16 November 2026

Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Pengadilan Negeri (PN) Solo, pada 9 Desember 2025, menjatuhkan putusan sela menolak eksepsi Jokowi, dalam sidang gugatan terhadap ijazahnya. PN Solo memutuskan berhak memproses kasus gugatan citizen lawsuit yang diajukan Tim  Alumni UGM Gugat Jokowi (AKUWI)._Sidang gugatan akan berlanjut.

Pada hari yang sama _Kompas TV_ mewawancarai Jokowi secara eksklusif. Dalam sesi wawancara berdurasi hampir satu jam–bernuansa “press briefing” ini, Jokowi menyatakan akan membawa semua ijazahnya (menunjukkan) ke pengadilan: dari SD, SMP, SMA, sampai universitas. “Pembuktiannya di pengadilan,” tegasnya

Namun tidak jelas, apakah Jokowi akan serius mau menunjukkan ijazahnya di pengadilan PN Solo, dalam gugatan warga AKUWI kali ini, atau di pengadilan lain. Mengingat ada sejumlah gugatan pengadilan yang sudah, sedang, dan akan berlangsung, namun Jokowi tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya. Ia berkali-kali cuma omon-omon menjanjikan “akan menunjukkan di pengadilan”.

Banyak Pengadilan Sudah Digelar. Sebelumnya sudah diputus di pengadilan (ditolak atau dikalahkan) setidaknya lima gugatan terkait ijazah Jokowi. Gugatan Bambang Tri (2022); gugatan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA – 2023); gugatan Eggi Sudjana (2024) di PN Jakarta Pusat. Selain itu gugatan dan M.Taufik dkk yang tergabung dalam Tim Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) di PN Surakarta (April 2025); gugatan Komarudin, seorang advoat pada UGM di PN Sleman (Mei 2025).

Sebaiknya, sedikitnya ada tujuh gugatan atau pelaporan dari kubu Jokowi pada pihak-pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi, dan Salah satunya “sukses” memenjarakan pelakunya. Pada Mei 2023, PN Solo menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur. Keduanya dinyatakan bersalah menyebarkan ujaran kebencian dan penistaan agama, melalui percakapan podcast di kanal YouTube “Gus Nur 13 Official”. Percakapan terkait isu ijazah palsu Jokowi.

Selain sedikitnya 12 kasus gugatan pengadilan pidana dan perdata, serta pelaporan terkait ijazah Jokowi di atas, saat ini sedang berlangsung gugatan “quasi-pengadilan” melalui Komisi Informasi (pusat dan provinsi). Masing-masing diajukan Bonatua Silalahi dan Tim _Bongkar Ijazah Jokowi (BonJowi)_. Gugatan melalui KIP ini merupakan upaya penyelesaian sengketa, mengungkap teka-teki Ijazah Jokowi, melalui uji dokumen dan Informasi.

Dari belasan pengadilan kasus gugatan di atas, Jokowi yang sering berkoar-koar berjanji akan “menunjukkan ijazahnya di pengadilan”, ternyata tidak pernah dihadirkan, apalagi mau menunjukkan. Berkali-kali berjanji tapi ogah menunjukkan bukti, ijazah Jokowi terus berselimut misteri, tetap menjadi teka-teki.

Sudah tapi Belum.Dengan adanya putusan sela Hakim PN Solo atas gugatan warga, yang diajukan Tim Alumni UGM Gugat Jokowi, apakah Jokowi akhirnya akan mau menunjukkan ijazahnya di pengadilan ini? Atau ia menungggu proses pengadilan yang “paling dia tunggu”. Pengadilan atas laporannya yang “sukses” mentersangkakan delapan orang: (dari 23 yang dilaporkan): Roy Suryo, Rismon Sianipan, Tifauziah Tyassuma, Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis?

Jokowi ingin menjerat para terlapor dengan tuduhan melakukan “fitnah” dan “pencemaran nama baik”. Memakai Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP, serta Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1), dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Urusan Ilmiah soal asli atau palsu ijazah berhasil ia giring menjadi urusan fitnah.

Di pengadilan “fitnah”, kalau jadi digelar, Jokowi mungkin akan “berani” menunjukkan ijazahnya. Karena di pengadilan inilah urusan fitnah sepertinya akan terbukti, meskipun urusan ilmiahnya, keaslian ijazah, tidak bisa benar-benar diuji.

Namun, banyak pihak meragukan apakah sidang pengadilan ini akan berlangsung, karena wacana baru muncul. Wacana yang ditawarkan oleh Ketua Tim Reformasi Polri, Jimly Assiddiqie, perlunya proses penyelesaian melalui mediasi, alih-alih mengadili. Tawaran mediasi mengindikasikan, pihak Jokowi tidak serius ingin menunjukkan bukti keaslian ijazahnya untuk diuji secara Ilmiah.

Info-Masochism: Dengan tawaran mediasi, asli atau palsu ijazah Jokowi menjadi tidak penting, dan tidak perlu proses pembuktian secara ilmiah. Para tersangka cukup menyampaikan permintaan maaf, dan Jokowi dengan “besar hati” mau memaafkan asal tidak mengulangi perbuatan fitnahnya. Begitu skenarionya.

Tanpa ada pembuktian ilmiah saintifik, peer-review, oleh tim ahli forensik dokumen, asli atau palsu ijazah tidak akan terungkap. Pendekatan secara intuitif, melalui analisis psikologi behaviourisme, perilaku Jokowi menyembunyikan Informasi ijazahnya adalah tindakan menyiksa diri, sekaligus menyiksa banyak orang: perilaku “Info-Mashocism”.

Jokowi sedang mempersulit diri sendiri (being difficult). Memilih jalan yang sulit ketimbang jalan mudah. Membuat hiruk-pikuk, pro-kontra yang tidak perlu selama bertahun-tahun, yang bakal ia wariskan tujuh turunan, untuk satu hal yang sederhana: soal ijazah.

Jika ijazahnya asli, maka Jokowi telah mempermainkan bangsa ini. Jika ijazahnya palsu, maka Jokowi telah mengelabui negara ini.

MoneyTalk, Jakarta – Di Indonesia, ijazah bukan sekadar selembar kertas. Ia adalah artefak akademik atau ajimat mistik, sekaligus senjata-makan-tuan politik . Di tangan yang benar bisa mengangkat derajat. Di tangan yang salah, menjadi lembaran kepalsuan.

Di tengah pusaran kontroversi ijazah Jokowi, kita teringat “narasi gemilang” perjalanan hidup seorang anak tukang kayu yang naik ke puncak kekuasaan. Sosok rakyat biasa, yang bagi relawan pendukung fanatiknya “adalah kita”. Kemudian bermetamorfosa menjadi politikus ambisius level dinastik. Menjelma menjadi  Leviathan, “bapak infrastruktur,” yang merusak tatanan bernegara. Mengguncang politik Indonesia, menjelang akhir kekuasaannya

Narasi gemilang Jokowi kini telah robek. Dari kisah “Rakyat Berhasrat Jadi Raja” kini cuma soal “Ada Apa dengan Ijazahnya”: Skenario narasi besar  (grand narrative) perlahan harus berhadapan dengan realitas keras kenyataan: Ambisi dinasti terantuk ijazah terselubung misteri.

