Mardigu Wowiek

MoneyTalk, Jakarta – Dalam pernyataannya pada Minggu (22/11), Mardigu Wowiek kembali melempar batu besar ke danau tenang dunia ekonomi global. Ia menuding bahwa kerusakan sistem keuangan internasional bukanlah fenomena organik, bukan pula kecelakaan sejarah, melainkan rancangan panjang selama tiga abad oleh empat tokoh kunci yang disebutnya “arsitek utang dunia.”

Mardigu memulai dengan gambaran sederhana namun menghentak, seluruh planet memiliki utang lebih dari 315 triliun dolar, tiga kali lipat dari total ekonomi dunia. Amerika Serikat memikul 38 triliun dolar, Jepang 9 triliun dolar, sementara hampir seluruh negara di bumi ini hidup dari pinjaman.

“Paradoks ini seharusnya membuat kita takut,” katanya.

“Jika semua orang berutang, siapa sebenarnya yang mengutangi?” Di titik itu, ia menyebut jawabannya tidak sesederhana daftar kreditor internasional. Rantai kepemilikan utang yang ditelusuri hingga ujungnya,

menurutnya, mengarah pada sesuatu yang jauh lebih mengganggu: dunia tidak benar-benar berutang kepada pihak tertentu, melainkan kepada dirinya sendiri. Namun sistem yang membuat utang itu bersifat permanen, berkembang, dan mustahil selesai, diklaimnya dirancang dengan cermat oleh empat tokoh yang setiap keputusannya melahirkan konsekuensi global hingga hari ini.

Investigasi historis versi Mardigu dimulai pada 1694 ketika William Paterson mengajukan konsep radikal kepada Raja William I dari Inggris pinjaman yang tidak pernah dilunasi, hanya dibayarkan bunganya selamanya, dan untuk itu dibentuk Bank of England.

Dari sinilah lahir konsep uang berbasis utang negara, fondasi pertama jebakan keuangan modern. Lima puluh tahun setelahnya, seluruh kekuatan besar Eropa menirunya. Dua abad kemudian, Nathan Rothschild memperluasnya menjadi industri global. Dengan jaringan bank keluarga Rothschild di lima kota utama Eropa, ia menciptakan pasar sekunder obligasi negara, membuat utang antarnegara saling terkait sehingga satu kegagalan akan memicu keruntuhan sistem keuangan internasional. Pemerintah dipaksa terus meminjam demi membayar bunga, dan dari aliran bunga inilah kekayaan keluarga itu mencapai puncaknya di pertengahan 1800-an.

Masuk ke abad 20, Mardigu menyebut JP Morgan sebagai tokoh ketiga yang memperdalam jebakan utang. Setelah krisis finansial 1907, ia dan rekan-rekannya merancang cikal-bakal Federal Reserve di Jekyll Island, sebuah pertemuan yang digambarkan sebagai tertutup dan terkonsentrasi pada kepentingan bank-bank besar Wall Street. Menurut Mardigu, desain ini membuat pemerintah Amerika dapat berutang tanpa batas karena Federal Reserve menjadi pembeli obligasi terakhir. Struktur ini tidak hanya menguatkan dominasi dolar, tetapi juga membuat utang negara menjadi instrumen yang “tidak boleh berhenti.”

Pada tahun 1970-an, jebakan itu mencapai negara berkembang. Kebijakan suku bunga ekstrem Paul Volcker pada 1979 menghantam Meksiko, Brasil, Argentina, hingga Indonesia. Ketika negara-negara itu tidak mampu membayar bunga utang dolar, IMF turun tangan, namun bukan untuk menghapus beban mereka. Pinjaman baru diberikan semata untuk menjaga aliran pembayaran bunga tetap mengalir ke bank-bank Amerika. “Reformasi struktural” yang menyertai pinjaman—pemotongan anggaran, privatisasi, hingga penyerahan sebagian kedaulatan ekonomi menurut Mardigu, mempermanenkan ketergantungan itu. Utang negara berkembang tidak pernah selesai; hanya direstrukturisasi agar kembali cair dan kembali mengalirkan bunga.

Dalam narasinya, Mardigu menegaskan bahwa sistem utang global bukan sekadar konsekuensi kapitalisme, melainkan konstruksi yang dibangun berlapis selama 300 tahun, sehingga utang tidak boleh lunas karena pelunasan justru akan meruntuhkan bangunan keuangan internasional. Ia menuding bahwa lembaga-lembaga keuangan raksasa—yang memegang instrumen utang—mendapatkan keuntungan justru dari permanennya bunga, bukan dari stabilitas ekonomi negara-negara. “Angka 38 triliun dolar utang Amerika bukanlah krisis bagi mereka,” ujarnya. “Itu adalah model bisnis.”

