12 November 2026

OJK

WeKa institute Soroti Dugaan Misi Penyelamatan Dinasti Politik Sumitro Djojohadikusumo WeKa institute Soroti Dugaan Misi Penyelamatan Dinasti Politik Sumitro Djojohadikusumo

WeKa institute Soroti Dugaan Misi Penyelamatan Dinasti Politik Sumitro Djojohadikusumo

Hedi Batubara 22 Oktober 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – CEO WeKa Institute, Wawat Kurniawan, melontarkan kritik tajam terhadap dugaan penggunaan instrumen regulasi keuangan negara untuk merespons persoalan yang dinilainya berkaitan dengan kepentingan dinasti politik. Ia menyoroti peran Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga bank sentral dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar keuangan.

Wawat menilai, regulator keuangan seharusnya berfokus pada pembenahan tata kelola, transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan kepentingan publik. Namun, menurut dia, berbagai instrumen tersebut berisiko kehilangan independensinya apabila lebih banyak digunakan untuk meredam tekanan politik daripada menyelesaikan persoalan mendasar.

“Gara-gara ada misi penyelamatan dinasti Sumitro Djojohadikusumo dan keponakan, seluruh instrumen regulasi keuangan, mulai dari Kemenkeu, OJK, sampai bank sentral, akhirnya dikerahkan bukan untuk pembenahan tata kelola, melainkan menjadi tim pemadam kebakaran demi mengamankan panggung politik,” kata Wawat dalam pernyataannya, Kamis (22/10/2026).

Pernyataan tersebut merupakan kritik Wawat terhadap dugaan adanya kepentingan politik di balik langkah-langkah yang melibatkan otoritas keuangan. Namun, tudingan mengenai misi penyelamatan dinasti politik tersebut masih memerlukan bukti dan konfirmasi dari pihak-pihak yang disebutkan.

Wawat menggunakan istilah rescue mission atau misi penyelamatan untuk menggambarkan situasi yang menurutnya terjadi ketika kepentingan lingkaran kekuasaan berhadapan dengan persoalan tata kelola dan pengawasan.

Ia mengibaratkan pola tersebut seperti operasi penyelamatan dalam doktrin militer. Ketika pihak yang berada di lingkaran dalam menghadapi bahaya, prioritasnya disebut berubah menjadi upaya menyelamatkan pihak tersebut dengan segala cara.

Menurut Wawat, jika pola itu benar-benar terjadi dalam pengelolaan sektor keuangan, regulasi dan standar transparansi berisiko ditempatkan di bawah kepentingan politik.

Padahal, regulator keuangan memiliki mandat yang harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara, OJK mengawasi sektor jasa keuangan sesuai kewenangannya, sedangkan Bank Indonesia menjalankan tugas di bidang moneter dan sistem pembayaran serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan sesuai mandatnya.

Karena itu, setiap kebijakan yang melibatkan lembaga-lembaga tersebut perlu dinilai berdasarkan dasar hukum, tujuan kebijakan, proses pengambilan keputusan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan pelaku pasar.

Wawat mengingatkan agar kewenangan regulator tidak berubah menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu.

Wawat juga menyoroti hubungan antara kepentingan politik domestik dan penilaian pelaku pasar internasional. Menurut dia, upaya meyakinkan investor dan lembaga pemeringkat tidak cukup dilakukan melalui lobi politik apabila persoalan mendasar terkait transparansi dan kepastian hukum belum diselesaikan.

“Pasar keuangan internasional tidak mengenal urusan titipan keponakan. Mereka membaca data, kepatuhan, dan kepastian hukum,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menekankan pentingnya kepercayaan investor terhadap konsistensi kebijakan dan kualitas tata kelola. Dalam praktiknya, investor dan lembaga pemeringkat mempertimbangkan beragam indikator, mulai dari kondisi ekonomi makro, kesehatan fiskal, kualitas regulasi, transparansi, hingga risiko politik.

Apabila muncul keraguan terhadap independensi lembaga pengawas atau konsistensi penegakan aturan, kepercayaan pasar dapat menghadapi tekanan. Meski demikian, perubahan penilaian investor tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan satu faktor atau dugaan kepentingan keluarga politik tanpa data yang mendukung.