Kontroversi ijazah Jokowi adalah contoh kekonyolan, yang secara klise, byproduk era pasca-kebenaran  (post-truth). Ketika hoax Lebih kuat membentuk opini publik. Saat perasaan, emosi, keyakinan, dan sentimen lebih dominan dalam memaknai “kebenaran”.

Kebohongan, kepalsuan, misinformasi, disinformasi lebih dipercayai jika itu sejalan dengan emosi perasaan atau prasangka. Kebenaran terjebak dalam labirin kebingungan, dan media sosial adalah amplifikatornya.

Misteri ijazah Jokowi coba ditutupi dengan narasi kriminalisasi oleh polisi. Diabaikan oleh dalih narasi UGM “dokumen tidak dalam penguasaan kami”. Juga narasi KPU Pusat yang tergopoh-gopoh mengeluarkan (kemudian membatalkan) SK KPU No 731, untuk menutup akses terhadap 16 jenis dokumen pencalonan presiden. Termasuk narasi pemusnahan dokumen oleh KPU Solo.

Jokowi adalah sosok fatherly post-truth figure. Bagi para pendukung atau pemujanya, ia adalah kebenaran mutlak yang me manifes. Segelintir remah-remah relawan pendukungnya tetap gigih, terus memuja, mengidolakannya, meski kepalsuannya satu per satu terkuak.

Bagi para remah-remah itu, Jokowi adalah tetap bapak pembangunan infrastruktur; bapak ibu kota baru IKN; bapak jalan tol, bapaknya wapres Gibran dan ketum Kaesang- sandaran masa depan pemujaan mereka. Mereka tak peduli Jokowi bapak yang kehilangan kejelasan ijazahnya.

Semua robekan berawal dari satu hal kecil, selembar kertas ijazah yang disembunyikan. Tapi kontroversi ijazah adalah adegan kecil dari plot drama yang lebih besar: robeknya kepercayaan publik  (public trust)pada narasi besar yang selama 10 tahun terus dikampanyekan. Dan ingin dilanjutkan.

Narasi yang dulu mulus dan rapi, kini telah robek dan kumal. Figur yang selalu dinarasikan sederhana dan rendah hati kini terbukti jumawa dan tinggi hati. Melawan arus tuntutan publik, tidak sudi menunjukkan ijazahnya.

Apapun akhir dari kontroversi ijazah ini, narasi robek telah diwariskan Jokowi. Yang akan menghantui wapres Gibran, gubernur Bobby, dan ketum parpol Kaesang. Mereka yang supposedly akan meneruskan ambisi politik dinastinya. Ambisi yang gagal karena selembar ijazah.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Wartawan senior Lukas Luwarso menilai persoalan utama dalam polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru terletak pada tindakan KPU Kota Surakarta yang mengaku telah memusnahkan dokumen pendaftaran pencalonan Wali Kota, termasuk salinan ijazah Jokowi. Menurutnya, pemusnahan arsip tersebut menjadi titik paling mencurigakan sekaligus memperburuk kepercayaan publik terhadap pengelolaan arsip negara.

Dalam podcast Madilog, Senin (17/11/2025), Lukas mengatakan bahwa sejumlah orang di sekitar Presiden Prabowo Subianto mempersilakan publik mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, asalkan tidak menyeret Presiden Prabowo ke dalam polemik. Namun, ia menegaskan bahwa justru langkah KPU Surakarta dalam memusnahkan dokumen penting itulah yang kini menjadi sorotan utama.

“Dari persidangan di KIP terlihat jelas, KPU Surakarta melanggar aturan kearsipan. Pemusnahan dokumen tanpa bukti resmi dan tanpa dasar hukum yang kuat adalah tindakan yang sangat fatal,” ujar Lukas.

Dalam persidangan di Komisi Informasi Publik (KIP), perwakilan KPU Surakarta menyampaikan bahwa mereka telah memusnahkan buku agenda pendaftaran pencalonan, termasuk salinan ijazah Jokowi. Pemusnahan itu disebut dilakukan berdasarkan retensi arsip selama satu tahun aktif dan dua tahun inaktif, merujuk pada PKPU No. 17 Tahun 2023.

Namun klaim tersebut justru memunculkan rentetan pertanyaan.

KIP Beri Teguran Keras: Tidak Ada Berita Acara Pemusnahan

Majelis Komisioner KIP memberikan teguran keras kepada KPU Surakarta karena:

1. Tidak dapat menunjukkan berita acara pemusnahan arsip.

2. Tidak mampu menjelaskan dasar hukum retensi yang sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan.

3. Melakukan prosedur pemusnahan yang dinilai tidak konsisten dan tidak sesuai standar arsip negara.

KIP menegaskan bahwa arsip negara terutama yang berkaitan dengan pencalonan pejabat publik termasuk kategori arsip vital yang tidak boleh dimusnahkan dalam waktu sesingkat itu. Masa retensi arsip vital umumnya minimal lima tahun, jauh lebih panjang dari tiga tahun seperti yang diklaim KPU Surakarta.

Lukas menilai bahwa pemusnahan dokumen justru memperkuat dugaan adanya kejanggalan dalam kasus ijazah Jokowi. Ia mengatakan bahwa alasan-alasan yang disampaikan KPU tidak hanya lemah, tetapi juga bertentangan dengan logika pengelolaan arsip negara yang seharusnya ketat dan transparan.

“Ini bukan lagi soal politik atau soal siapa yang mendukung siapa. Ini persoalan tata kelola arsip negara yang sangat buruk. Pemusnahan dokumen penting seperti ini tidak bisa diterima,” tegasnya.

Ia juga menyinggung keanehan lain dalam polemik ijazah Jokowi, seperti nomor ijazah yang pernah ditutupi dalam dokumen yang beredar. Menurutnya, hal-hal semacam ini semakin mengundang tanda tanya besar publik.

Dengan banyaknya kejanggalan yang mencuat, Lukas memperkirakan kasus ini masih akan terus berlanjut. Ada dua pertanyaan besar yang menurutnya belum terjawab:

1. Keabsahan ijazah Jokowi itu sendiri.

2. Kepatuhan KPU Surakarta terhadap aturan kearsipan.

“Selama KPU tidak bisa menunjukkan bukti pemusnahan yang sah dan dasar hukum yang kuat, kasus ini akan semakin berlarut. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Lukas.

MoneyTalk, Jakarta – Wartawan senior Lukas Luwarso kembali menyoroti polemik ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan ramai dipersoalkan publik.

