MoneyTalk, Jakarta – Pertemuan sejumlah elite partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto digelar tanpa melibatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Pertemuan tersebut berlangsung pada Minggu (28/12/2025) dan dihadiri Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).
Absennya PKS dan Demokrat dalam pertemuan itu memunculkan spekulasi adanya perbedaan pandangan di internal koalisi, terutama terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah.
Pengamat politik Muhammad Huda menilai, tidak dilibatkannya PKS dan Demokrat berkaitan erat dengan sikap kedua partai tersebut yang menolak pelaksanaan pilkada tidak langsung. Menurut Huda, pertemuan tersebut mengindikasikan adanya pengelompokan sikap di dalam koalisi pemerintahan Prabowo.
“PKS dan Demokrat selama ini konsisten menyuarakan penolakan terhadap pilkada tidak langsung. Mereka berpandangan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung adalah amanat reformasi dan bagian dari kedaulatan rakyat,” ujar Huda, Selasa (30/12/2025).
Huda menjelaskan, partai-partai yang hadir dalam pertemuan tersebut cenderung lebih terbuka terhadap wacana perubahan sistem pilkada, termasuk opsi pemilihan melalui DPRD. Hal itu dinilai sejalan dengan argumen efisiensi anggaran dan stabilitas politik daerah.
“Karena ada perbedaan sikap mendasar, maka PKS dan Demokrat tampaknya tidak dilibatkan agar pertemuan lebih fokus pada konsolidasi partai-partai yang memiliki pandangan searah,” jelasnya.
Meski demikian, Huda menilai dinamika ini belum bisa disebut sebagai keretakan koalisi. Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal lumrah dalam pemerintahan koalisi besar, terutama terkait isu strategis seperti sistem demokrasi lokal.
“Namun jika dipaksakan tanpa konsensus, isu pilkada tak langsung ini berpotensi menjadi sumber ketegangan politik ke depan,” pungkas Huda.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari PKS maupun Demokrat terkait ketidakhadiran mereka dalam pertemuan elite koalisi tersebut.
