swasembada pangan Archives -

Feri Amsari: Menteri Pertanian Bodoh Akademisi Hukum Tata Negara Feri Amsari

Feri Amsari: Menteri Pertanian Bodoh

Hedi Batubara 20 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat hukum tata negara sekaligus akademisi Feri Amsari kembali melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah, kali ini menyasar Menteri Pertanian terkait klaim swasembada pangan dan produktivitas panen beras nasional.

Melalui akun media sosial X (Twitter), Feri mempertanyakan dasar data yang digunakan pemerintah dalam menyampaikan keberhasilan sektor pertanian, khususnya terkait klaim adanya sawah yang mampu panen hingga tiga kali dalam setahun di berbagai wilayah Indonesia.

“Di sana letak bodohnya menteri pertanian, cek satu sawah tak bisa menjelaskan data berapa jumlah sawah yang panen 3x lebih se-Indonesia. Kalau saya datang satu sawah nggak mungkin menjelaskan swasembada beras apalagi pangan,” tulis Feri dalam unggahannya yang ramai diperbincangkan publik, Rabu (20/5/2025).

Pernyataan tersebut langsung memantik diskusi di media sosial. Banyak warganet menilai kritik Feri mengarah pada pentingnya transparansi data pertanian nasional, terutama di tengah pemerintah yang gencar mengampanyekan ketahanan dan swasembada pangan sebagai salah satu program prioritas nasional.

Feri menilai, jika pemerintah benar-benar memiliki data valid mengenai peningkatan produktivitas sawah dan keberhasilan panen tiga kali setahun, maka semestinya data tersebut dibuka secara rinci kepada publik. Menurutnya, pendekatan simbolik dengan meninjau satu atau dua lokasi sawah tidak cukup untuk menggambarkan kondisi pertanian nasional secara menyeluruh.

“Gimana kalau beliau keluarkan saja data di mana saja sawah-sawah yang panen lebih 3x itu,” lanjutnya.

Kritik Feri juga menyinggung soal validitas akademik dan rujukan pemerintah dalam membangun narasi kebijakan pangan. Ia menyindir sikap sebagian elite yang dinilai kerap meragukan pandangan akademisi hukum tata negara, namun justru menggunakan legitimasi akademik dari disiplin ilmu lain untuk membenarkan kebijakan tertentu.

“Katanya nggak percaya dosen hukum konstitusi, malah percaya dosen hukum internasional hehehe,” sindirnya.

Pernyataan tersebut diduga berkaitan dengan polemik hubungan pemerintah dengan sejumlah akademisi dan kampus dalam beberapa waktu terakhir. Kritik dari kalangan intelektual terhadap kebijakan negara, termasuk soal demokrasi dan tata kelola pemerintahan, memang kerap mendapat respons beragam dari elite politik.

Di sisi lain, isu swasembada pangan menjadi perhatian serius pemerintahan Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan Indonesia mampu memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi beras, optimalisasi lahan pertanian, hingga modernisasi sektor agraria.

Namun demikian, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa keberhasilan swasembada tidak cukup hanya dibangun melalui narasi optimisme, melainkan harus didukung data akurat, distribusi yang stabil, serta kondisi riil petani di lapangan.

Perdebatan mengenai data produksi pangan sendiri bukan hal baru di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sinkronisasi data antarinstansi kerap menjadi sorotan, mulai dari luas baku sawah, produktivitas panen, hingga angka impor dan cadangan beras nasional.

Kritik Feri Amsari itu pun kini menjadi bagian dari perdebatan publik yang lebih luas mengenai transparansi data pemerintah dan akurasi klaim keberhasilan program pangan nasional.

TNI AD Siap Gaspol Wujudkan Swasembada Pangan Nasional Tentara Nasional Indonesia dan Tantangan Masa Depan

TNI AD Siap Gaspol Wujudkan Swasembada Pangan Nasional

Hedi Batubara 13 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi R., menegaskan kesiapan TNI AD untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Swasembada Pangan yang digelar Kementerian Pertanian (Kementan) RI, di Gedung A Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Kehadiran Wakasad dalam Rakor yang juga dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, adalah dalam rangka mewakili Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Pada kesempatan tersebut, Wakasad mengapresiasi strategi besar yang dirancang Kementan. Khususnya dalam pengoptimalan lahan pertanian dengan meningkatkan frekuensi tanam dari dua kali menjadi tiga kali melalui perbaikan sistem irigasi.

“Peningkatan produktivitas melalui perbaikan sistem irigasi adalah langkah strategis menuju swasembada pangan. TNI AD siap mengawal implementasi program ini,” tegas Letjen Tandyo.

Mengutip sambutan Kasad, Wakasad menekankan bahwa ketahanan pangan adalah elemen penting dalam strategi pertahanan negara. Ia juga menyebutkan bahwa program ini membutuhkan kolaborasi lintas sektoral, di mana TNI AD akan berperan aktif mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan swasembada pangan dalam waktu singkat.

“Ketahanan pangan menjadi prioritas utama di bawah visi besar Presiden, yang menekankan kemandirian bangsa. Kami berkomitmen untuk mendukung penuh program ini demi kesejahteraan rakyat Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional,” ujar Wakasad.

Sementara itu, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya kolaborasi dan komitmen dalam mencapai swasembada pangan. Ia memastikan seluruh komponen pendukung, seperti ketersediaan pupuk dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), sudah siap untuk mendukung pelaksanaan program mulai Januari 2025.