Demikian dikatakan Lukas dalam podcast Madilog, Senin (17/11/2025). Menurut Lukas, sejumlah orang di sekitar Presiden Prabowo Subianto justru mempersilakan masyarakat mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, namun dengan satu catatan penting jangan sampai menyeret atau mengganggu Presiden Prabowo dalam polemik tersebut.

Lukas menyebut, polemik ijazah Jokowi semakin menguat karena adanya sejumlah kejanggalan, salah satunya nomor ijazah yang ditutupi dalam dokumen yang pernah beredar. Keanehan ini, menurutnya, semakin memunculkan pertanyaan besar di masyarakat.

Dalam persidangan di Komisi Informasi Publik (KIP), perwakilan KPU Kota Surakarta mengakui bahwa mereka telah memusnahkan buku agenda dokumen pendaftaran pencalonan, termasuk salinan ijazah Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai wali kota.

Pemusnahan itu disebut dilakukan berdasarkan aturan retensi arsip: satu tahun aktif dan dua tahun inaktif, merujuk pada PKPU No. 17 Tahun 2023.

Namun penjelasan ini justru memicu reaksi keras dari majelis komisioner KIP.

Majelis Komisioner KIP menegur keras KPU Surakarta karena:

-Tidak dapat menunjukkan berita acara pemusnahan arsip.

-Tidak mampu menjelaskan dasar hukum retensi yang kuat sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan.

-Melakukan prosedur pemusnahan yang dinilai inkonsisten dan tidak sesuai standar arsip negara.

Ketua majelis sidang menegaskan bahwa arsip negara tidak boleh dimusnahkan tanpa dokumen pendukung yang sah. Lebih jauh, arsip dengan kategori arsip vital, seperti dokumen pencalonan pejabat publik, umumnya memiliki retensi minimal 5 tahun, bukan hanya tiga tahun seperti yang diklaim KPU Surakarta.

Berdasarkan jalannya persidangan, Lukas menilai bahwa KPU Surakarta telah jelas melanggar aturan kearsipan. Ia menekankan bahwa pernyataan-pernyataan KPU justru menambah daftar kejanggalan dalam kasus ijazah Jokowi.

“Persidangan di KIP memperlihatkan betapa banyak ketidaksesuaian dan pelanggaran prosedur. Ini bukan lagi soal politik, tetapi soal tata kelola arsip negara yang diabaikan,” tegas Lukas.

MoneyTalk, Jakarta – “Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.” Ungkapan Milan Kundera, dalam buku The Book of Laughter and Forgetting (1979), ini aktual untuk mengingatkan Kementerian Sosial yang kembali mengajukan nama Soeharto untuk dikukuhkan sebagai “pahlawan nasional”.

Setiap menjelang Hari Pahlawan 10 November, sejak 2010, nama Soeharto sering muncul dalam daftar usulan pahlawan nasional. Dan selalu memunculkan kontroversi pro-kontra di ruang publik. Apakah Indonesia, khususnya kaum pro-pahlawan-Soeharto, mengalami amnesia politik, atau menderita demensia akut? Lupa tragedi kelam sejarah yang mewarnai 32 tahun kekuasaan otoriter Soeharto, sehingga terus berupaya menjadikannya pahlawan?

Untuk Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, yang pernah mengalami persekusi saat menjadi aktivis Aliansi Jurnalis Independen di era Orba, memvalidasi usulan kepahlawanan Soeharto sungguh bertentangan dengan nalar dan nurani. Juga bagi kaum amnesia-demensia politik yang mengusulkan, berikut lima alasan kuat mengapa Soeharto tidak layak menjadi pahlawan nasional, secara historis, etis, maupun filosofis:

1) Jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang masif dan sistemik. Soeharto naik ke kekuasaan melalui jalan kekerasan politik yang dramatik, pembunuhan massal pada 1965 – 1966. Ratusan ribu (bahkan jutaan) warga yang dituduh simpatisan PKI dieksekusi tanpa proses hukum. Ratusan ribu lainnya dipenjara bertahun-tahun tanpa pengadilan, kemudian diberi label ex-tapol, keturunannya diberi stigma “terpengaruh” dan mengalami diskriminasi. Tragedi PKI ini dieksploitasi secara sistemik sebagai situasi “darurat politik” selama 32 tahun. Menjadi pembenaran pendekatan keamanan, kekerasan militeristik, dan represi. Pendekatan politik yang melahirkan berbagai tragedi kekerasan di Timor Timur, Tanjung Priok, Talangsari, Aceh, Papua, dan penembakan misterius (petrus). Kekuasaan Orde Baru berkarakter otoriter-fasistik. Orang yang memiliki jejak sejarah bersimbah-darah dan menindas rakyat saat berkuasa jelas tidak pantas menyandang gelar pahlawan nasional

2) Menyuburkan KKN sebagai Sistem Negara. Era Soeharto adalah masa Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dilembagakan, menjadi pola dan cara kerja “tata kelola” pemerintahan. Keluarga Cendana dan kroninya menguasai sektor bisnis dan ekonomi strategis: dari minyak, semen, jalan tol, telekomunikasi, lahan hingga hutan. Kepentingan politik dan bisnis berkelindan dalam jaringan kolusi-kroni Soeharto, korupsi menjadi budaya dan metode kerja kekuasaan. Orang yang menyuburkan korupsi kolusi nepotisme dan menyalahgunakan kekuasaan, jelas tidak layak dianggap sebagai pahlawan.

3) Membunuh Demokrasi dan Kemerdekaan Berpikir. Soeharto menjaga “stabilitas nasional” dan menggerakkan “pembangunan” di atas pondasi ketakutan, teror, dan sensor. Pers diberangus dan dibredel, partai diseragamkan, LSM dan mahasiswa diawasi. Orang yang bersuara kritis dicap “subversi”. Padahal dasar negara Pancasila dan UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjamin kebebasan bersuara, sebagai landasan berdirinya republik ini. Seorang penguasa yang mengabaikan, bahkan mengkhianati, esensi dasar negara dan aturannya, tidak semustinya diusulkan menjadi pahlawan.

4) Memutarbalikan sejarah dan menebar amnesia kolektif. Melalui kurikulum pendidikan, sensor media, dan indoktrinasi P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), Soeharto menciptakan narasi tunggal tentang apa yang benar dan salah; siapa yang baik dan jahat dalam sejarah, dan bagaimana mengelola keberagaman Indonesia. Soeharto menguasai bukan hanya ekonomi, hukum, dan politik, tetapi juga ingatan dan pikiran nasional  menjadikan bangsa ini pengidap amnesia sejarah dan zombie pemikiran. Seorang penguasa yang memanipulasi sejarah, mengontrol pikiran, dan melegitimasi kebohongan kolektif pasti bukan pahlawan.

