Menteri Pertanian Archives -

Feri Amsari Bongkar Dugaan Instruksi Zoom untuk Sudutkan Dirinya, Seret Nama Mentan Amran

Hedi Batubara 26 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik antara pengamat hukum tata negara Feri Amsari dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menjadi sorotan. Kali ini, Feri mengungkap pengakuannya mengenai dugaan adanya instruksi dalam rapat daring atau Zoom meeting di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menyudutkan dirinya.

Feri mengaku menerima informasi dan bahan dari sejumlah pihak di lingkungan Kementan, termasuk pegawai yang disebutnya memberikan data mengenai ceramah serta pernyataan Menteri Pertanian dan orang-orang di sekitarnya.

“Di belakang Pak Menteri Pertanian Amran, kirimkan ke saya data dan hasil ceramah Pak Menteri dan orang-orangnya bilang, sudutkan Feri Amsari,” ujar Feri dalam pernyataan yang beredar di media sosial, Senin (26/10/2026).

Ia juga mengaku mendapatkan informasi mengenai rapat-rapat daring yang diduga membahas upaya menyudutkan dirinya. Menurut Feri, sejumlah pegawai, termasuk penyuluh pertanian lapangan (PPL), memberikan informasi terkait kegiatan tersebut.

Feri menegaskan, dirinya tidak terlalu mempersoalkan kritik maupun cemoohan yang diarahkan kepadanya. Ia mengaku sudah terbiasa menghadapi tekanan dan serangan verbal selama menjalankan aktivitas advokasi publik.

Menurut Feri, persoalan yang lebih mendasar adalah apabila sumber daya kementerian pemerintah digunakan untuk menghadapi seorang warga negara yang mempertanyakan kebijakan publik.

“Saya cuma bertanya, saya enggak masalah, Pak, kalau aktivis itu dicemooh. Senior-senior ini kan biasa dicemooh buzzer,” kata Feri.

Ia kemudian mempertanyakan kemungkinan penggunaan anggaran dan sumber daya aparatur untuk merespons kritik yang disampaikannya.

“Saya enggak habis pikir, kok kementerian mengurus satu warga negara yang mempertanyakan kebijakan. Berapa dana yang habis untuk ribut dengan saya?” ujarnya.

Pernyataan tersebut mengangkat persoalan yang lebih luas mengenai hubungan antara pejabat publik dan warga negara. Dalam sistem demokrasi, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari pengawasan publik, sedangkan kementerian memiliki tanggung jawab menjalankan program dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perselisihan Feri Amsari dengan Amran Sulaiman sebelumnya juga berkaitan dengan perdebatan mengenai klaim swasembada pangan, produksi beras, dan data pertanian pemerintah.

Pada Agustus 2026, Feri menantang Amran untuk berdebat secara terbuka mengenai data sawah, kebijakan pertanian, serta dasar klaim swasembada pangan. Feri menilai perdebatan kebijakan harus dilakukan dengan mempertemukan data dan argumentasi yang dapat diuji.

Perdebatan itu memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai cara mengukur keberhasilan program pangan pemerintah. Klaim swasembada, misalnya, perlu dijelaskan melalui indikator produksi, kebutuhan konsumsi, produktivitas lahan, ketersediaan stok, serta asal pasokan beras.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjelaskan capaian program pertanian dan membantah kritik yang dianggap tidak sesuai dengan data. Sebaliknya, pengamat dan masyarakat juga berhak mempertanyakan dasar perhitungan serta meminta keterbukaan informasi.

Karena itu, polemik mengenai dugaan instruksi untuk menyudutkan Feri seharusnya tidak mengalihkan perhatian dari substansi perdebatan kebijakan pertanian. Persoalan utamanya tetap bagaimana pemerintah membuktikan capaian program melalui data yang transparan dan dapat diperiksa secara independen.

Andi Amran Sulaiman merupakan Menteri Pertanian dalam Kabinet Merah Putih. Informasi jabatan tersebut tercantum dalam situs resmi Kementerian Pertanian.

