MoneyTalk, Jakarta – Pada rapat dengan Komisi IV DPR di Kompleks Senayan pada Selasa (5/11), Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman membuat sebuah pernyataan tegas yang mencuri perhatian publik dan para anggota dewan. Dalam kesempatan tersebut, Amran menyatakan dirinya siap mundur dari jabatan Menteri Pertanian jika gagal memberantas mafia impor pangan yang selama ini merugikan petani dan mengganggu ketahanan pangan Indonesia.
Amran mengatakan bahwa jika mafia impor pangan tidak dapat diberantas selama masa jabatannya, dia siap untuk mundur dan memberikan tempat bagi pihak lain yang lebih mampu menangani masalah tersebut. Pernyataan ini mencerminkan tekad dan komitmen Amran untuk menuntaskan salah satu masalah besar yang menghambat pembangunan sektor pertanian di Indonesia.
“Insya Allah, Pak Prof, kami butuh dukungan. Kalau kami temukan mafia impor, kami bereskan. Kalau saya tidak bisa, saya mundur,” ujar Amran dengan penuh keyakinan.
Pernyataan ini menjadi sorotan karena menunjukkan bahwa Amran tidak hanya berbicara soal solusi jangka pendek, tetapi juga berani mengambil tanggung jawab pribadi jika gagal dalam menjalankan tugas besar ini. Mafia impor pangan yang selama ini menjadi masalah struktural di Indonesia, berkontribusi pada ketidakseimbangan antara produksi dalam negeri dan impor pangan yang seringkali merugikan petani lokal.
Mafia impor pangan telah menjadi isu yang cukup kontroversial, karena mereka sering memainkan harga dan distribusi pangan, bahkan sampai memanipulasi data yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik ini menyebabkan petani lokal kesulitan dalam menjual produk mereka dengan harga yang wajar, karena harga pangan di pasaran seringkali lebih murah akibat impor yang tidak terkontrol.
Amran menegaskan, untuk menyelesaikan masalah ini diperlukan sebuah perubahan sistem yang holistik dan komprehensif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memastikan bahwa data yang digunakan oleh pemerintah mengenai kebutuhan pangan tidak dipengaruhi oleh mafia impor.
“Kami sudah minta seluruh Dirjen tidak boleh mengeluarkan data kecuali BPS supaya tidak lagi diperdebatkan, karena mafia masuk di situ,” ujar Amran, yang juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan data.
Selain itu, Amran juga menambahkan beberapa kasus. Ia menyatakan, pihak kementerian harus bertindak cepat untuk membongkar praktek mafia, meskipun harus menghadapi tantangan besar.
“Kemarin, kami sudah menindak salah satu mafia impor yang sudah menggelapkan uang hingga 10 miliar,” ujar Amran, menjelaskan langkah tegas tersebut sudah menunjukkan bahwa pihaknya serius dalam memerangi mafia pangan.
Amran juga menyampaikan sejumlah kebijakan dan program untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung para petani. Salah satunya adalah dengan meningkatkan penggunaan teknologi pertanian modern yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Sebagai contoh, dengan menggunakan alat mesin pertanian, petani dapat meningkatkan hasil panen dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat banyak petani yang masih bergantung pada metode pertanian tradisional yang tidak efisien.
Selain itu, Amran juga mengusulkan pendekatan sistem satu komando, di mana Kementerian Pertanian akan bertanggung jawab penuh mulai dari hulu hingga hilir, termasuk dalam hal distribusi dan penentuan harga pangan.
“Jika kita tidak menggunakan pendekatan holistik, kita akan terus berdebat tanpa solusi,” tegas Amran.
Amran tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian Indonesia, seperti masalah distribusi pupuk dan alat pertanian. Namun, dia optimistis bahwa dengan kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, masalah-masalah ini bisa diselesaikan secara bertahap.
“Kami sudah menambah 100% kuota pupuk, dan sekarang sudah terserap sekitar 60%. Ke depan, kami akan terus memperbaiki sistem distribusi agar tidak ada lagi kelangkaan pupuk,” ujar Amran.
Tak hanya itu, pendekatan yang lebih terintegrasi juga sudah mulai diterapkan, seperti dalam program intensifikasi pertanian di Pulau Jawa dan ekstensifikasi di luar Jawa. Dengan mekanisasi dan teknologi yang lebih modern, Amran yakin produktivitas pertanian dapat meningkat pesat, sehingga Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara maju dalam hal ketahanan pangan.
Amran juga menyampaikan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam sektor pertanian, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. “Kami butuh dukungan dari Komisi IV DPR, tanpa dukungan kalian kami tidak akan bisa bergerak dengan maksimal,” ujarnya kepada para anggota dewan yang hadir.
Pernyataan Mentan Amran yang siap mundur jika gagal memberantas mafia impor pangan menggambarkan komitmennya yang sangat tinggi terhadap kesejahteraan petani Indonesia dan kedaulatan pangan negara. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, peran serta semua pihak—terutama dukungan dari legislatif dan masyarakat—sangat dibutuhkan.
Dengan adanya komitmen yang jelas dan upaya konkret dari Kementerian Pertanian, serta dukungan penuh dari pemerintah dan pihak terkait, harapan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani akan lebih mudah tercapai. Jika upaya ini berhasil, Indonesia akan semakin mendekati kedaulatan pangan yang mandiri, tanpa adanya mafia yang merugikan para petani lokal.(c@kra)