5) Mengutamakan keluarga, mengabaikan republik. Soeharto dianggap membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi itu dibayar dengan harga kemanusiaan dan kebebasan. Keluarga dan kroninya menjadi makmur sejahtera, tapi Indonesia tetap terpuruk dalam kemiskinan. Pemimpin sejati mengutamakan hidup jutaan rakyatnya, bukan kepentingan keluarganya. Pembangunan tidak diukur dari berapa jalan atau gedung dibangun, melainkan bagaimana mengangkat rakyat untuk bisa merasakan keadilan, kebebadan, kesetaraaan, selain kesejahteraan. Penguasa yang memperkaya diri dan kroni, membungkam kritik, menindas lawan politik, serta meninggalkan trauma sosial, jelas antitesa sifat kepahlawanan.

Jadi, dengan lima alasan di atas, mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah ekspresi kebebalan pikiran, kekosongan nurani dan manifestasi amnesia sejarah. Kaum pro-pahlawan-Soeharto bukan saja ingin melupakan masa lalu, tetapi sedang mengkhianati masa kini, sekaligus menghancurkan masa depan republik.

Menolak Soeharto menjadi pahlawan bukanlah dendam masa lalu, melainkan untuk melawan lupa, sebagai tanggung jawab moral masa kini. Karena jika pelaku kejahatan politik dijadikan pahlawan, yang artinya sosok teladan, maka bangsa ini akan terus mengulang kesalahan sama dengan wajah berbeda (Soeharto berwajah Jokowi atau Prabowo).

Ungkapan Milan Kundera, perjuangan melawan kekuasaan (tirani) adalah perjuangan melawan lupa, sedang terjadi di Indonesia. Perjuangan nalar sehat melawan amnesia sedang berkecamuk. Indonesia sedang kembali diarahkan menjadi museum kebohongan dan manipulasi, ala fasisme Soeharto-esque, yang dipoles dengan tampilan populisme.

Jika Soeharto dikukuhkan sebagai pahlawan maka, artinya, gerakan reformasi 1998 adalah sebuah pengkhianatan, dan segala produk Tap MPR serta amendemen UUD 1945 adalah penggelapan.

The Book of Laughter and Forgetting Milan Kundera adalah elegi yang terjadi di Eropa Timur di bawah totalitarianisme. Tetapi sekaligus peringatan universal: “Bangsa yang melupakan masa lalunya sedang membiarkan tirani lahir kembali dalam wajah baru.” Ia mengisahkan bagaimana rezim totaliter menghilangkan nyawa manusia, menghapus orang dari foto sejarah, menghapus arsip, dan mengubah narasi. Mereka tidak hanya membunuh tubuh, tetapi juga mematikan ingatan. Lupa menjadi alat kekuasaan.

Di Indonesia, saat ini, sejarah sedang ditulis-ulang oleh Menteri Kebudayaan. Menulis ulang sejarah dan mempahlawankan Soeharto, agaknya menjadi proyek penting pemerintahan ini, yang bukan cuma omon-omon. Gelar pahlawan nasional pada seseorang mustinya adalah penegasan simbolik representasi keteladan, kebajikan, dan kejelasan moral. Soeharto adalah “semua hal” yang bukan _[anything but]_ dari harapan ideal itu. Ia adalah sumber ketakutan kolektif, dementor penghisap ingatan dan nalar sehat.

Silahkan saja jika para pemuja ingin menganggap Soeharto sebagai pahlawan keluarga Cendana. Ia boleh dipertimbangkan sebagai pahlawan nasional, tapi bukan di NKRI, melainkan di *NKRA: Negara Kesatuan Republik Amnesia.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Baru sebulan menjabat Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa berhasil mencuri perhatian publik dan sorotan media. Berbagai gebrakan dan pernyataannya mengagetkan. Mengingatkan narasi lakon film koboi Spaghetti Western ala Sergio Leone era 1960-an: “A Fistful of Dollars”; “For a Few Dollars More”; “The Good, The Bad, and The Ugly”.

Membaca berbagai judul pemberitaan media seminggu terakhir: “Purbaya Tolak APBN Buat Bayar Utang Whoosh”; “Purbaya Akan Bubarkan Satgas BLBI”; “Purbaya Mau Hapus Triliunan Tunggakan Iuran BPJS.” Atau lontarannya: “serapan APBN 2025 tidak maksimal, ada banyak uang nganggur.”

Purbaya menempatan dana 200 triliun ke bank untuk menggerakkan ekonomi, dan melontarkan perlunya “reformasi fiskal tanpa kompromi”. Ia menantang Lord Luhut Panjaitan, tidak akan menggunakan anggaran negara (APBN) untuk mendanai pembangunan family office di Bali, menolak membayar utang kereta cepat Woosh, dan akan memangkas dana MBG yang tak terserap.

Purbaya sedang memerankan figur “Django”, koboi penembak cepat, di lanskap padang tandus politik-ekonomi Indonesia yang korup dan birokrasi yang lemot. Di ruang publik, Purbaya berani mempersoalkan stagnasi ekonomi. Di lahan politik, langkahnya membuat banyak pihak gemas: ini koboi yang sedang mencari solusi atau sedang membuat problem baru? Menantang para bandit-gangster lama di padang-politik-uang peninggalan Jokowi?

Purbaya ingin menata ulang sirkulasi uang agar “tidak ke konglomerat lama – dia lagi-dia lagi”. Namun, seperti di film koboi, niat baik sering terjebak di tengah debu dan asap kuasa jahat para penguasa ekonomi-politik. Ia, misalnya, akan berhadapan dengan gerombolan Danantara penguasa tambang emas di bukit El-dorado  yang telah kukuh menjadi “tangan besi ekonomi negara”.

Gaya komunikasi blak-blakan, asal tembak, telah memunculkan “efek Purbaya”. Ia bicara soal bank malas menyalurkan kredit, soal birokrat yang “tak punya sense of crisis”, dan bahkan menyinggung kementerian lain yang “menunggu arahan tanpa inisiatif”. Gaya teknokrat tak kenal takut, yang sangat diperlukan oleh publik tapi di telinga sebagian elite, ia terdengar seperti “politikus wannabe” yang sedang membangun panggung popularitas pribadi. Popularitas terlalu cepat yang bisa menjadi perangkap politik untuknya.

Dalam ekosistem yang belum lepas dari politik rente patronase, pejabat yang terlalu populer adalah ancaman. Apalagi jika ia ingin mengutak-atik wilayah gelap kuasa hantu-belau, soal transparansi dana, efisiensi BUMN, dan digitalisasi fiskal. Dalam ekosistem politik-ekonomi mafia yang berkeberlanjutan, ketika jaringan bisnis di balik proyek dan program besar sudah mapan, keberanian ala koboi Purbaya adalah “pengkhianatan.”

Jika ekonomi adalah permainan strategi, Purbaya sedang berada di lanskap terbuka, dikelilingi semak belukar – tempat para bandit bersembunyi siap menembaknya. Posisi Purbaya agak rumit, ia bicara soal inklusi dan efisiensi fiskal, tapi harus berhadapan dengan inefisiensi struktur lama yang masih dikontrol jejaring patronase bisnis-politik era-Jokowi.