Dalam polemik ini, klarifikasi Amran maupun pihak Kementan menjadi penting untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah benar terdapat rapat Zoom yang membahas Feri Amsari? Apakah ada instruksi untuk menyudutkan dirinya? Siapa yang memberikan instruksi, dan apakah kegiatan tersebut menggunakan fasilitas maupun anggaran kementerian?

Jawaban atas pertanyaan tersebut diperlukan agar publik tidak hanya bergantung pada pengakuan satu pihak. Apabila Feri memiliki rekaman rapat, pesan tertulis, atau dokumen yang mendukung pernyataannya, bukti itu dapat menjadi dasar untuk menguji kebenaran klaim tersebut.

Sebaliknya, Kementan juga perlu memperoleh kesempatan untuk menjelaskan apakah kegiatan yang dimaksud merupakan komunikasi internal, respons terhadap kritik kebijakan, atau sesuatu yang berbeda dari tuduhan yang disampaikan.

Hingga penyusunan draf ini, belum tersedia klarifikasi langsung dari Amran Sulaiman atau Kementan mengenai dugaan instruksi Zoom tersebut. Karena itu, tuduhan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang telah terkonfirmasi.

Feri menyampaikan penilaian keras terhadap pejabat yang menurutnya terlibat dalam persoalan tersebut.

“Orang-orang seperti ini tidak patut dan layak menjadi menteri,” ujar Feri.

Feri Amsari Tantang Mentan Amran Debat Terbuka Live: Adu Data Kita Akademisi Hukum Tata Negara Feri Amsari

Feri Amsari Tantang Mentan Amran Debat Terbuka Live: Adu Data Kita

Hedi Batubara 26 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pakar hukum tata negara Feri Amsari kembali melontarkan kritik keras terhadap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait polemik data swasembada pangan nasional.

Melalui pernyataannya yang beredar di media sosial, Feri menilai Menteri Pertanian terlalu percaya diri membantah kritik mengenai persoalan pangan, namun justru menghadirkan pihak yang menurutnya tidak relevan untuk membahas substansi persoalan tersebut.

“Pak Amran saking pintarnya menentang hukum konstitusi bicara pangan tapi ngundang pakar hukum laut bicara pangan. Hahahaha wajar pengikutnya pintar-pintar. Ayo berani nggak Pak Mentan debat terbuka live. Adu data kita? Saya buka berantakan datanya dia!” ujar Feri Amsari, Selasa (26/5/2026).

Pernyataan itu langsung memicu perhatian publik di tengah memanasnya perdebatan mengenai klaim keberhasilan swasembada pangan pemerintah. Sebelumnya, Feri memang beberapa kali mempertanyakan validitas data pangan nasional, terutama terkait klaim penghentian impor beras dan lonjakan stok cadangan beras pemerintah.

Dalam sejumlah diskusi publik, Feri menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian antara data produksi pangan dengan kondisi riil di lapangan, termasuk harga beras yang menurutnya masih tinggi di masyarakat. Kritik tersebut kemudian memunculkan respons keras dari berbagai pihak yang membela kebijakan Kementerian Pertanian.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya telah membantah tudingan terkait manipulasi data swasembada pangan. Pemerintah mengklaim stok beras nasional saat ini mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, dengan cadangan beras pemerintah disebut menembus lebih dari 4 juta ton.

Ketegangan antara Feri dan kubu pendukung pemerintah bahkan sempat melebar ke ranah hukum. Sejumlah laporan terkait dugaan penyebaran informasi bohong juga sempat diarahkan kepada Feri setelah kritiknya soal swasembada pangan viral di ruang publik.

Kini, tantangan debat terbuka yang dilontarkan Feri menjadi sorotan baru. Publik menanti apakah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan menerima ajakan debat terbuka secara langsung untuk membedah data pangan nasional di hadapan masyarakat.

Feri Amsari: Menteri Pertanian Bodoh Akademisi Hukum Tata Negara Feri Amsari

Feri Amsari: Menteri Pertanian Bodoh

Hedi Batubara 20 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat hukum tata negara sekaligus akademisi Feri Amsari kembali melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah, kali ini menyasar Menteri Pertanian terkait klaim swasembada pangan dan produktivitas panen beras nasional.