“Hari ini kita menandatangani komitmen bersama untuk mencapai swasembada pangan sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Semua persiapan, mulai dari pupuk hingga Alsintan, sudah tersedia dan siap didistribusikan ke lapangan mulai Januari,” ungkap Mentan.

Ia juga optimistis bahwa dengan dukungan TNI AD di seluruh Indonesia, program swasembada pangan akan kembali berhasil seperti yang pernah dicapai sebelumnya. “Dengan sinergi bersama, kita akan mengulang keberhasilan swasembada pangan dan membawa Indonesia menuju kemandirian yang lebih besar,” tambahnya.

Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Kementan dan TNI AD dalam mencapai target swasembada pangan. Komitmen bersama ini diharapkan dapat membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa.

Stop Impor Beras Patut Diapresiasi, Tali Perhitungannya Harus Akurat

Hedi Batubara 25 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Tekad pemerintah untuk berhenti impor beras pada 2025 patut diapresiasi. Namun, tekad berhenti impor beras itu hendaknya berpijak pada prognosa yang penuh kehati-hatian dengan perhitungan akurat. Jangan lupa bahwa beras adalah komoditas paling sensitif karena berkait langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Apa pun model kebijakannya, pemerintah wajib memastikan bahwa ketersediaan beras harus selalu cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat, dan dengan harga terjangkau.

Impor beras dalam beberapa tahun belakangan ini dinilai sebagai langkah realistis yang harus dilakukan, sebagai respons terhadap laporan tentang defisit produksi beras di dalam negeri. Kalau defisit itu tidak ditutup dengan beras impor, akan terjadi kelangkaan di pasar dalam negeri. Kelangkaan menjadi alasan untuk menaikkan harga. Ketika beras langka dan harga melonjak, masyarakat menjadi tidak nyaman.

Sebagaimana diketahui, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan Indonesia tidak akan impor beras pada 2025. Impor beras dihentikan karena total kebutuhan beras pada tahun mendatang diperkirakan sudah bisa dipenuhi produksi dalam negeri. Informasi ini menggembirakan karena menjadi pertanda Indonesia mulai fokus pada upaya swasembada beras.

Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, semua institusi terkait mulai fokus pada peningkatan produksi beras. Langkah awalnya mencetak sawah seluas 750 ribu hektar selama tiga tahun berturut-turut, mulai dari 2025 hingga 2027. Tambahan areal sawah itu akan menambah volume produksi 2,5 juta ton beras.

Pemerintah perlu berhati-hati dan sebaiknya belajar dari pengalaman, karena mencetak sawah baru pada 2025 belum tentu bisa menutup defisit beras produksi dalam negeri. Tahun lalu, Indonesia impor beras 3,5 juta ton ketika volume produksi dalam negeri per 2023 mencapai 31,10 juta ton, dan kebutuhan atau permintaan pasar lokal mencapai 22.639.224 ton. Tahun 2024 ini, kebutuhan beras nasional diperkirakan 31,2 juta ton, ketika produksi dalam negeri diproyeksikan 30,34 juta ton, atau turun 0,76 juta ton dari tahun sebelumnya.

Selain mencetak areal sawah atau memperluas areal panen padi, ada dua faktor lain yang juga perlu diprioritaskan. Pertama adalah irigasi atau sistem pengairan sawah. Dan kedua, memperhitungkan perubahan pola hujan akibat perubahan iklim.

Perubahan pola hujan sudah menghadirkan ekses, antara lain gagal panen. Pengalaman tahun 2023 menunjukan data tentang 50.469 hektar sawah yang gagal panen atau puso akibat banjir. Itu sebabnya, produksi padi tahun lalu turun 1,40 persen.

Demikian Catatan Politik Senayan disampaikan oleh Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan), Universitas Borobudur, Trisakti dan Jayabaya.

Apakah Swasembada Pangan Hanya Angan-Angan?

Hedi Batubara 8 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Keinginan untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 hingga 5 tahun ke depan disuarakan secara tegas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu program unggulan pemerintah dalam kabinet Merah Putih. Target yang telah menjadi bagian dari Asta Cita Presiden ini bukan hanya penting sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.

Di acara Kabar Nusantara yang disiarkan oleh TVR Parlemen pada Kamis, 7 November, Daniel Johan, anggota Komisi IV DPR RI, memberikan pandangan kritisnya mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjadikan swasembada pangan sebagai kenyataan, bukan sekadar angan-angan.

Indonesia sebagai negara agraris memang memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan. Namun, kenyataan menunjukkan ketergantungan pada impor pangan terus meningkat. Berdasarkan data dari Daniel Johan, impor beras Indonesia justru meningkat tajam, mencapai 3,6 juta ton pada tahun 2023, meskipun produksi beras dalam negeri mencatat surplus. Kondisi ini jelas menunjukkan adanya masalah dalam tata kelola sektor pangan dan pertanian di Indonesia.

Swasembada pangan sebenarnya berarti kemampuan negara untuk memenuhi minimal 90% kebutuhan pangan dari hasil produksi dalam negeri. Namun, beberapa komoditas penting seperti gula, bawang putih, kedelai, dan gandum masih diimpor dalam jumlah besar. Tantangan yang paling mendasar dalam mencapai swasembada adalah ketergantungan pada impor yang diakibatkan oleh kekuatan mafia pangan dan kebijakan impor yang tidak terarah, bahkan cenderung dilakukan di saat yang tidak tepat, seperti saat musim panen raya, yang justru menekan harga hasil tani lokal.