Prabowo agaknya butuh figur reformis untuk memberi kredibilitas ekonomi pemerintahannya, tapi ia juga perlu memastikan “keberlanjutan sistem” tetap berjalan  sistem yang menjamin stabilitas politik melalui kompromi ekonomi. Purbaya tak bisa mundur, tapi juga tak bisa maju sendirian. Ia perlu dukungan politik yang tak selalu sejalan dengan rasionalitas ekonominya.

Jika Purbaya tak mengelola ujaran dan tembakannya dengan cermat, ia bakal terjebak di tengah padang tandus “wild-wild-west”. Terlalu naif sebagai koboi, terlalu idealis untuk kultur patronase, terlalu teknokratik untuk politik transaksional. Dan akhirnya, seperti dalam duel koboi klasik, siapa yang terlalu banyak bicara dan bertingkah, biasanya kalah duluan. _(Django beneran, dalam film Spaghetti Western, lazimnya langsung tembak, tanpa banyak cakap).

Di dunia “game theory”, posisi Purbaya boleh jadi membuka keseimbangan baru (Nash Equilibrium). Titik keseimbangan ketika pemain hanya bisa memperbaiki situasi jika pemain lain turut menyamakan strategi. Masalahnya, dalam politik Indonesia, permainan bukan sekadar soal strategi rasional, tapi juga soal siapa memegang kuasa, siapa menulis aturan main, dan siapa menguasai akses.

Purbaya ingin mereformasi fiskal untuk menjadi lokomotif perubahan ekonomi, dan menghentikan praktik distribusi-rente politik? Dalam lanskap politik Indonesia kontemporer, rasionalitas tidak bisa bertahan tanpa proteksi politik. Jika ia gagal membaca peta-kekuasaan, dengan segala jaringan mafia proyek, politik uang, dan kompromi di balik layar, ia bisa terjungkal sebelum sempat menembak.

Saat semburat senja merah membara di langit Jakarta, Purbaya “si Django fiskal” berdiri di pintu saloon Kemenkeu. Ia telah melepaskan tembakan senilai 200 triliun, mengancam memotong dana MBG, dan sukses mengusir gerombolan kepala daerah yang menggeredugnya untuk membatalkan pemangkasan anggaran.

Apakah Purbaya “Django” Sadewa bisa menyelamatkan Indonesia dari krisis fiskal dan mampu menumbuhkan ekonomi 6% tahun depan? Atau ia bakal terjungkal di duel koboi vs bandit dalam lanskap politik-ekonomi Indonesia? Mari kita tunggu kelanjutan kisah Spaghetti Western  Koboi Purbaya ala Indonesia ini.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Statistik dan politik adalah kombinasi berbahaya. Bagi politikus lancung, statistik bisa menjadi “senjata penyesat massal”. Darrell Huff dalam buku _How to Lie with Statistics (1954) pernah menyatakan: statistik tidak netral, bisa dipakai untuk menyesatkan fakta, meyembunyikan persoalan. Atau menyepelekan tragedi kemanusiaan.

Dengan mengutak-atik statistik, menyajikan angka dan persentase secara serampangan, kinerja ecek-ecek bisa dibesar-besarkan. Atau sebaliknya, problem besar disepelekan. Pernyataan Presiden Prabowo terkait kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah contoh politik statistik.

Dengan menyebut “cuma 0,00017% yang keracunan dari 30 juta penerima,” tragedi MBG disepelekan menjadi angka yang tak bermakna. Penderitaan dan kesakitan anak-anak sekolah, serta ketakutan orang tua, seolah lenyap non-eksisten. Statistik bukan dipakai untuk mengungkap kebenaran perkara, melainkan untuk menyumbat kekhawatiran publik.

Mengubah penyebut (changing the denominator), menurut Darell Huff, adalah trik tipu-tipu statistik yang sering dipakai. Menyebut “8000 murid keracunan MBG”, pasti sangat mengagetkan dan menakutkan. Namun saat angka penyebut yang faktual sangat besar itu dibagi dengan 30 juta penerima, maka terasa sangat mungil, tak berarti secara psikologis.

Padahal, satu anak apalagi satu sekolahan keracunan akibat makanan yang “diwajibkan” negara adalah indikasi kegagalan atau korupsi sistemik. Bayangkan, jika maskapai Garuda menutupi keteledoran sistem yang berakibat pewat jatuh menewaskan seluruh penumpangnya. Alih-alih mengungkap kesalahan, menteri Perhubungan berdalih dengan angka statistik: “Tenang, penerbangan tetap aman, hanya 0,00017% korban pesawat jatuh dari 30 juta penumpang tahun ini.”

Prabowo memainkan narasi politik: tidak ada masalah dengan program MBG. Kesalahan sistemik tidak signifikan, angka tragedi sangat kecil. Pertunjukan MBG harus terus berlanjut, tak soal kualitas makanan dan cara penyajiannya membahayakan. Dana ratusan triliun harus dicairkan untuk perbaikan gizi. Pertanyaannya, gizi siapa yang ingin diperbaiki melalui program ambisius ini?

Politikus negeri ini perlu belajar untuk berhenti berdalih atas inkompetensi atau keteledorannya. Bangsa ini kerap tertimpa tragedi,, dari tragedi G30S/PKI (plus Gestok) pembunuhan massal warga yang dianggap terafiliasi PKI, hingga tragedi perkosaan massal yang menimpa perempuan Chindo pada 1998. Secara statistik korban dua tragedi besar ini mungkin “hanya nol koma sekian persen.” Namun tragedi dan penderitaan manusia tidak semustinya ditilik melalui angka statistik.

Menyulap tragedi menjadi angka adalah upaya menghibur diri, pelipur lara atas ketidak-becusan kinerja. Menyepelekan tragedi MBG menjadi angka persentase presentasi PowerPoint, seolah program berjalan baik, adalah satu kebohongan.

Dalam politik, menurut PM Inggris, Benjamin Disraeli, ada tiga jenis kebohongan, yaitu: “kebohongan, kebohongan terkutuk, dan statistik” (lies, damn lies, and statistics).

Memakai statistik untuk tujuan politik, dengan memanipulasi persepsi atau membuat argumen menyesatkan, sudah sering dipakai 10 tahun terakhir. Ditandai dengan munculnya sejumlah lembaga survey bayaran yang surveyornya kemudian mendapat posisi atau jabatan di kekuasaan. Praktik manipulatif ini tidak semustinya berlanjut, karena bisa membawa tragedi pada bangsa ini.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan SK No 731 yang baru dikeluarkan. Keputusan untuk menghalangi publik agar tidak bisa mengakses 16 jenis dokumen terkait pencalonan presiden dan wakil presiden. Surat Keputusan yang selain aneh juga melanggar hukum.

