MoneyTalk, Jakarta – Indonesia tengah menghadapi tantangan besar untuk mewujudkan swasembada pangan, terutama dalam menghadapi ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim dan ketergantungan pada impor. Untuk itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan sebagai agenda prioritas.
Menteri Pertanian, Zulkifli Hasan (Zulhas), memiliki tanggung jawab berat dalam mencapai target tersebut. Upaya ini memerlukan koordinasi kuat antar-kementerian yang selama ini menjadi tantangan tersendiri.
Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, dalam acara Food Agry Inside CNBC Indonesia pada Sabtu (02/11), menyoroti lemahnya koordinasi antara kementerian dan lembaga (K/L) dalam sektor pangan.
Menurut Said, selama ini tumpang tindih kebijakan menjadi kendala utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Hal ini terlihat dari ketidaksinkronan data antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengenai kebutuhan impor pangan. Kasus perselisihan data ini membuat kebijakan impor sering kali menimbulkan polemik di masyarakat, yang pada akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan petani.
Pada saat yang sama Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mengungkapkan, perlu ada perubahan struktural agar sektor pangan mampu menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Menurutnya, pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Kabinet Merah Putih diharapkan dapat menyinergikan kebijakan antar-K/L sehingga target swasembada pangan dapat tercapai. Koordinasi ini diperlukan, terutama dalam mengatasi permasalahan di tingkat petani, distribusi, serta tata kelola lahan dan sumber daya.
Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pangan diharapkan mampu memperbaiki tata kelola pangan di Indonesia. Kementerian ini ditugaskan untuk mengatasi berbagai isu dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga distribusi pangan. Rina Sa’adah menggarisbawahi bahwa koordinasi ini sangat penting, terutama untuk menjaga harga yang stabil dan tidak memberatkan masyarakat.
Koordinasi lintas K/L yang efektif akan membantu mengidentifikasi kebutuhan dan mengelola kebijakan pangan secara efisien, baik dalam produksi maupun distribusi. Misalnya, penataan lahan pertanian, penguatan kapasitas SDM seperti petani, dan peningkatan ketahanan pangan di daerah-daerah harus dilakukan secara sinergis antara Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kemendag. Dengan ini, diharapkan pengelolaan pangan akan lebih optimal dan tidak lagi terjadi tumpang tindih kebijakan yang membingungkan publik.
Mewujudkan swasembada pangan bukanlah hal yang mudah. Pertanian Indonesia masih dihadapkan pada banyak tantangan, antara lain keterbatasan lahan, minimnya dukungan teknologi, dan rendahnya kapasitas SDM di tingkat petani. Selain itu, perubahan iklim yang ekstrem juga menjadi ancaman serius bagi produksi pangan nasional. Menurut Rina Sa’adah, pemerintah harus menyiapkan strategi menghadapi perubahan iklim ini agar sektor pangan tidak terguncang oleh musim yang tak menentu, seperti yang terjadi pada saat cuaca ekstrem.
Selain itu, dari sisi anggaran, efisiensi harus menjadi prioritas. Said Abdullah menyoroti kenaikan anggaran pertanian yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, namun peningkatan produktivitas masih terbilang lambat. Sebagai contoh, meskipun anggaran subsidi pupuk meningkat hingga lebih dari 1.400% sejak 2004 hingga 2014, tingkat produktivitas hanya naik 13,2%. Ini menunjukkan pentingnya kehadiran Kemenko Pangan untuk memastikan alokasi anggaran dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.
Komisi IV DPR RI yang membawahi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, sangat mendukung inisiatif ini. Rina Sa’adah menekankan bahwa DPR akan mendorong pemerintah untuk berkolaborasi secara erat dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi fondasi penting untuk mencapai swasembada pangan. Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya dukungan teknologi dan akses pasar untuk meningkatkan produksi dan distribusi pangan dalam negeri.
Dengan terbentuknya Kemenko Pangan, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mewujudkan swasembada pangan. Harapannya, kementerian ini dapat menjalankan perannya sebagai koordinator yang mampu mengintegrasikan kebijakan pangan, sehingga tidak lagi terjadi ketidaksinkronan di antara K/L yang sering kali memperlambat pencapaian target.
Target swasembada pangan yang dicanangkan Prabowo akan menjadi tugas berat bagi Zulhas dan seluruh pihak yang terkait. Namun, jika koordinasi dapat berjalan dengan baik dan strategi komprehensif diterapkan dengan dukungan dari semua lini, prospek Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan dalam empat tahun mendatang bukanlah hal yang mustahil. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama, karena swasembada pangan bukan hanya soal ketahanan ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan bangsa dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.(c@kra)