Daniel Johan mengatakan, langkah pertama yang harus ditempuh pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan kebijakan di sektor pertanian. Poin-poin penting yang dapat menjadi landasan untuk mencapai swasembada pangan di antaranya:

Data pangan yang akurat adalah dasar dari perencanaan kebijakan yang efektif. Banyak permasalahan yang dihadapi saat ini disebabkan oleh data yang tidak tepat, sehingga penyaluran subsidi, rencana impor, dan alokasi sumber daya menjadi tidak efektif. Daniel Johan menyarankan agar perencanaan berbasis data diperkuat melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), agar pemerintah dapat mengetahui kebutuhan dan kapasitas produksi secara akurat setiap bulan.

Kebijakan yang tegas dan jelas dalam tata kelola pertanian sangat penting untuk mendorong efisiensi dan produktivitas. Swasembada pangan memerlukan kebijakan yang mencakup dukungan infrastruktur, teknologi, dan pelatihan bagi petani, terutama terkait teknik budidaya yang sesuai dengan iklim tropis Indonesia yang memungkinkan panen tiga kali dalam setahun.

Salah satu hambatan terbesar untuk mencapai swasembada pangan adalah keberadaan mafia impor yang memiliki pengaruh kuat dalam menentukan kebijakan pangan. Mafia pangan mengambil keuntungan dari ketergantungan impor, mengabaikan kekuatan produksi dalam negeri dan merugikan petani lokal. Pemberantasan mafia pangan menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan pangan tidak dikuasai oleh kepentingan segelintir pihak yang hanya mencari keuntungan.

Daniel Johan menegaskan pentingnya fokus pada komoditas unggulan Indonesia yang memiliki nilai jual tinggi, seperti rempah-rempah yang pernah menjadi komoditas utama bangsa ini di masa lalu. Alih-alih menghabiskan energi untuk menanam kedelai dan gandum yang kurang sesuai dengan iklim Indonesia, ia menyarankan agar fokus ditingkatkan pada pengembangan produk lokal yang dapat menjadi komoditas ekspor atau substitusi impor.

Dalam upaya mencapai swasembada beras, pemerintah telah meluncurkan program cetak sawah di beberapa wilayah potensial seperti Kalimantan Tengah dan Merauke. Namun, agar upaya ini berhasil, kondisi lingkungan dan budaya setempat perlu dipertimbangkan dengan matang. Cetak sawah bukan hanya tentang perluasan lahan, tetapi juga harus memperhatikan pengelolaan sumber daya dan dukungan bagi para petani untuk menjaga produktivitas.

Mewujudkan swasembada pangan di Indonesia bukan hal yang mustahil, tetapi memerlukan komitmen kuat dari pemerintah dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan lahan pertanian yang semakin terbatas, ketahanan pangan harus menjadi prioritas untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan.

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara mandiri di sektor pangan jika langkah-langkah yang tepat dilakukan sekarang. Termasuk penghapusan mafia pangan, perbaikan tata kelola pertanian, dan pengembangan komoditas unggulan yang menjadi ciri khas Indonesia.

Apabila strategi-strategi ini dapat dijalankan dengan baik, swasembada pangan tidak lagi hanya menjadi angan-angan, tetapi bisa diwujudkan sebagai realitas yang membawa kesejahteraan bagi petani dan ketahanan bagi seluruh bangsa.(c@kra)

Food Estate 3 Kali Gagal, Yakin Mau Dilanjutkan, Pak Prabowo?

Hedi Batubara 8 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Krisis pangan dunia semakin nyata di depan mata. Presiden Prabowo Subianto mengutarakan prioritas utamanya bagi Indonesia: pertahanan dan ketahanan pangan.

Dalam pidato terbarunya, Prabowo dengan tegas menekankan ketahanan pangan harus dikejar seiring meningkatnya potensi krisis pangan global dan risiko perang dunia ketiga. Langkah ini dinilai penting, namun ada satu pertanyaan muncul: apakah gagasan food estate masih relevan mengingat rekam jejak kegagalan program serupa di Indonesia?

Benix, seorang analis yang aktif di kanal YouTube-nya, mengulas sejarah panjang food estate di Indonesia dan mempertanyakan apakah kebijakan ini dapat benar-benar berhasil. Benix mengingatkan kita, meski Prabowo memiliki visi kuat untuk ketahanan pangan, food estate sendiri telah gagal beberapa kali sebelumnya. Dari era Presiden Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Presiden Jokowi, proyek serupa telah diuji, namun hasilnya selalu jauh dari harapan.

Benix mengatakan, ketahanan pangan merupakan langkah yang sangat penting mengingat situasi dunia saat ini. Krisis iklim yang diperparah oleh El Niño, perubahan iklim ekstrem, dan ketergantungan pada impor bahan pangan membuat ketahanan pangan menjadi kebutuhan mendesak. Negara-negara besar penghasil pangan mulai melindungi pasokan dalam negeri dengan menahan ekspor. India, misalnya, telah melarang ekspor beras. Langkah seperti ini dapat menekan stok pangan di negara-negara importir termasuk Indonesia.

Menurut Benix, kondisi tersebut sangat membahayakan ketahanan pangan Indonesia, terutama jika konflik global semakin memanas. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi salah satu fokus Prabowo untuk menjadikan Indonesia swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun ke depan. Namun, Benix tetap skeptis terhadap pendekatan food estate yang telah terbukti mengalami banyak kendala di masa lalu.

