12 November 2026

Militeristik

MoneyTalk, Jakarta – Masih Bersama diskusi di podcast Total Politik yang menghadirkan dua narasumber penting, Hasan Nasbi dan Zulfikar Tawalla. Dalam diskusi yang hangat tersebut, keduanya membahas berbagai topik, mulai dari perubahan cara komunikasi di kalangan pejabat hingga pentingnya pendidikan dalam kepemimpinan militer dan sipil. Mari kita telusuri beberapa poin menarik dari pernyataan mereka.

Hasan Nasbi memulai diskusi dengan refleksi tentang bagaimana komunikasi antara pejabat publik telah berubah. Ia menyoroti fenomena di mana komunikasi tidak lagi sekadar formalitas, seperti saat melakukan panggilan telepon. Sekarang, pejabat harus tetap menjaga kontak dan menunjukkan kepedulian, bahkan dalam percakapan santai. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk membangun hubungan yang lebih akrab dan transparan dengan masyarakat.

“Nelpon kasih apa-apa,” ujar Hasan, menunjukkan bahwa komunikasi harus dilakukan dengan tulus dan tidak hanya sekadar basa-basi. Dia menambahkan, “Dulu kita jumpa-jumpa ya, sekarang sudah berubah ala pejabat-pejabat.” Menunjukkan bahwa perubahan ini penting dalam konteks modernisasi dan akuntabilitas publik.

Sementara itu, Zulfikar Tawalla menyoroti pentingnya pendidikan di Akademi Militer dan bagaimana hal itu berperan dalam menyiapkan pemimpin masa depan. Dia menggambarkan pengalaman belajar di Akmil, mengaitkannya dengan tokoh-tokoh terkenal yang seangkatan seperti Jenderal Tito Karnavian dan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, kualitas pendidikan di Akmil harus menghasilkan pemimpin yang tidak hanya memahami aspek militer, tetapi juga mampu berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan zaman.

“Di Akmil, kita belajar tidak hanya untuk jadi pemimpin, tetapi juga untuk memahami berbagai disiplin ilmu,” tegas Zulfikar.

Pendidikan di Akmil diharapkan tidak hanya menghasilkan prajurit yang tangguh, tetapi juga pemikir strategis yang dapat berkontribusi di berbagai sektor.

Salah satu topik menarik yang dibahas adalah konsep “Adim Makayasa,” yang merujuk pada penghargaan bagi yang terbaik di angkatan. Hasan mempertanyakan validitas sistem ini, mengingat tidak adanya tes atau kompetisi yang jelas untuk menentukan siapa yang pantas menerima penghargaan tersebut. Dia mengusulkan agar sistem meritokrasi yang lebih transparan dan adil diterapkan.

“Kalau ada kompetisi, harusnya terlihat siapa yang menonjol,” ujarnya.

Pendapat ini menunjukkan kebutuhan akan sistem yang lebih jelas dalam memberikan penghargaan dan pengakuan atas prestasi, terutama dalam konteks pendidikan militer.

Zulfikar menekankan pentingnya harmonisasi antara kultur akademik dan militer. Ia berargumen bahwa meskipun kedua bidang ini memiliki pendekatan yang berbeda, mereka dapat saling melengkapi.

“Militer perlu mengadopsi metodologi terkini, sementara akademik harus memahami disiplin yang ada di militer,” ungkapnya.

Poin ini sangat relevan, terutama di era di mana inovasi teknologi sangat mempengaruhi cara kerja di berbagai sektor. Zulfikar menyoroti bahwa integrasi antara kedua kultur ini dapat menghasilkan pemimpin yang lebih efektif dan adaptif.

Hasan dan Zulfikar juga membahas peran aktivis dalam konteks pemerintahan dan kepemimpinan. Mereka sepakat bahwa aktivis memiliki keahlian praktis yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.

“Aktivis memiliki kemampuan untuk melihat masalah secara langsung dan menemukan solusi praktis,” kata Hasan.

Menurutnya, kombinasi antara pemikiran kritis aktivis dan struktur yang ada di militer dapat menciptakan sinergi yang kuat untuk memajukan negara.

Di akhir diskusi keduanya berbicara tentang acara “Parade Senja” yang menjadi viral di media sosial. Dalam acara tersebut, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, menunjukkan kepemimpinannya dengan berbaur bersama pasukan meskipun dalam kondisi hujan. Hal ini menjadi simbol bahwa pemimpin harus berada di garis depan, berbagi suka dan duka dengan anggotanya.

Zulfikar menyimpulkan, “Seorang pemimpin harus mampu menunjukkan komitmen dan solidaritas, tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan.”

Hal ini memberikan wawasan yang berharga tentang perubahan yang terjadi dalam kepemimpinan dan komunikasi di Indonesia. Dengan menekankan pentingnya pendidikan, meritokrasi, serta keterkaitan antara militer dan inovasi, mereka menunjukkan bahwa masa depan kepemimpinan di Indonesia haruslah adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman.

Dalam konteks ini, acara seperti Parad Senja menggambarkan pentingnya kepemimpinan yang dekat dengan rakyat dan bersedia berbagi perjalanan bersama mereka. Semoga pemikiran dan refleksi dari kedua narasumber ini dapat menginspirasi para pemimpin masa depan untuk lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Hasan Nasbi dan Zulfikar Tawalla tampil di podcast Total Politik pada Jumat (01/11). Keduanya membahas fenomena dan isu strategis yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto, dengan kecenderungan ke arah sistem pemerintahan yang militeristik. Wawancara menampilkan Hasan Nasbi yang menyoroti kehadiran berbagai kalangan dalam kabinet, termasuk aktivis yang sebelumnya berseberangan dengan Prabowo.

Hasan Nasbi menyatakan, ada indikasi kuat pemerintahan Prabowo sedang berupaya mengadopsi ide-ide militeristik. Pernyataan ini muncul setelah melihat komposisi dan tindakan dalam acara retret kabinet di Magelang. Para menteri hadir dengan pakaian militer, yang bagi Nasbi menjadi simbol dari penguatan nilai-nilai ketentaraan dalam birokrasi pemerintahan. Kekuatan militer, dalam pandangan ini, tampaknya menjadi salah satu fondasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan di pemerintahan.

Ia juga menegaskan tidak ada ide-ide militeristik yang seharusnya dikhawatirkan. Menurutnya, upaya untuk mengedepankan disiplin dan keteraturan dalam organisasi pemerintahan tidak harus dikaitkan dengan pendekatan militer.

“Ketika kita belajar kedisiplinan, kita belajar keteraturan, ini adalah tempat terbaik. Kita perlu menjalani hidup yang tertata dengan baik,” jelas Nasbi.

Ia menggambarkan pengalaman mengikuti program retreat kabinet yang menekankan pada kedisiplinan dan kerja sama tim, meskipun dikaitkan dengan elemen militer seperti baris-berbaris. Menurutnya, hal ini bukan untuk menormalisasi militerisme, tetapi lebih kepada menciptakan kedisiplinan yang diperlukan dalam sebuah organisasi.

Zulfikar Tawalla kemudian menanggapi, meskipun ada stigma negatif mengenai keterlibatan militer dalam kehidupan sipil, banyak istilah dan struktur yang diadopsi dari militer yang sebenarnya sudah ada dalam organisasi perusahaan. Ia memberikan contoh penggunaan istilah seperti “chief officer” yang mengakar pada struktur militer. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang efektif sering kali mencerminkan disiplin dan hierarki yang serupa dengan yang ada dalam angkatan bersenjata.

“Banyak perusahaan yang sukses menerapkan model organisasi yang jelas dan tidak membiarkan setiap orang bertindak seenaknya. Ini adalah prinsip yang diambil dari kemiliteran,” katanya. Dengan pendekatan ini, Tawalla berargumen bahwa penekanan pada kedisiplinan dan keteraturan dapat menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dalam pemerintahan.

Zulfikar menekankan, meskipun terdapat berbagai latar belakang dalam kabinet seperti aktivis kiri yang berseberangan dengan Prabowo di masa lalu, hal ini tidak menghilangkan esensi pemerintahan yang terstruktur dan disiplin. Dia mencatat kehadiran berbagai elemen tersebut justru menciptakan “miniatur persatuan nasional” yang dapat berfungsi dengan baik meskipun dari latar belakang berbeda.

Kedua pembicara sepakat bahwa kedisiplinan yang diterapkan dalam acara-acara pemerintahan, terutama di lingkungan militer seperti Akademi Militer di Magelang, menciptakan atmosfer yang memungkinkan interaksi antar menteri lebih efektif. Hasan Nasbi menyebut, pengalaman dalam retret tersebut menunjukkan, meskipun banyak menteri berasal dari latar belakang yang beragam, mereka tetap mampu beradaptasi dengan kedisiplinan yang diterapkan.

“Ketika bangsa memanggil, maka tidak bisa ditawar, loyalitas kita itu harus loyalitas kepada negara dan bangsa,” ungkap Zulfikar. Hal ini menunjukkan, di balik segala perbedaan ada satu tujuan bersama yang dapat menyatukan mereka, yakni loyalitas kepada negara.

Fenomena pemerintahan yang militeristik tidak lepas dari kritik masyarakat. Banyak yang menganggap bahwa mengedepankan nilai-nilai militer dalam pemerintahan bisa berdampak negatif seperti pengekangan kebebasan sipil dan pengabaian terhadap demokrasi. Namun, Hasan dan Zulfikar melihatnya sebagai upaya Prabowo untuk menegaskan pentingnya stabilitas dan disiplin dalam pemerintahan.

Salah satu hal menarik yang diangkat dalam diskusi adalah penggunaan strategi bonding di antara anggota kabinet, yang dilakukan melalui interaksi langsung di lingkungan militer. Ini menciptakan ikatan yang lebih kuat dan mendorong kerja sama, meskipun harus diakui, tidak semua anggota kabinet memiliki pengalaman yang sama dalam kedisiplinan militer.

Pernyataan Hasan Nasbi dan Zulfikar Tawalla di podcast Total Politik menunjukkan ada ambiguitas dalam pemahaman publik mengenai pemerintahan Prabowo. Apakah pendekatan militeristik ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih kuat dan terorganisir, ataukah akan berujung pada tirani yang mengesampingkan hak-hak sipil?

Ketidakpastian ini menciptakan tantangan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap terjaga sambil menciptakan disiplin dan ketertiban. Dengan keberagaman latar belakang di dalam kabinet, diharapkan pemerintahan Prabowo dapat menemukan keseimbangan antara kekuatan militer dan kebebasan sipil, untuk menciptakan stabilitas yang diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan.(c@kra)