Melalui akun media sosial X (Twitter), Feri mempertanyakan dasar data yang digunakan pemerintah dalam menyampaikan keberhasilan sektor pertanian, khususnya terkait klaim adanya sawah yang mampu panen hingga tiga kali dalam setahun di berbagai wilayah Indonesia.

“Di sana letak bodohnya menteri pertanian, cek satu sawah tak bisa menjelaskan data berapa jumlah sawah yang panen 3x lebih se-Indonesia. Kalau saya datang satu sawah nggak mungkin menjelaskan swasembada beras apalagi pangan,” tulis Feri dalam unggahannya yang ramai diperbincangkan publik, Rabu (20/5/2025).

Pernyataan tersebut langsung memantik diskusi di media sosial. Banyak warganet menilai kritik Feri mengarah pada pentingnya transparansi data pertanian nasional, terutama di tengah pemerintah yang gencar mengampanyekan ketahanan dan swasembada pangan sebagai salah satu program prioritas nasional.

Feri menilai, jika pemerintah benar-benar memiliki data valid mengenai peningkatan produktivitas sawah dan keberhasilan panen tiga kali setahun, maka semestinya data tersebut dibuka secara rinci kepada publik. Menurutnya, pendekatan simbolik dengan meninjau satu atau dua lokasi sawah tidak cukup untuk menggambarkan kondisi pertanian nasional secara menyeluruh.

“Gimana kalau beliau keluarkan saja data di mana saja sawah-sawah yang panen lebih 3x itu,” lanjutnya.

Kritik Feri juga menyinggung soal validitas akademik dan rujukan pemerintah dalam membangun narasi kebijakan pangan. Ia menyindir sikap sebagian elite yang dinilai kerap meragukan pandangan akademisi hukum tata negara, namun justru menggunakan legitimasi akademik dari disiplin ilmu lain untuk membenarkan kebijakan tertentu.

“Katanya nggak percaya dosen hukum konstitusi, malah percaya dosen hukum internasional hehehe,” sindirnya.

Pernyataan tersebut diduga berkaitan dengan polemik hubungan pemerintah dengan sejumlah akademisi dan kampus dalam beberapa waktu terakhir. Kritik dari kalangan intelektual terhadap kebijakan negara, termasuk soal demokrasi dan tata kelola pemerintahan, memang kerap mendapat respons beragam dari elite politik.

Di sisi lain, isu swasembada pangan menjadi perhatian serius pemerintahan Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan Indonesia mampu memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi beras, optimalisasi lahan pertanian, hingga modernisasi sektor agraria.

Namun demikian, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa keberhasilan swasembada tidak cukup hanya dibangun melalui narasi optimisme, melainkan harus didukung data akurat, distribusi yang stabil, serta kondisi riil petani di lapangan.

Perdebatan mengenai data produksi pangan sendiri bukan hal baru di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sinkronisasi data antarinstansi kerap menjadi sorotan, mulai dari luas baku sawah, produktivitas panen, hingga angka impor dan cadangan beras nasional.

Kritik Feri Amsari itu pun kini menjadi bagian dari perdebatan publik yang lebih luas mengenai transparansi data pemerintah dan akurasi klaim keberhasilan program pangan nasional.

Bupati Syah Afandin Hadiri Rakornas Kementan, Perkuat Pertanian Langkat Hadapi Kemarau 2026 IMG-20260421-WA0053

Bupati Syah Afandin Hadiri Rakornas Kementan, Perkuat Pertanian Langkat Hadapi Kemarau 2026

Hedi Batubara 21 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai upaya memperkuat sektor pertanian dan mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gedung F Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/04/2026).

Rakornas dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian, Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP, serta dihadiri para bupati dan wali kota se-Indonesia. Pertemuan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan langkah antisipatif menghadapi prediksi kekeringan ekstrem tahun 2026 berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sekaligus memperkuat program swasembada pangan nasional.

Dalam arahannya, Menteri Pertanian menyampaikan sejumlah program prioritas pemerintah pusat untuk mendukung sektor pertanian, di antaranya penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), subsidi pupuk, serta program irigasi dan pompanisasi seluas 1.000.000 hektare.

“Kita harus mengantisipasi musim kemarau yang akan datang demi menjaga keberlanjutan swasembada pangan. Bantuan akan kita salurkan berupa alat mesin pertanian, subsidi pupuk, program irigasi dan pompanisasi 1.000.000 hektare, peningkatan ekspor, serta penurunan impor di sektor pertanian. Nilai tukar petani pada tahun 2026 juga meningkat tajam dan menjadi yang tertinggi dalam 34 tahun terakhir,” ujar Menteri Pertanian.

Ia juga menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan dalam waktu satu tahun dari target empat tahun, capaian yang harus terus dipertahankan. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2026 sebesar Rp40,145 triliun guna mendukung berbagai program percepatan swasembada pangan.

Selain itu, pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, menambah volume pupuk bersubsidi sebanyak 700.000 ton, serta merencanakan pembangunan tujuh pabrik pupuk baru, di mana lima di antaranya ditargetkan selesai sebelum tahun 2029.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Ia menilai Rakornas ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan usulan petani di Kabupaten Langkat, khususnya terkait alat pertanian, pupuk, dan infrastruktur irigasi.

“Rapat koordinasi ini sangat penting sebagai wadah menyampaikan kebutuhan petani di daerah. Kami akan terus berupaya optimal untuk meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjemput berbagai bantuan dari Kementerian Pertanian,” ujarnya.

Lebih lanjut, Syah Afandin menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

“Untuk mencapai target tersebut, diperlukan kerja sama dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga program yang dirancang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh para petani,” tambahnya.

Melalui keikutsertaan dalam Rakornas ini, Pemerintah Kabupaten Langkat diharapkan semakin siap menghadapi tantangan sektor pertanian ke depan, termasuk ancaman kekeringan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.

Target Swasembada Pangan Prabowo, Tugas Berat Zulhas

Hedi Batubara 4 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia tengah menghadapi tantangan besar untuk mewujudkan swasembada pangan, terutama dalam menghadapi ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim dan ketergantungan pada impor. Untuk itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan sebagai agenda prioritas.

Menteri Pertanian, Zulkifli Hasan (Zulhas), memiliki tanggung jawab berat dalam mencapai target tersebut. Upaya ini memerlukan koordinasi kuat antar-kementerian yang selama ini menjadi tantangan tersendiri.

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, dalam acara Food Agry Inside CNBC Indonesia pada Sabtu (02/11), menyoroti lemahnya koordinasi antara kementerian dan lembaga (K/L) dalam sektor pangan.

Menurut Said, selama ini tumpang tindih kebijakan menjadi kendala utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Hal ini terlihat dari ketidaksinkronan data antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengenai kebutuhan impor pangan. Kasus perselisihan data ini membuat kebijakan impor sering kali menimbulkan polemik di masyarakat, yang pada akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan petani.

Pada saat yang sama Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mengungkapkan, perlu ada perubahan struktural agar sektor pangan mampu menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Menurutnya, pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Kabinet Merah Putih diharapkan dapat menyinergikan kebijakan antar-K/L sehingga target swasembada pangan dapat tercapai. Koordinasi ini diperlukan, terutama dalam mengatasi permasalahan di tingkat petani, distribusi, serta tata kelola lahan dan sumber daya.

Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pangan diharapkan mampu memperbaiki tata kelola pangan di Indonesia. Kementerian ini ditugaskan untuk mengatasi berbagai isu dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga distribusi pangan. Rina Sa’adah menggarisbawahi bahwa koordinasi ini sangat penting, terutama untuk menjaga harga yang stabil dan tidak memberatkan masyarakat.

Koordinasi lintas K/L yang efektif akan membantu mengidentifikasi kebutuhan dan mengelola kebijakan pangan secara efisien, baik dalam produksi maupun distribusi. Misalnya, penataan lahan pertanian, penguatan kapasitas SDM seperti petani, dan peningkatan ketahanan pangan di daerah-daerah harus dilakukan secara sinergis antara Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kemendag. Dengan ini, diharapkan pengelolaan pangan akan lebih optimal dan tidak lagi terjadi tumpang tindih kebijakan yang membingungkan publik.