Dalam pernyataannya, ia juga merujuk pada nasib tokoh-tokoh yang pernah menantang dominasi dolar seperti Muammar Kaddafi dan Saddam Hussein, sembari menyiratkan bahwa upaya mengubah sistem keuangan global bukan hanya rumit, tetapi berbahaya. Di sinilah ia menyebut nama Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto. “Pertanyaannya, apakah Pak Prabowo berani melakukannya? Apakah BRICS mampu melakukannya?” ujarnya menutup. Dengan nada paling tenang ia mengakhiri pernyataannya dengan satu kata yang justru menegaskan ketegangan seluruh isi analisisnya: “Peace.”

MoneyTalk, Jakarta – Dalam narasi panas yang tayang di kanal YouTube-nya pada Sabtu (4/10), pengusaha sekaligus pemikir nasionalis Mardigu Wowiek kembali mengguncang ruang publik. Ia membuka tabir gelap di balik setiap pergantian penguasa di Indonesia, bahwa yang berubah hanyalah wajah, bukan jaringan kekuasaannya.

“Coba kita lihat dari dulu,” ujar Mardigu membuka videonya dengan nada datar tapi menusuk. “Setiap kali presiden berganti, yang kaya tetap orang-orang itu juga. Mereka hanya ganti baju, ganti warna, ganti jargon. Tapi uangnya tetap mengalir ke kelompok yang sama.”

Mardigu mengajak publik mengingat dinamika Pilpres 2024. Menurutnya, masyarakat seperti terjebak dalam perang emosi yang sengaja dimainkan.

“Waktu kampanye, perang di medsos sampai di warung kopi. Ada yang bela Anies, bela Ganjar, bela Prabowo. Semua saling serang, saling hina, sampai bawa ijazah segala. Tapi begitu 02 menang, semua langsung balik badan,” katanya.

Contohnya, sebut Mardigu, elite politik dan pengusaha yang dulu mati-matian membela Anies atau Ganjar kini berbisnis kembali dengan lingkaran kekuasaan baru.

“Yang dulu anti Prabowo, sekarang antre proyek di kabinet. Yang dulu pro Anies, sudah join tender sama pejabat baru. Itulah politik gaya Indonesia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mardigu menyebut bahwa di balik pertarungan politik, selalu ada “para konglomerat bayangan”.

“Dari taipan KW2 sampai naga KW3, semua punya jaringannya. Mereka menanam modal ke semua kubu. Siapa pun yang menang, mereka tetap dapat bagian,” ungkapnya.

“Rakyat cuma jadi penonton. Yang bertarung bukan ideologi, tapi bisnis siapa yang dapat proyek apa.”

Menariknya, Mardigu kemudian memutar cuplikan video yang membandingkan sistem politik di Tiongkok.

“Di China, pejabat dilarang jadi kaya. Kalau mau kaya, jangan jadi pejabat. Kalau jadi pejabat, jangan mimpi kaya,” katanya menirukan cuplikan video tersebut.

Ia menegaskan, China menjalankan pasal 33 UUD 1945 lebih baik daripada Indonesia.

“Bumi, air, energi, dikuasai negara bukan oleh segelintir keluarga kaya,” ujar Mardigu.

“Di sini, malah sebaliknya. Batu bara, nikel, sawit, semua dipegang swasta. Negara hanya dapat remah.”

Mardigu menyampaikan dengan dua “pekerjaan rumah besar” bagi bangsa Indonesia.

Pertama, jabatan publik harus diisi orang yang meritokratis bukan pebisnis yang sedang balas budi kepada sponsor.

Kedua, pasal 33 UUD 1945 harus dijalankan secara absolut.

“Stop jual-beli jabatan. Stop dagang proyek pakai baju nasionalisme,” ujarnya tajam.

“Kalau pejabat masih punya bohir, jangan harap negeri ini bisa mandiri.”

Mardigu melempar kalimat yang membuat kolom komentar membara:

“Kita bukan negara miskin. Kita negara yang dikerjain orang kaya terus menerus.”

“Ganti presiden boleh, tapi kalau oligarkinya tetap itu-itu saja, maka kita cuma ganti dekorasi, bukan nasib,” pungkasnya.

Sahabat Bangsa, Mardigu menegaskan, solusi hanya dua:

Pejabat yang bersih dan berani tanpa bohir.

Ekonomi nasional yang dijalankan negara, bukan segelintir keluarga.

“Peace,” ujarnya menutup, sambil mengangkat dua jari bukan tanda politik, tapi tanda peringatan.