Food estate bukanlah konsep baru. Program ini telah dijalankan sejak era Presiden Soeharto dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan. Namun, realisasinya jauh dari harapan. Pada 1995, Soeharto meluncurkan proyek food estate di Kalimantan Tengah dengan ambisi mencetak 5 juta ton beras per tahun. Ribuan petani dari Jawa dan Bali dipindahkan ke sana dengan masing-masing diberikan 2,5 hektar lahan. Sayangnya, lahan gambut yang digunakan ternyata asam dan kurang cocok untuk pertanian. Tahun 1997, El Niño dan kebakaran hutan besar di Kalimantan akhirnya memusnahkan proyek ini.

Era SBY juga mencoba menghidupkan kembali food estate dengan proyek besar di Merauke, Papua, di atas lahan seluas 1,2 juta hektar. Janji-janji besar mengenai peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat Merauke terdengar menggembirakan. Namun, kenyataannya berbeda: hutan yang dibuka menjadi rusak, masyarakat lokal kehilangan sumber pangan alami seperti sagu, dan kondisi ekonomi masyarakat Merauke justru tidak berubah sesuai janji pemerintah.

Era Jokowi juga memperkenalkan kembali program food estate dengan pendekatan baru. Proyek ini dijalankan di beberapa titik di berbagai provinsi untuk mengurangi risiko kegagalan di satu tempat. Dari Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Papua, pemerintah mencoba menanam berbagai jenis tanaman sesuai dengan karakteristik wilayah. Namun, hasilnya lagi-lagi tidak sesuai harapan. Di Kalimantan Tengah, misalnya, kendala lahan gambut tetap muncul, dan tantangan seperti kurangnya akses air bersih serta infrastruktur pendukung masih menjadi penghambat utama.

Benix menekankan, meskipun food estate terlihat sebagai ide brilian, implementasinya sangat sulit. Di lahan gambut yang asam dan tidak stabil, tanaman pangan sangat sulit tumbuh. Ketika masyarakat transmigran dipindahkan ke daerah yang tidak memiliki fasilitas memadai, beban hidup mereka pun meningkat. Keberhasilan food estate bukan sekadar tentang menanam, melainkan bagaimana menyiapkan infrastruktur, pelatihan petani, serta memastikan keberlanjutan lingkungan.

Pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan bahwa food estate bukan hanya sekadar masalah teknis pertanian, melainkan memerlukan pendekatan holistik. Selain itu, tingginya anggaran yang dibutuhkan membuat proyek ini rawan disalahgunakan, dan peran pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa proyek ini membawa dampak yang nyata bagi ketahanan pangan nasional.

Lalu, mengapa food estate masih dipertahankan? Benix menyebutkan bahwa meskipun food estate telah mengalami banyak kegagalan, proyek ini tetap relevan karena mengusung cita-cita mulia: swasembada pangan dan kedaulatan pangan. Dengan belajar dari kesalahan masa lalu, pemerintah mungkin bisa menghindari jebakan yang sama. Namun, langkah ini tetap berisiko tinggi dan memerlukan pengawasan ketat serta strategi yang lebih terencana.

Benix menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pendekatan lain yang lebih fleksibel dan berfokus pada ketahanan pangan lokal. Teknologi pertanian modern, seperti penggunaan hydroponik atau vertikultur, serta investasi dalam riset dan pengembangan benih unggul yang tahan perubahan iklim, dapat menjadi solusi jangka panjang. Selain itu, penting untuk membangun pusat-pusat cadangan pangan di berbagai wilayah sebagai langkah mitigasi jika terjadi krisis pangan.

Visi Prabowo untuk mewujudkan Indonesia yang tahan pangan adalah langkah penting. Namun, melihat tiga kali kegagalan food estate di masa lalu, kita perlu mempertanyakan efektivitas metode ini dan apakah ada pendekatan yang lebih tepat untuk menghadapi krisis pangan yang semakin mendesak. Food estate tetap bisa diupayakan, tetapi harus diimbangi dengan strategi cadangan dan teknologi pertanian yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Indonesia membutuhkan ketahanan pangan, tetapi caranya harus disesuaikan dengan tantangan alam dan iklim yang dihadapi. Apakah Prabowo bisa membuktikan bahwa food estate di eranya tidak akan mengulang kegagalan yang sama? Hanya waktu yang bisa menjawab.(c@kra)

Ambisi Swasembada Pangan di Tengah Ancaman Kelaparan

Hedi Batubara 6 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia kini menghadapi tantangan besar dalam upaya mencapai swasembada pangan, sebuah ambisi nasional yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan tanpa bergantung pada impor. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun, didukung anggaran sebesar Rp 139,4 triliun. Namun, di balik target ambisius ini, ancaman kelaparan dan ketahanan pangan yang rapuh menjadi sorotan utama. Berdasarkan data dan analisis Awalil Rizky, swasembada pangan bukan sekadar soal produksi yang melebihi konsumsi, tetapi juga mencakup kesejahteraan petani, akses masyarakat pada pangan yang cukup, serta kedaulatan pangan.