Nalar sehat kita bertanya-tanya, apa latar belakang KPU mendadak membuat SK aneh yang jelas melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) itu? Mudah diduga, SK itu spesial dibuat KPU agar misteri kegelapan dan kontroversi ijazah mantan Presiden Jokowi dan Wapres Gibran tetap menjadi misteri.

KPU sepertinya ingin melindungi bapak-anak, pimpinan “Geng Solo” ini dari sorotan publik, menutupi kepalsuan serta kegelapan latar belakang pendidikan dan ijazahnya. KPU juga ingin melindungi diri sendiri dari kecerobohan kinerjanya terkait ijazah ini. Keputusan No. 731 itu, jika tidak dibatalkan, jelas akan melanggar standar prosedur (SOP) KPU sendiri. Atau menunjukkan KPU bekerja tanpa memperhatikan SOP dalam memverifikasi dokumen pencalonan presiden.

Namun bukan cuma KPU yang ingin “menggelapkan” urusan ijazah Jokowi. Beberapa lembaga penting lainnya juga melakukan hal sama: Universitas Gajah Mada (UGM), Kepolisian, dan KPU Daerah.

Itulah temuan kami, setelah dua bulan terakhir berupaya mendapatkan kejelasan informasi soal ijazah Jokowi. Sejak Juli 2025 kami berempat, pegiat media dan informasi  seperti Leony Lidya, Ahmad Akhyar, Herman, dan saya, mengunakan jalur resmi untuk mendapatkan sejumlah dokumen terkait ijazah Jokowi.

Mengikuti ketentuan aturan UU KIP, kami menyurati UGM, KPU Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat dan kepolisian, meminta salinan sejumlah dokumen serta informasi yang bisa memastikan bahwa Jokowi benar memiliki ijazah asli UGM.

Permintaan kami ajukan sebagai hak warga negara untuk memastikan keabsahan dokumen publik, terkait pencalonan presiden, demi menjamin integritas proses demokrasi. Kepada UGM kami meminta kepastian apakah benar UGM pernah menerbitkan ijazah sarjana kehutanan atas nama Joko Widodo, pada November 1985? Apakah proses penerbitan ijazah tersebut telah sesuai dengan ketentuan akademik Fakultas Kehutanan UGM yang berlaku pada masa itu?

Selain itu, kami juga ingin memastikan bahwa UGM pernah menerima permintaan verifikasi dan legalisasi ijazah sarjana kehutanan atas nama Joko Widodo, dalam pencalonannya sebagai walikota Solo (2005 dan 2010), Gubernur DKI (2012), dan Presiden RI (2014 dan 2019).

Termasuk memastikan adanya dokumen yang menunjukkan bahwa UGM pernah menerima permintaan verifikasi dan legalisasi, beserta hasilnya, dari KPU, Bawaslu, dan penyidik kepolisian. Kami ingin memvalidasi bahwa UGM melakukan proses verifikasi dan legalisasi ijazah Jokowi dengan proses yang benar dan hasil yang benar.

Sayangnya, niat baik kami bertepuk sebelah tangan. Surat permintaan informasi publik yang kami ajukan ke UGM itu tidak dijawab dengan semestinya. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UGM cuma menjawab “kami tidak menguasai atau tidak memiliki” dokumen itu.

Yang kami minta, antara lain adalah: salinan Ijazah asli, transkip nilai akademik, Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS), laporan KKN, SK Yudisium, dokumen permintaan legalisir ijazah dan verifikasi dari KPU, standar operational prosedur (SOP) terkait penerimaan/penyerahan dokumen, dan lain lain.

Terhadap belasan jenis dokumen dan informasi yang kami minta itu, jawaban PPID UGM cuma tiga hal yang sama:

– Dokumen tidak dalam penguasaan kami;

– Dokumen saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum;

– Dokumen belum ada.

Dalam soal yang begitu penting, terkait dokumen dan informasi salah satu “alumninya” yang menjadi presiden, PPID UGM tidak memiliki dokumen atau informasi apapun. Lantas untuk apa ada PPID di UGM, dan apa yang mereka kerjakan?

Dengan jawaban pendek, bernuansa algoritma robotik, UGM cuma sedang berdalih. Ingin lepas tangan dari kewajiban menyediakan dokumen dan informasi yang mestinya mereka kuasai serta miliki. Yang paling memprihatinkan, untuk lembaga selevel UGM, selain tidak memiliki salinan berbagai dokumen penting, juga tidak memiliki SOP yang mengatur tata kelola proses pendokumentasian kebijakan akademik. Atau, UGM sengaja bersekongkol untuk menggelapkan informasi ijasah Jokowi?

Perilaku gelap UGM itu telah menular ke KPU, dengan coba-coba membuat peraturan No. 731. Peraturan untuk menghardik publik agar tidak mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. KPU ingin menutupi kesalahannya, tidak menjalankan proses verifikasi dan validasi dengan benar, dengan melanggar ketentuan UU KIP. Menganggap ijazah Jokowi adalah “informasi yang dikecualikan”.

KPU sengaja berniat melanggar prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan hak publik atas informasi, yang dijamin oleh UU KIP. Demi melindungi Jokowi, KPU ingin menghilangkan hak publik. UGM, KPU, dan Parcok telah berkomplot untuk “menggelapkan” informasi tentang ijazah Jokowi.

Namun langkah KPU dan sikap UGM, alih-alih menghentikan, justru semakin membuat kami ingin mengejar otentitas ijazah Jokowi. Blunder UGM dan KPU tidak akan menghentikan upaya kami menegakkan hak publik untuk mendapatkan informasi, yang dijamin oleh UU KIP dan konsitusi.

Publik sedang mengejar kebenaran ijazah Jokowi, dan latar pendidikan Gibran. Kami, dan sejumlah individu atau kelompok lain, mengejar kebenaran itu melalui prosedur UU KIP. Upaya kami sejauh ini dijegal oleh UGM dan KPU. Di sisi lain, publik yang mempersoalkan melalui validasi forensik dan diskusi podcast, seperti yang dilakukan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dkk, berpotensi ditersangkakan.

Kontroversi soal ijasah Jokowi, dua tahun terakhir, semakin mirip kisah komedi slapstick “Kejarlah Daku Kau Kutangkap”. Dagelan politik yang tidak lucu, intervensi kekuasaan (Parcok) dan persekongkolan lembaga penting (UGM dan KPU) untuk menutupi kebenaran misteri ijazah Jokowi.

Upaya kami untuk mengejar dan menangkap jejak ijazah Jokowi, melalui UU KIP masih akan berlanjut.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Perdana menteri dan anggota kabinet dikejar-kejar, dianiaya, ditelanjangi, ada yang dilempar ke sungai. Istana negara, gedung parlemen, rumah pejabat, diserbu, dijarah dan dibakar. Ini terjadi di Nepal, 8 – 9 September 2025.

Revolusi Nepal 2025, dipicu oleh kemuakan publik pada merajalelanya korupsi, ketimpangan sosial, dan pembungkaman berekspresi. Pemblokiran 26 platform media sosial, pada 4 September (termasuk Facebook, X-Twitter dan YouTube) memicu kemarahan GenZ. Yang bagi mereka adalah upaya membungkam suara kritis dan menyensor ekspresi.

Demo besar-besaran meletus di Kathmandu dan kota-kota lain, menuntut pencabutan larangan ber-media-sosial dan akuntabilitas pemerintah. Bentrokan dengan polisi meminta korban 25 nyawa dan 633 terluka. Tewasnya Martir menyulut amarah yang makin membuncah, Perdana Menteri K.P. Sharma Oli dan beberapa menteri mundur dan kabur.

Kisah tragedi politik yang hampir identik dengan Nepal juga terjadi di Sri Lanka (Juli 2022) dan Bangladesh (Agustus 2024). Tiga negara kawasan Asia Selatan yang tiga tahun terakhir menjalani revolusi. Menandai perubahan signifikan dalam lanskap politik, terjungkalnya pimpinan negara. Amukan generasi muda, GenZ, memegang peran sentral sebagai pendorong reformasi dan demokratisasi.

Yang membedakan revolusi Nepal dengan Sri Lanka dan Bangladesh adalah pemicu yang menyulut perlawanan. Untuk Nepal pemicunya adalah pemblokiran media sosial; bagi Sri Lanka krisis ekonomi – larangan impor pupuk kimia; sementara di Bangladesh soal kontroversi kuota untuk menjadi pegawai negeri.

Dibalik isu pemicu revolusi, yang sepertinya “sepele” itu tersimpan magma merajalelanya korupsi, kolusi, manipulasi, dan ketimpangan sosial. Situasi kontras penderitaan rakyat miskin versus snobisme dan hedonisme keluarga elit-politik yang pamer kekayaan, berjoget-joget di media sosial. Magma kemarahan rakyat itu meledak menjadi lava yang membakar.

Tiga perdana menteri harus mundur, kabur atau dievakuasi dari istana, lari lintang pukang, seperti maling yang ketahuan takut diamuk massa. PM Sharma Oli kabur dari Kathmandu-Nepal, Presiden Gotabaya Rajapaksa dari Kolombo-Sri Lanka, dan Perdana Menteri Sheikh Hasina dari Dhaka-Bangladesh. Peristiwa kaburnya para pemimpin negara, karena takut amukan rakyatnya, akan tercatat sebagai titik balik revolusi sipil di tiga negara Asia Selatan ini.

Pertanyaan menarik, siapa memimpin gerakan massa rakyat yang membuat para pemimpin negara itu mundur-kabur kalang-kabut? Jawaban ringkasnya, tidak ada. Rakyat menyerbu istana negara tanpa ada kejelasan komando juga tidak ada dalang atau penunggang.

Namun, jika harus disebut, ada sejumlah nama yang bisa diidentifikasi menginspirasi dan menginisiasi rakyat untuk turun ke jalan. Dalam Revolusi Nepal 2025, beberapa tokoh muda GenZ muncul sebagai figur penting dalam memobilisasi dan menyuarakan aspirasi rakyat. Krish Yadav_(18 tahun), pegiat medsos yang aktif membuat konten diskusi sosial-politik dan pendidikan. Netra Chapagain (22), aktivis mahasiswa inisiator aksi di Maitighar, menuntut reformasi dan transparansi pemerintah. _Balendra Shah_ (35), Wali Kota Kathmandu, mantan rapper populer, sering menyuarakan kritik melalui musik dan media sosial.

 

Untuk revolusi Bangladesh, nama Muhammad Nahid (27), ketua Students Against Discrimination (SAD), dan pengurus lainnya, Umama Fatema dan Sarjis Alam. Mereka bisa dianggap sebagai aktivis mahasiswa penggerak protes melawan diskriminasi sistem “kuota pegawai negeri” yang berkobar menjadi perlawanan nasional.

Revolusi rakyat Sri Lanka, meski tanpa ada tokoh dominan, setidaknya ada dua nama yang dianggap mewakili “energi politik generasi muda: _Pathum Kerner_, orator muda pegiat media sosial, dan Wasantha Mudalige, ketua Federasi Mahasiswa Antar-Universitas Sri Lanka. Dua nama ini sering disebut sebagai figur muda cerdas, digital-savvy, dan berani. Menginspirasi rakyat dalam Revolusi Sri Lanka 2022.

Para GenZ dan pemuda itu bukan cuma mengobarkan perlawanan. Mereka juga mengusulkan tatanan politik baru pasca tumbangnya rejim korup-kleptokratik di negaranya. Mereka terlibat dalam pembentukan pemerintahan transisi, pemulihan stabilitas, dan persiapan pemilu baru yang lebih demokratis.

Di Bangladesh, setelah PM Sheikh Hasina mundur-kabur, mahasiswa mengusulkan nama Muhammad Yunus, peraih Nobel, untuk memimpin pemerintahan transisi. Di Sri Lanka pemerintahan baru hasil pemilu yang dianggap demokratis telah memilih pemerintahan naru. Di Nepal saat ini masih berproses pembentukan pemerintahan transisi, mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, diusulkan menjadi calon terkuat.

Pemerintahan transisi pasca-revolusi, seperti lazimnya ditugaskan untuk memulihkan hukum, keamanan, ketertiban dan mengembalikan kepercayaan publik. Kemudian mereformasi konstitusi, dengan membentuk dewan konstitusi nasional untuk menyusun agenda reformasi jangka panjang. Serta mempersiapkan pemilu yang bebas dan adil, mereformasi lembaga negara, sistem peradilan, termasuk Komisi Pemilihan Umum.

Kisah “Revolusi Tiga Negara” Asia Selatan (Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka) sayup-sayup mengingatkan kita pada apa yang terjadi saat Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia, yang menumbangkan rejim Soeharto. Situasi pra-dan-pasca revolusi hampir sama, kemarahan pada perilaku elit, tuntutan perubahan sistem politik, sosial dan hukum, yang digerakkan generasi muda (saat itu GenX dan GenY).

Setelah 27 tahun berlalu, Reformasi Indonesia kembali pada titik nadir, praktek KKN ala rejim Orba kembali merajalela. Kita baru saja melewati krisis kerusuhan sosial akhir bulan lalu, 25 – 31 Augustus 2025. Amarah amuk rakyat, luka penjarahan, dan puing pembakaran masih belum sepenuhnya padam.

Kita menunggu keseriusan dan nalar pemerintah untuk bijak merespon, mengembalikan reformasi pada rel yang benar. Kita juga menunggu kiprah GenZ Indonesia, generasi yang hampir pasti kehilangan kesempatan mendapatkan “bonus demografi”, jika pemerintah tidak mengelola dengan benar.