Mewujudkan swasembada pangan bukanlah hal yang mudah. Pertanian Indonesia masih dihadapkan pada banyak tantangan, antara lain keterbatasan lahan, minimnya dukungan teknologi, dan rendahnya kapasitas SDM di tingkat petani. Selain itu, perubahan iklim yang ekstrem juga menjadi ancaman serius bagi produksi pangan nasional. Menurut Rina Sa’adah, pemerintah harus menyiapkan strategi menghadapi perubahan iklim ini agar sektor pangan tidak terguncang oleh musim yang tak menentu, seperti yang terjadi pada saat cuaca ekstrem.

Selain itu, dari sisi anggaran, efisiensi harus menjadi prioritas. Said Abdullah menyoroti kenaikan anggaran pertanian yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, namun peningkatan produktivitas masih terbilang lambat. Sebagai contoh, meskipun anggaran subsidi pupuk meningkat hingga lebih dari 1.400% sejak 2004 hingga 2014, tingkat produktivitas hanya naik 13,2%. Ini menunjukkan pentingnya kehadiran Kemenko Pangan untuk memastikan alokasi anggaran dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

Komisi IV DPR RI yang membawahi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, sangat mendukung inisiatif ini. Rina Sa’adah menekankan bahwa DPR akan mendorong pemerintah untuk berkolaborasi secara erat dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi fondasi penting untuk mencapai swasembada pangan. Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya dukungan teknologi dan akses pasar untuk meningkatkan produksi dan distribusi pangan dalam negeri.

Dengan terbentuknya Kemenko Pangan, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mewujudkan swasembada pangan. Harapannya, kementerian ini dapat menjalankan perannya sebagai koordinator yang mampu mengintegrasikan kebijakan pangan, sehingga tidak lagi terjadi ketidaksinkronan di antara K/L yang sering kali memperlambat pencapaian target.

Target swasembada pangan yang dicanangkan Prabowo akan menjadi tugas berat bagi Zulhas dan seluruh pihak yang terkait. Namun, jika koordinasi dapat berjalan dengan baik dan strategi komprehensif diterapkan dengan dukungan dari semua lini, prospek Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan dalam empat tahun mendatang bukanlah hal yang mustahil. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama, karena swasembada pangan bukan hanya soal ketahanan ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan bangsa dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.(c@kra)

Dukung Program Susu Gratis, Bank Tanah Siapkan Lahan

Hedi Batubara 26 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Bank Tanah sedang mempersiapkan lahan untuk mendukung pelaksanaan program susu gratis. Program ini diperkirakan akan membawa manfaat besar bagi pemenuhan gizi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor susu.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menyatakan bahwa investasi ini merupakan peluang besar bagi industri susu nasional khususnya di daerah Poso, Sulawesi Tengah. Dalam tiga hingga lima tahun mendatang, produksi susu di Poso ditargetkan mencapai 1,8 juta ton. Target ini adalah sebuah lompatan besar dalam kapasitas produksi susu domestik.

Saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 3,7 juta ton susu per tahun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurut Amran, produksi susu dari Poso dapat menutupi setengah dari kebutuhan impor tersebut. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pangan nasional dan memperkuat ketahanan gizi rakyat Indonesia.

Peran Bank Tanah dalam Pengembangan Lahan Susu Nasional

Bank Tanah memiliki peran sentral dalam menyediakan lahan yang dibutuhkan untuk mendukung program susu gratis ini. Lahan yang disiapkan akan dialokasikan untuk peternakan sapi perah dan pengembangan industri susu di daerah Poso. Dengan lahan yang cukup, industri ini diharapkan mampu memenuhi target produksi yang telah ditetapkan.

Selain itu, Bank Tanah juga akan memastikan lahan yang disiapkan memiliki akses terhadap fasilitas infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan pasokan air, yang sangat penting dalam kegiatan produksi susu.