Swasembada pangan didefinisikan sebagai kondisi di mana produksi pangan domestik mampu memenuhi 90 persen kebutuhan nasional, sesuai standar FAO. Bagi Indonesia, swasembada pangan berarti tidak lagi bergantung pada impor, khususnya pada komoditas penting seperti beras, jagung, dan kedelai. Namun, produksi pangan dalam negeri menghadapi kendala signifikan, termasuk perubahan iklim, keterbatasan lahan, serta dukungan infrastruktur pertanian yang masih minim.

Menurut Menteri Pertanian Amran, pemerintah akan mencetak 3 juta hektare sawah baru, memperbaiki irigasi, dan mendukung alat dan mesin pertanian (alsintan). Meskipun demikian, ada kekhawatiran bahwa peningkatan produksi saja tidak cukup untuk mencapai ketahanan pangan sejati. Hal ini diperkuat oleh data Global Hunger Index (GHI) 2024, di mana Indonesia berada pada peringkat ke-77 dari 127 negara, dengan skor 16,9 yang tergolong “moderate.” Skor ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan, ketahanan pangan Indonesia masih lemah dibanding negara lain di Asia Tenggara.

Data GHI menunjukkan bahwa angka stunting dan wasting pada anak-anak Indonesia masih cukup tinggi, meskipun ada perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kualitas gizi yang diakses oleh masyarakat. Selain itu, permasalahan ketahanan pangan tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di level daerah. Di provinsi seperti Papua, Maluku, dan Kalimantan Utara, persentase penduduk dengan konsumsi kalori tidak mencukupi (Prevalence of Undernourishment/PoU) masih sangat tinggi, bahkan mencapai lebih dari 30 persen.

Selain itu, ketergantungan pada impor pangan di Indonesia menunjukkan tren meningkat. Pada 2023, impor beras mencapai 3,06 juta ton dengan nilai US$1,79 miliar, dan pada 2024, angkanya diperkirakan akan terus naik. Fakta ini menimbulkan kerentanan terhadap fluktuasi harga global serta kestabilan pasokan pangan di dalam negeri.

Salah satu aspek penting dari swasembada pangan adalah kesejahteraan petani. Selama ini, banyak petani di Indonesia yang hidup dalam kondisi kurang sejahtera, khususnya petani gurem dengan luas lahan di bawah 0,5 hektare. Di era Jokowi, jumlah petani gurem meningkat, sementara luas lahan rata-rata menurun hingga hanya 0,15 hektare per petani. Kesejahteraan petani yang rendah berimplikasi langsung pada ketahanan pangan nasional, karena petani yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit cenderung tidak mampu meningkatkan produktivitas lahan mereka secara berkelanjutan.

Dalam hal distribusi, keterbatasan infrastruktur transportasi menyebabkan harga pangan melonjak di daerah yang jauh dari sentra produksi. Masalah ini diperparah oleh rantai pasokan yang panjang dan dikuasai oleh monopoli atau oligopoli. Akibatnya, petani tidak mendapatkan harga yang layak, sementara konsumen membayar harga tinggi. Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, pemerintah perlu memperbaiki sistem distribusi dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, pemerintah tidak bisa hanya fokus pada peningkatan produksi. Ketahanan pangan yang sejati mencakup tiga pilar utama, yaitu ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility), dan stabilitas (stability). Pemerintah perlu memperhatikan distribusi yang merata dan aksesibilitas yang mudah bagi semua lapisan masyarakat. Di sisi lain, kedaulatan pangan juga penting, di mana Indonesia tidak sekadar mampu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memiliki kontrol penuh terhadap sistem pangan domestik tanpa bergantung pada sumber dari luar.

Alokasi anggaran yang besar untuk swasembada pangan merupakan langkah awal yang positif. Namun, efektivitas anggaran ini perlu diawasi dan dievaluasi secara transparan agar tepat sasaran. Pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi, penyediaan alsintan, dan program cetak sawah harus disertai dengan pelatihan yang memadai bagi petani agar mampu memanfaatkan teknologi dengan optimal.

Ambisi swasembada pangan Indonesia adalah langkah penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Berdasarkan pandangan Awalil Rizky, ketahanan pangan bukan sekadar soal ketersediaan, melainkan juga kesejahteraan petani, aksesibilitas pangan yang adil, dan kedaulatan pangan. Selain itu, pemerintah perlu menanggapi ancaman kelaparan dengan serius, mengingat indeks kelaparan global menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada tingkat kelaparan moderat.

Jika swasembada pangan hanya difokuskan pada peningkatan produksi tanpa memperhatikan kesejahteraan petani dan akses masyarakat pada pangan yang layak, maka ambisi ini akan sulit terwujud. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia.(c@kra)

Target Swasembada Pangan Prabowo, Tugas Berat Zulhas

Hedi Batubara 4 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia tengah menghadapi tantangan besar untuk mewujudkan swasembada pangan, terutama dalam menghadapi ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim dan ketergantungan pada impor. Untuk itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan sebagai agenda prioritas.

Menteri Pertanian, Zulkifli Hasan (Zulhas), memiliki tanggung jawab berat dalam mencapai target tersebut. Upaya ini memerlukan koordinasi kuat antar-kementerian yang selama ini menjadi tantangan tersendiri.

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, dalam acara Food Agry Inside CNBC Indonesia pada Sabtu (02/11), menyoroti lemahnya koordinasi antara kementerian dan lembaga (K/L) dalam sektor pangan.

Menurut Said, selama ini tumpang tindih kebijakan menjadi kendala utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Hal ini terlihat dari ketidaksinkronan data antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengenai kebutuhan impor pangan. Kasus perselisihan data ini membuat kebijakan impor sering kali menimbulkan polemik di masyarakat, yang pada akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan petani.

