ratus ribu rupiah per kilogram. Info abal-abal ini segera mengundang lelucon, bagaimana mungkin bawang seharga 40.000 rupiah perkilo , ongkos mengupasnya 700.000 perkilo?

Sebelumnya, yang lebih fantastis, presiden menginfokan bisnis menggiling padi, “saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen dua triliun per bulan.” Info delusional yang tidak disertasi data, penggilingan sebesar apa? Berapa ton gabah yang digiling? Juga tak kalah heboh, klaim 3.395 jembatan yang dibangun TNI-Polri, secara simbolik diresmikan bersamaan pada 13 Agustus 2026. Jika dibagi rata-rata selama dua tahun (730 hari), hasilnya hampir 5 jembatan selesai dibangun per hari non stop —termasuk Sabtu, Minggu, hari libur, hari hujan. Data delusional itu tidak disertasi info, apa spesifikasi jembatan? Berapa lama masing-masing pengerjaannya? Berapa biayanya? Bagaimana pengawasan mutunya? Benarkah semua jembatan baru? Atau itu cuma jembatan Lego?

Kasus MBG lebih menarik. Pada Desember 2025, Kepala BGN saat itu (yang kini ini dipenjara karena korupsi) Dadan Hindayana melaporkan kebutuhan 3.000 ekor lele per hari untuk satu SPPG. Presiden terpukau menanggapi satu anak mendapat satu ekor lele — lebih baik dari jatah makan saaat ia menjadi prajurit. Percakapan ringan, disiarkan televisi, mempertontonkan bagaimana berbagi informasi dari bawahan ke atasan tanpa proses penalaran. Termasuk info 19.000 ekor sapi disembelih perhari untuk program MBG, yang kemudian diralat ternyata cuma pengandaian.

Dari berbagai episode “salah omon” presiden, ada satu pola, laporan spektakuler datang dari bawahan, lalu menjadi sabda keyakinan. Dalam organisasi pemerintahan, laporan semacam ini dikenal sebagai: “Asal Bapak Senang” (ABS). Atasan mendengar apa yang inginkan, bawahan memasok apa yang ingin didengar atasan. Situasi ini menciptakan mekanisme feedback loop (siklus umpan balik) kesalahan yang berulang.

Juga memunculkan repetisi “gelembung informasi” (filter bubble) ketika seseorang hanya mau mendengar informasi yang sesuai dengan isi kepala sendiri. Dalam gelembung itu, presiden tidak lagi melihat realitas secara langsung. Ia melihat realitas melalui laporan yang telah melewati saringan birokrasi berlapis. Setiap lapisan berkepentingan untuk membuat lapisan di atasnya senang.

Yang lebih berbahaya dari sekadar salah angka atau salah sebut, adalah terjadi halusinasi kekuasaan, inflasi informasi positif. Semua proyek dibayangkan berhasil, MBG membuat rakyat sehat (bukan keracunan), belanja di kios KMP menyediakan barang murah. Sekolah rakyat melahirkan anak-anak genius, Danantara membuat Indonesia jadi kaya raya. Pendirian batalyon baru TNI membuat negara aman tenteram. Semua program dianggap tepat sasaran, semua aparat bekerja keras. Semua target tercapai.

Dalam psikologi kekuasaan ada fenomena arogansi dan “over-self-confidence”. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin jarang ia bertanya. Karena ia merasa serba tahu, dan lebih suka memberi tahu. Di saat yang sama, tidak ada bawahan yang berani mengatakan bahwa ia keliru. Siapa berani mengatakan: “Pak Presiden, angka itu tidak masuk akal; penjelasan tidak logis; pernyataan tidak nalar.” Jika mekanisme koreksi atau self-koreksi tidak ada di kekuasaan, maka presiden mengalami “isolasi epistemik”. Kekuasaan yang minim informasi faktual. Bukan karena bawahannya bodoh, terapi justru terlalu “pintar” membaca maunya kekuasaan. Mereka tahu, menjilat kekuasaan lebih aman ketimbang menyampaikan fakta kabar buruk yang bisa membuat karir cilaka.

Pemimpin yang selalu merasa benar akan membangun sistem yang mustahil memberitahu bahwa ia salah. Ia akan terperosok dalam lingkaran kesalahan. Sebaliknya, pemimpin yang berkata, “saya salah,” justru sedang menunjukkan kekuatan. Di negara demokrasi, permintaan maaf seorang presiden bukan kelemahan. Itu adalah bentuk akuntabilitas epistemik: pengakuan bahwa pengetahuan tidak pernah sempurna. dan kekuasaan harus dapat dikoreksi. Yang mengkhawatirkan bukan seorang presiden yang sering keliru bicara, tapi presiden yang tidak mau tahu, ada yang keliru.

Dalam kultur ABS, presiden perlu memiliki refleks instingtif untuk meragukan laporan pembantunya. Dengan mempertanyakan. Karena mereka para penjilat pencari selamat, sekaligus penjerumus kekuasaan. Presiden yang kuat bukan yang suka bicara atau pidato apa saja, demi mendapat tepuk tangan atau koor tertawa.

Fakta keberhasilan itu sederhana, dan kerap dimulai dengan mempertanyakan. Pertanyaan yang penting adalah mengapa presiden mudah percaya pada angka-angka yang dikarang bawahannya. Mengapa tidak ada mekanisme internal untuk mengoreksi kejanggalan. Dan ketika kesalahan terlanjur dipidatokan, kenapa tidak ada permintaan maaf. Apakah ini cermin kekuasaan yang tidak menuntut akuntabilitas ke bawah dan tanggungjawab ke atas?

Kritik publik yang mengolok-olok banalitas kesalahan — betapapun lucu sebagai sindiran — berisiko kehilangan makna. Empat ilustrasi kesalahan aritmetika presiden (upah pengupas bawang, keuntungan penggilingan padi, jumlah jembatan yang dibangun, serta jumlah lele dan sapi untuk MBG), bukan sekadar blunder informasi. Tapi jendela untuk melongok kinerja arsitektur kekuasaan saat ini. Kekuasaan yang mengutamakan citra dan angka-angka di atas fakta. Kekuasaan yang tidak mengenal mekanisme swa-koreksi dan otokritik. Kekuasaan yang hanya suka berbicara tanpa pernah bertanya.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk.id, Jakarta – “Yang merasa Indonesia suram, silahkan kalau mau cari ke negara lain.”

Presiden Prabowo menghardik rakyat yang “kurang kooperatif” dalam pidato memperingati Hari Koperasi Nasional. Kemudian, ketika menghadiri Harlah PKB, Ia menghardik cangkir kopi: “Ini cangkir isinya teh, bukan kopi. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Brengsek.”

Dalam pidato di depan kader PKB itu, Prabowo menyebut Muhaimin, Dasco, dan Bahlil adalah “tiga kancil” politik. Bukan sebagai hardikan, meskipun dalam cerita rakyat, Kancil dikenal sebagai hewan yang suka mengakali. Ia justru menghardik wartawan, aktivis LSM, atau pengamat yang kritis pada pemerintahannya sebagai londo ireng. “Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM harus kita tanya, yang gaji lu siapa? Yang bayar listrikmu, dan handphonemu siapa?” Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan pidato, ia melontarkan berbagai kosa kata hardikan: ndasmu, antek asing, bajingan, omon-omon, nyenye-nyenye.

Pidato Presiden Prabowo kini semakin ditunggu, publik ingin tahu, keceplosan bicara apa lagi. Presiden mustinya paham, pidato bukan sekadar rangkaian kata, tapi cerminan pemikiran, kebijakan, dan tindakan. Ketika presiden asal bicara, secara impulsif dan spontan, muncul pertanyaaan, apakah ini cuma gaya retorika, atau ada problem kognitif? Kata makian jelas kurang patut dipidatokan, tapi lebih aneh lagi mengomentari pidatonya sendiri. Akting bertanya, apa boleh mengucapkan “bajingan”? Demi mendapat tepuk tangan dan tawa audiens?

Tentu, bahkan dalam pidato resmi, ada ruang untuk bercanda, berimprovisasi, atau membuat lelucon. Masalahnya ketika candaan menjadi esensi, maka urgensi isi pidato menjadi basi. Lenyap dalam gemuruh tawa hadirin — yang terpaksa harus ketawa demi menghormati. Pidato formal presiden yang menyelipkan umpatan, atau kelucuan ala stand-up-comedy, hanya menjadi hiburan.

Gaya bicara spontan tanpa teks, ala Prabowo dalam dunia psiko-literasi dikenal sebagai stream of consciousness (SoC). Aliran pikiran bawah sadar, perasaan yang harus dikeluarkan, tanpa disaring. Pikiran acak, melompat, ekspresi lepas yang tidak teratur, dan inkoheren. Kalau saja ini diekspresikan sebagai karya sastra–ala Ulysses (mahakarya James Joyce)–tentu tidak soal. Tapi menjadi persoalan sebagai pidato spontan.

Saat berpidato, bergaya SoC, presiden tidak hanya berbicara di hadapan ratusan orang di ruangan. Ia berbicara kepada dunia, juga pada algoritma. Setiap ucapan sensasional akan terus diputar ulang. Di era media sosial, setiap kalimat aneh dan inkoheren yang terucap dari mulut presiden, menjadi soundbytes.Menjadi sensasi klip satu menit yang direkam, dipenggal, sebagai meme untuk diviralkan. Konteks pidato dilupakan, selain potongan kata atau kalimat sensasional. Inilah pentingnya kompetensi retorika, yang bukan sekadar kemampuan berpidato. Aristoteles, dua ribu limaratus tahun lalu membagi retorika menjadi tiga unsur: ethos (kredibilitas), logos(logika), dan pathos  (emosi). Siapa yang berbicara, apa yang dikatakan, dan bagaimana pesan dirasakan oleh audiens.

Pidato bergaya SoC tidak khas cuma Prabowo di Indonesia, beberapa politikus populis di berbagai negara menunjukkan pola serupa. Presiden Donald Trump di Amerika, Duterte di Philipina, Charlos Menem di Argentina, dikenal memiliki pola komunikasi yang mirip. Sering meloncat dari satu topik ke topik lain, mengulang frasa, menggunakan hiperbola, serta menyampaikan klaim yang tidak didukung data atau argumentasi yang runtut.

Politikus populis menghindari bahasa formal yang runut dan rapi demi ingin mengesankan sebagai “orang biasa”. Dalam komunikasi politik, strategi ini untuk membangun kesan “dekat dengan rakyat.” Pierre Ostiguy, dalam “Populism: A Socio-Cultural Approach”, The Oxford Handbook of Populism (2017) mengintroduksi istilah “Flaunting the Low”. Menjelaskan bagaimana politikus populis berpidato untuk jual lagak dan pamer _(flaunt)_, gaya bicara “rendah”. Memakai bahasa jalanan, umpatan, gaya preman, sebagai cara membangun ikatan emosi dengan massa.

Menjadi cilaka jika gaya bicara jalanan itu bukan soal inkompetensi–gagal berperilaku pantas– tapi sebagai kesengajaan atau strategi politis. Melontarkan “bajingan, endasmu, londo ireng, omon-omon, nyenye-nyenye” sebagai flaunting the low, seolah merakyat. Bukan untuk membangun ikatan emosi, tapi untuk mengalihkan dari persoalan substantif. Bukan soal estetika politik, tapi soal menghindari akuntabilitas.

Pidato presiden bukan urusan personal, tapi representasi negara. Kalimat yang keluar dari mulut presiden akan dikutip media internasional, dianalisis investor, dicermati diplomat, bahkan menjadi referensi sejarah. Disiplin berbicara teratur, menahan diri untuk tidak menghardik, bukan cuma soal etiket pergaulan. Melainkan bagian dari tata kelola manajemen pemerintahan dalam mengelola negara. Di era ketika setiap pidato menjadi arsip permanen internet—sebagai rekam jejak—bicara spontanitas adalah liability. Impulsivitas adalah banalitas.

Publik juga akan bertanya: Jika saat pidato presiden tidak mampu menata kata-kata, bagaimana pula ia bisa menata negara?

Penulis :

MoneyTalk.id,Jakarta – terjadi adegan laga ala drama film aksi. Tapi ini bukan shooting film. Puluhan Brimob bersenjata lengkap mengepung sebuah cafe. Polisi menyerbu ke lantai dua, menggeser lemari kayu, dibaliknya tersembunyi brankas besar. Ada uang tunai, dolar Singapura dan Amerika, senilai lebih dari 67 miliar rupiah. Selain Cafe de’Clan, sehari kemudian, ada 12 lokasi lain yang diserbu-geledah, dan berhasil menyita uang dan emas batangan total bernilai 543 milyar.

Nama Cafe de’Clan, menandakan identitas komplotan. Klan adalah kelompok kekerabatan besar yang dipersatukan oleh garis keturunan, atau kepentingan. Drama penyerbuan Cafe de’Clan berbalas penyerbuan tandingan. Sebanyak 50 orang berseragam TNI mendatangi kantor Polda Metro Jaya keesokan harinya, infonya untuk membebaskan salah satu saksi yang ditangkap. Dibalik drama saling-serbu antar-aparat ini ada latar kisah mirip Chinatown, film noir klasik tentang korupsi aparat kekuasaan. Penyelidikan yang semula bermaksud untuk mengungkap perselingkuhan seorang pejabat, membuka persekongkolan besar terkat manipulasi layanan air, mafia tanah, korupsi politik, dan penyalahgunaan hukum dan kekuasaan. Jejaring konspirasi kekuasaan yang tak terlihat atau tersentuh. Dalam drama Cafe de”Clan, Kepolisian menyelidik penyelidik Kejaksaan.

Drama Cafe de’Clan, menurut keterangan resmi kepolisian, adalah penyelidikan terkait tiga perkara. Dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN yang berujung pemadaman listrik massal di Sumatera, kasus korupsi PT Asabri dan Jiwasraya, serta sengketa utang dua perusahaan. Tiga perkara yang berbeda persoalannya, tetapi menyatu di satu titik koordinat: sebuah kafe dan kios money changer di sebelahnya. Juga menyatu dalam personifikasi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidus), Febrie Adriansyah.

Jampidus Febrie disebut-sebut ikut memiliki, atau terkait, dengan pengelolaan Cafe de’Clan dan kios money changer itu. Ia sebelumnya dikenal menangani berbagai skandal korupsi besar yang melibatkan “orang-orang besar”, dengan nilai korupsi fantastis, lima tahun terakhir. Dari korupsi tata kelola timah (senilai 300 triliun); korupsi fasilitas kredit PT Bank Tabungan Negara (279 triliun); korupsi PT Asabri (23 triliun); korupsi PT Asuransi Jiwasraya (17 triliun); hingga korupsi BTS Kominfo (8 triliun).

Jampidus Febrie pernah menjadi Pusat pemberitaan, pada Mei 2024, ketika ia dikuntit oleh aparat polisi Densus 88 dan hendak ditangkap dalam kaitan skandal korupsi tata kelola timah yang ia tangani. Sejak saat itu ia selalu dikawal, termasuk rumahnya selalu dijaga, oleh aparat TNI. Ia menjadi “epicentrum” gesekan perselisihan antara institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Inilah ironi paling telanjang, dua institusi aparat hukum yang semestinya saling bahu-membahu, berkoordinasi, bekerjasama mengawasi dan menjaga Indonesia, justru berselisih soal kasus korupsi. Oknum aparatnya yang semestinya menjadi instrumen untuk memberantas korupsi, justru bersaing menjadi tameng kasus korupsi.

Dalam film Chinatown, skandal korupsi yang terungkap adalah layanan air bersih di kota Los Angeles. Korupsi infrastruktur bayangan yang beroperasi paralel dengan infrastruktur negara. Dalam drama Jampidus Febrie, Cafe de’Clan dengan brankas dan kios money changer, adalah “infrastruktur korupsi” versi Jakarta. Saluran untuk mencuci hasil rasuah menjadi uang bersih.

Dalam film Chinatown, tokoh protagonis utama adalah Jake Gittes, detektif swasta yang menyelidiki skandal korupsi. Dalam drama Cafe de’Clan polisi menyelidiki kiprah Jampidus Febrie yang notabene adalah “detektif” kejaksaan. Menyelidiki penyelidik kasus-kasus besar korupsi. Ia yang mustinya protagonis kini menjadi antagonis. Penyelidik yang menjadi “rising star” kini justru menjadi target penyelidikan kepolisian.

Chinatown, karya sutradara Roman Polanski (1974), berakhir dengan keputusasaan. Film yang mengritik situasi korup Amerika pasca-skandal Watergate. Kekuasaan korup menang karena hukum dan aparatnya korup. “Forget it, Jake. It’s Chinatown” menjadi ungkapan ikonik kekalahan. Pengakuan bahwa pada titik tertentu, hukum dan kebenaran tak akan berarti di hadapan struktur kekuasaan, dan aparat hukum, yang menjadi aktor state captured corruption.

Jakarta adalah “Chinatown” yang menunggu brankas-brankas terbuka Brankas Cafe de’Clan bukan sekadar kisah tentang uang 67 miliar, atau money changer. Ia adalah metafor tentang bagaimana korupsi telah merasuk menjadi “negara yang terjerembab dalam korupsi”. Ketika jejaring kekuasaan, penegak hukum, bisnis, dan patronase politik saling bertaut sehingga batas antara pelindung dan pelanggar hukum sangat kabur.

Chinatown memperlihatkan bahwa air mengalir menuju kekuasaan yang tak tersentuh. Brankas Cafe de’Clan mengingatkan, uang korupsi pun mengikuti gravitasi yang sama, mengalir ke ruang-ruang yang dilindungi oleh prosedur, relasi, dan impunitas. Ketika aparat negara dan kepentingan ekonomi berkelindan menjadi organisme yang sama, dan korupsi berlaku menjadi modus operandi

Persoalan sesungguhnya bukanlah siapa pemilik satu brankas, melainkan apakah republik ini masih memiliki institusi yang mampu membuka brankas-brankas ruang gelap kekuasaan korup, siapa pun yang berdiri di belakangnya? Atau, seperti ungkapan film Chinatown, “Lupakan saja, Febrie. Ini Jakarta.”

Penulis :

MoneyTalk, Jakarta – Penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, bersama dua wakilnya, atas dugaan korupsi menjadi titik nadir karut-marut program Makan Bergizi Gratis (MBG). Skandal ini memvalidasi, lembaga sentralistik ini sejak semula rentan penyalahgunaan. Sekaligus memberikan bukti tak terbantahkan: program MBG harus dihentikan. BGN perlu dibubarkan, dan tata kelola pemberian makan gratis ditata ulang. Pengelolaannya harus didesentralisasikan dan dikelola oleh sekolah langsung.

Otokrasi Anggaran dan Gizi untuk Korporasi.

Program MBG dipaksakan berjalan menggunakan legalisme otokratik dengan mencaplok 20% anggaran pendidikan nasional (sekitar Rp223,55 triliun dari total Rp757,8 triliun). Alokasi fantastis ini dinilai inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi karena mengorbankan hak pendidikan anak bangsa. Selain untuk terbukti hanya memperkaya perusahaan atau yayasan yang mendapatkan proyek.

Ironisnya, menurut temuan CELIOS, jika anggaran jumbo ini dibagikan langsung keluarga miskin bisa menerima Rp5,2 juta per bulan. Realitasnya, masyarakat hanya menerima manfaat setara Rp200.000. Sedangkan sisa dana habis mengalir ke rantai vendor, logistik, dan pengelola program. MBG berubah wujud menjadi “corporate welfare” (kesejahteraan kroni) alih-alih bantuan sosial untuk peningkatan gizi anak sekolah.

Modus Pencucian Uang Negara (Money Laundering).

Skema distribusi anggaran MBG yang mencapai Rp335 triliun per tahun berjalan mirip pola “money laundering” yang terstruktur, melalui tiga tahapan:

Pertama,dana APBN masuk ke BGN tanpa tender ketat dan langsung dialokasikan ke yayasan mitra yang terafiliasi dengan jaringan aparat (polisi dan TNI) serta kroni politik.

Kedua,dana diputar dan dipangkas. Mulai dari potongan operasional yayasan (Rp4.000 – Rp5.000 per porsi), pemilik dapur, supplier kakap, tengkulak lokal, hingga subkontrak. Setiap lapisan mengambil margin, mengaburkan jejak uang, dan menggemukkan kantong pemilik yayasan.

Ketiga,anggaran dihamburkan untuk pengadaan barang. Bukannya fokus pada bahan pangan berkualitas, anggaran justru “dicuci” habis lewat proyek pengadaan non-makanan yang nilainya fantastis, antara lain:

— Kaos kaki petugas lapangan sebesar Rp 6,9 Miliar. per-pasang Rp100.000

— Pembelian Motor Listrik senilai Rp 1,2 Triliun, sebanyak 21.801 unit motor, untuk operasional dapur dengan harga markup Rp42 juta–Rp50 juta per-motor.

— Pengadaan laptop/tablet Rp508,49 miliar

— Kegiatan Event Organizer (EO), promosi MBG, senilai Rp113 miliar.

— Pembangunan rumah subsidi untuk karyawan SPPG.

Di sisi lain, manajemen yang buruk membuat MBG menimbulkan “bencana kesehatan nasional”. Hingga April 2026, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 33.626 pelajar di 31 provinsi keracunan makanan. 1.500 dapur ditutup karena tidak higienis. Menu yang disajikan justru didominasi Ultra-Processed Food (UPF) yang mengandung bahan pengawet dan zat aditif berbahaya. Audit menyeluruh perlu segera dilakukan untuk menevaluasi dan mengungkap korupsi program MBG.

*Bubarkan BGN, Desentralisasikan MBG* Program MBG dalam tata-kelola saat ini harus dihentikan, dan BGN dibubarkan. MBG terbukti tidak bermanfaat untuk peningkatan gizi, dan justru menimbulkan banyak persoalan. Momentum penangkapan jajaran pimpinan BGN adalah waktu yang tepat. Pemenuhan gizi anak wajib didesentralisasikan langsung ke pemerintah daerah, sekolah, serta komunitas lokal, dengan pengawasan yang ketat dan transparan. Agar tepat sasaran, dan bebas dari korupsi sistemik. Dana APBN tidak boleh dihamburkan atau “dicuci” lewat proyek sentralistik-kroniistik MBG demi logistik politik.

Penulis :