Bagi Wawat, tantangan utama pemerintah bukan hanya meyakinkan pasar bahwa kondisi keuangan nasional tetap terjaga. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan diambil melalui prosedur yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Wawat turut mengkritik apa yang disebutnya sebagai paradoks kepemimpinan. Di satu sisi, masyarakat diminta berhemat, bekerja keras, dan menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Di sisi lain, ia mempertanyakan apakah energi lembaga-lembaga negara justru terserap untuk meredam persoalan yang berkaitan dengan kepentingan politik.

Menurut dia, apabila pemerintah ingin menjaga kepercayaan publik, standar akuntabilitas seharusnya berlaku sama bagi seluruh pihak, termasuk mereka yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Ia berpandangan, persoalan integritas dan potensi konflik kepentingan tidak bisa diselesaikan hanya melalui komunikasi politik atau pendekatan lobi. Penyelesaiannya membutuhkan keterbukaan informasi, pemeriksaan yang independen, serta penegakan aturan tanpa diskriminasi.

Kritik tersebut juga menempatkan independensi regulator sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi. Lembaga pengawas harus mampu menjalankan kewenangannya tanpa tekanan dari kepentingan politik maupun bisnis.

CWIG Desak OJK dan Satgas PASTI Telusuri Platform VIMA.NOW IMG-20260902-WA0120

CWIG Desak OJK dan Satgas PASTI Telusuri Platform VIMA.NOW

moneytalkadmin 2 September 2026

MoneyTalk.id, Jakarta, — Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG) mendesak OJK, Satgas PASTI, dan Bareskrim Polri segera menelusuri aktivitas VIMA.NOW.

Berdasarkan investigasi awal CWIG menunjukkan sejumlah indikator yang patut diduga mengarah pada money game atau skema Ponzi berbalut bisnis digital entertainment.

Ketua Umum CWIG, Henry Hosang, mengatakan temuan awal menunjukkan adanya paket berbayar, bonus menonton, wallet dan withdrawal, referral hingga 8 level, downline, serta program penghasilan dan target berjenjang.

“Yang harus diperiksa bukan sekadar apakah VIMA memiliki produk streaming, tetapi dari mana uang untuk membayar reward, komisi referral dan withdrawal para member berasal. Apakah dari pendapatan usaha yang nyata atau dari uang yang terus masuk melalui member baru?” tegas Henry.

CWIG menilai struktur tersebut merupakan red flag serius yang tidak boleh diabaikan. Terlebih terdapat paket dengan nilai hingga Rp10 juta dan sistem komisi jaringan berjenjang.

CWIG meminta OJK dan Bareskrim segera memeriksa legalitas pengelola, rekening penerima dana, total dana masuk, total reward yang dibayarkan, mekanisme referral, jumlah member, serta sumber pendapatan sebenarnya dari bisnis tersebut.

CWIG akan menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap aktivitas investasi dan penghimpunan dana masyarakat, CWIG tidak akan berhenti pada temuan awal.

“CWIG akan melakukan investigasi lebih dalam terhadap bisnis VIMA.NOW, termasuk menelusuri struktur paket, aliran dana, sumber pembayaran reward, sistem referral, serta pihak-pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari bisnis ini,” ujar Henry.

CWIG menegaskan, investigasi ini bukan vonis hukum terhadap VIMA.NOW. Namun apabila hasil penelusuran menunjukkan bahwa pembayaran keuntungan secara material bergantung pada masuknya dana dari member baru, maka temuan tersebut harus segera diserahkan kepada OJK, Satgas PASTI dan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

“Jangan tunggu masyarakat menjadi korban lebih banyak. Kalau bisnisnya sehat, buktikan dengan transparansi. Kalau ada persoalan, negara harus bertindak sebelum kerugian masyarakat semakin besar,” tegas Henry Hosang.

Tentang VIMA.NOW 

Di tengah tren konsumsi konten video berdurasi singkat yang terus meningkat, VIMA menegaskan ambisinya untuk menjadi salah satu platform drama pendek digital terbesar di Indonesia hingga kawasan Asia melalui pengembangan teknologi, inovasi layanan, dan penguatan ekosistem digital.

Perusahaan menargetkan tidak hanya menjadi aplikasi hiburan, tetapi juga menghadirkan pengalaman digital yang lebih modern, interaktif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Ada Insurtech Diduga Manipulasi Keuangan, OJK Diminta Audit dan Sanksi Tegas! Uchok Sky Khadafi Direktur Center For Budget Analysis (CBA) 1

Ada Insurtech Diduga Manipulasi Keuangan, OJK Diminta Audit dan Sanksi Tegas!

Hedi Batubara 16 September 2025

MoneyTalk,Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta segera mengaudit sebuah perusahaan asuransi digital (insurtech) dalam negeri yang diduga memanipulasi data keuangannya untuk meraup pendanaan dari investor. Jika dugaan itu terbukti, OJK harus menjatuhkan sanksi tegas dan melaporkannya ke penegak hukum.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, insurtech tersebut dikabarkan berhasil menarik pendanaan dari sejumlah investor perusahaan rintisan (startup) atau modal ventura pada 2021.

“Insurtech ini pernah mendapat pendanaan Seri B dari sejumlah investor senilai lebih dari US$50 juta atau sekitar Rp800 miliar, antara lain dari East Ventures (EV) Growth, GGV Capital, eWTP Fund, Saratoga Investama Sedaya, dan Emtek. Kami menduga investor-investor ini tidak mengetahui modus yang dilakukan insurtech itu,” ungkapnya, Senin (15/9/2025).

Dia enggan menyebut nama insurtech dimaksud dengan alasan OJK telah mengetahuinya. Namun, sebagai informasi saja, perusahaan itu berdiri sejak 2017 dan pernah dinobatkan sebagai insurtech terbesar di Indonesia dengan puluhan cabang, termasuk beberapa di luar negeri. Salah seorang pendirinya disebut berasal dari Tiongkok.

Insurtech ini sempat menjadi sorotan setelah mengklaim pendapatan premi bruto atau gross written premium (GWP) tembus Rp3 triliun pada 2022, tumbuh lebih dari 2.000% dibandingkan 2018 atau dua kali lipat dari capaian 2021 sebesar Rp1,5 triliun.

Uchok menyebut, manipulasi GWP justru menjadi modus yang dilakukan insurtech tersebut agar kinerjanya melesat sehingga perusahaan dinilai sangat prospektif dan investor tertarik menyuntikkan modalnya.

“Bekerja sama dengan para broker internalnya, insurtech ini diduga mengambil data premi dari perusahaan asuransi lain untuk dicatatkan sebagai GWP mereka. Manipulasi data ini agar prospek perusahaan kelihatan kinclong di mata investor,” ujarnya.

Menurut Uchok, manipulasi keuangan atau fraud semacam itu tidak hanya merugikan investor, tetapi juga dapat merusak ekosistem usaha rintisan (startup) dan kredibilitas insurtech di dalam negeri, bahkan bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap asuransi dan sektor keuangan secara luas.

“Kami mendapat informasi kasus terkait insurtech ini pernah dilaporkan ke OJK tetapi belum ada tindaklanjutnya. Kami minta OJK segera audit tuntas dan jatuhkan sanksi tegas jika dugaan itu terbukti. Ini bukan soal pembiayaan atau modal ventura saja, tetapi asuransi yang rentan terhadap isu fraud,” tegasnya.

Dia meminta OJK bertindak cepat, tegas dan transparan agar kepercayaan investor startup dan masyarakat terhadap asuransi, khususnya insurtech, tetap terjaga. Apalagi tren kinerja pembiayaan dan penyertaan modal vetura di Indonesia cenderung menurun.

Mengutip laporan DailySocial.id, pembiayaan startup Indonesia pada semester pertama 2025 anjlok 43% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Total modal yang digelontorkan susut menjadi hanya US$161,3 juta, terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Mirip Kasus e-Fishery

Menurut Uchok, modus yang dilakukan insurtech itu mirip dengan kasus manipulasi data keuangan eFishery, sebuah perusahaan rintisan lokal di bidang budidaya perikanan, yang sempat mengguncang dunia startup di Indonesia.

Kasus eFishery ditangani oleh Bareskrim Polri sejak akhir 2024 dan telah menahan mantan CEO Gibran Huzaifah beserta dua orang lainnya. Mereka dituduh bekerja sama melakukan penipuan dan penggelapan dalam proses investasi pada eFishery.