Pada saat yang sama Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mengungkapkan, perlu ada perubahan struktural agar sektor pangan mampu menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Menurutnya, pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Kabinet Merah Putih diharapkan dapat menyinergikan kebijakan antar-K/L sehingga target swasembada pangan dapat tercapai. Koordinasi ini diperlukan, terutama dalam mengatasi permasalahan di tingkat petani, distribusi, serta tata kelola lahan dan sumber daya.

Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pangan diharapkan mampu memperbaiki tata kelola pangan di Indonesia. Kementerian ini ditugaskan untuk mengatasi berbagai isu dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga distribusi pangan. Rina Sa’adah menggarisbawahi bahwa koordinasi ini sangat penting, terutama untuk menjaga harga yang stabil dan tidak memberatkan masyarakat.

Koordinasi lintas K/L yang efektif akan membantu mengidentifikasi kebutuhan dan mengelola kebijakan pangan secara efisien, baik dalam produksi maupun distribusi. Misalnya, penataan lahan pertanian, penguatan kapasitas SDM seperti petani, dan peningkatan ketahanan pangan di daerah-daerah harus dilakukan secara sinergis antara Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kemendag. Dengan ini, diharapkan pengelolaan pangan akan lebih optimal dan tidak lagi terjadi tumpang tindih kebijakan yang membingungkan publik.

Mewujudkan swasembada pangan bukanlah hal yang mudah. Pertanian Indonesia masih dihadapkan pada banyak tantangan, antara lain keterbatasan lahan, minimnya dukungan teknologi, dan rendahnya kapasitas SDM di tingkat petani. Selain itu, perubahan iklim yang ekstrem juga menjadi ancaman serius bagi produksi pangan nasional. Menurut Rina Sa’adah, pemerintah harus menyiapkan strategi menghadapi perubahan iklim ini agar sektor pangan tidak terguncang oleh musim yang tak menentu, seperti yang terjadi pada saat cuaca ekstrem.

Selain itu, dari sisi anggaran, efisiensi harus menjadi prioritas. Said Abdullah menyoroti kenaikan anggaran pertanian yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, namun peningkatan produktivitas masih terbilang lambat. Sebagai contoh, meskipun anggaran subsidi pupuk meningkat hingga lebih dari 1.400% sejak 2004 hingga 2014, tingkat produktivitas hanya naik 13,2%. Ini menunjukkan pentingnya kehadiran Kemenko Pangan untuk memastikan alokasi anggaran dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

Komisi IV DPR RI yang membawahi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, sangat mendukung inisiatif ini. Rina Sa’adah menekankan bahwa DPR akan mendorong pemerintah untuk berkolaborasi secara erat dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi fondasi penting untuk mencapai swasembada pangan. Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya dukungan teknologi dan akses pasar untuk meningkatkan produksi dan distribusi pangan dalam negeri.

Dengan terbentuknya Kemenko Pangan, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mewujudkan swasembada pangan. Harapannya, kementerian ini dapat menjalankan perannya sebagai koordinator yang mampu mengintegrasikan kebijakan pangan, sehingga tidak lagi terjadi ketidaksinkronan di antara K/L yang sering kali memperlambat pencapaian target.

Target swasembada pangan yang dicanangkan Prabowo akan menjadi tugas berat bagi Zulhas dan seluruh pihak yang terkait. Namun, jika koordinasi dapat berjalan dengan baik dan strategi komprehensif diterapkan dengan dukungan dari semua lini, prospek Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan dalam empat tahun mendatang bukanlah hal yang mustahil. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama, karena swasembada pangan bukan hanya soal ketahanan ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan bangsa dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.(c@kra)

Pesan Misterius di Balik Pidato Presiden Prabowo Subianto

Hedi Batubara 1 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada hari Selasa, 29 Oktober, YouTuber Benix menyoroti pidato pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Benix yang sedang live dari Kalimantan Tengah, memberi selamat kepada Presiden Prabowo atas pelantikannya. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Presiden sebelumnya, Jokowi, yang dinilainya berhasil membawa Indonesia melalui berbagai krisis, termasuk pandemi COVID-19. Benix berharap kepemimpinan Prabowo akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Dalam pidatonya, Prabowo menggarisbawahi pentingnya ekonomi Indonesia sebagai anggota G20 dan sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Namun, ia mempertanyakan apakah semua pihak benar-benar memahami kenyataan sosial yang terjadi di Indonesia. Benix sepakat dengan pandangan Prabowo yang menyoroti masalah ketimpangan dan kualitas hidup rakyat yang belum sepenuhnya baik, seperti masalah pengangguran, gizi buruk, dan fasilitas pendidikan yang masih terbatas.

Isu Ketimpangan Sosial dan Kesulitan Ekonomi

Benix mendukung pernyataan Prabowo terkait kondisi nyata rakyat yang sering kali belum dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Menurutnya, banyak pejabat yang “melayang di awan” karena tidak benar-benar memahami kondisi rakyat. Ia menggambarkan kenyataan di lapangan, di mana banyak orang di daerah hanya bisa makan satu hingga dua kali sehari. Benix menyoroti bahwa pejabat yang hidup tanpa kesulitan ekonomi sering kali tidak bisa memahami kondisi rakyat bawah yang sesungguhnya.

Swasembada Pangan sebagai Prioritas Nasional

Pidato Prabowo juga mengangkat swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada impor pangan, mengingat krisis pangan global yang dapat mempengaruhi pasokan domestik. Benix sepakat dengan visi Prabowo, mengingat pengalaman krisis pangan di masa lalu di mana beberapa negara menutup keran ekspor mereka.

Namun, Benix juga mengkritik bahwa swasembada pangan bukanlah hal baru; program seperti food estate telah dimulai sejak era Presiden Soeharto dan Presiden SBY, namun mengalami banyak kendala dan gagal mencapai tujuan. Benix mengingatkan bahwa jika program ini tidak dikelola oleh orang-orang yang benar-benar ahli, maka besar kemungkinan untuk gagal lagi.

Swasembada Energi dan Kemerdekaan Energi Indonesia

Selain swasembada pangan, Prabowo menekankan pentingnya swasembada energi. Indonesia memiliki potensi energi yang besar, seperti sawit yang dapat digunakan untuk biosolar, serta potensi energi dari tanaman seperti tebu, singkong, dan jagung yang dapat menghasilkan bioetanol. Benix setuju bahwa dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mencapai swasembada energi dan tidak bergantung pada impor energi dari luar negeri, khususnya dari Timur Tengah.

Benix juga menyinggung contoh negara seperti Cina, yang meskipun masih mengimpor batubara, telah mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air. Hal ini membuat Cina lebih mandiri secara energi. Menurut Benix, Indonesia perlu mengikuti jejak ini dan mulai serius dalam mengembangkan energi terbarukan, baik dari tenaga air, panas bumi, maupun energi terbarukan lainnya.

Pemberantasan Korupsi dan Ketegasan dalam Penegakan Hukum

Benix juga menyoroti bagian pidato Prabowo yang menyentuh pemberantasan korupsi. Prabowo menyampaikan pentingnya sistem yang transparan dan penegakan hukum yang tegas. Benix sepakat bahwa korupsi adalah salah satu faktor yang merugikan negara, tetapi ia juga skeptis mengingat bahwa janji pemberantasan korupsi telah sering disampaikan oleh presiden-presiden sebelumnya.

Menurut Benix, jika Prabowo serius dalam memberantas korupsi, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ia mencontohkan kisah dari sejarah Cina di mana seorang jenderal yang melanggar perintah dihukum mati sebagai bentuk ketegasan dan untuk menjaga kepercayaan rakyat.

Demokrasi Khas Indonesia: Perlu Demokrasi Terpimpin?

Benix setuju dengan pernyataan Prabowo bahwa demokrasi Indonesia haruslah sesuai dengan karakter bangsa Indonesia sendiri. Demokrasi harus bisa menampung perbedaan pendapat tanpa menciptakan permusuhan, dan kritik yang disampaikan harus dilakukan dengan santun. Menurut Benix, demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia perlu disesuaikan, karena banyaknya suara yang mudah dibeli atau dimanipulasi.

Ia bahkan mengusulkan model “demokrasi terpimpin,” di mana suara rakyat bisa tetap terwakili tetapi dengan kepemimpinan yang lebih tegas dan otoriter dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, sistem demokrasi Amerika tidak selalu cocok untuk negara seperti Indonesia yang memiliki tantangan berbeda dalam hal tingkat pendidikan, kualitas hidup, dan kematangan politik masyarakat.

Benix melihat bahwa pidato Prabowo cukup menginspirasi dan memberikan harapan baru bagi Indonesia. Ia berharap bahwa Prabowo benar-benar akan menjalankan program-program swasembada pangan dan energi, serta memberantas korupsi dengan tegas. Menurut Benix, keberhasilan Prabowo dalam mencapai visi ini akan sangat bergantung pada keseriusan dan integritas para pemangku kepentingan di dalam kabinetnya. Ia juga menyatakan optimisme terhadap demokrasi yang lebih bersifat “terpimpin” dan sesuai dengan budaya Indonesia, di mana rakyat tetap memiliki suara, tetapi dengan tata kelola yang lebih terarah.

Benix mengajak masyarakat untuk tetap mengikuti perkembangan dan memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo dalam mewujudkan janji-janji tersebut.(c@kra)

Mampukah Kementan Swasembada Pangan? Ambisi Swasembada Pangan di Tengah Ancaman Kelaparan

Mampukah Kementan Swasembada Pangan?

Hedi Batubara 3 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, kembali menegaskan target ambisius pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu tiga tahun ke depan. Dalam pernyataannya yang disiarkan melalui kanal resmi Kementerian Pertanian pada Selasa (01/10), Amran menekankan pentingnya transformasi sektor pertanian dari model tradisional menuju pertanian modern guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan produktivitas, tetapi juga membawa perubahan struktural dalam pendekatan teknologi dan manajemen pertanian di beberapa wilayah strategis Indonesia, salah satunya Kalimantan Tengah. Sebagai bagian dari upaya besar pemerintah, Kalimantan Tengah disiapkan untuk memainkan peran sentral dalam program swasembada pangan ini.

Amran mengungkapkan, Kalimantan Tengah memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pusat pertanian modern di Indonesia. Sebanyak 500.000 hektare lahan telah disiapkan di wilayah ini untuk dikembangkan menjadi sawah produktif. Setiap hektare lahan ditargetkan dapat menghasilkan dua kali panen per tahun dengan produktivitas rata-rata 5 ton per hektare.

“Wilayah ini berpotensi menjadi kekuatan utama dalam pencapaian swasembada pangan Indonesia. Selain Kalimantan Tengah, kita juga fokus di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, serta Papua Selatan sebagai cadangan pangan nasional,” ujar Amran dalam pertemuan dengan pemangku kepentingan di sektor pertanian.

Amran menambahkan, pengembangan lahan pertanian di wilayah-wilayah tersebut juga bertujuan untuk menekan ketergantungan terhadap impor pangan. Dengan adanya cadangan pangan yang memadai, pemerintah optimistis dapat mencapai swasembada bahkan mulai menargetkan ekspor dalam beberapa tahun ke depan.

Langkah pemerintah untuk mencetak sawah baru tidak hanya dilakukan di Kalimantan Tengah, tetapi juga di berbagai wilayah lainnya seperti Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan. Untuk mendukung upaya ini, pemerintah akan menghibahkan alat mesin pertanian modern dan teknologi canggih kepada petani.

Beberapa teknologi yang akan digunakan dalam program ini meliputi drone untuk pemetaan dan penyemprotan lahan, mesin pemanen otomatis, serta silo untuk penyimpanan hasil panen. Dengan mekanisasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari pembibitan, pengolahan lahan, hingga pengemasan, sektor pertanian Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Korea Selatan.

Amran menjelaskan, penggunaan teknologi tinggi ini akan memudahkan proses pertanian dan meningkatkan efisiensi.

“Dengan teknologi tinggi, kita bisa meningkatkan produktivitas secara signifikan. Tujuan kita adalah membuat sektor pertanian lebih modern, lebih produktif, dan berdaya saing di pasar global,” ujar Amran.

Salah satu pilar utama dalam strategi ini adalah pelibatan generasi muda, khususnya kaum milenial, dalam pengembangan sektor pertanian modern. Amran menyebutkan bahwa bonus demografi Indonesia, di mana lebih dari separuh penduduknya adalah generasi muda, harus dimanfaatkan secara optimal.

“Anak muda harus dilibatkan dalam revolusi pertanian ini. Mereka akan kita libatkan melalui penggunaan teknologi tinggi, seperti alat mesin pertanian dan literasi digital. Dengan pendapatan minimal Rp10 juta per bulan, saya yakin kaum milenial akan tertarik untuk terjun ke sektor pertanian,” kata Amran.

Program ini juga akan didukung oleh TNI dan para ahli yang akan memberikan pendampingan kepada para petani muda. Pemerintah menyediakan berbagai skema kerja sama, termasuk bagi hasil dan penyewaan lahan, yang diharapkan bisa menarik minat generasi muda untuk terlibat langsung dalam sektor pertanian.

Dengan keterlibatan aktif generasi muda, diharapkan sektor pertanian akan mengalami regenerasi yang signifikan. Ini akan membantu menciptakan tenaga kerja pertanian yang lebih terdidik, melek teknologi, dan mampu mengoptimalkan hasil pertanian dengan metode yang lebih efisien.

Sebagai bagian dari strategi besar menuju swasembada pangan, Kementerian Pertanian berencana membangun 500 cluster pertanian modern di seluruh Indonesia. Cluster-cluster ini akan menjadi pusat pertanian berteknologi tinggi yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi produksi serta kualitas hasil pertanian.

“Ini adalah laboratorium raksasa bagi kita untuk belajar dan mengembangkan teknologi pertanian modern. Jika ini berhasil, kita tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga akan menjadi pemain utama dalam ekspor produk pertanian di pasar internasional,” jelas Amran.

Cluster pertanian modern ini akan menjadi contoh bagaimana teknologi pertanian bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sehingga mampu bersaing dengan negara-negara maju di bidang pertanian. Penggunaan teknologi canggih mulai dari proses pembibitan hingga pengemasan diharapkan dapat mengurangi risiko gagal panen, meningkatkan kualitas produk, dan mempercepat proses distribusi ke konsumen.

Swasembada pangan telah menjadi impian pemerintah Indonesia selama beberapa dekade. Namun, untuk mencapainya dalam tiga tahun ke depan, diperlukan kerja keras dan dukungan dari semua pihak. Pemerintah optimis bahwa dengan inovasi teknologi, reformasi sektor pertanian, dan pelibatan generasi muda, target ini bisa tercapai.

Kendati demikian, tantangan yang dihadapi juga tidak bisa dianggap remeh. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, keterbatasan infrastruktur di daerah pedesaan, serta resistensi dari petani yang masih terbiasa dengan metode tradisional bisa menjadi penghambat dalam mencapai swasembada pangan.

Namun, dengan program yang terencana dan terarah seperti pengembangan cluster pertanian modern ini, pemerintah yakin bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan dukungan penuh dari berbagai elemen, termasuk petani, kaum milenial, dan stakeholder lainnya, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan mimpi swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan.

Dengan target yang ambisius dan langkah konkret yang telah disusun, program swasembada pangan Kementerian Pertanian di bawah pimpinan Andi Amran Sulaiman merupakan salah satu inisiatif terbesar dalam sejarah pertanian Indonesia. Jika semua elemen berjalan sesuai rencana, Indonesia tidak hanya akan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya, tetapi juga berpotensi menjadi lumbung pangan dunia.

Dengan teknologi, keterlibatan generasi muda, dan komitmen penuh dari pemerintah, sektor pertanian Indonesia siap menghadapi era baru yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.(c@kra)