12 November 2026

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

MoneyTalk.id,Jakarta – Peta politik di parlemen mulai menjadi sorotan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan partai politik yang memiliki kursi di DPR dinilai memiliki posisi berbeda dalam menyikapi kemungkinan tindak lanjut politik dan hukum atas kedua putusan tersebut.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, memetakan sikap delapan partai politik di DPR. Ia menyebut empat partai telah menunjukkan sikap tegas untuk mendorong proses lebih lanjut, sedangkan empat partai lainnya belum menyatakan sikap secara terbuka.

“Empat partai yang dinilai telah menunjukkan sikap tegas, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PDI Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, dan Partai Gerindra,” kata Said Didu, Ahad (1/11/2026).

Menurut dia, keempat partai tersebut telah menunjukkan sikap untuk menindaklanjuti persoalan setelah keluarnya putusan MK dan MA mengenai dokumen pendidikan Gibran.

“Empat partai lainnya, yakni Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai NasDem belum menyampaikan sikap secara tegas,” jelasnya.

Said Didu kemudian mengemukakan sejumlah dugaan mengenai alasan politik yang mungkin memengaruhi sikap partai-partai tersebut.

Ia menyoroti Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang pernah melontarkan istilah Raja Jawa ketika membicarakan dinamika politik kekuasaan. Said Didu juga menyinggung sikap Bahlil yang dinilainya menunjukkan penghormatan besar kepada Gibran, termasuk ketika mencium tangan Wakil Presiden tersebut.

Selain Golkar, Said Didu menyoroti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Keduanya disebut pernah mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.

Adapun Partai NasDem dinilai memiliki kecenderungan untuk membela Gibran dan Jokowi. Said Didu menyinggung pernyataan sejumlah tokoh NasDem yang dinilainya kerap memberikan pembelaan terhadap keduanya, terutama Irma Suryani Chaniago.

Berdasarkan pemetaan tersebut, Said Didu memperkirakan Golkar dan NasDem berpotensi menjadi dua partai yang paling kokoh mempertahankan posisi Gibran di DPR apabila wacana pemakzulan benar-benar bergulir.

Pemetaan Said Didu memperlihatkan bahwa persoalan dokumen pendidikan Gibran berpotensi berkembang menjadi ujian politik bagi partai-partai di parlemen.

Sebab, apabila ada usulan pemberhentian Wakil Presiden, prosesnya tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan pernyataan politik atau desakan publik. Mekanisme konstitusional harus ditempuh melalui DPR, pemeriksaan dan putusan MK, serta keputusan MPR sesuai ketentuan UUD 1945.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Karena itu, sikap fraksi-fraksi di DPR akan menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan proses tersebut.

Pada akhirnya, publik akan melihat apakah partai-partai politik lebih mengutamakan kepentingan konstitusi dan kepastian hukum atau justru mempertahankan loyalitas politik terhadap kekuasaan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menanggapi kabar beredarnya surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR dengan sebuah pantun yang menyindir polemik ijazah.

“Daripada hujan baju pun basah Bagus dijemur di bawah kanop.Daripada sibuk bahas ijazah. Baguslah seruput secangkir kopi.”, Ahad (11/10/2026).

Pantun tersebut disampaikan Tifatul untuk merespons pemberitaan CNN Indonesia berjudul “Beredar Surat Usul Pemakzulan Gibran di DPR, Istana Buka Suara” yang mengangkat isu usulan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.

Melalui pantun itu, Tifatul mengajak publik melihat polemik yang tengah berkembang dengan nada santai. Baris tentang kesibukan membahas ijazah menjadi bagian yang paling menonjol, disusul ajakan menikmati secangkir kopi.

Pernyataan tersebut muncul ketika persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perbincangan politik nasional setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden 2024.

Sebelumnya, CNN Indonesia pada 8 Oktober 2026 memberitakan beredarnya surat usulan pemakzulan Gibran di DPR. Pemberitaan itu juga memuat tanggapan Istana mengenai persoalan tersebut.

Berdasarkan laporan sejumlah media, dokumen bertanggal 7 Oktober 2026 itu disebut diajukan oleh anggota DPR Fraksi NasDem, Tonny Tesar, kepada pimpinan DPR RI.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan akan mengecek persoalan surat tersebut. Ia juga menyebut partainya masih mempelajari dan mengkaji putusan MK yang berkaitan dengan persoalan pendidikan Gibran.

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyatakan penanganan persoalan tersebut diserahkan kepada mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Namun, munculnya surat usulan itu tidak berarti Gibran telah dimakzulkan. Usulan pemberhentian wakil presiden harus melalui tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

MoneyTalk, Jakarta – Polemik kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perusahaan bir kembali menjadi sorotan. Di tengah perdebatan panjang yang tak kunjung usai, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut menjadi pihak yang paling konsisten mendesak agar Pemprov DKI melepas sahamnya di PT Delta Djakarta.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai isu tersebut terus bergulir sejak era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Namun hingga kini, belum ada langkah konkret dari Pemprov DKI untuk melepas kepemilikan saham tersebut.

“Pemprov DKI mempunyai saham di perusahaan produsen bir dan minuman beralkohol sebanyak 210.200.700 lembar atau sebesar 26,25 persen,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).

Ia menjelaskan, pemegang saham terbesar di perusahaan tersebut adalah San Miguel Malaysia (L), Private Limited dengan kepemilikan 467.061.150 saham atau 58,33 persen. Sementara saham publik tercatat sebanyak 123.397.200 lembar atau 15,42 persen.

Menurut Uchok Sky, kondisi bisnis PT Delta Djakarta pada 2024 mengalami tekanan cukup serius. Ia menyebut perusahaan mengalami penurunan penjualan neto sebesar 12,2 persen, dari Rp736,8 miliar pada 2023 menjadi Rp646,8 miliar pada 2024.

“Penurunan ini terutama akibat kontraksi volume penjualan,” katanya.

Uchok menilai perusahaan terlalu cepat menyalahkan kebijakan pemerintah terkait kenaikan cukai minuman beralkohol yang diterapkan mulai 1 Januari 2024.

“Akibat kenaikan cukai itu, perusahaan menaikkan harga pada Februari 2024. Tapi dampaknya tetap penjualan anjlok karena pembeli berkurang drastis,” ujarnya.

Ia pun melontarkan kritik tajam terhadap manajemen perusahaan. Menurutnya, penurunan penjualan tidak sepenuhnya bisa dibebankan kepada pemerintah.

“Kalau bir tidak laku atau penjualan turun, PT Delta Djakarta jangan mencari kambing hitam menyalahkan Pemerintah Indonesia. Salahi saja para sales perusahaan yang tidak mampu meyakinkan pelanggan penyuka minuman beralkohol,” sindir Uchok Sky.

Lebih lanjut, ia mengingatkan Pemprov DKI agar berhati-hati mempertahankan kepemilikan saham di perusahaan minuman beralkohol tersebut. Sebab, fluktuasi penjualan dinilai dapat berdampak pada nilai saham yang dimiliki pemerintah daerah.

“Pemprov DKI harus hati-hati menjaga sahamnya di PT Delta Djakarta lantaran penjualan minuman beralkohol selalu turun naik seperti ombak Teluk Jakarta. Itu bisa berdampak pada lunturnya atau hilangnya nilai saham DKI di perusahaan tersebut,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pertemuan sejumlah elite partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto digelar tanpa melibatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Pertemuan tersebut berlangsung pada Minggu (28/12/2025) dan dihadiri Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).

Absennya PKS dan Demokrat dalam pertemuan itu memunculkan spekulasi adanya perbedaan pandangan di internal koalisi, terutama terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah.

Pengamat politik Muhammad Huda menilai, tidak dilibatkannya PKS dan Demokrat berkaitan erat dengan sikap kedua partai tersebut yang menolak pelaksanaan pilkada tidak langsung. Menurut Huda, pertemuan tersebut mengindikasikan adanya pengelompokan sikap di dalam koalisi pemerintahan Prabowo.

“PKS dan Demokrat selama ini konsisten menyuarakan penolakan terhadap pilkada tidak langsung. Mereka berpandangan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung adalah amanat reformasi dan bagian dari kedaulatan rakyat,” ujar Huda, Selasa (30/12/2025).

Huda menjelaskan, partai-partai yang hadir dalam pertemuan tersebut cenderung lebih terbuka terhadap wacana perubahan sistem pilkada, termasuk opsi pemilihan melalui DPRD. Hal itu dinilai sejalan dengan argumen efisiensi anggaran dan stabilitas politik daerah.

“Karena ada perbedaan sikap mendasar, maka PKS dan Demokrat tampaknya tidak dilibatkan agar pertemuan lebih fokus pada konsolidasi partai-partai yang memiliki pandangan searah,” jelasnya.

Meski demikian, Huda menilai dinamika ini belum bisa disebut sebagai keretakan koalisi. Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal lumrah dalam pemerintahan koalisi besar, terutama terkait isu strategis seperti sistem demokrasi lokal.

“Namun jika dipaksakan tanpa konsensus, isu pilkada tak langsung ini berpotensi menjadi sumber ketegangan politik ke depan,” pungkas Huda.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari PKS maupun Demokrat terkait ketidakhadiran mereka dalam pertemuan elite koalisi tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Peta politik Sumatera Barat mendadak dinamis setelah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menunjuk Taufiqur Rahman, putra Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sumbar.

Penunjukan ini diumumkan dalam konsolidasi DPP PSI di Jakarta pada Rabu (15/10/2025). Dalam kegiatan tersebut, Taufiq hadir bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Pengumuman itu segera menjadi perbincangan publik, terutama karena Taufiq sebelumnya merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai tempat sang ayah menjadi tokoh utama.

“Sudah saatnya PSI menjadi partai pemenang di Sumbar. Dengan bergabungnya anak Buya Mahyeldi, kami optimistis suara PSI bisa melampaui PDI Perjuangan,” ujar Dedy Bakhtiar, elite PSI Pusat, Kamis (16/10/2025).

Taufiq sendiri merupakan anak keempat Mahyeldi. Ia sempat maju sebagai calon legislatif DPRD Sumbar dari PKS pada Pemilu 2024, namun gagal terpilih. Kini, ia disebut akan membawa “angin baru” dalam strategi PSI menembus wilayah konservatif yang selama ini dikenal sebagai basis kuat PKS.

Meski demikian, langkah politik Taufiq memunculkan beragam reaksi. Sebagian menganggapnya sebagai keputusan progresif yang menunjukkan independensi generasi muda. Namun banyak pula yang menilai hal ini dapat menimbulkan tekanan politik terhadap Mahyeldi, yang hingga kini masih menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sumbar.

Pengamat politik lokal Erizal menilai keputusan PSI mengangkat Taufiq merupakan strategi cerdas namun berisiko.

“Dalam tradisi PKS, anak kader inti biasanya meneruskan garis perjuangan partai. Keputusan ini bisa dianggap ‘pembelotan halus’. Tapi bagi PSI, ini terobosan simbolik untuk menembus barikade politik konservatif di Sumbar,” katanya.

Sejauh ini, Mahyeldi belum memberikan tanggapan resmi terkait langkah politik anaknya tersebut. Namun di internal PKS, kabar ini disebut menjadi pembicaraan hangat yang bisa memengaruhi dinamika hubungan antar kader.

Dua kali ikut Pemilu 2019 dan 2024 PSI belum berhasil meraih kursi di DPRD Sumbar maupun kabupaten/kota. Publik kini menanti apakah Taufiqur Rahman akan menjadi sosok yang mampu memecah “telur PSI” di ranah Minang pada Pemilu 2029 mendatang.

MoneyTalk, Jakarta – Dalam kanal YouTubenya yang ditayangkan pada Rabu, 16 Oktober 2024, Ranilsim Kajinar membahas perkembangan terbaru politik Indonesia pascapilpres. Khususnya mengenai posisi Anies Baswedan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Nasdem dalam dinamika politik yang disebutnya sebagai “jebakan Batman.” Narasi ini mencerminkan bagaimana strategi politik menjadi arena permainan kompleks, di mana keputusan-keputusan kecil bisa berdampak besar.

Menurut Ranilsim, Anies Baswedan dianggap selamat dari keterpurukan politik setelah gagal dalam pemilu presiden 2024. Anies yang sebelumnya dijagokan sebagai calon presiden oleh koalisi perubahan (yang terdiri dari PKS, Nasdem, dan Demokrat), kini dilihat tidak terlibat secara langsung dalam kemelut posisi kabinet di Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

Ranilsim menyatakan bahwa Anies berhasil keluar dari skenario politik yang rumit. Di mana koalisi partainya tampak terpecah dan masuk ke dalam strategi politik yang tak diinginkan. Dalam pandangannya, Anies justru kini mendapat jarak yang aman, dengan tidak perlu terlibat dalam pembagian kekuasaan kabinet. Keputusan Nasdem dan PKS yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, bagi Ranilsim adalah tanda bahwa mereka masuk ke jebakan politik yang berisiko.

PKS Masuk Jebakan Batman

Ranilsim menjelaskan bahwa PKS telah masuk ke dalam “jebakan Batman” di mana partai tersebut berakhir mendapatkan jatah satu posisi menteri. Menteri ini disebut sebagai seorang “profesional,” yang dalam politik Indonesia biasanya merujuk kepada sosok non-partai. Dalam kasus ini, definisi “profesional” telah bergeser menjadi sesuatu yang lebih fleksibel, karena meski seorang menteri disebut profesional, bisa jadi dia diusulkan oleh partai politik seperti PKS.

PKS, menurut Ranilsim, secara politik sudah kehilangan momentum. Alih-alih mendapatkan posisi strategis yang kuat di pemerintahan. Mereka justru mendapatkan hanya satu kursi yang diisi oleh seorang profesional tanpa afiliasi yang jelas dengan partai. Hal ini dinilai sebagai hasil dari ketidakberhasilan PKS dalam memperkuat posisi politik mereka di tengah dinamika koalisi.

Nasdem Mengalami Kekecewaan

Sementara itu, Nasdem yang awalnya mendukung penuh Anies Baswedan dalam Pilpres, kini dikabarkan “ngambek” atau kecewa. Nasdem diharapkan bisa mendapatkan jatah menteri, namun kabarnya posisi yang ditawarkan tidak sesuai dengan harapan partai. Ranilsim menjelaskan bahwa Nasdem sebenarnya telah menargetkan posisi strategis tertentu di kabinet Prabowo, namun gagal mendapatkan posisi tersebut.

Ranilsim menyebutkan bahwa Nasdem seperti pasangan yang “ngambek” karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Hal ini menjadi bagian dari jebakan yang dipasang oleh dinamika politik koalisi.

Prabowo yang disebut mengusulkan nama-nama profesional di kabinet, membuat Nasdem berada dalam posisi sulit untuk menuntut lebih banyak jatah. Akhirnya, partai tersebut memilih untuk mengalah.

Menafsirkan Situasi Melalui Perspektif Agama

Narasi Ranilsim mencerminkan bagaimana dia mencoba menghubungkan analisis politik dengan prinsip-prinsip agama, terutama dari perspektif Islam. Ia mengutip perintah dalam Al-Quran “Iqra” (bacalah) sebagai pedoman untuk memahami situasi politik.

Ranilsim berpendapat bahwa membaca situasi dan menginterpretasi dinamika politik seperti membaca ayat-ayat Al-Quran dapat memberikan petunjuk mengenai apa yang akan terjadi di masa depan.

Ia mengajak para pendukung Anies Baswedan dan kelompok lain untuk melihat situasi politik ini dari perspektif yang lebih luas dan mendalam. Dengan menggunakan konsep-konsep agama, ia menegaskan bahwa kebijakan politik dan strategi seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan yang diajarkan dalam Al-Quran.

Jebakan atau Manuver Jangka Panjang?

Ranilsim Kajinar juga membahas bahwa dalam politik, janji-janji sering kali dibuat, tetapi tidak selalu ditepati. Ia menjelaskan bahwa apa yang terlihat sebagai “jebakan Batman” untuk PKS dan Nasdem adalah bagian dari strategi politik jangka panjang.

Dalam pandangannya, partai-partai tersebut terlalu cepat berlari menuju koalisi baru tanpa mempertimbangkan masa depan pemerintahan yang definitif. Terutama karena Prabowo belum resmi dilantik sebagai presiden.

Selain itu, Ranilsim mengungkapkan bahwa janji-janji politik bisa saja dimodifikasi. Sebagaimana definisi “profesional” dalam politik kini menjadi fleksibel. Seorang profesional bisa saja berasal dari partai politik, meskipun selama ini dipandang sebagai orang yang netral. Ranilsim melihat ini sebagai bukti bahwa politik di Indonesia sangat cair, dan para pemain politik harus cerdas dalam menavigasi situasi yang penuh dengan perubahan.

Anies Baswedan, PKS, dan Nasdem di Tengah Pusaran Politik

Ranilsim Kajinar melalui narasinya menunjukkan bagaimana dinamika politik pasca Pilpres 2024 berkembang. Anies Baswedan dianggap “selamat” dari jebakan politik, sementara PKS dan Nasdem terlihat terjebak dalam permainan yang lebih besar. PKS hanya mendapatkan satu kursi menteri yang disebut profesional, sementara Nasdem kecewa karena tidak mendapatkan posisi yang diinginkan. Semua ini, menurut Ranilsim, merupakan bagian dari permainan politik yang terus berubah.

Bagi mereka yang mengikuti perjalanan politik Anies Baswedan dan koalisinya, situasi ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya kesabaran dan membaca situasi dengan hati-hati. Melalui konsep “Iqra,” Ranilsim mengajak semua pihak untuk terus membaca dan memahami pergerakan politik yang rumit ini dengan kecermatan dan kebijaksanaan, agar tidak terjebak dalam permainan yang merugikan.(c@kra)