Karena, GenZ Indonesia yang tidak mendapat bonus bisa menjadi “bencana demografi”, mengobarkan revolusi, menyerbu, mengejar, dan melawan kekuasaan korup yang tidak tahu diri. Sebagaimana kisah yang terjadi di tiga negara yang baru usai melewati kemelut revolusi.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Setiap kali demonstrasi masif terjadi, selalu muncul analisis “pakar intelijen” yang serta-merta menyebut “ada yang menunggangi”. Dan tuduhan serampangan, produk letih pikiran otoriter dan kebloonan, itu selalu ditujukan pada pihak asing atau sosok elit politik tertentu.

Unjuk rasa 28 Agustus, kemuakan kumulatif rakyat pada perilaku elit politik di DPR, kepolisian, dan pemerintahan, juga dituding ditunggangi. Menisbikan bahwa kesusahan hidup, putusnya harapan rakyat, adalah daya penggerak utama. Dan kemarahan kolektif pada perilaku koruptif-manipulatif-hedonis elit politik, adalah energi untuk demonstrasi.

Adegan kontras pada demonstrasi Senin, 25 September 2025. Di jalanan kawasan Gedung DPR para pemuda berunjuk rasa, bentrok dengan polisi, water canon dan gas air mata digunakan untuk menghalau mereka. Pada saat yang sama, di Istana Negara, elit politik menggelar acara pemberian gelar kehormatan pada figur-figur yang dipertanyakan kelayakannya.

Menjelang Hari Kemerdekaan, viral video anggota DPR riang berjoget usai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo. Mereka berjoget karena hidupnya makin senang, mendapat tambahan tunjangan rumah 50 juta dan kenaikan sejumlah fasilitas lainnya, sehingga total pendapatan per-bulan mencapai 230 juta, tanpa dipotong pajak.

Beberapa hari sebelumnya, 13 Agustus, publik dikagetkan dengan demonstrasi warga Pati menentang arogansi Bupati. Rakyat Pati menolak kenaikan pajak 250 persen yang akan semakin mencekik hidupnya yang sudah susah.

Obral tunjangan dan fasilitas untuk menyenangkan anggota DPR dan para pejabat, kontras dengan susahnya situasi keuangan negara yang defisit, tidak mampu menggaji guru yang cuma ratusan ribu. Kemudian muncul pula info menggelikan, Danantara akan mengirim ratusan direksi BUMN untuk mengikuti kemping pelatihan di Swiss, berbeaya mahal, agar direksi yang tidak kompeten bisa liburan dibeayai negara. Ini soal kesenjangan kehidupan antara kaum elit dan kaum sulit.

Kontras hidup susah rakyat dengan hidup senang para “wakil rakyat” dan pejabat mengingatkan situasi menjelang revolusi Perancis (1789), Russia (1917), Sri Lanka (2022) dan Bangladesh (2024). Juga situasi Indonesia saat gerakan Reformasi 1998.

“Momentum sejarah” akibat situasi kontras susah vs senang sesama-bangsa -beda-nasib, kaum elit vs kaum sulit, sedang menggumpal di Indonesia. Jika elit kekuasaan lupa diri asyik dengan kesenangannya, tidak punya sensitivitas untuk merasakan kesusahan rakyat kebanyakan, maka cuma soal waktu dan butuh pemicu. Kesenangan mereka akan menjadi kesusahan kolektif.

Novel War and Peace (1867) Leo Tolstoy menorehkan refleksi filosofis tentang sejarah, kekuasaan, dan kehendak manusia. Berlatar invasi Napoleon Bonaparte ke Rusia pada 1805 – 1812, novel ini mengisahkan hidup kaum bangsawan yang berjumpalitan akibat perang. Tolstoy bertanya, kekuatan apa yang menggerakkan satu bangsa? Apakah sejarah digerakkan adalah tokoh-tokoh besar? Atau para tokoh itu sekedar “alat” dari kekuatan kolektif yang lebih besar, kehendak jutaan rakyat?

Sejarah sering ditulis dengan menyederhanakan kompleksitas persoalan dalam narasi perspektif sejumlah tokoh, sebagai story-telling. Tolstoy meyakini jalan satu bangsa tidak digerakkan oleh segelintir elit, tapi dari akumulasi aspirasi hidup rakyat yang sulit. Ia menolak narasi simplistik yang melihat sejarah sebagai kisah hidup para tokoh.

Apa sebenarnya kekuatan yang menggerakkan sejarah yang tak terlihat. Bagi Hegel kekuatan penggerak itu adalah “roh absolut,” bagi Mark adalah “materialisme dialektika”, pertentangan kelas. Sebagai semacam “hukum alam” yang mengatur gerak bangsa.

Indonesia cenderung terobsesi pada narasi figur: Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati, SBY, Jokowi, kini Prabowo, sebagai kisah orang-orang besar (great man stories). Sejarah bukan digerakkan oleh mereka, sebaliknya mereka tergerak oleh arus sejarah kehendak jutaan rakyat. Namun ada kalanya kehendak itu dimanipulasi.

Kekuatan sejati bangsa bukan pada siapa presidennya, tapi pada kesadaran kolektif rakyatnya. Lazimnya rakyat selalu bersikap submisif dan patuh, sejauh hidupnya tidak terlamput sulit dalam tekanan. Ibarat lempengan tektonik, kemarahan rakyat terpicu oleh berbagai gesekan, himpitan dan tekanan hidup.

Kebijakan dan aturan yang tidak sensitif pada kondisi sosial, berbagai pajak, pungutan, beaya yang terus naik, berbanding terbalik dengan sulitnya mendapat pekerjaan dan penghasilan. Diperburuk tingkah arogan politikus dan pejabat yang hidup bergelimang kesenangan dari kesulitan rakyat.

Kemuakan terpendam rakyat pada perilaku elit politik dan polisi berakumulasi menjadi gempa tektonik. Demonstrasi yang diwarnai kekerasan seperti pada 13 Agustus di Pati, serta 23 dan 28 Agustus di Jakarta, telah mengguncang Indonesia. Gempa ini, jika tidak dimitigasi dengan tepat, bakal menyebar dan membakar Indonesia.

Jadi siapa yang menunggangi demonstrasi aspirasi rakyat? Mereka adalah kaum senang, elit politik yang berbagi rangkap jabatan, menaikkan penghasilan dan tunjangan diri, anggota DPR yang berjoget riang saat sidang, Geng Solo yang ingin terus berkuasa, polisi cum_ parcok yang menjadi centeng bisnis kekuasaan. Mereka yang merepresi dan melindas hidup rakyat menjadi semakin sulit.

Seperti kata meme yang beredar viral di media sosial, “Nasib rakyat Indonesia: dipajakin Sri Mulyani, dijogetin Eko Kuya, ditololin Syahroni, dilindas polisi.” Rakyat sedang bergerak melawan politik elit, untuk mengubah nasibnya yang makin sulit.

Penulis : Lukas Luwarso