20 November 2026

Mirah Sumirat

MoneyTalk.id,Jakarta – Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) mendorong penguatan perlindungan pekerja di sektor perbankan dan jasa keuangan di tengah percepatan transformasi digital, otomatisasi, konsolidasi industri, hingga meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dorongan tersebut disampaikan ASPIRASI dalam audiensi strategis dengan Komisi XI DPR RI di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Audiensi dipimpin Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan dihadiri jajaran pengurus pusat ASPIRASI yang dipimpin Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat. Turut hadir Sekjen ASPIRASI Eri Wibowo, Bendahara Rusmanto, serta Direktur Diklat dan Pengembangan Organisasi I Putu Raka A Pendit.

Dalam pertemuan tersebut, ASPIRASI menyoroti paradoks perkembangan industri perbankan dan jasa keuangan. Di satu sisi, industri terus berkembang melalui peningkatan aset, pemanfaatan teknologi, efisiensi, dan profitabilitas. Namun di sisi lain, pekerja menghadapi perubahan pola kerja, pengurangan tenaga kerja, penutupan kantor cabang, otomatisasi pekerjaan operasional, serta peningkatan beban kerja.

Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat menegaskan, transformasi digital tidak boleh hanya dipandang sebagai instrumen untuk menekan biaya tenaga kerja.

“Sektor keuangan yang sehat tidak boleh hanya diukur dari nilai aset, profitabilitas, dan efisiensi lembaga. Kesehatan industri juga harus diukur dari kesejahteraan, perlindungan, dan kepastian kerja para pekerjanya,” tegas Mirah.

Menurut ASPIRASI, perkembangan artificial intelligence (AI), financial technology (fintech), digital banking, dan restrukturisasi jaringan kantor harus disertai kebijakan transisi ketenagakerjaan yang jelas.

Mirah mengingatkan agar efisiensi berbasis teknologi tidak berujung pada PHK massal. Jika teknologi mengubah jenis pekerjaan, menurutnya, pekerja harus mendapatkan kesempatan meningkatkan keterampilan dan beralih ke fungsi baru.

“Jangan sampai efisiensi teknologi justru dibayar dengan PHK massal. Kalau teknologi mengubah jenis pekerjaan, maka negara dan regulator harus memastikan pekerja memperoleh kesempatan untuk beralih keterampilan dan tetap memiliki masa depan di industri tersebut,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, ASPIRASI menyampaikan empat agenda utama yang dinilai perlu menjadi perhatian DPR RI, pemerintah, dan regulator sektor keuangan.

Pertama, ASPIRASI mendorong adanya Employment Impact Assessment dalam proses akuisisi, merger, konsolidasi, maupun restrukturisasi perbankan yang berpotensi berdampak besar terhadap tenaga kerja.

Setiap kebijakan konsolidasi, kata ASPIRASI, perlu memperhitungkan jumlah posisi yang terdampak, skema redeployment, reskilling, serta perlindungan hak pekerja.

Kedua, ASPIRASI mendorong OJK dan Bank Indonesia memperkuat konsep Just Transition dalam transformasi digital sektor keuangan. Lembaga keuangan dinilai perlu menyediakan dana transisi digital dan pengembangan kompetensi agar pekerja yang terdampak otomatisasi mempunyai kesempatan meningkatkan keterampilan.

ASPIRASI menilai reskilling seharusnya menjadi pilihan sebelum PHK dijadikan solusi efisiensi.

Ketiga, ASPIRASI meminta perlindungan hak normatif pekerja, termasuk upah, pesangon, dan hak ketenagakerjaan lainnya, diperkuat dalam implementasi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), terutama ketika terjadi penutupan atau likuidasi lembaga keuangan.

Keempat, ASPIRASI meminta aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), beban kerja, tata kelola sumber daya manusia, serta keberlanjutan tenaga kerja masuk dalam indikator tata kelola perusahaan dan penilaian kesehatan bank.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah target kerja yang tidak realistis, beban kerja berlebihan, hingga risiko kelelahan kerja atau burnout.

Selain menyampaikan empat rekomendasi, ASPIRASI juga mengusulkan agar Komisi XI DPR RI menginisiasi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) gabungan bersama Komisi IX DPR RI.

Menurut ASPIRASI, transformasi sektor keuangan tidak cukup dilihat dari perspektif stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan industri. Dampaknya terhadap tenaga kerja juga perlu menjadi bagian dalam penyusunan kebijakan.

“Kita membutuhkan regulasi yang mampu menjembatani kepentingan stabilitas sektor keuangan dengan perlindungan pekerja. Jangan ada kebijakan sektor keuangan yang bagus di atas kertas, tetapi meninggalkan persoalan besar bagi pekerja dan keluarganya,” kata Mirah.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut baik catatan dan rekomendasi yang disampaikan ASPIRASI.

Misbakhun mengapresiasi perspektif pekerja yang dibawa ASPIRASI dalam pembahasan perkembangan dan regulasi sektor jasa keuangan.

Ia menyatakan materi rekomendasi tersebut akan menjadi bahan bagi Komisi XI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor keuangan dan mitra kerja terkait.

“Seluruh materi rekomendasi dari ASPIRASI akan kami koordinasikan dan tindak lanjuti kepada mitra-mitra kerja kami dari unsur pemerintah dan regulator, termasuk OJK, Bank Indonesia, LPS, serta Kementerian Keuangan,” ujar Misbakhun.

ASPIRASI menegaskan transformasi digital merupakan bagian yang tidak terhindarkan dari perkembangan industri keuangan. Namun, proses tersebut dinilai perlu ditempatkan dalam kerangka transisi yang adil agar pekerja tidak kehilangan hak, pekerjaan, maupun kesempatan berkembang akibat perubahan teknologi.

Mirah berharap Komisi XI DPR RI dapat mengawal penguatan regulasi dan pengawasan sektor keuangan sehingga pertumbuhan industri berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pekerjaan.

“Kami ingin industri keuangan Indonesia tumbuh kuat, modern dan kompetitif, tetapi pada saat yang sama pekerjanya juga terlindungi. Teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, bukan sekadar alasan untuk mengurangi tenaga kerja,” pungkas Mirah.

MoneyTalk, Jakarta – Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menyatakan menghormati penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 yang telah ditetapkan hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Penetapan tersebut dilakukan melalui keputusan kepala daerah masing-masing sesuai kewenangannya.

Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, SE, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para kepala daerah yang telah menetapkan UMP 2026 sebagai bentuk pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, ASPIRASI menilai bahwa kenaikan UMP 2026 secara nominal belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan hidup nyata buruh dan pekerja. Pasalnya, laju kenaikan upah dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan peningkatan harga kebutuhan pokok, seperti pangan, layanan kesehatan, transportasi, hingga biaya pendidikan.

“Secara prinsip kami menghormati penetapan UMP 2026. Tetapi harus disampaikan secara jujur bahwa kenaikan tersebut belum mampu menjawab kebutuhan riil buruh dan pekerja. Harga pangan, bahan pokok, kesehatan, transportasi, dan pendidikan terus meningkat, sementara pengendaliannya masih sangat lemah,” ujar Mirah Sumirat dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (26/12/2025).

Mirah menegaskan, persoalan utama yang dihadapi buruh saat ini tidak hanya terletak pada besaran upah, melainkan pada kemampuan pemerintah dalam mengendalikan biaya hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Menurutnya, tanpa kebijakan pengendalian harga yang serius dan konsisten, kenaikan UMP berpotensi hanya menjadi angka formal di atas kertas dan tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan maupun daya beli buruh.

“Jika pemerintah tidak serius mengendalikan harga kebutuhan dasar, maka kenaikan UMP hanya akan habis untuk menutup kenaikan biaya hidup sehari-hari,” tegasnya.

ASPIRASI juga menekankan bahwa kebijakan pengupahan tidak dapat berdiri sendiri. Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk menghadirkan kebijakan pendukung yang konkret, mulai dari stabilisasi harga pangan dan bahan pokok, jaminan layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, hingga penyediaan transportasi publik yang layak bagi masyarakat pekerja.

Di akhir pernyataannya, ASPIRASI mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengupahan nasional dengan melibatkan serikat pekerja secara bermakna. Hal tersebut dinilai penting agar kebijakan UMP ke depan benar-benar berpihak pada pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi buruh dan pekerja di Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menegaskan bahwa rencana restrukturisasi Telkom Group, termasuk pembentukan holding, spin-off, dan penataan anak perusahaan, tidak boleh menghilangkan hak, status, maupun perlindungan pekerja. Sebagai BUMN strategis, Telkom Group dinilai memikul tanggung jawab ganda: menjaga kinerja bisnis sekaligus menjamin keadilan dan kepastian kerja bagi seluruh karyawan.

Sikap tersebut disampaikan ASPIRASI menyikapi rencana transformasi bisnis Telkom Group yang diklaim sebagai upaya menjawab tantangan digitalisasi dan persaingan global. Namun, menurut ASPIRASI, restrukturisasi tidak boleh menjadi jalan pintas efisiensi yang berujung pada pengurangan hak pekerja.

Untuk memperdalam kajian, ASPIRASI bersama Serikat Pekerja Telkom Group menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Restrukturisasi Telkom Group: Tantangan Bisnis, Perlindungan Pekerja, dan Tanggung Jawab Negara” pada 10 Desember 2025. FGD ini dihadiri pengurus serikat pekerja Telkom Group dari berbagai daerah, mewakili lebih dari 21.000 karyawan di lingkungan Telkom Group.

Akademisi dan praktisi Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, MT, dalam FGD tersebut menegaskan bahwa BUMN tidak boleh semata berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Restrukturisasi, katanya, harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ketenagakerjaan dan menghindari risiko PHK massal. Ia juga menekankan pentingnya pelibatan serikat pekerja sebagai bagian dari transparansi dan keadilan dalam hubungan industrial.

Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menilai sektor telekomunikasi merupakan sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Ia menolak liberalisasi kepemilikan asing, namun mendukung perbaikan tata kelola manajemen. Menurutnya, serikat pekerja harus tetap kritis terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan negara dan pekerja, serta mendorong komunikasi yang bijak agar tidak menimbulkan keresahan akibat isu PHK.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan komitmen pemerintah untuk mencegah persoalan ketenagakerjaan di Telkom Group. Pemerintah, kata dia, memastikan tidak ada PHK paksa serta mewajibkan manajemen menghormati hak berserikat sesuai peraturan perundang-undangan. Kementerian Ketenagakerjaan juga siap menjadi mediator guna menjaga hubungan industrial yang konstruktif.

Di sisi lain, SEKAR Telkom menyatakan menolak rencana pengalihan aset dan pembentukan strategic holding tanpa perbaikan fundamental tata kelola bisnis. SEKAR Telkom menegaskan akan mengawal proses restrukturisasi agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional, perlindungan pekerja, dan keberlanjutan bisnis, serta membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan.

Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, SE, menegaskan bahwa restrukturisasi dalam bentuk apa pun tidak boleh menjadi cara terselubung untuk menurunkan perlindungan pekerja. ASPIRASI mencatat sejumlah risiko yang kerap muncul dalam restrukturisasi BUMN, mulai dari perubahan status kerja, ketidakpastian karier, hingga ketimpangan kesejahteraan antara pekerja induk dan anak perusahaan.

Sehubungan dengan itu, ASPIRASI menyampaikan lima tuntutan utama kepada Telkom Group, antara lain jaminan tertulis tidak adanya PHK sepihak dan pengurangan hak normatif, kesetaraan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja, dialog sosial yang transparan sejak tahap perencanaan, program reskilling dan upskilling yang nyata, serta kehadiran aktif negara sebagai pemegang saham dan regulator.

ASPIRASI menegaskan siap berdialog dan mengawal ketat seluruh proses restrukturisasi Telkom Group agar transformasi berjalan inklusif, berkeadilan, dan menghormati martabat pekerja.

“Pekerja terlindungi, Telkom maju, negara hadir,” tegas Mirah Sumirat.

MoneyTalk, Jakarta – Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) mengecam keras lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) setelah terjadinya kebakaran di Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang menewaskan lebih dari 20 pekerja dan melukai puluhan lainnya. Tragedi ini disebut sebagai “alarm keras” bagi pemerintah dan pengelola gedung perkantoran di seluruh Jakarta.

Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, SE, menyampaikan belasungkawa mendalam sekaligus menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan bukti kegagalan sistemik pengawasan K3 di gedung-gedung perkantoran.

“Tragedi ini adalah alarm keras bagi pemerintah dan seluruh pemilik gedung. K3 bukan formalitas ini soal nyawa manusia. Kebakaran yang merenggut lebih dari 20 pekerja adalah bukti kelalaian sistemik,” tegas Mirah dalam keterangan pers tertulis, Kamis (11/12/2025).

ASPIRASI mengungkapkan bahwa selama ini telah banyak menerima laporan mengenai buruknya penerapan standar K3 di berbagai gedung bertingkat di Jakarta. Sejumlah temuan mencakup:

-Jalur evakuasi tidak optimal

-Alat pemadam kebakaran tidak berfungsi

-Sistem alarm tidak sesuai standar

-Tidak ada pelatihan evakuasi rutin

+Penyimpanan bahan berbahaya yang tidak sesuai prosedur

Kebakaran Gedung Terra Drone, yang diduga menyimpan material berisiko tinggi seperti baterai litium, semakin memperkuat dugaan lemahnya audit keselamatan oleh pihak pemerintah maupun pengelola gedung.

Mirah menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan tragedi seperti ini terulang. ASPIRASI mendesak pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta untuk:

1. Melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh gedung perkantoran, khususnya yang menyimpan bahan berisiko tinggi.

2. Menindak tegas pemilik gedung yang lalai atau tidak memenuhi standar K3.

3. Merevisi dan memperketat regulasi K3, termasuk kewajiban pelatihan evakuasi bagi pekerja.

4. Memperkuat kapasitas pengawasan melalui inspeksi rutin, bukan hanya reaktif setelah bencana terjadi.

“Negara wajib hadir. Jangan biarkan tragedi ini menjadi statistik berikutnya. Standar keselamatan tidak boleh ada kompromi,” ujar Mirah.

Selain itu, ASPIRASI juga meminta seluruh manajemen gedung dan perusahaan di Indonesia untuk segera:

-Melakukan pemeriksaan fasilitas K3 secara internal

-Memastikan jalur evakuasi siap digunakan

-Menempatkan petugas K3 bersertifikat

-Memberikan pelatihan rutin kepada pekerja

Menutup pernyataannya, Mirah kembali menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga korban. Ia menegaskan bahwa ASPIRASI akan terus memperjuangkan hak-hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia.

“Tidak boleh ada satu pun pekerja yang pulang tinggal nama hanya karena kelalaian pihak pengelola gedung. Ini harus dihentikan,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Memperingati Hari Tani Nasional, Mirah Sumirat, SE., Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), mengkritisi fenomena harga beras yang terus melonjak di Indonesia. Presiden ASPIRASI sekaligus Presiden Women Committee Asia Pasifik UNI Apro ini mengklaim harga beras di Indonesia sebagai yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Hal ini dismapaikan dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (03/10).

Ia menegaskan, “Sungguh aneh dan tidak habis pikir mengingat Indonesia adalah negara agraris, kenapa harga berasnya bikin rakyat menangis! Lalu, buat apa keberadaan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) jika tidak bisa mengendalikan harga pangan?!”

Menurut Mirah, salah satu tugas pokok BAPANAS adalah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Ketika harga beras di Indonesia justru melambung tinggi, jauh di atas negara-negara tetangga, hal itu menunjukkan bahwa fungsi BAPANAS belum berjalan efektif. Ia mengkritik kebijakan pemerintah yang mendirikan BAPANAS, sedangkan sebelumnya sudah ada Bulog dengan fungsi yang mirip, yakni stabilisasi pasokan dan harga pangan.

“Mengapa tidak maksimalkan saja peran Bulog? Keberadaan BAPANAS ini malah menjadi ‘bayangan’ Bulog dan justru menguras anggaran negara dengan membayar mahal para pejabatnya tanpa hasil yang jelas,” tegasnya.

Mirah juga menyoroti keanekaragaman beras di Indonesia, mulai dari beras putih, merah, hitam, coklat, hingga beras organic. menurutnya, ini mencerminkan kekayaan hayati yang sangat luar biasa. Menurutnya, kesuburan tanah Indonesia adalah anugerah yang harus dikelola dengan baik oleh orang-orang yang kompeten. Namun, pengelolaan yang buruk oleh pihak yang kurang memahami potensi agraris ini, menyebabkan kesulitan bagi petani lokal untuk bersaing dengan korporasi besar yang menguasai pasar dan menekan harga.