Uchok berharap OJK tidak berhenti pada hasil investigasi dan audit terhadap insurtech tersebut, tetapi harus menindaklanjutinya dengan langkah konkret, termasuk melaporkan kasus itu ke Bareskrim Polri untuk diproses hukum.

Jika terbukti ada unsur manipulasi data keuangan, perusahaan dan individu yang terlibat dapat dijerat dengan Pasal 508 dan 378 KUHP yang mengatur sanksi pidana terkait pemalsuan laporan keuangan dan penipuan korporasi.

Potensi sanksi yang dapat dikenakan meliputi pidana bagi pihak yang terlibat, sanksi perdata jika ada pihak yang mengalami kerugian, serta pengawasan yang lebih ketat dari regulator terhadap perusahaan startup.

Negara Kalah oleh Jutaan Rekening Bandar Judi, Membuka Aib Gagalnya Otoritas Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Negara Kalah oleh Jutaan Rekening Bandar Judi, Membuka Aib Gagalnya Otoritas Keuangan

Hedi Batubara 25 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Hari ini publik dihadapkan pada kenyataan pahit, bahwa perputaran uang perjudian daring menggunakan jutaan nomor rekening perbankan dan lembaga keuangan non-bank masih berlangsung tanpa henti.

Fakta ini adalah bukti telanjang bahwa seluruh otoritas penata kelola keuangan di Indonesia dimulai dari bank, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terlihat gagal menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Padahal, mandat hukum mereka tidak main-main. Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Bank Indonesia, serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah jelas-jelas mewajibkan setiap lembaga untuk menutup rapat pintu bagi aliran uang gelap.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan kebalikannya, justru pintu itu dibiarkan terbuka, bahkan menjadi jalan tol yang nyaman bagi bandar judi.

Bank berpagar penuh celah

Bank seharusnya menjadi pagar pertama. Tugasnya adalah mengenali nasabah, mengawasi transaksi, dan menolak segala bentuk aktivitas mencurigakan. Tetapi, justru bank-bank besar yang menjadi jalan favorit bagi para bandar judi untuk membuka rekening.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) *dari tahun ke tahun sudah menegur lemahnya pengendalian internal perbankan*. Ribuan rekening dormant yang tidak diaudit, serta celah verifikasi digital yang longgar, menjadi bukti bahwa bank lebih sibuk mengejar target bisnis ketimbang menjaga integritas sistem keuangan.

Mari cermati:

1. Tahun 2015–2017 adalah awal lonjakan rekening tidak aktif. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) periode 2015–2016 mencatat ribuan rekening pemerintah daerah di bank umum berstatus tidak aktif (dormant) dengan saldo miliaran rupiah yang tidak terpantau penggunaannya. Catatan BPK lemahnya rekonsiliasi antara pemerintah daerah dan bank membuka peluang penyalahgunaan dana publik, termasuk pemanfaatan rekening dormant untuk transaksi di luar tujuan resmi.

Relevansi dengan judi online bahwa rekening dormant seperti ini rawan dipakai kembali (activated account) untuk menampung dana ilegal.

2. Tahun 2018–2020 pengawasan KYC lemah. LHP BPK 2018 menemukan ketidakpatuhan bank terhadap prinsip Know Your Customer (KYC). Banyak bank hanya mengandalkan fotokopi identitas tanpa verifikasi silang ke Dukcapil.

LHP BPK 2019 menegur adanya rekening dengan dokumen identitas ganda dan tidak sah, namun tetap diloloskan sistem bank.

LHP BPK 2020 menunjukkan kasus transaksi mencurigakan yang seharusnya dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) ke PPATK, tetapi tidak dilakukan tepat waktu.

Catatan BPK kelemahan ini memberi ruang bagi mafia judi online membuka rekening dengan identitas palsu atau pinjaman identitas (borrowed identity).

3. Tahun 2021–2022 digitalisasi banki tidak diawasi ketat. LHP BPK 2021 mencatat ledakan pembukaan rekening digital melalui aplikasi bank, tetapi pengendalian internal sangat lemah. Tidak semua bank menerapkan verifikasi biometrik. Ada kasus akun digital dibuka hanya dengan unggah foto KTP dan swafoto, tanpa validasi kehadiran fisik.

LHP BPK 2022 menyoroti lemahnya monitoring transaksi BI-FAST dan QRIS. Sistem memang real-time, tapi tidak ada parameter dan threshold (ambang batas) anomali yang dipakai secara seragam di semua bank.

Banyak bank tidak melakukan pembekuan otomatis meskipun pola transaksi mencurigakan jelas terlihat (misalnya setoran kecil berulang ke satu rekening).

4. Tahun 2023–2024 terdeteksi rekening pemerintah dan fraud by omission. LHP BPK atas LKPP 2023 menemukan 2.115 rekening milik instansi pemerintah di bank umum berstatus dormant lebih dari tiga tahun, dengan saldo lebih dari Rp 500 miliar.

LHP BPK 2024 menyoroti praktik fraud by omission, ada 15 kasus di mana oknum bank secara sengaja meloloskan rekening ilegal atau menutup mata terhadap transaksi yang seharusnya ditolak.

Catatan BPK: bank gagal menjalankan pengendalian internal, padahal OJK sudah mewajibkan penerapan enhanced due diligence.

Dari 2015 hingga 2024, pola temuan BPK konsisten menyoroti kelemahan yang berulang:

1. Rekening dormant pemerintah tidak diaudit, sehingga rawan disalahgunakan.

2. KYC lemah sebab identitas palsu atau pinjaman identitas lolos.

3. Digital banking longgar potensi besar pembukaan rekening masif tanpa pengendalian ketat.

4. Fraud by omission sebab oknum bank sengaja membiarkan rekening ilegal hidup.

Pesan kunci: BPK sudah berkali-kali menegur, tetapi industri perbankan tidak kunjung berbenah. Wajar jika hari ini jutaan rekening dipakai bandar judi online, karena pagar utama sistem keuangan Indonesia memang bolong dari dalam. Dan laporan BPK dari tahun ke tahun adalah bukti audit yang tidak terbantahkan!

Otoritas Jasa Keuangan regulator yang tak bertaring

OJK memegang peran pengawas, pengatur, dan pemberi izin lembaga jasa keuangan. Dengan Peraturan OJK terbaru tentang anti pencucian uang, seharusnya semua celah bisa ditutup. Nyatanya, jutaan rekening judi tetap lahir setiap tahun.

Mengapa? Karena pengawasan OJK berhenti pada dokumen dan laporan formalitas. Ketika fakta di lapangan menunjukkan kegagalan bank menahan aliran dana judi, OJK tidak hadir sebagai pengendali yang keras, melainkan hanya sebagai pencatat administrasi.

Bank Indonesia penjaga sistem pembayaran yang lalai

BI adalah pengendali utama sistem pembayaran nasional. Semua transaksi melalui QRIS, BI-FAST, dompet digital, dan virtual account berada dalam genggamannya. Namun, bandar judi tetap leluasa memanfaatkan kanal-kanal ini untuk menyalurkan dana taruhan.

Audit BPK 2022 menyoroti lemahnya integrasi pengawasan BI dengan PPATK dan otoritas lain. Padahal, sistem teknologi pembayaran nasional sudah memungkinkan pemblokiran real-time. Fakta bahwa transaksi judi tetap lancar adalah bentuk nyata kelalaian.

PPATK intelijen yang hanya jadi arsip

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan seharusnya menjadi intelijen keuangan negara. Laporan transaksi mencurigakan dari bank, fintech, dan lembaga keuangan non-bank sudah masuk ke meja PPATK.

Namun, alih-alih menjadi mesin komando yang mampu membekukan jaringan rekening dalam hitungan jam, PPATK lebih sering berperan sebagai gudang arsip laporan.

Laporan BPK tahun 2020–2023 menunjukkan rendahnya tindak lanjut terhadap rekomendasi PPATK. Inilah sebabnya bandar judi lebih cepat membuka rekening baru daripada negara menutup rekening lama.

Kesimpulan

Ketika bank gagal, Otoritas Jasa Keuangan lemah, Bank Indonesia lalai, dan PPATK hanya mencatat, maka publik dihadapkan pada kebangkrutan integritas sistem keuangan. Hasilnya adalah:

1. Kapitalisme hitam bandar judi yang modalnya kecil tetapi justru bisa mempermalukan kapitalisme besar perbankan nasional.

2. Mandat hukum yang tegas tidak mampu diwujudkan menjadi tindakan nyata.

3. Reputasi negara sebagai pengelola sistem keuangan runtuh di mata publik, karena uang kotor lebih cepat berputar daripada uang bersih.

Pesan Penutup

Jutaan rekening judi online adalah bukti bahwa negara tidak kalah dalam undang-undang, tetapi kalah dalam implementasi. Semua otoritas penata kelola keuangan telah gagal menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka yang sedang kita saksikan bukan sekadar lemahnya pengawasan, tetapi runtuhnya kedaulatan negara atas sistem keuangannya sendiri.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

Bamsoet Dukung Rencana OJK Terapkan Exchange-Traded Fund (ETF) Berbasis Aset Kripto IMG-20250214-WA0074

Bamsoet Dukung Rencana OJK Terapkan Exchange-Traded Fund (ETF) Berbasis Aset Kripto

Hedi Batubara 17 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta –  Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan Exchange-Traded Fund (ETF) berbasis aset kripto. Rencana tersebut merupakan langkah penting untuk memajukan ekosistem kripto di Indonesia. Dengan regulasi yang tepat dan kerjasama yang baik antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat, ETF kripto dapat menjadi instrumen investasi yang inovatif dan bermanfaat bagi semua pihak.

Saat ini minat masyarakat terhadap investasi kripto terus meningkat. Hingga akhir 2024, tercatat jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 22,91 juta orang, dengan total nilai transaksi mencapai Rp 650,61 triliun. Data ini menunjukkan bahwa pasar aset kripto di Indonesia semakin berkembang pesat, dan tanpa adanya regulasi yang jelas, risiko yang dapat muncul bagi investor pun menjadi sangat besar.

“Rencana penerapan ETF berbasis kripto oleh OJK merupakan langkah menuju masa depan investasi yang lebih aman dan terstruktur. Dengan meningkatnya jumlah investor kripto dan nilai transaksi yang mencapai angka fantastis, regulasi yang jelas dan tegas akan menjadi landasan bagi pertumbuhan ekosistem kripto yang sehat di Indonesia. Dengan penerapan ETF berbasis kripto yang baik, Indonesia dapat menjadi salah satu negara unggulan dalam bidang investasi digital di kawasan Asia Tenggara,” ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (17/2/25).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, dukungan terhadap pengembangan ETF berbasis kripto karena kemampuannya dalam memberikan akses yang lebih mudah dan aman kepada investor. Dengan menggunakan instrumen ETF, investor tidak perlu melakukan pembelian dan penyimpanan aset kripto secara langsung, yang sering kali menjadi tantangan bagi masyarakat awam. ETF menawarkan bentuk investasi yang lebih terstruktur dan dapat diperdagangkan di bursa efek, sehingga meningkatkan transparansi dan likuiditas pasar.

“Penerapan ETF disertai dengan regulasi yang ketat akan meminimalisir risiko. Keputusan mengenai jenis aset kripto yang dapat digunakan sebagai underlying asset ETF akan didasarkan pada kriteria tertentu yang menjamin keberlanjutan dan keamanan pasar. Dengan langkah ini, OJK menunjukkan sikap proaktif dalam menghadapi volatilitas tinggi yang sering kali terjadi di pasar aset kripto,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menambahkan, dukungan terhadap rencana penerapan ETF berbasis kripto juga berkaitan dengan pengawasan yang lebih baik terhadap transaksi aset kripto. Dengan adanya ETF berbasis kripto, kegiatan transaksi akan lebih terpantau, sehingga dapat mencegah praktik penipuan dan manipulasi pasar. Transparansi yang diberikan melalui ETF menjadi salah satu aspek krusial yang dapat diberikan agar masyarakat dapat berinvestasi dengan lebih percaya diri.

“Rencana penerapan ETF kripto di Indonesia juga sejalan dengan tren global di mana semakin banyak negara yang mengatur instrumen investasi ini. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Jerman telah memiliki ETF kripto yang diperdagangkan di bursa efek mereka. Instrumen ini tidak hanya menarik minat investor, tetapi juga menghasilkan pendapatan pajak yang signifikan bagi negara. Dengan meningkatnya jumlah investor, potensi penerimaan pajak dari transaksi kripto bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang baru dan berkelanjutan,” pungkas Bamsoet.

Tanggapi Penggeledahan KPK, Aktivis 98 Desak Komisi XI DPR Panggil BI dan OJK Uchok Sky Khadafi

Tanggapi Penggeledahan KPK, Aktivis 98 Desak Komisi XI DPR Panggil BI dan OJK

Hedi Batubara 20 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta- Aktivis 98 Uchok Sky Khadafi mendesak Komisi XI DPR RI untuk segera melakukan pemanggilan kepada jajaran Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Desakan itu ia lontarkan pasca adanya penggeledahan yang dilakukan KPK terhadap dua lembaga tersebut baru-baru ini.

“Jangan bungkam ini Komisi XI DPR. Harusnya mereka segera panggil kedua lembaga tersebut untuk meminta penjelasan lebih komprehensif terkait apa yang sebenarnya terjadi. Publik menunggu itu,” tandasnya.

Uchok juga mengingatkan agar DPR peka terhadap berbagai isu sensitif yang tengah berkembang di tengah publik.

“Jangan banyak bungkamnya, percuma rakyat gaji mereka kalau tak bersuara. Atau jangan-jangan atau patut diduga mereka juga ikut kecipratan yayasan-yayasannya dari dana CSR itu,” sindirnya.

Adapun terkait langkah KPK, Uchok mendukung penuh langkah lembaga anti rasuah tersebut melakukan penggeledahan terhadap Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya, penggeledahan menunjukkan bahwa KPK sebagai aparat penegak hukum tidak pandang bulu dalam upayanya melakukan pemberantasan korupsi.

“Jangan hanya geledah bila perlu segera tetapkan tersangkanya. Korupsi di mana pun berada harus disikat. KPK jangan lagi ragu menegakkan hukum kepada siapapun,” tandasnya.

Uchok juga mengingatkan agar KPK dalam menjalankan kerja-kerja penegakan hukumnya tidak mudah diintervensi oleh kekuatan mana pun.

“KPK harus tegas jangan lagi bermain-main kalau sudah menyangkut urusan korupsi. Segera saja tetapkan tersangkanya biar tak jadi bola liar nantinya,” pungkasnya.

Aktif di Sosmed Kredit Ditolak Bank, Isu Baru dalam Penilaian Kelayakan Kredit Aktif di Sosmed Kredit Ditolak Bank, Isu Baru dalam Penilaian Kelayakan Kredit

Aktif di Sosmed Kredit Ditolak Bank, Isu Baru dalam Penilaian Kelayakan Kredit

Hedi Batubara 14 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan Indonesia semakin memperkenalkan inovasi dalam sistem penilaian kredit. Sistem yang sebelumnya bergantung pada data SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) kini semakin berkembang, mencakup sumber data yang lebih beragam, termasuk aktivitas di media sosial. Hal ini tentu menarik perhatian, terutama bagi mereka yang aktif berinteraksi di platform digital.

Tidak jarang kita melihat postingan yang memamerkan gaya hidup mewah (lexing) atau berbagi pengalaman liburan yang tampaknya sempurna. Hal ini mungkin disalahartikan oleh beberapa orang sebagai indikator kelayakan kredit. Lalu, bagaimana perkembangan ini dapat memengaruhi proses penilaian kredit di masa depan?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengumumkan rencana untuk memperluas jangkauan penilaian kredit dengan mencakup data dari media sosial. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, ini adalah langkah penting untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penilaian kredit tak hanya akan datang dari SLIK, tetapi juga dari sumber lain seperti perusahaan telekomunikasi, lembaga yang mengelola utilitas, dan yang paling menarik—media sosial.

Perbankan digital sudah mulai menerapkan penilaian berbasis media sosial untuk mengukur kelayakan kredit nasabah. Ke depannya, perbankan konvensional juga akan mengadopsi pendekatan serupa. Salah satu tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang sebelumnya dianggap tidak bankable, atau sulit mengakses layanan perbankan, untuk mendapatkan pinjaman. Misalnya, informasi terkait kelancaran pembayaran listrik atau telepon bisa menjadi indikator penting dalam menentukan kemampuan finansial seseorang.

Fenomena “lexing” atau pamer gaya hidup mewah di media sosial, seperti liburan mewah, mobil baru, atau belanja barang branded, memang menjadi kebiasaan di kalangan sebagian orang. Dengan adanya kebijakan OJK yang melibatkan media sosial dalam penilaian kredit, hal ini memunculkan pertanyaan besar: apakah mereka yang sering memamerkan gaya hidup mewah akan lebih mudah memperoleh pinjaman? Atau sebaliknya, apakah mereka yang tidak terlalu aktif di media sosial akan kesulitan mendapatkan akses kredit?

Namun, Dian Ediana Rae menegaskan bahwa media sosial bukan satu-satunya faktor yang akan dipertimbangkan dalam penilaian kredit. Selain data dari media sosial, OJK juga mempertimbangkan data dari berbagai sektor lain, seperti catatan pembayaran utilitas dan keuangan lainnya. Oleh karena itu, meskipun aktivitas di media sosial dapat memberikan gambaran tambahan mengenai kebiasaan seseorang, penilaian kredit tetap akan bergantung pada serangkaian indikator yang lebih luas dan mendalam.

Sistem kredit yang selama ini bergantung pada data SLIK atau informasi keuangan yang dikelola oleh Bank Indonesia akan semakin berkembang. OJK merencanakan adanya pemeringkatan kredit alternatif yang disebut Initiative Credit Scoring (ICS), yang akan menjadi pelengkap atau alternatif bagi pemeringkatan tradisional. Penilaian kredit ini akan memberi ruang lebih luas bagi individu dengan riwayat kredit terbatas untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun media sosial bisa menjadi salah satu elemen dalam pemeringkatan, sistem ini tetap akan berbasis pada evaluasi yang lebih komprehensif. Pihak bank akan menggabungkan berbagai data—baik dari sumber finansial yang resmi seperti laporan keuangan, maupun data pribadi yang didapatkan dari penyedia layanan utilitas dan media sosial. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem perbankan yang lebih inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini belum memiliki catatan kredit formal.

Meski kedengarannya menjanjikan, pengembangan sistem penilaian kredit berbasis media sosial ini tentunya menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masalah privasi menjadi perhatian utama. Penggunaan data pribadi tanpa izin eksplisit dari individu bisa menimbulkan berbagai masalah hukum dan etika. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat untuk melindungi data pribadi nasabah.

Kedua, efektivitas sistem ini perlu diuji lebih lanjut. Apakah benar aktivitas di media sosial dapat mencerminkan kapasitas finansial seseorang? Banyak orang yang memamerkan kehidupan mewah di media sosial, meski kenyataannya mereka menghadapi kesulitan finansial di dunia nyata. Oleh karena itu, OJK harus memastikan bahwa data yang digunakan dalam pemeringkatan kredit benar-benar valid dan dapat diandalkan.

Terakhir, kebijakan ini juga harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa tidak semua orang memiliki akses atau aktif di media sosial. Ini bisa menciptakan ketidakadilan dalam penilaian kredit bagi mereka yang lebih tertutup atau memilih untuk tidak membagikan kehidupan pribadi mereka secara daring.

Pengenalan media sosial dalam penilaian kredit adalah langkah yang menarik dan inovatif, namun juga penuh tantangan. OJK berusaha menciptakan sistem yang lebih inklusif, memungkinkan mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar dalam memperoleh pinjaman. Namun, hal ini tentu memerlukan regulasi yang jelas dan bijaksana, serta evaluasi yang tepat terhadap dampak dari kebijakan ini.

Kebijakan ini akan terus berkembang, dan kita harus menunggu lebih lanjut bagaimana OJK akan merancang aturan yang lebih rinci mengenai penggunaan media sosial dalam penilaian kredit. Meski demikian, yang pasti adalah bahwa dunia perbankan Indonesia menuju era yang lebih terbuka, dimana banyak faktor—termasuk aktivitas media sosial—dapat menentukan apakah seseorang layak mendapatkan akses ke layanan finansial.(c@kra)

Baca Juga Berita Ini

Mahkamah Agung

BUA Mahkamah Agung Kecanduan Borong Laptop, Rp55,3 Miliar untuk 3.692 Unit, CBA Pertanyakan Urgensinya

Hedi Batubara 11 November 2026
Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo Subianto

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo

Hedi Batubara 11 November 2026