MoneyTalk, Jakarta – Dalam narasi panas yang tayang di kanal YouTube-nya pada Sabtu (4/10), pengusaha sekaligus pemikir nasionalis Mardigu Wowiek kembali mengguncang ruang publik. Ia membuka tabir gelap di balik setiap pergantian penguasa di Indonesia, bahwa yang berubah hanyalah wajah, bukan jaringan kekuasaannya.
“Coba kita lihat dari dulu,” ujar Mardigu membuka videonya dengan nada datar tapi menusuk. “Setiap kali presiden berganti, yang kaya tetap orang-orang itu juga. Mereka hanya ganti baju, ganti warna, ganti jargon. Tapi uangnya tetap mengalir ke kelompok yang sama.”
Mardigu mengajak publik mengingat dinamika Pilpres 2024. Menurutnya, masyarakat seperti terjebak dalam perang emosi yang sengaja dimainkan.
“Waktu kampanye, perang di medsos sampai di warung kopi. Ada yang bela Anies, bela Ganjar, bela Prabowo. Semua saling serang, saling hina, sampai bawa ijazah segala. Tapi begitu 02 menang, semua langsung balik badan,” katanya.
Contohnya, sebut Mardigu, elite politik dan pengusaha yang dulu mati-matian membela Anies atau Ganjar kini berbisnis kembali dengan lingkaran kekuasaan baru.
“Yang dulu anti Prabowo, sekarang antre proyek di kabinet. Yang dulu pro Anies, sudah join tender sama pejabat baru. Itulah politik gaya Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mardigu menyebut bahwa di balik pertarungan politik, selalu ada “para konglomerat bayangan”.
“Dari taipan KW2 sampai naga KW3, semua punya jaringannya. Mereka menanam modal ke semua kubu. Siapa pun yang menang, mereka tetap dapat bagian,” ungkapnya.
“Rakyat cuma jadi penonton. Yang bertarung bukan ideologi, tapi bisnis siapa yang dapat proyek apa.”
Menariknya, Mardigu kemudian memutar cuplikan video yang membandingkan sistem politik di Tiongkok.
“Di China, pejabat dilarang jadi kaya. Kalau mau kaya, jangan jadi pejabat. Kalau jadi pejabat, jangan mimpi kaya,” katanya menirukan cuplikan video tersebut.
Ia menegaskan, China menjalankan pasal 33 UUD 1945 lebih baik daripada Indonesia.
“Bumi, air, energi, dikuasai negara bukan oleh segelintir keluarga kaya,” ujar Mardigu.
“Di sini, malah sebaliknya. Batu bara, nikel, sawit, semua dipegang swasta. Negara hanya dapat remah.”
Mardigu menyampaikan dengan dua “pekerjaan rumah besar” bagi bangsa Indonesia.
Pertama, jabatan publik harus diisi orang yang meritokratis bukan pebisnis yang sedang balas budi kepada sponsor.
Kedua, pasal 33 UUD 1945 harus dijalankan secara absolut.
“Stop jual-beli jabatan. Stop dagang proyek pakai baju nasionalisme,” ujarnya tajam.
“Kalau pejabat masih punya bohir, jangan harap negeri ini bisa mandiri.”
Mardigu melempar kalimat yang membuat kolom komentar membara:
“Kita bukan negara miskin. Kita negara yang dikerjain orang kaya terus menerus.”
“Ganti presiden boleh, tapi kalau oligarkinya tetap itu-itu saja, maka kita cuma ganti dekorasi, bukan nasib,” pungkasnya.
Sahabat Bangsa, Mardigu menegaskan, solusi hanya dua:
Pejabat yang bersih dan berani tanpa bohir.
Ekonomi nasional yang dijalankan negara, bukan segelintir keluarga.
“Peace,” ujarnya menutup, sambil mengangkat dua jari bukan tanda politik, tapi tanda peringatan.
