16 November 2026

Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) memang enigmatik. Di satu sisi dianggap teknokrat profesional yang berusaha menjaga integritas fiskal, di sisi lain dituding sebagai mesin kekuasaan nir-empati. Ia sosok yang dipercaya mengelola APBN oleh tiga presiden, dipuji oleh sejumlah lembaga keuangan asing, namun dianggap sebagai “ratu tega” dalam memajaki rakyat biasa.

Pernyataannya SMI terbaru bahwa gaji guru dan dosen menjadi tantangan keuangan negara, memunculkan tanda tanya. Ia meminta partisipasi masyarakat untuk membantu para guru. Pernyataannya ini kemudian ditafsir-plesetkan, bahwa gaji guru menjadi “beban” negara.

Ironisnya, SMI belum lama ini dengan suka cita, tanpa beban, menaikkan tunjangan rumah dan mobil anggota DPR, juga beaya akomodasi pejabat menginap di hotel. Untuk politikus dan birokrat yang sudah makmur ia ringan tangan membuka brankas negara menaburkan pundi-pundi. Namun untuk guru honorer, dan rakyat kecil, ia begitu berat hati.

Persoalan SMI adalah soal pemihakan. Hampir 20 tahun di lingkaran kekuasaan, sensitivitas sosialnya sepertinya makin padam. Ia cenderung semakin ingin “menyenangkan orang senang dan menyusahkan orang susah”(to comfort the comfortable, to aflict the afflicted).

Almarhum Rizal Ramli, ekonom, pernah menjuluki SMI sebagai “Sales promotion girl (SPG) Bank Dunia”. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, juga menilai SMI sebagai “antek asing”. Prabowo Subianto, saat masih sebagai “oposisi” pada 2019, , pernah menyebut SMI sebagai “menteri pencetak utang”. Namun, apapun kata orang, suka atau tidak, SMI selalu dipercaya menjadi polisi keuangan negara.

Siapa sebenarnya Sri Mulyani? Teknokrat yang teguh, “a man for all seasons”, mampu bertahan di segala cuaca politik. Atau pemindai angin _(Weather vane)_ yang pintar mengantisipasi arah angin politik? Seperti baling-baling cuaca di atap istana: yang selalu tahu arah kebijakan presiden yang berbeda.

Pada era Presiden SBY, SMI dikenal sebagai penjaga integritas fiskal dan reformasi birokrasi perpajakan. Di era Jokowi, ia dipersepsikan sebagai “juru bayar pembangunan besar” (IKN, PSN, infrastruktur, bansos politik). Di era Prabowo: ia jadi “bendahara populis” makan bergizi gratis 400 triliun, Koperasi Merah Putih 458 triliun, juga dana daulat negara Danantara 14 ribu triliun.

“Prestasi” SMI, 10 tahun tetakhir, adalah menuruti dan memfasilitasi ambisi proyek-proyek politik Presiden Jokowi (IKN, infrastruktur, proyek strategis nasional). Sukses membuat utang Indonesia meroket, dari 2.000 triliun di akhir pemerintahan SBY, menjadi 10.000 triliun di awal presiden Prabowo.

SMI akan selalu dikenang oleh generasi mendatang sebagai sosok yang ikut mewariskan beban utang untuk rakyat Indonesia hingga tiga belas turunan. Sosok teknokrat profesional yang memberi legitimasi pada kebijakan serampangan pemerintah. Ia sintas (survivor) di tiga rejim kekuasaan yang berbeda karakteristiknya. Tidak banyak, bahkan tidak ada, teknokrat yang bisa bertahan lintas presiden.

Yang mendekati sukses SMI, walau agak berbeda, mungkin adalah Menteri Penerangan Harmoko. Ia mampu bertahan 14 tahun menjadi menteri penerangan (1983 -1997) di era Presiden Soeharto. SMI adalah Harmoko versi menteri keuangan, yang berhasil konsisten menjaga dan mengumumkan “stabilitas harga bawang dan cabe keriting”.

Beda dengan Harmoko yang kemudian jadi politikus Golkar, SMI unik karena bukan politisi partai. Mungkin ia akan terus dianggap “teknokrat inosense”, ketika pemerintahan dianggap gagal melaksanakan amanat konstitusi. Bahkan dalam soal keuangan, kegagalan itu tidak akan ditimpakan ke SMI, tapi akibat salah hitung presiden atau politikus yang mengelilinginya.

SMI tetap anggun, rileks, dan percaya diri menjelaskan keuangan negara, saat warga Pati mendemonstrasi bupatinya karena tercekik pajak. Puluhan bupqti yang menaikkan pajak kini tengah was-was karena khawatir “dipatikan” oleh rakyatnya.

Kini Jokowi dihujat untuk berbagai proyek ambisiusnya yang mangkrak dan kedodoran harus bayar utang. Jika itu dipersoalkan terkait keterlibatan SMI, ia tinggal meniru ucapan terkenal Jokowi cum Harmoko, “jangan tanya saya, itu sesuai petunjuk bapak presiden”.

Di era Prabowo, SMI dengan ekspresi dingin menyampaikan soal defisit RAPBN dan utang negara yang kini mencapai lebih dari 10.000 triliun. Ia dengan percaya diri, dan sisiran rapi, mengumumkan tanpa beban, bahwa “harga cabai keriting”, eh, kondisi keuangan negara, tetap terjaga stabil.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Di negara normal, pertanyaan soal keabsahan ijazah pejabat publik, lazimnya bisa dijawab secara sederhana: dengan menunjukkan ijazah asli. Selesai. Tapi Indonesia di era Jokowi memang bukan negara normal, dan Jokowi bukan orang normal. Urusan keberadaan ijazahnya bisa menjadi conundrum, teka-teki rumit, penuh drama, sengketa dan abnormalitas

Urusan bukti administratif ijazah Jokowi bereskalasi menjadi drama politik slapstick. Kerumitannya setara plot skenario fiktif ala tiga film populer: _X-Files, The Godfather_, dan _The Theory of Everything._ Memadukan kisah thriller politik kebohongan, manuver dunia gangster, dan prinsip sains dunia ilmiah, untuk memahami absurditas kisah ijazah ini.

X-Files: The Truth is Out there. Layaknya upaya penyelidikan dan pembuktian ala serial X-Files, setiap temuan justru memunculkan pertanyaan baru. Teka-teki ijazah Jokowi penuh kejanggalan, tikungan dan jebakan plot twist, jika tak diselikidik dengan benar. Mantan Rektor UGM Prof. Soffian Effendi bahkan menyatakan ada banyak inkonsistensi yang perlu dijawab secara jujur oleh pihak kampus. Oknum-oknum rektorat UGM bisa dituduh “ikut serta” menyembunyikan kasus, serta mengabaikan prinsip ilmiah.

Menyelidiki sampai tuntas untuk menemukan kebenaran, “membuka X-Files” ijazah Jokowi adalah satu-satunya pilihan. Dalam dunia akademik, reputasi dan integritas adalah segalanya. Selayaknya UGM membentuk Tim Pencari dan Penemu Fakta independen untuk mengungkap kebenaran secara transparan. The truth is out there, UGM tidak semustinya menjadi konspirator dalam persekongkolan ijasah Jokowi.

The Godfather: Revenge is a dish best served cold. Respon panik Jokowi terhadap tuduhan keaslian ijasahnya, mengindikasikan ia sedang menyembunyikan “tengkorak dalam kamar mandi” (skeleton in the closet), sesuatu yang dirahasiakan. Alih-alih menjelaskan ke publik dengan bukti-bukti terbuka, respons Jokowi malah menyerupai taktik mafia.

Jokowi mengintimidasi orang-orang yang mempertanyakan ijazahnya melalui jalur hukum, memobilisasi relawan, bahkan memakai preman seperti Hercules. Di dunia ini mungkin hanya Jokowi, mantan presiden, yang tanpa rasa malu menggunakan jasa preman untuk membungkam kritik soal latar belakang pendidikannya.

Pendekatan Jokowi memakai cara omertà (sumpah diam dan balas dendam dunia mafia) adalah ciri khas perilaku “politik sprindik”-nya. Seseorang yang jujur dan bersih tidak akan memainkan gaya intimidatif ala mafioso. Apa sebenarnya yang sedang Jokowi sembunyikan, selain soal selembar ijazah?

The Theory of Everything: A single unifying equation that explains: Kebenaran Itu sederhana. Dalam dunia ilmiah, pembuktian berpijak pada verifikasi dan falsifikasi. Hal yang benar bisa diverifikasi; yang salah bisa difalsifikasi. Mereka yang meragukan keaslian ijasah Jokowi telah menyampaikan sejumlah verifikasi data forensik. Yang perlu dan bisa dilakukan Jokowi (dan UGM) adalah membantah dengan menunjukkan bukti falsifikasi, bahwa ijazah asli itu benar ada.

Kebohongan selalu memerlukan dalih yang rumit dan berliku–sehingga perlu pengacara, relawan atau preman untuk memvalidasi. Bagaimanapun, narasi fiksi drama ijasah Jokowi menarik untuk diketahui endingnya nanti. Berikut tiga spoiler teori kemungkinan akhir kisahnya:

Satu, Jokowi benar kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, dan menyelesaikan kuliah tapi ijazahnya hilang. Untuk menggampangkan urusan, dia membuat reproduksi ijasah yang pernah ia punyai. Jika demikian, mestinya ada dokumen akademik lain yang bisa diperlihatkan sebagai bukti, bukan hanya testimoni anekdotal atau salinan tanpa legalitas. Ini kejahatan misdemeanor serius, pembohong patologis, namun masih logis.

Dua, Jokowi pernah kuliah di UGM tapi tidak selesai, lebih memilih menekuni bisnis kayu. Sampai saat titik ia terjun berpolitik, dan harus memenuhi syarat administratif. Ia nekad membuat ijazah rekaan. Ini menunjukkan karakter seorang penipu yang mendarah daging hingga ketulang sumsum. Kesalahan tak terampunkan.

Tiga, Jokowi tidak pernah kuliah di UGM. Ini teori yang paling ekstrem dan skandal yang bakal menghebohkan. Prinsip ilmiah Carl Sagan berlaku di sini (parafrase): extraordinary crime requires extraordinary evidence. Tentu butuh pembuktian kuat yang tidak bisa dibantah untuk memvalidasi teori ini. Secara nalar ini mustahil, tapi untuk si antagonis Jokowi tidak ada yang mustahil.

Akhirnya terserah pada Jokowi, dan UGM, karena ini tuduhan serius, maka penting untuk merespon secara serius. Kecuali, tentu saja, ada teori alternatif, skenario _plot twist_ ala Jokowi. Plot ini diamini dan diyakini oleh kalangan penganut teori konspirasi banal.

Di balik segala kehebohan teka-teki ijasah ini, Jokowi sedang memainkan skenario licik untuk menggaet simpati pada dinasti politiknya. Ia sosok inosense, “korban penzaliman” dari orang-orang yang membencinya.

Jokowi sesungguhnya punya ijasah asli, dan sedang mengulur waktu, untuk membukanya ke publik pada saat yang pas. Plot ini, jika benar terjadi, adalah teori psikopat. Yang belum pernah ada rujukan filmnya.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Dalam percaturan politik Indonesia, dua tokoh sentral yang terus mendominasi perbincangan publik adalah Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Pada hari Rabu (22/10), Lukas Luwarso dalam pernyataan tertulisnya menggambarkan dinamika politik ini sebagai analogi dari dua kisah klasik: The Devil’s Advocate dan The Divine Comedy.

Dalam tulisan ini, Jokowi diidentifikasikan sebagai tokoh antagonis dalam The Devil’s Advocate, sementara Prabowo merepresentasikan protagonis dalam The Divine Comedy karya Dante Alighieri. Keduanya menjadi cerminan bagi perjalanan politik yang penuh dengan intrik, tragedi, dan potensi pertobatan.

Jokowi dalam pandangan Lukas Luwarso diibaratkan sebagai tokoh yang terperangkap dalam godaan kekuasaan, serupa dengan karakter dalam film The Devil’s Advocate (1997), di mana Al Pacino dan Keanu Reeves menggambarkan kompleksitas moral manusia yang lemah dalam menghadapi kekuasaan. “Vanity is his favourite sin,” ungkapan ini sangat cocok untuk menggambarkan perjalanan Jokowi, yang terjebak dalam ambisi pribadi dan godaan politik praktis.

Selama menjabat sebagai presiden, Jokowi dianggap telah melangkah ke dalam sisi gelap politik, di mana kekuasaan digunakan bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk memperkuat dinasti politik dan kroni-kroninya. Lukas Luwarso menyoroti bagaimana Jokowi secara sistematis berupaya memanipulasi lembaga negara, dari partai politik, Mahkamah Konstitusi (MK), hingga aparat keamanan untuk memastikan transisi kekuasaan tetap berada di dalam kendali keluarganya, termasuk upaya mengangkat putranya, Gibran Rakabuming, ke kursi Wakil Presiden.

Politik kekuasaan yang dimainkan Jokowi tak ayal mencerminkan pepatah lama “power tends to corrupt.” Ketagihan akan kekuasaan tidak hanya menghancurkan moralitas pribadi, tetapi juga membawa bencana politik bagi bangsa. Tragedi politik ini, sebagaimana diibaratkan dalam The Devil’s Advocate, mengingatkan bahwa ambisi yang tak terkendali selalu membawa kehancuran.

Sementara itu, Prabowo Subianto adalah protagonis dalam narasi politik ini. Dalam analogi The Divine Comedy karya Dante, perjalanan politik Prabowo diibaratkan sebagai perjalanan dari “neraka” menuju “paradiso.” Setelah mengalami berbagai kekalahan politik, dipecat dari militer, dan diasingkan akibat tragedi politik 1998, Prabowo harus melalui fase “pertobatan” yang digambarkan sebagai perjalanan dari Inferno (neraka) menuju Purgatorio (penyucian) sebelum mencapai Paradiso (surga).

Lukas Luwarso menggarisbawahi bagaimana Megawati Soekarnoputri menjadi sosok yang mengulurkan tangan kepada Prabowo di saat-saat gelapnya. Dalam perspektif ini, Megawati adalah “deus ex machina” yang menyelamatkan Prabowo dari pengasingan dan membawanya kembali ke panggung politik. Namun, ujian terbesar Prabowo adalah sekarang, ketika ia telah diberi kesempatan untuk memimpin negeri ini.

Prabowo berada pada persimpangan jalan: apakah ia akan menempuh jalan kebenaran dan memimpin dengan integritas, atau akan terjerumus ke dalam godaan kekuasaan yang sama seperti Jokowi? Pertobatan politik Prabowo belum sepenuhnya terwujud.

Lukas mencatat tanda-tanda awal dari penyusunan kabinet memperlihatkan Prabowo masih memilih bersekutu dengan figur-figur yang dinilai tidak memiliki komitmen etika dan integritas yang tinggi. Jika Prabowo gagal memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pertobatan politik, maka ia, seperti Jokowi, mungkin akan terseret kembali ke dalam tragedi politik.

Pada akhirnya, dinamika politik antara Jokowi dan Prabowo dapat berakhir sebagai tragedi atau komedi. Prabowo, yang diibaratkan tengah menapaki jalan pertobatan, memegang kunci masa depan politik Indonesia. Apakah ia akan mampu memisahkan diri dari praktik-praktik politik pragmatis yang selama ini menguasai negeri, atau justru akan tetap terjebak dalam siklus yang sama?

Dalam narasi The Divine Comedy, fase terakhir adalah Paradiso, di mana tokoh utama akhirnya mencapai pencerahan dan keselamatan. Bagi Prabowo, pencerahan politiknya hanya akan tercapai jika ia mampu melepaskan diri dari politik transaksional dan benar-benar melayani kepentingan rakyat, bukan kroni atau dinastinya sendiri.

Jika ia gagal dalam ujian pertobatan ini dan terus menerapkan politik kekuasaan yang manipulatif, maka Indonesia akan kembali terperosok dalam siklus tragedi politik yang tidak ada habisnya. Politik “jogetin aja” dan “etik ndasmu” yang masih terlihat dalam dinamika politik hari ini adalah indikasi bahwa pertobatan belum benar-benar terjadi. Akankah Prabowo dan Indonesia mencapai Paradiso, atau justru terjerumus kembali ke dalam Inferno?

Waktu yang akan menjawabnya. Namun, jelas bahwa masyarakat Indonesia mengharapkan lebih dari sekadar peralihan kekuasaan—mereka menginginkan perubahan sejati yang dapat membawa negeri ini ke arah yang lebih baik.(c@kra)