MoneyTalk, Jakarta – Keinginan untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 hingga 5 tahun ke depan disuarakan secara tegas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu program unggulan pemerintah dalam kabinet Merah Putih. Target yang telah menjadi bagian dari Asta Cita Presiden ini bukan hanya penting sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.
Di acara Kabar Nusantara yang disiarkan oleh TVR Parlemen pada Kamis, 7 November, Daniel Johan, anggota Komisi IV DPR RI, memberikan pandangan kritisnya mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjadikan swasembada pangan sebagai kenyataan, bukan sekadar angan-angan.
Indonesia sebagai negara agraris memang memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan. Namun, kenyataan menunjukkan ketergantungan pada impor pangan terus meningkat. Berdasarkan data dari Daniel Johan, impor beras Indonesia justru meningkat tajam, mencapai 3,6 juta ton pada tahun 2023, meskipun produksi beras dalam negeri mencatat surplus. Kondisi ini jelas menunjukkan adanya masalah dalam tata kelola sektor pangan dan pertanian di Indonesia.
Swasembada pangan sebenarnya berarti kemampuan negara untuk memenuhi minimal 90% kebutuhan pangan dari hasil produksi dalam negeri. Namun, beberapa komoditas penting seperti gula, bawang putih, kedelai, dan gandum masih diimpor dalam jumlah besar. Tantangan yang paling mendasar dalam mencapai swasembada adalah ketergantungan pada impor yang diakibatkan oleh kekuatan mafia pangan dan kebijakan impor yang tidak terarah, bahkan cenderung dilakukan di saat yang tidak tepat, seperti saat musim panen raya, yang justru menekan harga hasil tani lokal.
Daniel Johan mengatakan, langkah pertama yang harus ditempuh pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan kebijakan di sektor pertanian. Poin-poin penting yang dapat menjadi landasan untuk mencapai swasembada pangan di antaranya:
Data pangan yang akurat adalah dasar dari perencanaan kebijakan yang efektif. Banyak permasalahan yang dihadapi saat ini disebabkan oleh data yang tidak tepat, sehingga penyaluran subsidi, rencana impor, dan alokasi sumber daya menjadi tidak efektif. Daniel Johan menyarankan agar perencanaan berbasis data diperkuat melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), agar pemerintah dapat mengetahui kebutuhan dan kapasitas produksi secara akurat setiap bulan.
Kebijakan yang tegas dan jelas dalam tata kelola pertanian sangat penting untuk mendorong efisiensi dan produktivitas. Swasembada pangan memerlukan kebijakan yang mencakup dukungan infrastruktur, teknologi, dan pelatihan bagi petani, terutama terkait teknik budidaya yang sesuai dengan iklim tropis Indonesia yang memungkinkan panen tiga kali dalam setahun.
Salah satu hambatan terbesar untuk mencapai swasembada pangan adalah keberadaan mafia impor yang memiliki pengaruh kuat dalam menentukan kebijakan pangan. Mafia pangan mengambil keuntungan dari ketergantungan impor, mengabaikan kekuatan produksi dalam negeri dan merugikan petani lokal. Pemberantasan mafia pangan menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan pangan tidak dikuasai oleh kepentingan segelintir pihak yang hanya mencari keuntungan.
Daniel Johan menegaskan pentingnya fokus pada komoditas unggulan Indonesia yang memiliki nilai jual tinggi, seperti rempah-rempah yang pernah menjadi komoditas utama bangsa ini di masa lalu. Alih-alih menghabiskan energi untuk menanam kedelai dan gandum yang kurang sesuai dengan iklim Indonesia, ia menyarankan agar fokus ditingkatkan pada pengembangan produk lokal yang dapat menjadi komoditas ekspor atau substitusi impor.
Dalam upaya mencapai swasembada beras, pemerintah telah meluncurkan program cetak sawah di beberapa wilayah potensial seperti Kalimantan Tengah dan Merauke. Namun, agar upaya ini berhasil, kondisi lingkungan dan budaya setempat perlu dipertimbangkan dengan matang. Cetak sawah bukan hanya tentang perluasan lahan, tetapi juga harus memperhatikan pengelolaan sumber daya dan dukungan bagi para petani untuk menjaga produktivitas.
Mewujudkan swasembada pangan di Indonesia bukan hal yang mustahil, tetapi memerlukan komitmen kuat dari pemerintah dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan lahan pertanian yang semakin terbatas, ketahanan pangan harus menjadi prioritas untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan.
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara mandiri di sektor pangan jika langkah-langkah yang tepat dilakukan sekarang. Termasuk penghapusan mafia pangan, perbaikan tata kelola pertanian, dan pengembangan komoditas unggulan yang menjadi ciri khas Indonesia.
Apabila strategi-strategi ini dapat dijalankan dengan baik, swasembada pangan tidak lagi hanya menjadi angan-angan, tetapi bisa diwujudkan sebagai realitas yang membawa kesejahteraan bagi petani dan ketahanan bagi seluruh bangsa.(c@kra)