Kepala Bank Tanah menyebut bahwa pihaknya sedang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menentukan lokasi yang ideal. Pemilihan lokasi mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kesuburan tanah, ketersediaan sumber daya alam, serta jarak dari pasar utama di Indonesia. Diharapkan, dengan lokasi yang strategis, distribusi susu ke berbagai wilayah dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Mendorong Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Susu Gratis

Amran Sulaiman juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mewujudkan target produksi susu nasional ini. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mendukung program ini dengan menyediakan infrastruktur dan mempercepat proses perizinan lahan. Menurutnya, akselerasi yang dilakukan pemerintah daerah akan menjadi sinyal positif bagi investor yang siap mendukung proyek ini, sehingga mereka tidak “pindah ke lain hati.”

Beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah daerah mencakup penyederhanaan regulasi terkait pembebasan lahan, pembebasan pajak sementara bagi investor, dan penyediaan fasilitas infrastruktur seperti pabrik pengolahan susu dan gudang penyimpanan. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat berperan dalam memastikan adanya sinergi dengan pelaku usaha lokal untuk menciptakan ekosistem industri susu yang berkelanjutan.

Membangun Kemandirian Susu Nasional dan Mengurangi Ketergantungan pada Impor

Indonesia selama ini masih bergantung pada impor susu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan tersebut secara signifikan. Saat ini, impor susu mencapai 3,7 juta ton per tahun, yang menunjukkan bahwa hampir separuh kebutuhan susu dalam negeri berasal dari luar negeri. Jika industri susu di Poso berhasil memproduksi 1,8 juta ton susu, Indonesia dapat mengurangi impor hingga 50%.

Dengan produksi susu yang lebih mandiri, masyarakat akan lebih mudah mengakses susu segar berkualitas, bahkan di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau oleh pasokan susu impor. Selain itu, peningkatan produksi susu dalam negeri juga diharapkan dapat menurunkan harga susu di pasaran, sehingga lebih banyak keluarga Indonesia dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka dengan mengonsumsi susu secara rutin.

Investasi Industri Susu

Meskipun memiliki potensi besar, investasi di sektor industri susu nasional juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa iklim investasi di Indonesia tetap kondusif dan menarik bagi investor. Amran menggarisbawahi bahwa dukungan yang kuat dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar para investor merasa nyaman dan terjamin dalam mengembangkan usahanya di Indonesia.

Selain itu, perlu adanya upaya kolaboratif untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian peternak lokal dalam menjalankan industri susu ini. Hal ini mencakup pelatihan terkait manajemen peternakan, kesehatan hewan, hingga proses pengolahan susu yang berkualitas. Jika berhasil, Indonesia akan memiliki industri susu yang kompetitif dan mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi yang tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri tetapi juga berpotensi untuk ekspor.

Manfaat Jangka Panjang Bagi Kesehatan dan Perekonomian

Selain memperkuat kemandirian pangan, program susu gratis juga memiliki dampak positif bagi kesehatan masyarakat. Susu merupakan salah satu sumber protein dan kalsium yang sangat penting, terutama bagi anak-anak dan remaja. Dengan adanya akses terhadap susu gratis, diharapkan dapat terjadi peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja di daerah, terutama bagi masyarakat lokal di Poso dan sekitarnya. Industri susu membutuhkan tenaga kerja dalam berbagai bidang, mulai dari peternakan, produksi, hingga distribusi. Dengan demikian, program susu gratis ini tidak hanya berfokus pada kemandirian susu nasional, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja.

Dukungan Bank Tanah dalam menyediakan lahan bagi industri susu nasional menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencapai kemandirian pangan dan meningkatkan ketahanan gizi nasional. Dengan target produksi 1,8 juta ton susu per tahun, program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor susu dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Namun, keberhasilan program ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan investor, untuk memastikan industri susu di Poso dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi dan dukungan dari semua pihak, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera dalam pemenuhan gizi masyarakatnya.(c@kra)

Mampukah Kementan Swasembada Pangan? Ambisi Swasembada Pangan di Tengah Ancaman Kelaparan

Mampukah Kementan Swasembada Pangan?

Hedi Batubara 3 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, kembali menegaskan target ambisius pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu tiga tahun ke depan. Dalam pernyataannya yang disiarkan melalui kanal resmi Kementerian Pertanian pada Selasa (01/10), Amran menekankan pentingnya transformasi sektor pertanian dari model tradisional menuju pertanian modern guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan produktivitas, tetapi juga membawa perubahan struktural dalam pendekatan teknologi dan manajemen pertanian di beberapa wilayah strategis Indonesia, salah satunya Kalimantan Tengah. Sebagai bagian dari upaya besar pemerintah, Kalimantan Tengah disiapkan untuk memainkan peran sentral dalam program swasembada pangan ini.

Amran mengungkapkan, Kalimantan Tengah memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pusat pertanian modern di Indonesia. Sebanyak 500.000 hektare lahan telah disiapkan di wilayah ini untuk dikembangkan menjadi sawah produktif. Setiap hektare lahan ditargetkan dapat menghasilkan dua kali panen per tahun dengan produktivitas rata-rata 5 ton per hektare.

“Wilayah ini berpotensi menjadi kekuatan utama dalam pencapaian swasembada pangan Indonesia. Selain Kalimantan Tengah, kita juga fokus di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, serta Papua Selatan sebagai cadangan pangan nasional,” ujar Amran dalam pertemuan dengan pemangku kepentingan di sektor pertanian.

Amran menambahkan, pengembangan lahan pertanian di wilayah-wilayah tersebut juga bertujuan untuk menekan ketergantungan terhadap impor pangan. Dengan adanya cadangan pangan yang memadai, pemerintah optimistis dapat mencapai swasembada bahkan mulai menargetkan ekspor dalam beberapa tahun ke depan.

Langkah pemerintah untuk mencetak sawah baru tidak hanya dilakukan di Kalimantan Tengah, tetapi juga di berbagai wilayah lainnya seperti Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan. Untuk mendukung upaya ini, pemerintah akan menghibahkan alat mesin pertanian modern dan teknologi canggih kepada petani.

Beberapa teknologi yang akan digunakan dalam program ini meliputi drone untuk pemetaan dan penyemprotan lahan, mesin pemanen otomatis, serta silo untuk penyimpanan hasil panen. Dengan mekanisasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari pembibitan, pengolahan lahan, hingga pengemasan, sektor pertanian Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Korea Selatan.

Amran menjelaskan, penggunaan teknologi tinggi ini akan memudahkan proses pertanian dan meningkatkan efisiensi.

“Dengan teknologi tinggi, kita bisa meningkatkan produktivitas secara signifikan. Tujuan kita adalah membuat sektor pertanian lebih modern, lebih produktif, dan berdaya saing di pasar global,” ujar Amran.

Salah satu pilar utama dalam strategi ini adalah pelibatan generasi muda, khususnya kaum milenial, dalam pengembangan sektor pertanian modern. Amran menyebutkan bahwa bonus demografi Indonesia, di mana lebih dari separuh penduduknya adalah generasi muda, harus dimanfaatkan secara optimal.

“Anak muda harus dilibatkan dalam revolusi pertanian ini. Mereka akan kita libatkan melalui penggunaan teknologi tinggi, seperti alat mesin pertanian dan literasi digital. Dengan pendapatan minimal Rp10 juta per bulan, saya yakin kaum milenial akan tertarik untuk terjun ke sektor pertanian,” kata Amran.

Program ini juga akan didukung oleh TNI dan para ahli yang akan memberikan pendampingan kepada para petani muda. Pemerintah menyediakan berbagai skema kerja sama, termasuk bagi hasil dan penyewaan lahan, yang diharapkan bisa menarik minat generasi muda untuk terlibat langsung dalam sektor pertanian.

Dengan keterlibatan aktif generasi muda, diharapkan sektor pertanian akan mengalami regenerasi yang signifikan. Ini akan membantu menciptakan tenaga kerja pertanian yang lebih terdidik, melek teknologi, dan mampu mengoptimalkan hasil pertanian dengan metode yang lebih efisien.

Sebagai bagian dari strategi besar menuju swasembada pangan, Kementerian Pertanian berencana membangun 500 cluster pertanian modern di seluruh Indonesia. Cluster-cluster ini akan menjadi pusat pertanian berteknologi tinggi yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi produksi serta kualitas hasil pertanian.

“Ini adalah laboratorium raksasa bagi kita untuk belajar dan mengembangkan teknologi pertanian modern. Jika ini berhasil, kita tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga akan menjadi pemain utama dalam ekspor produk pertanian di pasar internasional,” jelas Amran.

Cluster pertanian modern ini akan menjadi contoh bagaimana teknologi pertanian bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sehingga mampu bersaing dengan negara-negara maju di bidang pertanian. Penggunaan teknologi canggih mulai dari proses pembibitan hingga pengemasan diharapkan dapat mengurangi risiko gagal panen, meningkatkan kualitas produk, dan mempercepat proses distribusi ke konsumen.

Swasembada pangan telah menjadi impian pemerintah Indonesia selama beberapa dekade. Namun, untuk mencapainya dalam tiga tahun ke depan, diperlukan kerja keras dan dukungan dari semua pihak. Pemerintah optimis bahwa dengan inovasi teknologi, reformasi sektor pertanian, dan pelibatan generasi muda, target ini bisa tercapai.

Kendati demikian, tantangan yang dihadapi juga tidak bisa dianggap remeh. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, keterbatasan infrastruktur di daerah pedesaan, serta resistensi dari petani yang masih terbiasa dengan metode tradisional bisa menjadi penghambat dalam mencapai swasembada pangan.

Namun, dengan program yang terencana dan terarah seperti pengembangan cluster pertanian modern ini, pemerintah yakin bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan dukungan penuh dari berbagai elemen, termasuk petani, kaum milenial, dan stakeholder lainnya, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan mimpi swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan.

Dengan target yang ambisius dan langkah konkret yang telah disusun, program swasembada pangan Kementerian Pertanian di bawah pimpinan Andi Amran Sulaiman merupakan salah satu inisiatif terbesar dalam sejarah pertanian Indonesia. Jika semua elemen berjalan sesuai rencana, Indonesia tidak hanya akan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya, tetapi juga berpotensi menjadi lumbung pangan dunia.

Dengan teknologi, keterlibatan generasi muda, dan komitmen penuh dari pemerintah, sektor pertanian Indonesia siap menghadapi era baru yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.(c@kra)

Optimisme dan Tantangan Pertanian Indonesia 1000137655

Optimisme dan Tantangan Pertanian Indonesia

Hedi Batubara 7 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Pertanian menghadiri rapat dengan Komisi IV DPR-RI di Kompleks DPR Senayan pada Jumat malam (06/09). Dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian menyampaikan berbagai pencapaian dan tantangan dalam sektor pertanian Indonesia. Ia menyoroti keberhasilan Indonesia dalam beberapa komoditas pertanian yang menempatkan negara ini di peringkat global, meskipun juga mengakui adanya berbagai tantangan yang harus diatasi.

(lebih…)

Menteri Pertanian

Feri Amsari Bongkar Dugaan Instruksi Zoom untuk Sudutkan Dirinya, Seret Nama Mentan Amran

Feri Amsari Tantang Mentan Amran Debat Terbuka Live: Adu Data Kita

Feri Amsari: Menteri Pertanian Bodoh

Bupati Syah Afandin Hadiri Rakornas Kementan, Perkuat Pertanian Langkat Hadapi Kemarau 2026

Target Swasembada Pangan Prabowo, Tugas Berat Zulhas

Dukung Program Susu Gratis, Bank Tanah Siapkan Lahan

Mampukah Kementan Swasembada Pangan?

Optimisme dan Tantangan Pertanian Indonesia

Baca Juga Berita Ini

BUA Mahkamah Agung Kecanduan Borong Laptop, Rp55,3 Miliar untuk 3.692 Unit, CBA Pertanyakan Urgensinya

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo