16 November 2026

Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo dan mikrofon kini semakin menjadi kombinasi yang berbahaya, mengundang tawa, atau, setidaknya, memilukan. Sepilu rasa hatinya ketika menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR, 20 Mei 2026, kemarin. Berikut curhat ungkapan suasana pilu hatinya (kutipan verbatim):

“Kadang-kadang saya malem-malem sebelum tidur, pilu hati saya. Ini anggota PDIP, kritiknya kadang-kadang keras banget. Tetapi saya sadar sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ada pepatah yang mengatakan, kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tetapi sebenarnya dia menyelamatkan kita. Jadi, saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian.”

Ucapan spontan (off-the-cuff) ini keluar ketika Prabowo bermaksud memberikan apresiasi kepada PDIP sebagai satu-satunya parpol yang memilih berada di luar pemerintahan. Alih-alih fokus membacakan secara sistematik teks pidato “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027″ (KEM-PPKF)”, ia menyelipkan retorika omon-omon personal. Curahan hati situasi psikologisnya, harus menghadapi oposisi.

Lazimnya, tradisi pidato KEM-PPKF memaparkan rancangan anggaran pemerintah di DPR disampaikan oleh Menteri Keuangan. Tapi kali ini presiden Prabowo mengambil alih. Mungkin karena ia suka berpidato, atau dalam istilah yang ia populerkan: omon-omon.

Godaan Mikrofon Yang Terkutuk.

Dalam khazanah agama orang beriman sering diingatkan agar hati-hati menjalani hidup, selalu berbuat baik, dan menjauhi “godaan syaiton yang terkutuk”. Bagi politikus, level presiden, godaan syaiton itu bertransformasi sebagai mikrofon. Politikus cenderung selalu ingin menjadi pusat perhatian, didengarkan, membanggakan diri, dan berceloteh agar dipahami. Mikrofon, bagi politikus yang gemar bicara, bukan lagi sekadar alat pengeras suara, melainkan menjadi kepanjangan ego. Mikrofon adalah metafor “godaan syaiton yang terkutuk”.

Presiden Prabowo perlu dijauhkan dari mikrofon demi kemaslahatan bangsa. Setidaknya sampai nilai dollar turun, IHSG naik, MBG dan KDMP dianulir, plesiran ke luar negeri dikurangi, serta kabinet dirampingkan. Mikrofon boleh didekatkan hanya ketika perlu menyampaikan pidato acara formal kenegaraan yang ditulis tim komunikasinya. Kurangi memberi sambutan acara-acara peresmian yang bukan level presidensial. Seperti meresmikan museum Marsinah, gedung Koperasi Merah Putih atau dapur SPPG-MBG, apalagi cuma panen jagung kepolisian.

Makin sering seorang pemimpin ngomong di depan mikrofon (tanpa teks), makin banyak memunculkan spekulasi dan pergunjingan. Selain kecanduan untuk ngomong apa saja, agar mendapat tepuk tangan dan sanjungan orang disekelilingnya. Mikrofon memberikan asupan atas kecanduan psikologis, kepuasan instan, untuk selalu mendapat perhatian. Omon-omon di depan mikrofon memberi efek nikmat sesaat, bisa mengalihkan problem bernegara dan mendistorsi realitas. Cuma entertainer stand-up comedy yang perlu banyak omon untuk memancing tawa dan tepuk tangan.

*Diet mikrofon untuk mengurangi jumawa.* Keranjingan berpidato dan mendapat tepuk tangan, kemungkinan, juga indikasi adanya problem kejiwaan Narcissistic Personality Disorder (NPD). Dalam kajian psikologi, salah satu ciri NPD adalah sikap grandiosity, merasa paling penting, menjadi solusi dan tumpuan harapan untuk setiap persoalan. Secara perilaku (behavioral) politik, gejala haus perhatian, klaim kemegahan, gagal memahami realitas. Menganggap MBG beneran bergizi, KDMP beneran koperasi, orang desa tidak peduli dollar naik, dan kapolri perlu bintang mahaputera karena berprestasi adalah contoh narsisco-delusinal. Ketidaksinkronan memahami realitas faktual.

Mengelola negara berpenduduk 280 juta jiwa memerlukan kinerja tanpa banyak bicara. Kebijakan berbasis data, fakta, dan empati, bukan dengan orasi. Presiden Prabowo perlu langkah taktis untuk melakukan “diet mikrofon”. Menjauhkan atau setidaknya membatasi akses spontan pada mikrofon. Bukan untuk “tapa bisu”, melainkan untuk menyelamatkan reputasi diri sekaligus untuk menjaga ketenangan batin rakyat yang tertekan ekonomi. Tahu kapan tombol “mute” dipencet. Agar bisik-bisik urusan personal dengan Donald Trump tidak terdengar. Atau tidak muncul teriakan “hidup Jokowi”, seperti diingatkan Dasco (yang juga lupa memencet tombol mute) diakhir Rapat Paripurna DPR kemarin.

“Vanity is my favorite sin”,kalimat ini diucapkan syaiton, dimainkan oleh Al Pacino, dalam film The Devil’s Advocate (1997). Dalam monolog ikonik ini syaiton mengingatkan: kejumawaan (vanity) dan egosentrik adalah godaan syaiton yang mudah menjerumuskan manusia dalam lembah dosa. Demi kebaikan bersama, duhai Presiden Prabowo, sebaiknya hindari “godaan mikrofon yang terkutuk”.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Ketua Umum pertama Lukas Luwarso melontarkan kritik tajam terhadap pola kekuasaan di lingkaran Presiden Prabowo Subianto dalam tayangan forum Madilog yang disampaikan pada Jumat malam, 8 Mei 2026.

Dalam analisanya, Lukas menegaskan polemik mengenai Teddy Indra Wijaya sebenarnya hanyalah pintu masuk untuk melihat persoalan yang lebih besar: bagaimana akses terhadap presiden disebut semakin tersentralisasi dan dikendalikan oleh lingkaran kecil kekuasaan.

“Teddy is nobody,” kata Lukas dalam forum tersebut. Menurutnya, posisi sekretaris kabinet pada dasarnya bersifat administratif dan terbatas pada koordinasi kerja kabinet serta pengaturan agenda presiden.

Namun yang menjadi persoalan, kata dia, adalah ketika seorang pejabat setingkat menteri koordinator disebut harus melewati Teddy terlebih dahulu untuk dapat bertemu langsung dengan presiden.

“Ada laporan yang saya dapat, memang tidak bisa diverifikasi sepenuhnya, tapi logis. Ada menko hampir setahun tidak bisa bertemu empat mata dengan presiden karena aksesnya diatur,” ujar Lukas.

Ia menilai kondisi tersebut bukan lagi persoalan personal, melainkan sudah masuk ke wilayah tata kelola negara.

“Menstruasi”, Sindiran Politik dan Kepanikan Kekuasaan

Lukas juga menyinggung istilah “menstruasi” yang belakangan ramai dipakai publik sebagai satire politik terkait Teddy.

Mengutip pemikiran Sutan Sjahrir, Lukas mengatakan rakyat kerap menggunakan humor dan olok-olok sebagai cara terakhir untuk melawan kekuasaan yang dianggap berlebihan.

Menurut dia, di balik candaan itu tersimpan kritik serius bahwa Teddy dianggap sudah melampaui batas peran institusionalnya.

Ia mencontohkan sorotan publik ketika Teddy masuk ke mobil lebih dahulu sementara presiden masih berada di luar kendaraan.

“Itu bukan cuma soal sopan santun. Itu menunjukkan seseorang merasa terlalu invincible dalam lingkar kekuasaan,” katanya.

Lukas juga menilai langkah pemerintah melalui Komdigi yang menurunkan video kritik Amien Rais justru memperlihatkan kepanikan kekuasaan.

“Yang dipersoalkan bukan isu orientasi seksual. Yang dipersoalkan adalah cara kekuasaan dijalankan,” tegasnya.

“Raja Telanjang” di Sekitar Prabowo

Dalam bagian paling keras analisanya, Lukas menggambarkan Presiden Prabowo seperti “raja telanjang” yang dikelilingi para penjilat politik.

Ia menyebut banyak pihak di sekitar presiden tidak lagi berani menyampaikan kenyataan sebenarnya demi menjaga kenyamanan penguasa.

Lukas mencontohkan sejumlah program pemerintah yang menurutnya bermasalah namun tetap berjalan tanpa kritik internal berarti.

Mulai dari program MBG, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di lokasi yang dinilai tidak strategis, hingga reshuffle kabinet yang diisi kembali oleh figur-figur lama.

“Yang diterima presiden adalah realitas yang sudah dipoles dan dibungkus agar menyenangkan,” ujarnya.

Dalam analoginya, Lukas menyebut Amien Rais berperan seperti anak kecil dalam dongeng klasik yang berani berteriak, “Raja telanjang!”

“Prabowo Berubah Terlalu Cberkuasberkuas

Lukas juga membuat perbandingan historis yang tajam mengenai perubahan sikap para presiden Indonesia setelah berkuasa.

Menurutnya, Soeharto membutuhkan sekitar delapan tahun sebelum memasuki fase otoritarianisme penuh.

Sementara Soekarno disebut memerlukan sekitar 14 tahun, dan Joko Widodo sekitar lima tahun.

“Prabowo baru satu setengah tahun,” kata Lukas.

Ia menilai banyak janji politik Prabowo sebelum berkuasa justru tidak tercermin setelah menjadi presiden.

Kabinet yang dijanjikan ramping disebut tetap gemuk. Banyak tokoh era Jokowi masih dipertahankan, termasuk Teddy yang sebelumnya dikenal sebagai ajudan presiden pada masa pemerintahan Jokowi.

Lukas membaca situasi itu sebagai tanda bahwa Prabowo mulai mengadopsi pola konsolidasi kekuasaan ala Jokowi dengan penguatan kontrol terhadap TNI, Polri, dan birokrasi.

Peringatan Menjelang 2029

Di akhir paparannya, Lukas mengingatkan bahwa loyalitas elite politik sangat mudah berubah ketika situasi memburuk.

Ia menyinggung peristiwa 1998 saat banyak loyalis meninggalkan pemerintahan Soeharto ketika krisis memuncak.

Menurut Lukas, situasi ekonomi global, tekanan geopolitik Timur Tengah, serta menurunnya kepercayaan publik bisa menjadi faktor yang menggerus stabilitas politik pemerintahan saat ini.

“Politikus itu setia selama menguntungkan. Begitu kapal oleng, mereka lompat paling cepat,” katanya.

Lukas menegaskan satu-satunya jalan bagi Prabowo untuk menjaga stabilitas politik adalah membuka diri terhadap kritik dan mendengar realitas dari luar lingkaran kekuasaan.

“Ini bukan soal Teddy. Ini soal apakah republik dijalankan oleh sistem atau oleh kedekatan personal,” tutupnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo mirip manajemen perusahaan “startup”, punya budaya korporasi _move fast and break things_. Gesit mengganti atau memindah jabatan seseorang, atau membuat badan baru. Frekuensi reshuffle (resafel) Kabinet Merah Putih cukup fantastis—lima kali dalam satu setengah tahun terakhir. Artinya, setiap tiga bulan Prabowo melakukan resafel kabinet.

Kegemaran Prabowo meresafel, gonta-ganti personel, sepertinya mewarisi gaya Jokowi. Sepuluh tahun di era pemerintahan Jokowi sedikitnya terjadi 14 kali resafel. Era SBY dan Gus Dur, masing-masing lima kali. Era Soeharto, Habibie dan Megawati, resafel tidak pernah terjadi. Lima tahun di era Prabowo, sampai 2029, mungkin akan ada 17 Kali resafel–jika trend ganti menteri setiap tiga bulan terus berlaku.

Sayangnya kegesitan ala startup cuma sampai disitu: getol mengganti atau mengangkat pejabat baru. Alih-alih efisien dan kompeten, kabinet Prabowo tetap gemuk dan lamban. Prabowo mengelola negara besar berpenduduk 280 juta, namun gaya kabinetnya seperti perusahaan startup, atau kepanitiaan acara perayaan Acara 17-an. Susunan kepanitiaan lazimnya memang cepat dibentuk, mudah dirombak, dan dibubarkan.

Tapi bahkan panitia acara 17-an tetap memerlukan time-frame kerja. Bayangkan acara lomba makan kerupuk atau balap karung, yang belum mulai, tapi panitianya lima kali diganti. Kordinator digeser jadi seksi konsumsi, seksi acara jadi humas. Tentu, dalam manajemen kepanitiaan, pergantian personel adalah hak prerogatif ketua panitia. Namun pergantian yang terlalu rutin menjadi kehilangan substansi evaluasi-korektifnya.

Masalahnya, kabinet bukan panitia perayaan, dan pemerintahan bukan event organizer yang bersifat ad-hoc. Pemerintahan perlu kesinambungan, memori institusional, dan arah kebijakan yang stabil dan terukur. Penunjukkan jabatan menteri atau kepala badan bukan sekadar nama dalam struktur, melainkan koneksi jaringan kebijakan yang koheren dan kompleks. Mengganti jabatan berarti mereset koordinasi, bukan sekadar menaruh orang dalam kursi.

Kegetolan me-resafel indikasi adanya kegamangan visi-misi atau ketidakjelasan kebijakan. Pergantian kabinet mestinya peristiwa “luar biasa,” ada situasi yang anfal atau fatal. Bukan sekadar keputusan sambil lalu, hasil sekelebat pikiran yang gampang berubah. Kinerja kabinet layaknya seperti pertunjukan orkestra simfoni. Setiap kebijakan perlu nada presisi, dimainkan musisi kompeten, dibawah koordinasi presiden, sang dirigen.

Harmoni keindahan musik terdengar ketika dirigen mampu mengarahkan para pemusik memainkan nada dan tempo sesuai partitur. Bayangkan pertunjukan simfoni yang sumbang. Harus jeda sesaat karena dirigen mengganti pemain saat komposisi musik dimainkan. Negara perlu partitur orkestrasi yang jelas, dirigen yang kompeten, pemain yang berkelas, agar simfoni bisa tuntas. Dirigen yang gemar mengganti pemain, indikasi sering salah pilih dan terombang-ambing.

Memang ada dimensi politik dalam koalisi besar politik, resafel sering menjadi alat kompromi, untuk menyeimbangkan kepentingan atau meredam gesekan. Tapi jika terlalu sering, resafel berubah menjadi tujuan, bukan sekadar cara. Politik menjadi simfoni yang sumbang, karena sibuk mencari sensasi untuk menarik atensi. Resafel menjadi atraksi politik level infotainment. Bahan kasak-kusuk siapa akan diganti siapa akan diangkat. Tanpa ada penjelasan mengapa seseorang diangkat atau diturunkan.

Manajemen pemerintahan bukanlah ajang “pencarian bakat” yang menolerir trial and error. Juga bukan “beauty contest” mengikuti selera presiden sebagai juri. Pemerintahan adalah soal kebijakan publik, soal visi dan misi yang jelas. Kegemaran melakukan resafel mengesankan Presiden tidak tahu apa yang ia inginkan dari para pembantunya. Atau tidak mengenali kompetensi orang yang ia tunjuk.

Sering ganti menteri adalah sinyal kegamangan, indikasi adanya problem struktural, manajerial, atau lemahnya kepemimpinan. Jika dalam 18 bulan sering salah memilih menteri, sehingga perlu resafel lima kali, maka masalahnya adalah kemampuan presiden dalam menilai kapasitas dan kompetensi seseorang.

Apalagi jika resafel sekedar ritual mencari perhatian, bernuansa 4L _(Lu Lagi Lu Lagi)_, agar terkesan ada yang dikerjakan pemerintah. Orang-orang yang sama, barang reject, ganti posisi atau diberi jabatan baru. Sementara situasi ekonomi dan sosial rakyat semakin memburuk. Resafel menjadi simfoni yang sumbang, pertunjukan teater istana (pelantikan pejabat) yang membosankan dan menjengkelkan.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Apa problem besar yang membebani Indonesia akhir-akhir ini? Defisit ekonomi, kenaikan harga minyak, korupsi, siswa keracunan MBG, atau presiden yang suka ngelencer ke luar negeri? Bukan. Problem terbesar adalah inflasi pengamat. “Sekarang ini ada satu fenomena, apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat,” kata Letkol TNI Teddy Indra Wijaya, sekretaris kabinet, sosok super-menteri, yang kini merangkap sebagai pengamatnya pengamat.

Di era pemerintahan Jokowi ada sosok super-menteri, yang selalu memberi komentar. Selalu ada dalam hampir setiap program dan proyek pemerintah, populer dengan julukan Lord Luhut. Di era Prabowo sosok super itu dijuluki First Teddy. Ia selalu hadir di sisi Presiden Prabowo dalam setiap kesempatan dan kesempitan. Ke mana presiden pergi, di situ ada Teddy. Dari rapat kabinet, kunjungan luar negeri, hingga foto di posko pengungsi. Teddy selalu standby.

Julukan “The First Teddy” muncul karena kedekatan personalnya dengan Presiden Prabowo yang situasinya nir-first-lady. Belum pernah ada preseden dalam sejarah pemerintahan di Indonesia Sekretaris Kabinet begitu dekat, secara personal, dengan presiden. Dari Iwa Koesoemasoemantri, Seskab Presiden Soekarno; Sudharmono -Moerdiono era Soeharto; hingga Sudi Silalahi – Dipo Alam era Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan Pramono Anung di era Jokowi. Mereka, beda dengan Teddy, adalah pejabat Seskab yang bertanggung jawab memastikan berjalannya pembagian tugas kerja-keria kabinet.

Teddy sangat istimewa, mungkin karena militer muda, segar, dan cakap, secara visual. Pada awal menjadi Seskab sempat diidolakan netizen perempuan. Namun belakangan kerap dicemooh, mungkin karena inflasi tampil di TV, seperti pengamat membosankan yang terlalu sering muncul di TV. Terlalu over-ekspose, banyak omong.

Sebagai Sekretaris Kabinet, Teddy bukan cuma mengatur jadwal dan mencatat risalah rapat kabinet. Kedekatannya dengan Presiden Prabowo, membuatnya mengurus, turut campur, atau mengomentari segala urusan pemerintahan. Dari urusan pangan, problem MBG, soal anggaran, bencana alam, media briefing hasil kunjungan kenegaraan. Ia terkesan menjadi juru bicara berbagai kementerian. Itu sebabnya belakangan ini ia mendapat julukan baru dari netizen, sebagai “Menstruasi”: Menteri Segala Urusan dan situasi.

Teddy cekatan dalam berbicara mengkomunikasikan ketidakjelasan. Soal isu akan ada resafel kabinet? “Tunggu aja, nanti Bapak Presiden yang ceritakan.” Tentang rencana memotong gaji pejabat? “Tanya yang menyampaikan.” Soal banyaknya kritik pada pemerintahan? “Pemerintahan ini tidak anti-kritik kok.” Soal anggaran kegiatan bazar UMKM? “Pokoknya ada.”

Karir politik Teddy cepat melejit, dimulai dari ajudan Menteri Pertahanan Prabowo, lalu asisten ajudan Presiden Jokowi, dan kemudian melejit menduduki kursi Sekretaris Kabinet. Penunjukannya sempat menuai perdebatan soal status prajurit aktif untuk jabatan sipil, selain level pangkatnya yang belum cukup tinggi. Tapi presiden Prabowo menyukai, mempercayai dan selalu ingin didampingi Teddy. Pokoknya harus ada Teddy.

Teddy mustinya bisa menjadi “brand ambassador” suksesnya program efisiensi pemerintah, satu orang merangkap banyak peran. Kalau saja kabinet Prabowo tidak terlalu gemuk. Satu Teddy sebenarnya bisa menangani banyak hal. Efisiensi seorang Teddy menjadi kurang optimal, jika Prabowo masih mempertahankan kabinet 100 Menteri. Inflasi menteri jadi merepotkan Teddy, sebagaimana inflasi pengamat.

Dalam komunikasi politik, ada istilah  buffer(penyangga). Merujuk pada peran, individu, atau mekanisme yang berfungsi untuk meredam tekanan, melindungi aktor politik utama, atau menjadi perantara antara elit politik dan publik. Buffer bertindak sebagai “tameng” agar citra aktor politik tetap terjaga. Teddy adalah buffer Presiden Prabowo untuk mengelola persepsi politik. Namun Teddy melampaui sekadar fungsi buffer; ia menjadi partner. Sekaligus tameng, atau decoy pengalih sasaran. Ketika publik sibuk mempersoalkan pernyataan Teddy, dan gaya komunikasinya, energi kritik terhadap Prabowo otomatis teralihkan ke dia.

Namun yang subtil adalah soal personalisasi pemerintahan (kekuasaan). Pengelolaan pemerintahan semakin kental bernuansa personal–bukan institusional. Presiden menunjuk orang-orang terdekat, dengan mengabaikan kompetensi dan meritokrasi. Penunjukkan berbasis kenyamanan dan kebahagiaan hati.

Acara merayakan ulang tahun Teddy, di sebuah hotel mewah di Paris-berbandrol 230 juta per malam adalah contoh ekshibisionisme kesenangan dan kenyamanan diri, yang insensitive pada kondisi kesulitan ekonomi tanah air.

Teddy menjadi simbolik gejala, sekaligus konsekuensi, personalisasi politik kekuasaan. L’état c’est moi, negara adalah saya. “Pokoknya Ada Teddy” adalah ironi bagaimana kekuasaan bekerja dan bagaimana republik dikelola tanpa ada kejelasan “tupoksi”.

Dalam pemerintahan, sebagaimana permainan kartu remi, ada Joker. Berfungsi sebagai kartu liar _(wild card)_ yang bisa menggantikan kartu lain, atau kartu truf tertinggi dalam permainan. Dan drama panggung politik kekuasaan juga selalu ada Joker-Joker seperti itu. Di era Soeharto ada Harmoko, era Jokowi ada Luhut Panjaitan, dan era Prabowo: pokoknya ada Teddy.

Penulis: Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Adakah korelasi tragedi penyiraman air keras aktivis Kontras, Andrie Yunus, 12 Maret 2026, dengan pernyataan Presiden Prabowo untuk “menertibkan” pengamat? Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 13 Maret 2026, Prabowo mengingatkan para pengamat yang kerap mengritik kinerjanya dan tidak suka pemerintahannya berhasil. “Kita akan tertibkan,” katanya.

Ungkapan Prabowo itu mengingatkan kejengkelan Presiden Soeharto pada aktivis yang bersikap kritis pada pemerintahan Orde Baru. Soeharto, tahun 1996, menjuluki para aktivis demonstran sebagai  “setan gundul”  yang akan ia gebug. Meskipun beda era dan konteksnya, pernyataan dua presiden–yang kebetulan punya relasi sebagai mantan mertua dan menantu–ini menarik untuk kajian perilaku kekuasaan.

Mengancam suara kritis di era otoriter Orde Baru tentu bisa dipahami, tapi di era demokrasi pasca-reformasi sangat tidak lazim. Khususnya jika ancaman itu terlontar dari seseorang yang pernah menjadi aktor penting drama politik otoriter itu. Pemerintahan demokratis mustinya tidak terancam oleh suara kritis. Hanya kekuasaan otoriter yang terganggu oleh kritik. Membungkam dan menertibkan kritik justru akan mengakumulasi kemarahan publik, saat kondisi ekonomi-sosial sulit. Kekuasaan 32 tahun Soeharto yang begitu digdaya runtuh, akibat sensitif pada kritik. Peristiwa ini belum cukup lama untuk dilupakan, baru 28 tahun lalu.

Pesan Milan Kundera untuk Prabowo.

“Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.” Ungkapan Kundera ini tertulis dalam buku  The Book of Laughter and Forgetting (1979), pesan yang aktual untuk mengingatkan Prabowo. Akhir tragis kekuasaan Soeharto mustinya bisa jadi pengingat. Suara kritis adalah vaksin, antidote, yang baik untuk menyembuhkan penyakit jumawa dan megalomania kekuasaan.

Menjelang akhir kekuasaannya, Soeharto, yang over-sensitif dengan kritik, menertibkan para aktivis, mahasiswa, dan intelektual. Menganggap mereka sebagai pembenci pemerintah, antek-antek asing atau setan gundul. Narasi kekuasaan bebal selalu mengulang kesalahan sama. Kritik dianggap musuh, bukannya sebagai mekanisme kontrol, hal biasa dalam demokrasi.

Kekuasaan gampang terlena dan sering menderita amnesia. Saat kritik ditekan dan ditertibkan, energinya akan menggumpal, terakumulasi, dan bisa meledak. Ini hukum sosial-politik yang sejalan dengan hukum fisika. Suara kritis yang direspon dan ditindaklanjuti justru menjadi saluran, kanal agar energi kemarahan sosial tidak menggumpal menjadi ledakan nuklir.

Kritik adalah sinyal adanya hal yang tidak benar dan perlu diperbaiki. Presiden Prabowo perlu belajar untuk mendengar suara publik. Bukan menelan mentah “data intelijen”, laporan asal bapak senang dari pembantunya, atau pendukungnya. Mereka, umumnya, adalah para sychophan yang ingin ikut menikmati kekuasaan.

Dari Smiling General ke Dancing General.

Sejarah kekuasaan otoritarian menunjukkan hal pasti: selalu berakhir dengan tragis. Presiden Soeharto, yang suka mengumbar senyum, sehingga dijuluki “the smiling general”, kekuasaan 32 tahunnya berakhir buruk. Kesalahannya: tidak mau mendengar suara kritis yang mempersoalkan praktek korupsi kolusi nepotisme pemerintahannya. Presiden Prabowo, yang belakangan suka berjoget gemoy, sehingga dijuluki “the dancing general” perlu mengingat akhir tragis kekuasaan Soeharto, mantan mertuanya. Memastikan agar tidak terulang.

Sistem demokrasi menyediakan mekanisme untuk melanjutkan atau mengakhiri kekuasaan secara elegan, soft landing, tanpa ontran-ontran. Syarat agar kekuasaan tidak tergoda menjadi tiran cukup sederhana: mau mendengarkan dan mampu mengelola kejumawaan. Kekuasaan mudah tergelincir menjadi kesewenangan, karena ia dikelilingi para permbantu dan pendukung yang penuh pamrih (pada jabatan dan kekayaan). Mereka, para penghamba, selalu ingin menyenangkan penguasa, karena takut kehilangan nikmat remah-remah kekuasaan. Itu sebabnya, penting bagi Prabowo untuk mendengar suara kritis di luar lingkaran kekuasaannya, termasuk menyimak suara netizen yang tidak disaring oleh aparat dan pembantunya.

Memata-matai dan mengawasi ekspresi rakyat, untuk tujuan represif, menertibkan, hanya akan memupuk paranoia. Aparat intelijen bisa memantau orang yang menjadi target, tetapi tidak pernah bisa mengendalikan realitas politik. Kondisi sosio-ekonomi yang buruk tidak serta-merta menjadi baik, hanya karena aparat intelijen agresif memata-matai atau mempersekusi kritik. Sebaliknya, jika situasi berjalan baik, kritik tidak akan terlontar. Atau, abaikan kritik yang tidak faktual.

Demokrasi Menolak Tirani.

Dalam demokrasi, kritik adalah bumbu penyedap politik, bukan ancaman. Yang berbahaya adalah ketika kekuasaan menganggap kritik sebagai ancaman. Beda pendapat dianggap sabotase, analisis pesimistis dituduh makar, dan aktivisme dituduh antek asing. Jika kritik dibungkam yang tersisa hanyalah pujian dan penjilatan. Kekuasaan yang hanya mendengar pujian biasanya sedang terjangkit psikosa tiran.

Sejarah para tiran memberi pelajaran, takut pada kritik menunjukkan kekuasaan yang rapuh. Pemerintah yang sibuk “menertibkan” pengamat, pasti sedang berkilah, mengabaikan kenyataan sosial-politik yang tidak tertib. Pada akhirnya kenyataan selalu punya cara sendiri untuk menertibkan kekuasaan. Seperti terbukti kenyataan Reformasi 1998, yang menimpa Soeharto dan juga Prabowo.

Pengamat yang berisik adalah tanda demokrasi masih bernapas. Menertibkan pengamat adalah indikasi pemerintah mulai ketakutan, dan situasi menuju ketidaktertiban masif. Jika publik diam, apatis, tidak lagi peduli pada politik formal, itulah proses awal dari akhir yang kurang menyenangkan.

Prabowo, the dancing general, sebaiknya tidak mengikuti jejak Soeharto, the smiling general. Masih ada kesempatan untuk menolak kutukan sejarah berulang, L’histoire se répète. Ungkapan filsuf George Santayana: “Mereka yang tidak belajar dari sejarah, dikutuk untuk mengulangi” (Those who cannot remember the past are condemned to repeat it). Penyakit amnesia sejarah perlu diobati, dengan cara menata demokrasi yang lebih baik. Agar bisa mengakhiri kekuasaan dengan elegan. Tanpa kerusuhan dan kekacauan. Tanpa siraman air keras dan penertiban pikiran.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Rismon Sianipar setahun terakhir dikenal berdiri di garda terdepan dan berteriak paling lantang sebagai juru bicara “ijazah palsu Jokowi”. Argumen hasil penelitian forensik-digital-nya dianggap paling solid dalam mengungkap kepalsuan. Memakai metode analisis citra digital, overlay, dan algoritma Scale-Invariant Feature Transform (SIFT), ia menemukan ketidak-sinkronan teknologi percetakan tahun 1985, jenis huruf yang tidak lazim, dan berbagai kejanggalan lainnya.

Namun publik mendadak disuguhi plot twist (kisah kejutan) yang menghebohkan. Rismon, pejuang pixel ijazah paling heroik, mendadak melakukan pertobatan tak-ilmiah. Ia tiba-tiba menyatakan “ijazah Jokowi asli”, dan meminta maaf serta sowan-sujud ke Jokowi. Ia bahkan meminta buku Jokowi’s White Paper, yang ia tulis bersama Roy Suryo dan Tifa Tyassuma, ditarik dari peredaran. Buku tebal berisi argumen Ilmiah itu ia anggap salah.

Perubahan angin paradigmatik, dari palsu menjadi asli, ini dibungkus Rismon dengan dalih “hasil penelitian yang sedang berjalan” (on-going research). Sebuah dalih sok elegan, berpretensi Ilmiah, untuk menutupi motif kegalauan personal atas perubahan sikapnya yang sama sekali tidak ilmiah. Namun, agar adil, to be fair, yang terjadi pada Rismon adalah problem psiko-politik, “pergulatan trilematis”. Biasa terjadi pada orang-orang yang tidak ajeg pemikiran dan mudah goyah sikapnya, saat menghadapi persoalan.

Trilema Rismon: Tiga Pintu Pertobatan

Ada tiga kemungkinan motif perubahan mendadak, mental-strugle Rismon, dalam wacana pertarungan kontroversi ijazah Jokowi. Trilema motif Rismon, yang setidaknya dua kombinasi motif pasti faktual, yaitu: motif sukarela, mencari peluang, dan mendapat ancaman.

Motif Sukarela (The Zen Path): Rismon mendadak mendapatkan “pencerahan spiritual” di keheningan malam. Menatap layar monitor komputer, menghitung jumlah viewer dan subscriber kanal Youtube-nya, Balige Academy, yang terus bertambah namun tidak cukup untuk bisa dimonetize. Selalu menjadi sorotan publik dan liputan media, menjadi selebritis, membuatnya melambung di awan. Sindrom “fifteen minutes of fame” menggelayuti dan membuatnya galau. Dalam kontemplasi digitalnya, ia melihat “penampakan” (epiphany) sosok messiah berwujud Jokowi. “Aha moment” menyergapnya, kesadaran baru muncul, pencerahan menyinari. Algoritma pikirannya melakukan self-koreksi: memusuhi orang punya kuasa dan harta adalah kesia-siaan. Pertobatan harus dilakukan, sembah sujud dan minta maaf pada Jokowi adalah keniscayaan.

Mencari Peluang (The Opportunistic Path): Dunia riset yang ditekuni Rismon tak membawa kemakmuran, sekian lama menjadi peneliti digital tak banyak hasilnya. Meneliti salinan scan ijazah Jokowi juga cuma mendapat tepuk tangan, sorakan, dan viewer netizen. Meneriakkan ijazah palsu tak membawanya kemana-kemana, selain cuma menjadi “pesohor lima belas menit”, plus hujatan ternak Mulyono. Rismon ingin membalikkan peruntungan, meneriakkan ijazah Jokowi asli, sepertinya bakal membawa perubahan. Mewacanakan “keaslian” ijazah Jokowi pasti memiliki nilai tukar yang lebih menjanjikan. Keahlian dalam digital forensik, ilmu yang konon ia dapat dari negeri Bushido, adalah nilai tambah. Potensi peluang yang tidak boleh disia-siakan. Rismon tidak lagi peduli soal ilmu pengetahuan, ia menerapkan ilmu peluang.

Mendapat Ancaman (The Invisible Threats): Beredar rumor Rismon berubah sikap karena tekanan dan ancaman Jokowi dan aparatnya. Politik Indonesia penuh dengan cerita seperti ini di era Jokowi, dikenal sebagai “politik sprindik”. Orang yang semula lantang tiba-tiba menjadi sangat mellow dan manut. Publik tak pernah tahu apa yang terjadi pada Rismon dan keluarganya. Khususnya rumor bahwa ijazahnya dari universitas di Jepang juga palsu atau bermasalah. Ia tidak mau berbicara soal ancaman dan rumor ini.

Jika benar pertobatan Rismon terjadi di bawah tekanan maka “penelitian on-going” nya pasti bukan dengan memelototi dokumen ijazah di depan komputer, melainkan di ruang negosiasi. Dalam skenario ini, Rismon adalah manusia tragis. Ia terpaksa menelan ludah dan harga dirinya sebagai pejuang kesiangan. Ia takluk oleh ancaman dan menyadari bahwa membongkar kepalsuan. Ia menyambut tawaran wortel demi menghindari tongkat, mengikuti permainan carrot or stick Jokowi.

Perubahan drastis nir-logis sikap Rismon bisa dijelaskan melalui analisa Trilema. Sebagai unit analisis, dua dari tiga hipotesa Trilema di bawah ini pasti benar:

1. Rismon sukarela meminta maaf, demi mencari peluang, sebenarnya tidak mendapat ancaman.

2. Rismon mencari peluang, terpaksa minta maaf, karena mendapat ancaman.

3. Rismon mendapat ancaman, menjadikannya peluang, rela meminta maaf karena memang suka.

On-Going Research: Dalih Penyesuaian

Bagian paling menggelikan dari drama Rismon adalah klaim bahwa perubahan sikapnya didasarkan pada hasil “penelitian ilmiah yang terus berjalan.” Peneliti bisa mengubah hipotesis atau kesimpulan ketika ada data baru yang valid. Namun dalam kasus Rismon, datanya masih sama, ia tidak meneliti versi lain ijazah Jokowi. Ia hanya mengubah kesimpulan, dari “palsu” menjadi “asli”. Hanya dengan menatap foto atau salinan ijazah yang sama, atom dan molekul yang menyusun tinta dan kertas, telah mengubah pikiran dan imajinasi liar Rismon.

Dalam riset ilmiah, perubahan kesimpulan biasanya disertai uraian proses penelitiannya, ada specimen baru obyek yang diteliti, ada data dan temuan baru. Dan hasilnya ditunjukkan secara terbuka, melalui tulisan argumentatif level jurnal ilmiah, ada proses peer-review untuk menguji validitasnya. Alih-alih berdiskusi dengan rekan sejawat, sesama ahli, Rismon memilih melaporkan temuan baru dan kesimpulannya langsung kepada polisi. Sigap meminta restorative justice, dan sowan ke Jokowi untuk mohon ampun.

Proses yang begitu cepat dan sekejap pasti bukan berbasis metode ilmiah. Rismon pasti memakai metode “teleportasi-ghoib”. Perubahan perilakunya, dari penuduh kepalsuan (dengan lantang), menjadi pengkotbah keaslian (dengan lemah gemulai), sulit dijelaskan secara ilmiah. Dalam kajian ilmiah, “on-going research” adalah penelitian yang sedang berjalan, belum ada kesimpulan final, dan prosesnya terbuka untuk diuji, diverifikasi, bahkan dibantah. Namun dalam pemahaman Rismon, “on going research” adalah saat arah angin berubah, kesimpulan juga harus segera berubah.

Perilaku Rismon, dan pengacaranya, Jahmada Girsang, terekam di berbagai media sosial, dengan suka cita bertemu Jokowi dan Gibran. Ini adalah tipikal “lompatan kuantum politik oportunis”. Adagium politik oportunis: berteriak kencang untuk menarik perhatian, agar mendapat tiket masuk ke komunitas Geng Solo. Perubahan sikap Rismon jelas bukan hasil penelitian baru, melainkan hasil kalkulasi baru.

Berbeda dengan narasi Eggi Sudjana dan Damai Lubis, memakai dalih sebagai “Nabi Musa yang mengajak Jokowi ke jalan benar.” Ironi terbesar petualangan narasi Rismon adalah dalih penelitian ilmiah. Jokowi, sebagai Jin Ifrit, sukses menambah koleksi tuyul-tuyul yang semula melawan menjadi menghamba padanya. Kajian ilmiah dari perubahan sikap para tuyul itu adalah memakai ilmu penyesuaian, bukan ilmu pengetahuan. Rismon akan tercatat menjadi guru besar ketiga metode ilmu penyesuaian, setelah Eggi Sudjana dan Damai Lubis.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump, yang diterapkan ke banyak negara–termasuk untuk Indonesia–pada 20 Februari 2026. Kebijakan tarif sepihak ala Trump ini dinilai melanggar konstitusi AS. Menurut MA, Presiden Trump tidak memiliki wewenang inheren untuk memberlakukan tarif besar-besaran pada negara manapun.

Putusan MA Amerika itu dikeluarkan sehari setelah Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika, pada 19 Februari 2026 di Washington, D.C. Artinya, kesepakatan yang ditandatangani Presiden Prabowo dan Trump, yang merugikan dan merongrong kedaulatan Indonesia, kemungkinan batal. Di hari yang sama, Prabowo juga menghadiri pertemuan perdana Board Of Peace (BOP).

*Mem-bully melalui ART dan BOP.* Pengenaan tarif perdagangan (ART), juga penggunaan kedigdayaan militer, dipakai Trump untuk menekan dan menggertak (mem-bully) negara lain. Termasuk dalam merekrut keanggotaan BOP. Presiden Prabowo terperangkap dalam gertakan Trump, hingga bersedia menandatangani ART dan ikut BOP. Langkah yang dianggap telah mengabaikan prinsip Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Hasil negosiasi dengan Trump tidak menunjukkan Prabowo memiliki nilai tawar. Selain dikenai tetap tarif 19%, Indonesia masih harus memenuhi berbagai konsesi yang diminta Trump. Kesepakatan yang jelas-jelas tidak seimbang, problematik, dan merugikan Indonesia.

Relasi problematik, tidak ada kesetaraan, berbasis-bully, antara Donald Trump dan Prabowo, sangat nyata di BOP. Indonesia merasa perlu bergabung ke BOP sekedar untuk mengantisipasi agar Prabowo tidak di-bully oleh Trump — setelah di-bully melalui tarif perdagangan. BOP diinisiasi Donald Trump untuk mem-bully Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral resmi yang diakui dunia.

Trump, sukses mem-bully 21 negara–yang pemimpinnya takut di-bully–untuk bergabung di BOP. Negara besar dan berkarakter, seperti China, Rusia, Prancis, Inggris, Jerman, Jepang, dan sebagian besar anggota NATO/G7 menolak bergabung. Dari 11 negara ASEAN, cuma Indonesia yang ikut BOP, bersedia menuruti ambisi Trump untuk menghegemoni tatanan politik global secara unilateral, bahkan personal.

Trump menjadikan BOP sebagai lembaga mainannya. Ia menetapkan diri sebagai ketua seumur hidup dan satu-satunya yang memiliki hak veto. Ia menjual kursi keanggotaan BOP seharga $1 miliar. Dengan karakteristik organisasi dan kepemimpinan Trump yang begitu aneh, agak mengherankan Indonesia mau bergabung menjadi anggota BOP.

Tidak ada alasan logis yang bisa menjelaskan atau membenarkan Indonesia, sebagai negara bebas-aktif, perlu menjadi anggota BOP. Selain, mungkin, untuk mengamankan Prabowo agar tidak di-bully atau menjadi sasaran perundungan Trump (seperti nasib presiden Venezuela, Nicolás Maduro, misalnya). Demi “proteksi” dan menghindari bully Trump ini, Indonesia perlu gabung BOP, dengan membayar iuran 17 triliun rupiah.

*Ironi slogan anti-antek-asing.* Sangat ironis melihat politikus yang saat kampanye Pilpres menyuarakan kemandirian bangsa, mengecam ketergantungan pada asing, dan meneriakkan ketidaksukaan pada “antek-antek asing”. Kini setelah menjadi presiden, Prabowo justru tunduk-terpuruk dalam kepentingan asing (Donald Trump-Netanyahu). Relasi transaksional berbasis-bully yang mahal. Dan, toh, ternyata tetap di-bully juga.

Trump dalam rapat perdana BOP memuji Prabowo setinggi langit, menggunakan gaya bahasa superlatif. Dengan senyum menyeringai (smirk) Trump menilai Prabowo sebagai pemimpin “tangguh” yang membuatnya enggan (ngeri) untuk “berhadap-hadapan”. Satu pujian palsu, lebay, kata GenZ.

Bukan cuma enggan berhadapan, Trump faktanya juga ogah berdampingan dengan Prabowo. Saat acara foto bersama para pemimpin negara anggota BOP, Prabowo ditaruh di ujung paling pinggir barisan para pemimpin negara. Presiden RI, negara terbesar keempat di dunia, dianggap hampir non-eksisten oleh Trump. Dalam protokoler diplomatik, kelaziman acara foto bersama kepala negara, pemimpin negara penting ditempatkan di tengah, di samping tuan rumah. Menaruh Prabowo di posisi paling pinggir, adalah satu pelecehan yang kurang ajar. Indonesia dianggap kurang penting oleh Donald Trump.

Namun, Prabowo sepertinya tidak peduli, atau tidak memahami, nuansa sinyal protokoler diplomatik itu. Menerima “pujian” senyum seringai Trump, dianggap sudah cukup memadai. Nalar sehat mustinya mewaspadai, pujian tukang bully biasanya cuma sarkasme. Yang jelas saat di Washington DC, usai menghadiri rapat BOP dan menandatangani kesepakatan ART dengan Trump, Prabowo justru menyatakan “ingin melihat kehadiran Amerika yang kuat di Indonesia”.

*Bulan madu telah berlalu.* Prabowo selama lebih dari setahun sebagai presiden sangat sibuk menghadiri berbagai forum internasional. Hampir tiap bulan jalan-jalan ke luar negeri. Sementara di dalam negeri, ia semakin menjadi bulan-bulanan kritisisme publik. “Bulan madu” publik dengan Prabowo, sebagai presiden baru, terlalu cepat berlalu.

Prabowo agaknya telah lupa dengan buku yang ditulisnya, saat berkampanye ingin jadi presiden: “Paradoks Indonesia”. Ia perlu lebih fokus berada di Indonesia untuk berkonsentrasi mengawasi dan mengevaluasi kinerja para pembantunya. Indonesia sedang sakit parah, ia tahu diagnosa dan resep untuk mengobati. Tinggal keseriusan untuk menjalankan pengobatan, jika ingin konsisten dengan tema kampanye dalam buku yang pernah ia tulis.

Termasuk omon-omonnya yang kerap mempersoalkan antek-antek asing. Jika memang serius “anti antek asing”, setidaknya coba tunjukkan dengan contoh, untuk menolak menjadi antek Donald Trump — si tukang bully yang sedang menghitung hari.

Kemuakan rakyat Amerika pada Donald Trump akan disuarakan pada Midterm Election, awal November 2026. Kemungkinan besar ia akan diimpeach, dimakzulkan, dan kemudian diadili untuk berbagai kekacauan politik yang ia buat, termasuk skandal Epstein File. Keputusan MA Amerika membatalkan tarif resiprokal-nya adalah indikasi.

Tidak semestinya Presiden RI menjalin relasi problematik, relasi-bully, dengan Donald Trump. Dengan menuruti, mematuhi, atau khawatir di-bully. Sejarah kelam Trump sudah tertulis, ia tercatat sebagai salah satu presiden AS terburuk. Sosok ego-maniac yang tidak sepatutnya diikuti.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Bencana banjir lumpur yang melanda Aceh dan Sumatra, 26 November 2025, telah meninggalkan jejak kehancuran. Lumpur yang mengeras masih menimbun ratusan rumah. Puluhan ribu warga masih harus tinggal di tenda-tenda pengungsian atau hunian sementara (huntara). Hampir tiga bulan berlalu pasca bencana, nestapa masih menyelimuti warga. Rumah dan lahan mereka yang porak poranda, tak jelas kapan bisa diperbaiki dan ditempati lagi.

Di sekitaran lahan rumah warga yang hancur dan lumpur yang mengeras, ribuan kayu gelondongan raksasa terhempas, terdampar, berserakan. Menjadi saksi bisu amarah kekuatan alam, sekaligus menguak dugaan praktik pembalakan liar yang merusak ekosistem hulu sungai AcehTamiang–Sumatra. Ironisnya, puing-puing kayu bencana inilah yang kini berpotensi bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki rumah. Menjadi harapan baru bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Lautan timbunan kayu yang terserak di desa Tanjung Karang Tamiang, di area Pondok Pesantren Darul Mukhlishin, menjadi salah satu titik terparah yang dihantam banjir. Tumpukan kayu gelondongan dan air bah berlumpur, dengan ketinggian mencapai dua lantai, menutupi area ini. Mengubah lanskap pondok pesantren dan desa yang tadinya asri menjadi lautan kayu berbalut lumpur.

Tanda tanya besar menyelimuti timbunan onggokan kayu-kayu, beraroma bangkai binatang yang terselip di sana-sini. Apakah kayu-kayu ini murni roboh terhanyut banjir dan tanah longsor? Ataukah ini wajah sesungguhnya kerusakan hutan akibat pembalakan? Mengapa sebagian besar timbunan kayu-kayu itu terlihat sebagai penebangan dan pemotongan yang presisi? Bahkan sebagian dari kayu-kayu itu berlogo atau bernomor.

Jelas timbunan kayu itu bukan sekadar pohon tumbang alami akibat banjir, melainkan material hasil penebangan (log) yang hanyut terbawa arus deras air. Indikasi ini menguatkan dugaan adanya kerusakan hutan atau praktik pembalakan di hulu sungai Tamiang. Praktek yang selama ini luput dari pengawasan.

Perlu investigasi mendalam untuk mengungkap teka-teki timbunan kayu bencana yang berlabel dan bernomor ini. Spekulasi, kasak-kusuk, di kalangan warga menyebut onggokan kayu itu terkait dengan aktivitas pembukaan lahan untuk sawit dan hutan tanaman industri. Aktivitas yang mengganggu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan memicu tanah longsor.

Berdasarkan temuan WALHI, dan Kejaksaan Agung, awal 2026, sejumlah perusahaan diduga berkontribusi penyebab banjir dan longsor di Aceh. Antara lain PT Tualang Raya (Aceh Timur), PT Wajar Korpora (Aceh Tamiang), dan PT Tusam Hutani Lestari. Termasuk PT Toba Pulp Lestari (TPL), di wilayah Sumatera Utara.

Sedikitnya 28 perusahaan dianggap terbukti bertanggung jawab atas bencana ekologis di Aceh–Sumatera, dan ijin usahanya telah dicabut. Namun, WALHI menemukan ada kejanggalan pada proses pencabutan izin usaha di Aceh. PT Rimba Timur Sentosa dan PT Rimba Wawasan Permai di Aceh adalah dua perusahaan yang telah dicabut izinnya pada 2022. Dan PT Aceh Nusa Indrapuri izin dievaluasi pada 2022. Namun warga mempertanyakan, seserius apakah pemerintah menangani bencana ekologis Aceh–Sumatera ini, dalam memitigasi penyebab dan merestorasi dampaknya?

*Timbunan Kayu dan Harapan yang Terkendala: Kiprah Posko Jenggala.* Situasi memilukan pasca-bencana masih dialami warga terdampak, dan pemerintah terlihat lamban dalam menangani. Beruntung ada berbagai inisiatif kerelawanan bantuan masyarakat yang bisa menjadi secercah harapan. Salah satunya, yang saya saksikan langsung, adalah kiprah Tim Posko Jenggala, organisasi kemanusiaan yang telah memiliki rekam jejak panjang (hampir 30 tahun) dalam membantu korban bencana di berbagai wilayah.

Posko Jenggala membantu mengangkat lumpur, membersihKan beberapa rumah warga agar bisa ditempati lagi. Selain itu menyediakan solusi jangka panjang: membangun rumah layak huni bagi para korban. Rumah Contoh Permanen telah dibangun oleh Posko Jenggala, bekerja sama dengan Ikatan Alumni ITB. Rumah contoh permanen yang bisa direplikasi di berbagai wilayah bencana, secara cepat. Proses pembangunan bisa diselesaikan dalam waktu seminggu, dengan 6 pekerja.

Kerja sigap Posko Jenggala sayangnya terkendala. Rencana semula ingin segera membangun belasan rumah permanen untuk warga (bukan cuma hunian sementara versi pemerintah), dengan beaya relatif murah. Kalau saja bisa memanfaatkan timbunan gelondongan “kayu bencana” yang berserakan. Namun, upaya membantu warga ternyata tidak mudah. Upaya Posko Jenggala memanfaatkan kayu gelondongan yang terserak bertepuk sebelah tangan. Untuk membantu warga membangun rumah baru, memanfaatkan kayu-kayu itu, ternyata sulit prosesnya dan berbelit perijinannya. Karena, rupanya, kayu-kayu itu “sudah ada yang punya, entah siapa.”

Ironi yang memilukan, jumlah kayu yang melimpah bisa menjadi sumber bahan bangunan yang murah. Bisa mengurangi biaya dan waktu pembangunan. “Jika bisa memakai kayu-kayu itu, beaya pembangunan bisa dikurangi 60 persen”, kata Andi Sahrandi, koordinator Posko Jenggala.

Namun inisiatif nyata bagaimana mengatasi bencana secara inovatif, mengubah “musibah” menjadi “berkah” material, rupanya terkendala ketidakjelasan perijinan. Kiprqh Posko Jenggala, representasi nyata dari etos kerelawanan warga membantu warga, memupuk kekuatan kolektif warga dalam menghadapi krisis terhempas perijinan.

Posko Jenggala, karena keterbatasan logistik, akhirnya hanya mampu membangun satu rumah contoh permanen untuk warga Desa Tanjung Karang, Tamiang. Upaya memanfaatkan sumber daya yang ada, kayu gelondonganbyang berserakan, tak bisa dilaksanakan. Harapan untuk membangun kembali “rumah untuk rakyat korban bencana” yang mustinya mudah dilaksanakan terhalang.

Banjir bandang di Aceh Tamiang meninggalkan kisah memilukan penderitaan warga, dan foto viral berseraknya timbunan ribuan kayu gelondongan. Kayu berlogo dan bernomor itu, entah siapa pemiliknya, diduga adalah hasil pengrusakan hutan atau pembalakan. Tumpukan kayu gelondongan yang, hampir tiga bulan kemudian, masih tak terurus dan tetap teronggok menutupi Desa Tanjung Karang.

Warga harus bertahan hidup dengan kondisi memprihatinkan di sekeliling tumpukan kayu. Menunggu bantuan perbaikan atau penggantian rumahnya yang tak kunjung datang. Surat permohonan dari Posko Jenggala dan IA-ITB kepada satgas bencana Aceh, untuk memanfaatkan kayu bencana, tidak terjawab secara jelas, apakah bisa dipakai. Aparat birokrasi, satgas bencana, dan kepala desa tidak ada yang berani memberikan kepastian, bisakah kayu digunakan?

Posko Jenggala dan IA-ITB sejauh ini hanya bisa menyelesaikan satu rumah contoh permanen untuk diserahkan kepada kepala desa. Dan harus meninggalkan Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang. Keinginan membangun puluhan rumah permanen, rumah untuk rakyat, terkendala. Oleh ketidakjelasan birokrasi dan ketidakhadiran negara.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Bencana selalu menimbulkan rasa pilu. Tapi yang lebih memilukan, setelah lebih dari dua bulan pasca-bencana, kondisi pilu tak juga tertangani. Negara tidak sepenuhnya hadir untuk sigap memperbaiki kondisi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sebagian Aceh, Sumatra Utara dan Barat, pada 26 November 2025.

Situasi ini yang saya saksikan dan alami saat mengikuti misi bantuan kemanusiaan Tim Posko Jenggala, yang dikordinasi Bang Andi Sahrandi, selama lima hari, 26-31 Januari 2006. Kami tinggal di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, salah satu kawasan yang tertimpa bencana paling parah. Di desa ini Posko Jenggala membantu membersihkan rumah warga yang terbenam lumpur, agar segera bisa ditempati lagi. Juga membangun rumah contoh (permanen) untuk disumbangkan ke warga.

Hidup dikelilingi lumpur dan debu. Ibu Radiah, janda 50 tahun, warga Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, dua bulan terakhir hidup di tenda, bersama dua putrinya. Tenda darurat didirikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejauh satu kilo dari rumahnya. Rumahnya jenis rumah panggung, hancur terhanyut oleh arus banjir. “Siang kepanasan, menghirup debu, malam kedinginan,” ucap Ibu Radiah,

Sehari-hari, Ibu Radiah hanya bisa tiduran, malam di tenda, siang di posko ronda. Kerja rutin mencari nafkah sebelum bencana, mencuci baju dan mengantar anak ke sekolah, belum berlanjut. Kegiatan ekonomi desa masih berhenti, warga umumnya masih tinggal di pengungsian, di tenda, dan sesekali menengok rumah untuk mengais barang yang mungkin masih bisa diselamatkan. Praktisi, ia bertahan hidup dari sumbangan, yang sesekali datang dari sejumlah relawan.

Sedikitnya 23 kepala keluarga di Desa Tanjung Karang juga mengalami nasib seperti Ibu Radiah, tinggal di tenda entah sampai kapan. Warga cuma bisa pasrah akan berpuasa dan berlebaran di tenda, di tengah pekatnya debu dan tebalnya lumpur. Sampai Desember, sebulan setelah bencana, banyak bantuan berdatangan, umumnya dari relawan masyarakat berupa beras, mi instan,, atau baju.

Bantuan dari pemerintah, dikoordinir BNPB dan TNi, berupa pendirian posko pengungsi dan tenda darurat, pembersihan lumpur di jalan-jalan untuk akses masuk ke desa, cukup intensif dua minggu awal usai bencana. Namun memasuki bulan kedua, bantuan mulai menyusut. Tidak terlihat ada kegiatan masif untuk merelokasi lumpur yang masih menimbun di pinggir jalan dan rumah warga.

Sebagai protes-bisu atas abainya, kurang hadirnya, pemerintah dan politikus pada penderitaan warga. Warga Desa Tanjung Karang merasa perlu menempel poster pengumuman di batang pohon. “Bantuan Kemanusiaan Bukan dari Presiden/Menteri/DPR” ini ditempel warga Tamiang, korban banjir lumpur, dua minggu setelah bencana.

Menunggu Huntara dan Dana Tunggu Hunian. Pemerintah memang giat mendirikan Hunian Sementara (Huntara) untuk mengganti rumah warga yang rusak berat dan tak bisa lagi dihuni, sebelum mendapat rumah permanen. Itu janji yang disampaikan ke warga, namun tidak terlalu jelas, kapan direalisasikan. Dari 23 yang direncanakan, hingga awal Februari, belum satupun rumah Huntara dibangun di Desa Tanjung Karang.

Dua bulan setelah bencana menghantam tiga provinsi di Sumatra, ratusan ribu orang masih hidup di pengungsian. Sampai akhir Januari 2026, tercatat 166.579 warga masih berada tinggal di posko atau tenda pengungsian yang tersebar di tiga provinsi terdampak. Banyak juga warga yang masih mengungsi di rumah kerabat, tanpa mendapatkan bantuan. Menurut data BNPB, pemerintah telah membangun hunian sementara (huntara) di beberapa daerah, namun baru terealisasi kurang dari 20 persen.

Menurut data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, per 31 Januari, total rencana pembangunan Huntara di tiga provinsi mencapai 17.499 unit, dengan 4.263 unit di antaranya telah selesai dan siap huni. Provinsi Aceh adalah wilayah dengan kebutuhan Huntara terbesar.

Selain Huntara, warga juga dijanjikan akan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH). Di Provinsi Aceh, dikabarkab, dari 9.474 kepala keluarga 2.310 diantaranya telah menerima DTH. Dana yang setidaknya bisa membantu kebutuhan dasar warga terdampak selama tinggal di posko atau tenda pengungsian, sebelum menempati Huntara. Bantuan DTH diberikan senilai Rp 600.000 per-bulan per-kepala keluarga selama tiga bulan.

Menurut Ibu Aslamiah, 57 tahun, warga Desa Tanjung Karang, ia belum pernah mendapat bantuan DTH sepeserpun. Begitu juga warga lain di desanya yang rumahnya hancur, belum ada satupun yang menerima DTH atau Huntara. Ia pernah dijanjikan, tapi sampai awal Februari ini belum terealisasi. “Saya sudah mendapat rumah sementara bantuan dari warga Malaysia, jadi nggak memerlukan lagi Huntara dari pemerintah,” ujarnya. Ia hanya berharap agar bisa dibantu mengeluarkan lumpur setinggi satu meter dari rumahnya.

Negara perlu hadir, bukan cuma ketika presiden hadir. Ketika kami berkunjung ke AcehTamiang situasi masih memilukan. Situasi tidak menunjukkan adanya perbaikan. Banyak rumah warga tidak bisa dihuni, endapan lumpur tebal yang mengeras masih membenami banyak rumah warga. Di Tamiang Hulu, desa Sekumur, satu kampung tersapu banjir. Desa Simpang Opak relatif “beruntung” karena didatangi rombonhan Presiden Prabowo, pada 12 Desember 2025. Di Desa Opak sudah dibangun ratusan Huntara, meskipun belum semua dihuni.

Huntara di Desa Simpang Opak, Kecamatan Karang Baru, didirikan di lapangan sepak bola, dekat dengan jalan raya, dinamai “Hunian Danantara”, merujuik nama instansi yang membeayai pembangunannya. Huntara di Desa Simpang Opak berukuran panjang-lebar 4×4 mete, berbentuk blok-blok modular tanpa sekat kamar. Berdinding gipsum, berlantai keramik, dan halaman rumput sintetis. Setiap Huntara dilengkapi dua kasur dan bantal. Setiap blok memiliki satu dapur serta toilet umum.

Bagi Ibu Nurhasati, warga Desa Opak yang rumahnya hanyut disapu banjir, ia masih enggan menempati Huntara ini. Jaraknya terlalu jauh dari lahan rumahnya, sejauh 12 kilometer. Ia masih memilih tinggal di tenda dekat rumahnya, dan berharap dapat bantuan untuk membangun rumah tetap di lahan tanahnya. Selain itu, menurutnya, tinggal di kompleks Huntara juga masih banyak kerepotan, selain jarak yang jauh juga susah mendapat air. “Kami harus antri lama untuk mandi atau mendapat air, sama seperti saat di posko pengungsi,” katanya.

Kondisi Aceh Tamiang, Aceh, khususnya di Desa Tanjung Karang, ground zero bencana, dua bulan setelah bencana, belum ada geliat kesigapan pemerintah pusat dan daerah untuk membantu warga. Kondisi masih seperti saat mingu-minggu awal bencana. Saat kami, Tim Posko Jenggala menyambangi Desa Tanjung Karang, tidak banyak aktivitas perbaikan. Alat berat untuk membersihkan lumpur bisa dihitung jari. Kekurang-sigapan pemerintah itu di rasakan oleh warga desa. Warga secara sporadik masih mendapat bantuan dari berbagai relawan masyarakat, termasuk bantuan dari negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei, yang disalurkan melalui jamaah masjid.

Posko Jenggala selalu hadir. Bencana Aceh, Sumatra Utara dan Barat jelas sangat membutuhkan bantuan berbagai pihak, termasuk dunia international. Namun, entah mengapa, pemerintah menolak menetapkan sebagai “bencana nasional”, dan menutup bantuan dari negara luar. Padahal kondisi lapangan jelas memperlihatkan, pemerintah perlu bantuan agar bisa menjalankan tugas membantu warga.

Defisit keuangan pemerintah agaknya menjadi faktor kelambanan bantuan. Namun ironisnya, presiden Prabowo, pada saat yang sama, justru dengan leluasa membuang dana 17 triliun untuk membayar Donald Trump – Netanyahu, agar bisa masuk di Dewan Perdamaian (BoP) Gaza. Padahal dengan dana ratusan milyar (satu persen dari Dana iuran BoP), situasi porak poranda di beberapa desa terdampak bencana segera bisa diatasi dan dipulihkan. Koordinator Posko Jenggala, Andi Sahrandi, memperkirakan cukup 5 milyar bisa memulihkan satu dua desa dalam satu bulan.

Inisiatif Tim Posko Jenggala (https://posko-jenggala.org), yang rekam jejaknya sudah tercatat, hampir 30 tahun terakhir, dalam membantu warga di daerah bencana, adalah aksi nyata etos kerelawanan warga membantu warga. Di desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, dalam lima hari kunjungan, sejumlah rumah warga bisa dibersihkan untuk ditempati.

Selain itu Posko Jenggala, bekerja sama dengan Ikatan Alumni ITB, juga membangun rumah contoh (rumah permanen) untuk warga yang bisa direplikasi, siap dibangun di berbagai wilayah bencana. Kerja nyata Tim Posko Jenggala terus berlanjut saat saya harus balik ke Jakarta. Usai lima hari menyaksikan dan merasakan rasa pilu penderitaan warga di wilayah bencana.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Wartawan senior Lukas Luwarso mengingatkan publik terhadap bangkitnya kembali watak Orde Baru dalam wajah baru kekuasaan Indonesia hari ini. Dalam pandangannya, kekuasaan yang tak terkendali telah berubah menjadi candu, memicu kecenderungan otoritarian yang perlahan namun sistematis menggerogoti demokrasi.

Menurut Lukas, fasisme modern tidak lagi hadir dengan tank dan pasukan bersenjata di jalanan, melainkan melalui mekanisme yang tampak sah secara hukum. “Hari ini, kekuasaan bekerja lewat regulasi, banalitas buzzer, aparat tanpa akuntabilitas, serta narasi populis yang dibungkus seolah-olah demi rakyat,” ujarnya di akun YouTube Ikrar Nusa Bhakti, Ahad (11/1/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah ciri klasik fasisme kembali mengemuka: kultus berlebihan terhadap figur politikus, obsesi pada isu keamanan nasional, glorifikasi negara, sikap anti-intelektual, hingga penciptaan musuh internal secara terus-menerus. Semua itu, kata Lukas, menjadi alat efektif untuk membungkam kritik dan melemahkan oposisi.

“Bahasa populis dan jingoisme menjadi sarana paling ampuh. Retorika ‘demi stabilitas’ dan ‘demi rakyat’ digunakan untuk membenarkan pembatasan kebebasan sipil, kriminalisasi kritik, serta pelemahan institusi demokrasi,” katanya.

Lukas menilai, fenomena yang ia sebut sebagai Neo-Orde Baru jauh lebih berbahaya karena hadir secara halus dan legalistik. Demokrasi tetap dipertahankan secara prosedural melalui pemilu, namun substansinya terkikis oleh praktik kekuasaan yang menutup ruang partisipasi publik dan pengawasan masyarakat.

“Ini bukan sekadar nostalgia Orde Baru, melainkan reproduksi sistem kekuasaan lama dalam format baru. Aparat keamanan dan hukum yang seharusnya melindungi warga justru berpotensi menjadi instrumen politik,” tegasnya.

Ia mengingatkan, ketika demokrasi direduksi hanya menjadi rutinitas elektoral, sementara kebebasan pers, independensi penegak hukum, dan kebebasan berpikir ditekan, maka jalan menuju otoritarianisme terbuka lebar.

“Kekuasaan yang candu akan selalu mencari pembenaran. Di situlah bahaya laten itu bekerja—pelan, banal, dan sering kali dianggap wajar,” pungkas Lukas.