Ia menambahkan, pemerintah belum memberikan dukungan maksimal bagi petani, yang berdampak pada rendahnya daya saing mereka di tengah dominasi pasar oleh korporasi besar.

“Keberadaan perusahaan-perusahaan besar ini justru memperburuk situasi, karena mereka bisa menekan harga beras di pasar, sehingga petani kita semakin terpinggirkan,” ujarnya.

Mirah berharap pemerintahan yang baru akan lebih serius menangani masalah pertanian, dengan memberikan insentif kepada petani dan mendorong generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.

“Pertanian memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan bisa menjadi pilihan hidup yang menjanjikan di tengah Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada pekerja dengan upah murah, PHK mudah, dan sistem kerja kontrak berkepanjangan,” jelasnya.

Ia juga mengusulkan beberapa langkah konkret untuk membenahi sektor pertanian di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah perbaikan sistem irigasi, pengembangan teknologi pertanian modern, penyediaan benih unggul, dan peningkatan subsidi pupuk serta alat pertanian.

“Banyak anak bangsa yang pandai dan bisa membuat teknologi pertanian yang lebih canggih. Kita perlu meningkatkan produktivitas dengan menggunakan metode yang tepat untuk melawan hama, meningkatkan kualitas benih, dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan,” tambahnya.

Mirah juga mengkritisi kebijakan impor beras yang tidak seimbang dengan produksi lokal, serta menyoroti betapa sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% juga membuat harga pupuk semakin mahal, yang menjadi beban tambahan bagi petani.

“Selain itu, banyak petani di Indonesia yang tidak memiliki lahan sendiri, sehingga mereka hanya bertindak sebagai penggarap di lahan orang lain dengan sistem sewa atau bagi hasil,” tuturnya.

Mirah menekankan bahwa langkah-langkah mendasar harus segera diambil agar kebutuhan pangan, khususnya beras, dapat tercukupi dan harga kembali terjangkau bagi rakyat Indonesia.

“Jika harga pangan terus melambung, maka keutuhan sosial dan ketahanan bangsa akan terancam. Pemerintah harus bertindak cepat,” pungkasnya.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Tani, Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), menyampaikan keprihatinan mendalam terkait nasib petani Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden ASPIRASI sekaligus Presiden Women Committee Asia Pasifik di UNI Apro dalam konferensi pers bertajuk “Petani Ku Sayang, Petani Ku Malang”.

Pernyataan yang dikeluarkan dalam keterangan tertulis pada Selasa (24/09) ini menggambarkan realitas pahit yang dihadapi petani di Indonesia. Antara lain kemiskinan yang berkepanjangan, tanah yang beralih fungsi, serta ketidakstabilan ekonomi pedesaan.

Pertanian yang Terpinggirkan

Mirah Sumirat menekankan, banyak lahan pertanian produktif kini berubah fungsi menjadi kawasan komersial, seperti perumahan, ruko, villa, hotel, dan pabrik. Alhasil, kehidupan petani semakin jauh dari harapan untuk sejahtera. Menurutnya, banyak petani yang terpaksa menjual tanahnya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang pada akhirnya memaksa mereka bekerja sebagai buruh di tanah yang dulunya mereka miliki. Beberapa petani memilih menjual tanah mereka kepada spekulan yang hanya menunggu kenaikan harga tanah. Hal ini membuat tanah-tanah tersebut terbengkalai tanpa pengolahan.

“Banyak petani yang masih bertahan dengan lahan yang sangat sempit. Mereka berjuang keras menghadapi tantangan cuaca tak menentu, kesulitan mendapatkan pupuk subsidi, serta anjloknya harga saat panen karena serentaknya produksi tanaman yang sama. Mereka juga terjepit oleh tengkulak yang menetapkan harga rendah,” ujar Mirah.

Selain itu, kondisi infrastruktur yang buruk, termasuk akses jalan yang rusak, menurut Mirah juga memperparah situasi. Banyak hasil panen dibiarkan membusuk karena biaya transportasi lebih tinggi daripada keuntungan yang didapat.

Minat Generasi Muda pada Sektor Pertanian

Salah satu isu yang disoroti oleh Mirah Sumirat adalah semakin berkurangnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Kondisi pedesaan yang semakin ditinggalkan oleh generasi mudanya ini menjadi perhatian serius. Anak-anak muda dari desa lebih memilih mencari peruntungan di kota-kota besar, seringkali dengan pendidikan dan keterampilan yang minim. Sayangnya, pekerjaan di kota pun sering tidak stabil, dengan status kerja outsourcing dan kontrak yang rentan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Desa semakin kosong tanpa generasi mudanya. Mereka pergi ke kota mencari pekerjaan dengan pendidikan dan keterampilan apa adanya. Jaminan sosial tidak ada, status kerja outsourcing, kontrak berkepanjangan, sehingga rentan di-PHK kapan saja. Ini hanya memperburuk masalah di perkotaan yang semakin ruwet, dan industrialisasi pun tidak berkembang,” tegasnya.

Mirah menyampaikan kekhawatiran bahwa hilangnya minat generasi muda untuk bertani akan memengaruhi masa depan ketahanan pangan nasional. Pertanian yang seharusnya menjadi sektor paling banyak menyerap tenaga kerja, kini kehilangan daya tarik bagi kaum muda.

Ancaman Kedaulatan Pangan dan Ketergantungan Impor

Isu kedaulatan pangan juga menjadi salah satu pokok perhatian dalam pernyataan Mirah Sumirat. Menurutnya, ketergantungan Indonesia pada impor pangan perlu dievaluasi. Dalam beberapa bulan terakhir, harga beras mengalami kenaikan yang signifikan, namun kehidupan petani tetap terjebak dalam kemiskinan. Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam rantai distribusi pangan. Di mana harga pangan melonjak, tetapi para produsen primer yaitu petani, tidak mendapatkan manfaat yang adil dari kenaikan tersebut.

“Negara ini adalah negara agraris dengan dua musim yaitu panas dan hujan, yang seharusnya menjadi berkah bagi kita. Namun, situasi saat ini justru menunjukkan bahwa kekayaan alam yang melimpah tidak dinikmati oleh petani kita. Harga beras naik, tetapi petani tetap miskin. Ini adalah kontradiksi yang harus segera diatasi,” pungkasnya.

Mirah Sumirat juga mengingatkan pentingnya kembali memberikan perhatian serius pada nasib petani, karena sektor pertanian adalah tulang punggung negara. Ia mengatakan, “Indonesia yang dikenal dengan sebutan Gemah Ripah Loh Jinawi seharusnya menjadi tempat di mana seluruh rakyatnya bisa menikmati kekayaan alam. Jangan sampai kita seperti pepatah, bagaikan tikus mati di lumbung padi.”

Menatap Masa Depan Pertanian

Di tengah kompleksitas masalah yang dihadapi sektor pertanian, Mirah Sumirat menekankan perlunya langkah-langkah konkret dari pemerintah. Termasuk organisasi sosial dan masyarakat luas untuk menyelamatkan masa depan petani Indonesia, antara lain:

Penghentian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Perlu ada regulasi yang lebih ketat untuk melindungi lahan-lahan pertanian produktif. Hal ini bertujuan agar lahan-lahan pertanian tidak berubah menjadi kawasan komersial.

Subsidi yang Tepat Sasaran. Pupuk dan benih harus didistribusikan dengan tepat dan sesuai kebutuhan petani. Harga jual hasil panen harus diatur agar lebih menguntungkan bagi petani.

Revitalisasi Infrastruktur Pertanian. Peningkatan infrastruktur jalan, irigasi, dan akses pasar agar hasil pertanian bisa terdistribusi dengan baik dan tidak terbuang sia-sia.

Program Insentif untuk Generasi Muda. Program-program yang mendorong generasi muda kembali ke sektor pertanian. Di antaranya dengan memberikan akses ke pendidikan, pelatihan, serta pembiayaan yang memadai.

Menurut Mirah, kebijakan ini penting agar pertanian bisa kembali menjadi sektor yang menarik baik bagi generasi tua maupun muda. Selain itu juga agar Indonesia dapat memulihkan kedaulatan pangannya.

Tidak dapat dipungkiri, kondisi petani Indonesia di tengah ancaman alih fungsi lahan, kemiskinan yang tak kunjung usai, serta minimnya partisipasi generasi muda adalah masalah yang tidak bisa diabaikan. Momen peringatan Hari Tani ini harus menjadi pengingat bahwa petani adalah pilar penting bagi ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi nasional. Jika tidak segera diambil langkah-langkah signifikan, Indonesia bisa menghadapi krisis pangan yang serius di masa depan.

Petani adalah garda terdepan bangsa, namun sebagaimana Mirah Sumirat ungkapkan, “Bagaikan tikus mati di lumbung padi,” kita jangan sampai mengabaikan mereka di tengah kekayaan alam yang seharusnya membawa kesejahteraan untuk semua.(c@kra)

JAKARTA, MoneyTalk – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengatakan Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi hal yang dinanti pekerja/buruh, khususnya mereka yang hendak mudik dan berbelanja kebutuhan lebaran.

THR sendiri merupakan hak pendapatan pekerja yang wajib diberikan pemberi kerja menjelang Hari Raya keagamaan dalam bentuk uang tunai yang disesuaikan dengan lama bekerja dan agama yang dianut pekerja.

Pemberian THR bagi pekerja/buruh merupakan tradisi dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan.

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja.

Namun THR tersebut hanya bisa dinikmati oleh pekerja formal, lalu bagaimana dengan perkerja seperti driver online, ojek online dan para pekerja ekspedisi yang berstatus pekerja mitra ( driver online ) Demikian disampaikan Presiden ASPEK Indonesia – Mirah Sumirat, SE.

Padahal mereka sama-sama merayakan Hari Raya seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Lalu mereka minta THR pada siapa? Seharusnya Pemerintah bisa mencarikan solusi atas permasalahan yang terjadi setiap tahun, bukan hanya memberikan himbauan kepada perusahaan yang mempekerjakan pekerja mitra, pungkas Mirah.

Dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, gelombang PHK terus terjadi membuat pekerja formal semakin berkurang. Lalu kemana pekerja formal yang terPHK..? Ternyata hasil penelitian mereka banyak beralih menjadi driver online, ojek online dan kurir ekspedisi yang berstatus mitra yang saat ini jumlahnya kurang lebih 4 juta orang

Senada apa yang disampaikan Presiden ASPEK Indonesia, Herman Hermawan- ketua umum Serikat Pekerja Platform Daring (SPPD) yang menjadi anggota/berafiliasi kepada ASPEK Indonesia menyampaikan, kalau pekerja formal untuk merayakan Hari Raya mendapatkan THR, lalu pekerja seperti kami mendapatkan THR dari mana, apa lagi “narik” sekarang lagi anyeb, istilah yg biasa digunakan kawan-kawan ojek online dan driver online untuk mengatakan orderan lagi sepi.

Masih dikatakan oleh Herman bahwa hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai pemangku kebijakan, jangan hanya pekerja formal saja yang dibuatkan permenaker tentang THR akan tetapi para pekerja platform juga harus segera dibuat kan Permenaker agar kami memiliki payung hukum yang jelas.

Lebih lanjut dengan nada agak tinggi Herman “Chipeng”menyampaikan, kami ini pekerja yang sangat rentan. Hari ini kami narik kami punya uang, hari ini tidak narik kami tidak punya uang (no work no pay), apalagi dengan biaya potongan aplikasi yang sangat tidak manusiawi 20% + biaya pemesanan, bahkan sekarang ada argo Rp 20.000 tapi bersihnya ke driver hanya Rp 12.000. Faktor naiknya harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dari Rp. 7.000 menjadi Rp 10.000, biaya perawatan kendaraan dan angsuran kendaraan.

Dari tahun 2014 sejak ada nya Uber grab dan Gojek hingga kini 2023 kami belum juga memiliki payung hukum yang jelas, dimana peran Pemerintah selaku pemangku kebijakan.

Hal ini tentu menjadi tanggung jawab Pemerintah,agar nilai Pancasila yaitu sila ke -5 bisa di implementasikan sesuai bunyi nya , yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“.[MT]

Dewan Pimpinan Pusat
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

Mirah Sumirat, SE
Presiden

Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal