Pemerhati Politik dan Alumni HI UMY Archives -

Memaknai Sikap DPR terhadap Kasus Ijazah Gibran Iwan "Terpal" Setiawan, Pemerhati Politik

Memaknai Sikap DPR terhadap Kasus Ijazah Gibran

Hedi Batubara 12 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Di sebuah warung kopi, obrolan politik kembali memanas. Di antara suara sendok beradu dengan gelas dan asap kopi yang mengepul, nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi bahan pembicaraan. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang mengangkat alis, ada pula yang bertanya dengan nada heran, mengapa persoalan ijazah seorang wakil presiden bisa menjadi perdebatan panjang di negeri ini?

“Kalau rakyat biasa melamar pekerjaan, ijazah bisa menjadi syarat utama. Lalu bagaimana kalau yang dipersoalkan adalah persyaratan pendidikan seorang wakil presiden?” celetuk seorang pengunjung warung kopi.

Pertanyaan sederhana itu menggambarkan kegelisahan yang berkembang di tengah masyarakat. Bukan semata-mata soal selembar ijazah, melainkan tentang kepastian hukum, kesetaraan di hadapan aturan, dan kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.

Polemik ini semakin menguat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat. Namun, MK tidak menerima permohonan para pemohon karena persoalan kedudukan hukum dan menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui perkara tersebut.

Artinya, ada dua hal yang perlu dibedakan. Pertama, temuan MK mengenai bukti pendidikan yang dipersoalkan. Kedua, keputusan MK untuk tidak mendiskualifikasi Gibran dalam perkara tersebut. Putusan itu tidak bisa begitu saja disederhanakan menjadi vonis bahwa Gibran terbukti tidak pernah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA. Namun, temuan yang disampaikan hakim jelas menimbulkan pertanyaan serius yang layak dijawab secara terbuka.

Di tengah perdebatan tersebut, sejumlah anggota DPR mulai menyampaikan pandangan. Anggota Fraksi NasDem Tonny Tesar, sebagaimana disampaikan dalam polemik ini, meminta agar Gibran dimakzulkan. Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menilai DPR dapat menindaklanjuti persoalan tersebut melalui pembentukan panitia khusus (pansus) atau penggunaan hak angket.

Deddy menyampaikan pandangannya kepada wartawan pada 7 Oktober 2026. Menurutnya, DPR memiliki mekanisme politik dan pengawasan yang dapat digunakan untuk mendalami persoalan persyaratan pendidikan Gibran.

Dari PKS, Mardani Ali Sera juga disebut memandang putusan MK tersebut sebagai sebuah terobosan. Perbedaan tanggapan ini memperlihatkan bahwa persoalan Gibran tidak hanya bergerak di wilayah hukum, tetapi juga memasuki ruang perdebatan politik di parlemen.

Namun, suara beberapa anggota DPR tidak otomatis menjadi sikap resmi lembaga. Ada perbedaan antara pernyataan pribadi anggota, sikap fraksi, keputusan alat kelengkapan dewan, dan keputusan DPR secara kelembagaan. Karena itu, publik perlu melihat apakah pernyataan tersebut akan berlanjut menjadi agenda resmi atau berhenti sebagai komentar politik.

Hal yang menarik justru sikap sebagian besar anggota DPR yang belum memperlihatkan langkah kelembagaan yang tegas. Dalam politik, diam tidak selalu berarti setuju, menolak, atau tidak peduli. Diam bisa berarti menunggu perkembangan, menghitung dukungan, mempertimbangkan risiko, atau mencari waktu yang tepat untuk menentukan sikap.

Persoalan Gibran memiliki dimensi politik yang besar karena menyangkut jabatan wakil presiden. Setiap langkah terhadap dirinya berpotensi memengaruhi hubungan antarkekuatan politik, keseimbangan pemerintahan, dan masa depan koalisi.

DPR tentu tidak bisa mengambil keputusan hanya berdasarkan kegaduhan di media sosial. Akan tetapi, DPR juga tidak semestinya berlindung di balik alasan bahwa perkara tersebut sudah dibawa ke MK. Ketika muncul persoalan mengenai pemenuhan persyaratan jabatan publik, wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan apakah ada persoalan yang perlu ditindaklanjuti dan melalui mekanisme apa.

Publik berhak memperoleh jawaban. Apakah DPR akan meminta penjelasan dari lembaga terkait? Apakah persoalan dokumen pendidikan dan proses penyetaraannya perlu didalami? Apakah terdapat dasar hukum yang memungkinkan penyelidikan lebih lanjut? Pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya dijawab melalui proses yang terbuka, bukan dibiarkan menjadi bahan spekulasi.

Di balik perdebatan mengenai ijazah, ada persoalan politik yang tidak bisa diabaikan: posisi wakil presiden merupakan jabatan strategis dalam pemerintahan. Karena itu, pembicaraan mengenai kemungkinan berakhirnya jabatan Gibran juga akan bersinggungan dengan kalkulasi kekuasaan.

Dalam politik, perubahan pada satu posisi penting dapat membuka perdebatan tentang siapa yang akan mengisi ruang tersebut, bagaimana hubungan presiden dan wakil presiden akan berlangsung, serta bagaimana partai-partai menempatkan diri. Situasi semacam ini memungkinkan berbagai kepentingan bergerak bersamaan, mulai dari kepentingan penegakan aturan hingga kepentingan mempertahankan atau memperoleh pengaruh.

Tidak berlebihan jika publik bertanya apakah semua anggota parlemen akan melihat persoalan ini semata-mata sebagai urusan kepatuhan terhadap hukum, atau ada pula yang menghitung keuntungan dan kerugian politiknya. Namun, dugaan mengenai adanya pihak yang mengincar kursi wakil presiden tetap harus ditempatkan sebagai pertanyaan politik, bukan dianggap sebagai fakta tanpa bukti.

Jabatan publik bukan hadiah yang bisa diperebutkan melalui transaksi politik. Jika muncul persoalan serius mengenai persyaratan pejabat, penyelesaiannya harus mengikuti konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Siapa pun yang kelak memperoleh keuntungan politik dari suatu perubahan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan proses hukum.

Di warung kopi, perdebatan biasanya tidak menggunakan istilah hukum yang rumit. Orang berbicara dengan bahasa sehari-hari. Mereka membandingkan persoalan pejabat dengan pengalaman ketika mengurus pekerjaan, sekolah, atau pelayanan administrasi.

Dari situlah persoalan ini memperoleh makna yang lebih luas. Sebagian masyarakat mungkin memandang polemik tersebut sebagai bukti bahwa standar bagi pejabat tinggi negara perlu diperiksa dengan lebih ketat. Sebagian lainnya mungkin menilai persoalan itu telah dibesar-besarkan dan harus diselesaikan berdasarkan putusan serta prosedur hukum yang berlaku.

Perbedaan pandangan tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Namun, satu hal yang perlu dijaga adalah kepercayaan terhadap keadilan aturan. Masyarakat bisa menerima keputusan yang tidak sesuai dengan harapannya apabila prosesnya transparan, argumentasinya jelas, dan lembaga yang berwenang memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya, ketika pertanyaan publik tidak memperoleh jawaban yang memadai, kecurigaan mudah tumbuh. Polemik yang awalnya menyangkut dokumen pendidikan dapat berkembang menjadi pertanyaan yang lebih besar tentang integritas proses politik, tanggung jawab penyelenggara pemilu, dan konsistensi penegakan hukum.

Karena itu, pemerintah, lembaga terkait, dan DPR perlu memahami bahwa persoalan ini bukan hanya tentang nasib seorang pejabat. Ada kepercayaan masyarakat yang dipertaruhkan. Menjawab pertanyaan publik secara terbuka jauh lebih bermanfaat daripada membiarkan ruang informasi dipenuhi kabar simpang siur.

Dalam sistem demokrasi, suara rakyat dapat memengaruhi agenda politik. Ketika suatu persoalan mendapat perhatian luas, anggota DPR akan menghadapi dorongan untuk memberikan penjelasan dan menentukan sikap. Aspirasi masyarakat bisa disampaikan melalui petisi, demonstrasi damai, pernyataan organisasi masyarakat, diskusi publik, maupun saluran resmi pengaduan kepada parlemen.

Namun, tekanan publik tidak otomatis menjatuhkan seorang wakil presiden. Pemakzulan memiliki prosedur konstitusional tersendiri dan tidak dapat dilakukan hanya karena desakan di media sosial atau banyaknya kritik masyarakat.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur dasar dan mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR dengan persyaratan serta tahapan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, desakan politik harus dibedakan dari dasar hukum yang diperlukan untuk menjalankan proses tersebut.

Meski demikian, DPR tidak bisa menganggap aspirasi masyarakat sebagai suara yang tidak berarti. Jika pertanyaan publik terus berkembang, anggota parlemen perlu menunjukkan apakah mereka akan menjalankan fungsi pengawasan dan menggunakan kewenangan yang tersedia secara bertanggung jawab.

Yang dibutuhkan bukan keputusan yang lahir karena tekanan sesaat, melainkan pemeriksaan yang serius, penjelasan yang terbuka, dan proses yang sesuai dengan konstitusi.

Kasus Gibran pada akhirnya menjadi ujian bagi DPR dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan. Apakah parlemen akan menjelaskan duduk persoalan secara terbuka? Apakah anggota DPR yang menyuarakan pansus, hak angket, atau pemakzulan akan menguraikan dasar hukum dan tujuan langkah mereka? Ataukah perdebatan ini akan berhenti setelah perhatian publik beralih ke persoalan lain?

Pertanyaan itu penting karena sikap DPR tidak hanya akan dinilai dari keras atau lunaknya pernyataan para anggotanya. Publik juga akan menilai konsistensi antara ucapan dan tindakan. Pernyataan keras tanpa tindak lanjut bisa menimbulkan kekecewaan, sementara keputusan yang tergesa-gesa tanpa landasan memadai juga berisiko merusak kepercayaan terhadap lembaga negara.

DPR perlu menempatkan kepentingan konstitusi dan kepastian hukum di atas kalkulasi jangka pendek. Jika memang ada dasar untuk mendalami persoalan ini, gunakan mekanisme yang sah. Jika suatu langkah tidak memiliki dasar hukum yang cukup, jelaskan kepada masyarakat mengapa langkah tersebut tidak dapat ditempuh.

Pada akhirnya, masa depan jabatan Gibran tidak semestinya ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak atau siapa yang paling lihai berhitung politik. Penentuannya harus mengikuti konstitusi, hukum, dan proses yang dapat diuji secara terbuka.

Di warung kopi, orang mungkin masih akan memperdebatkan nama Gibran hingga berhari-hari. Ada yang meminta DPR bergerak, ada yang menunggu penjelasan, dan ada pula yang memilih mengamati perkembangan.

Akan tetapi, pertanyaan yang paling penting tetap sama: ketika muncul persoalan serius mengenai persyaratan pejabat publik, apakah wakil rakyat berani memberikan jawaban yang jelas kepada masyarakat?

Dari situlah sikap DPR akan memperoleh makna yang sesungguhnya. Bukan dari seberapa keras mereka berbicara, melainkan dari seberapa konsisten mereka menjalankan tanggung jawab kepada rakyat dan konstitusi.

Penulis : Iwan ‘Terpal’ Setiawan, pemerhati politik dan alumni HI UMY

Tantangan Kapolri Baru Suyudi Ario Seto

Hedi Batubara 1 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Ada sebuah ironi yang terus menghantui institusi kepolisian. Di satu sisi, polisi dituntut menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum. Di sisi lain, ketika terdapat anggota kepolisian yang justru melanggar hukum, kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini ikut dipertaruhkan.

Di tengah situasi tersebut, kepemimpinan baru Polri akan menghadapi ujian yang tidak ringan. Nama Suyudi Ario Seto menjadi perhatian publik sebagai figur calon orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Saat menjadi Kapolri, Suyudi tidak hanya akan mewarisi sebuah organisasi besar dengan jaringan komando hingga ke pelosok negeri. Ia juga akan menerima pekerjaan rumah yang menuntut keberanian, ketegasan, dan konsistensi, terutama dalam penegakan hukum, pembenahan internal, serta pemberantasan korupsi.

Persoalannya bukan semata-mata bagaimana polisi menangkap penjahat di luar institusi. Tantangan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana memastikan setiap anggota kepolisian tunduk pada hukum yang sama, tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.

Bayangkan seorang warga yang datang ke kantor polisi dengan membawa laporan. Ia berharap memperoleh perlindungan, mendapatkan keadilan, dan menemukan kepastian hukum. Namun, di benaknya mungkin tersimpan pertanyaan yang tidak pernah terucapkan: bagaimana jika justru aparat yang dilaporkan menjadi bagian dari persoalan?

Pertanyaan semacam ini menggambarkan tantangan besar yang harus dijawab oleh setiap pemimpin Polri.

Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui slogan, konferensi pers, atau seremonial pergantian pejabat. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat menyaksikan hukum benar-benar bekerja, termasuk saat berhadapan dengan anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran.

Suyudi, apabila kelak memimpin Polri, harus mampu memastikan bahwa mekanisme pengawasan internal tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) memiliki peran strategis dalam menjaga disiplin dan integritas anggota. Namun, efektivitas pengawasan tidak cukup diukur dari banyaknya pemeriksaan atau jumlah personel yang dijatuhi sanksi. Ukuran yang lebih penting adalah apakah mekanisme tersebut mampu mencegah pelanggaran berulang dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Ketegasan seorang Kapolri justru terlihat ketika ia berani mengambil tindakan terhadap anggota yang memiliki jabatan strategis, bukan hanya terhadap personel berpangkat rendah.

Sebab, seragam kepolisian bukanlah tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Pangkat bukan pula tiket untuk memperoleh perlakuan istimewa.

Tantangan berikutnya adalah pemberantasan korupsi.

Kehadiran Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) di lingkungan Polri memberikan instrumen kelembagaan untuk memperkuat penanganan perkara korupsi. Keberadaan satuan ini menempatkan kepolisian sebagai salah satu aktor penting dalam upaya pemberantasan kejahatan yang merugikan keuangan negara.

Namun, kewenangan tersebut membawa konsekuensi besar. Polri harus mampu membuktikan bahwa pemberantasan korupsi dijalankan tanpa pandang bulu, termasuk ketika perkara menyentuh kepentingan orang-orang yang memiliki pengaruh politik, ekonomi, maupun kekuasaan.

Kortas Tipidkor tidak boleh hanya menjadi nama baru dalam struktur organisasi. Kehadirannya harus tercermin dalam kualitas penyelidikan, ketepatan penetapan tersangka, kekuatan pembuktian, dan keberhasilan membawa perkara ke pengadilan.

Di sinilah kepemimpinan Kapolri akan diuji.

Suyudi harus mampu membangun koordinasi yang sehat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung. Ketiga institusi penegak hukum tersebut memiliki kewenangan dan mekanisme kerja masing-masing. Perbedaan kewenangan tidak semestinya berkembang menjadi persaingan kelembagaan yang justru menghambat penanganan perkara.

Koordinasi harus dibangun melalui pertukaran informasi, pembagian peran yang jelas, serta penghormatan terhadap kewenangan masing-masing lembaga.

Pemberantasan korupsi bukan perlombaan untuk menunjukkan siapa yang paling banyak menangkap tersangka. Tujuan utamanya adalah memastikan kerugian negara ditangani, pelaku dimintai pertanggungjawaban, dan sistem yang memungkinkan korupsi terjadi diperbaiki.

Jika Kortas Tipidkor mampu menjalankan tugas secara profesional, Polri memiliki kesempatan memperkuat kontribusinya dalam agenda pemberantasan korupsi nasional.

Sebaliknya, jika kewenangan penegakan hukum tidak disertai integritas, kepercayaan publik justru akan semakin sulit dipulihkan.

Institusi sebesar Polri tentu tidak dapat dilepaskan dari berbagai persoalan organisasi. Jumlah personel yang besar, luasnya wilayah kerja, serta beragamnya karakteristik masyarakat membuat pengawasan menjadi pekerjaan yang kompleks.

Namun, kompleksitas organisasi tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan pelanggaran.

Pembenahan internal harus dimulai dari keberanian mengakui bahwa setiap institusi memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki. Kritik masyarakat semestinya ditempatkan sebagai bahan evaluasi, bukan ancaman terhadap kehormatan organisasi.

Dalam hal ini, seorang Kapolri membutuhkan lebih dari kemampuan mengendalikan struktur komando. Ia harus memiliki keberanian membangun budaya organisasi yang terbuka terhadap pengawasan.

Ketika terdapat laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan, respons institusi harus mengutamakan pemeriksaan objektif. Jangan sampai energi organisasi justru habis untuk mempertahankan citra, sementara persoalan substantif tidak terselesaikan.

Polri akan dihormati bukan karena tidak pernah dikritik, melainkan karena mampu menunjukkan kesungguhan dalam memperbaiki diri.

Setiap pergantian Kapolri selalu membawa harapan baru. Masyarakat menunggu perubahan, sementara anggota kepolisian menantikan arah kepemimpinan yang lebih jelas.

Namun, sejarah organisasi mengajarkan bahwa pergantian figur tidak otomatis menghasilkan perubahan budaya.

Reformasi membutuhkan konsistensi kebijakan, sistem pengawasan yang efektif, dan keteladanan pimpinan. Tanpa ketiganya, program pembenahan berisiko berhenti sebagai dokumen perencanaan yang tidak menyentuh kehidupan masyarakat.

Suyudi harus mampu memastikan bahwa reformasi Polri tidak hanya berlangsung di tingkat Mabes, tetapi juga terasa hingga kantor polisi di tingkat kecamatan.

Di tempat-tempat itulah masyarakat berhadapan langsung dengan aparat. Di sanalah kualitas pelayanan, sikap profesional, dan integritas anggota kepolisian benar-benar diuji.

Seorang warga yang datang untuk mengurus laporan kehilangan, menyelesaikan persoalan hukum, atau meminta perlindungan tidak membutuhkan pidato panjang tentang reformasi. Ia membutuhkan pelayanan yang manusiawi, prosedur yang jelas, dan kepastian bahwa haknya dihormati.

Keberhasilan kepemimpinan Polri pada akhirnya akan dinilai dari pengalaman masyarakat tersebut.

Tantangan Suyudi, jika dipercaya menjadi Kapolri, pada hakikatnya bukan hanya persoalan manajemen organisasi. Ia akan menghadapi ujian moral tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dan untuk siapa kewenangan kepolisian digunakan.

Polri memiliki kekuatan besar dalam sistem penegakan hukum nasional. Kekuatan itu harus selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Semakin besar kewenangan sebuah institusi, semakin besar pula kewajiban untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.

Kapolri mendatang harus mampu membangun institusi yang tidak hanya ditakuti oleh pelaku kejahatan, tetapi juga dipercaya oleh masyarakat. Polisi harus hadir sebagai pelindung, bukan sumber ketakutan. Polisi harus menjadi bagian dari solusi, bukan justru menambah persoalan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang Kapolri tidak terletak pada seberapa sering namanya muncul dalam pemberitaan atau seberapa banyak program diluncurkan selama masa jabatan.

Ukuran sesungguhnya adalah apakah masyarakat merasa lebih aman, apakah hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, apakah anggota yang melanggar ditindak, dan apakah korupsi dapat diperangi secara konsisten.

Sebab, membersihkan institusi kepolisian bukan pekerjaan yang selesai dengan mengganti seorang jenderal. Ia adalah perjuangan panjang untuk memastikan bahwa setiap orang yang mengenakan seragam Bhayangkara memahami satu prinsip mendasar: hukum harus berdiri lebih tinggi daripada pangkat, jabatan, dan kekuasaan.

Dan di situlah tantangan terbesar Suyudi Ario Seto saat menerima amanah sebagai Kapolri.

Penulis ; Iwan “Terpal” Setiawan, pemerhati politik dan alumni HI UMY

DPR Cari Panggung Kasus Lapas Cibinong

Hedi Batubara 29 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Ada yang janggal ketika sebuah lembaga negara baru terlihat begitu bersemangat setelah sebuah skandal terbongkar ke hadapan publik. Para pejabat dipanggil, pertanyaan dilontarkan, suara meninggi, dan kamera media merekam setiap momen. Seolah-olah negara sedang menyaksikan sebuah pertunjukan penegakan keadilan. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar: di mana pengawasan selama ini dilakukan?

Pertanyaan tersebut layak diarahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyusul terbongkarnya dugaan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Ketika Ombudsman Republik Indonesia menemukan dugaan adanya kompleks hunian menyerupai apartemen di dalam lingkungan lapas, DPR mendadak tampil ke depan, mencecar jajaran pemasyarakatan dan meminta penjelasan atas berbagai kejanggalan yang ditemukan.

Tentu, memanggil pejabat dan meminta pertanggungjawaban merupakan bagian dari tugas DPR. Tidak ada yang salah dengan langkah tersebut. Namun, persoalannya bukan semata-mata pada apa yang dilakukan DPR setelah kasus mencuat, melainkan pada apa yang telah dilakukan lembaga perwakilan rakyat itu sebelum skandal ini menjadi konsumsi publik.

Jangan sampai pengawasan DPR hanya bekerja setelah kamera menyala, pemberitaan membesar, dan masyarakat menuntut jawaban. Jika demikian, fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi instrumen pencegahan justru berubah menjadi panggung reaksi. DPR tampak hadir ketika persoalan sudah terbuka, tetapi tidak terlihat ketika potensi penyimpangan seharusnya dideteksi sejak awal.

Dari Balik Pintu Lapas, Terbuka Persoalan yang Lebih Besar

Peristiwa di Lapas Cibinong bermula dari inspeksi mendadak Ombudsman RI pada Rabu, 23 September 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, tim Ombudsman mengaku sempat dihalangi petugas ketika hendak memasuki blok hunian warga binaan. Penolakan itu justru membawa mereka menemukan bangunan-bangunan yang diduga digunakan sebagai hunian istimewa di kawasan lapas.

Temuan Ombudsman bukan perkara kecil. Di sejumlah bangunan ditemukan fasilitas berupa sofa, televisi, kulkas, meja makan, pendingin ruangan, hingga kamar yang menyerupai hunian apartemen. Ombudsman juga melaporkan keberadaan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut, serta fasilitas lain yang diduga mencakup tempat kebugaran dan simulator golf.

Yang lebih mengundang tanda tanya adalah dugaan adanya praktik komersialisasi fasilitas. Anggota Ombudsman Syafrida R. Rasahan menyampaikan bahwa berdasarkan wawancara dengan salah satu penghuni, terdapat pembayaran untuk menempati hunian tersebut. Namun, besaran pembayaran dan pihak-pihak yang terlibat masih perlu didalami lebih lanjut.

Jika dugaan itu terbukti, persoalannya bukan lagi sebatas pelanggaran tata tertib atau ketidakpatuhan terhadap standar pelayanan. Ada pertanyaan serius mengenai bagaimana fasilitas semacam itu bisa tersedia, siapa yang mengizinkan, bagaimana pengawasannya, dan apakah terdapat pembiaran yang berlangsung dalam waktu lama.

Lapas seharusnya menjadi tempat menjalankan pidana sekaligus pembinaan bagi warga binaan. Prinsip keadilan tidak boleh berhenti pada putusan pengadilan, tetapi harus tercermin pula dalam pelaksanaan hukuman. Ketika muncul dugaan bahwa sebagian warga binaan dapat menikmati fasilitas istimewa yang tidak tersedia bagi penghuni lainnya, keadilan di balik tembok penjara patut dipertanyakan.

Setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik, Komisi XIII DPR RI bergerak memanggil pihak-pihak terkait. Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso menyampaikan rencana pemanggilan Ombudsman, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Kepala Lapas Cibinong untuk mengklarifikasi perbedaan keterangan mengenai fasilitas yang ditemukan.

Pada Senin, 28 September 2026, Komisi XIII menggelar rapat dengar pendapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Kompleks Parlemen, Senayan. Rapat tersebut berlangsung setelah munculnya temuan Ombudsman dan keputusan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong.

Langkah itu patut dicatat sebagai bagian dari proses meminta pertanggungjawaban. Namun, publik juga berhak mengajukan pertanyaan yang lebih tajam: apakah DPR selama ini benar-benar menjalankan pengawasan terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan, atau baru bergerak setelah ada pihak lain yang membuka persoalan?

Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa DPR terlibat dalam penyimpangan di Lapas Cibinong. Ini adalah kritik terhadap efektivitas fungsi pengawasan yang menjadi mandat konstitusional lembaga tersebut. Sebab, pengawasan yang baik tidak semestinya hanya diukur dari seberapa keras anggota DPR berbicara dalam rapat, tetapi juga dari kemampuan mereka memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan.

Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan bukanlah hak istimewa yang dapat digunakan sesuka hati, melainkan amanat konstitusi yang harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Karena itu, ketika DPR tampil begitu lantang setelah kasus mencuat, masyarakat wajar bertanya tentang hasil pengawasan sebelumnya. Apakah pernah ada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lapas? Apakah penggunaan anggaran untuk pemasyarakatan telah diawasi secara memadai? Apakah persoalan fasilitas, keamanan, dan perlakuan berbeda terhadap warga binaan pernah menjadi perhatian serius?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya menjadi bagian dari agenda DPR, bukan hanya menjadi bahan perdebatan di ruang rapat setelah sebuah skandal terbongkar.

Ada ironi dalam kasus ini. Lembaga yang secara khusus memiliki mandat mengawasi pelayanan publik justru menjadi pihak yang membuka persoalan, sementara DPR yang memiliki fungsi pengawasan politik baru tampil setelah temuan tersebut menyita perhatian masyarakat.

Ombudsman melakukan pemeriksaan, menemukan kejanggalan, mengumpulkan keterangan, lalu menyampaikan hasilnya kepada publik. Temuan itu kemudian mendorong kementerian mengambil langkah penonaktifan sejumlah pejabat dan memicu DPR memanggil pihak terkait. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bagaimana pengawasan eksternal dapat menjadi pemantik tindakan korektif dalam birokrasi.

Namun, apakah DPR akan berhenti pada pemanggilan dan pencecaran? Inilah ujian sesungguhnya. Sebab, masyarakat tidak membutuhkan pertunjukan kemarahan politik yang hanya berlangsung selama isu menjadi perhatian media. Masyarakat membutuhkan hasil pengawasan yang dapat diukur, ditindaklanjuti, dan memberikan perubahan nyata.

Jika DPR memang serius, kasus Cibinong harus menjadi pintu masuk untuk mengaudit tata kelola pemasyarakatan secara lebih luas. Bukan hanya mencari siapa yang bertanggung jawab di satu lapas, melainkan juga memeriksa apakah sistem pengawasan di seluruh lembaga pemasyarakatan telah berjalan sebagaimana mestinya.

DPR juga perlu memastikan bahwa penonaktifan pejabat bukan menjadi akhir dari penyelesaian. Harus ada kejelasan mengenai status bangunan, sumber pembiayaan fasilitas, mekanisme pemberian izin, kemungkinan aliran uang, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan. Semua itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang transparan, bukan melalui asumsi atau penghakiman di ruang publik.

Di balik setiap rapat DPR, ada uang rakyat yang digunakan untuk membiayai kerja lembaga perwakilan. Anggota DPR memperoleh fasilitas dan anggaran negara bukan untuk membangun citra sebagai pahlawan setiap kali terjadi kegaduhan, melainkan untuk memastikan kekuasaan berjalan dalam koridor hukum dan kepentingan publik.

Rakyat tidak sedang mencari siapa yang paling keras berbicara di hadapan pejabat kementerian. Rakyat ingin tahu mengapa penyimpangan bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana negara mencegah kejadian serupa terulang. Perbedaan antara pengawasan yang substantif dan pencitraan politik terletak pada hasil akhirnya.

Kasus Lapas Cibinong seharusnya menjadi pengingat bahwa pengawasan tidak boleh bergantung pada viralitas sebuah peristiwa. Jika sebuah masalah baru mendapat perhatian serius setelah ditemukan lembaga lain dan diberitakan media, efektivitas pengawasan patut dievaluasi.

DPR boleh mencecar pejabat lapas. DPR boleh meminta penjelasan dan menuntut tindakan tegas. Namun, DPR juga harus berani bercermin dan mengevaluasi kinerjanya sendiri. Sebab, pengawasan yang sesungguhnya bukan hanya tentang keberanian mempertanyakan kesalahan orang lain, melainkan juga kesediaan mempertanggungjawabkan apa yang belum dikerjakan.

Jangan sampai kasus Lapas Cibinong hanya menjadi panggung sesaat bagi para wakil rakyat untuk tampil sebagai pembela keadilan. Setelah sorotan kamera berpindah, persoalan dibiarkan mengendap, sementara praktik serupa terus berlangsung di tempat lain.

Rakyat tidak membutuhkan DPR yang hanya pandai mencecar setelah skandal terbongkar. Rakyat membutuhkan DPR yang bekerja sebelum skandal terjadi. Sebab, fungsi pengawasan bukanlah panggung untuk mencari tepuk tangan, melainkan amanat konstitusi yang harus dibayar dengan kerja nyata.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, Pemerhati Politik dan Alumni HI UMY

Isu Pergantian Kapolri dan Konflik Kejagung vs Polri IMG-20260805-WA0058

Isu Pergantian Kapolri dan Konflik Kejagung vs Polri

Hedi Batubara 5 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi perbincangan publik. Dinamika tersebut muncul di tengah berbagai spekulasi mengenai hubungan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung, terutama setelah mencuatnya pemberitaan mengenai penggeledahan rumah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh personel Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Di ruang publik, sejumlah pihak kemudian menghubungkan isu pergantian Kapolri dengan dinamika hubungan kedua institusi penegak hukum tersebut. Apalagi, pemberitaan media juga menyebut adanya perbedaan pandangan di kalangan elite mengenai penanganan berbagai perkara strategis. Walaupun demikian, hingga kini belum terdapat pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pergantian Kapolri.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan Kapolri merupakan posisi strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas keamanan nasional, penegakan hukum, dan kepastian investasi. Oleh karena itu, setiap isu mengenai pergantian Kapolri hampir selalu memunculkan berbagai spekulasi politik, terutama ketika terjadi dinamika hubungan antarlembaga negara.

Laporan Majalah Tempo menyebut Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meminta Kapolri Listyo Sigit pasca terjadi penggeledahan di rumah eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

Isu pergantian Kapolri semakin berkembang setelah Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, ketika dimintai tanggapan mengenai isu tersebut, menyatakan tidak membenarkan maupun membantah informasi tersebut. Ia hanya memberikan jawaban singkat. “Tunggu tanggal waktunya,” kata Aries di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Dalam perspektif politik, munculnya isu pergantian pejabat tinggi negara biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut dapat berupa evaluasi kinerja, kebutuhan konsolidasi pemerintahan, penyesuaian strategi menghadapi tantangan keamanan nasional, hingga pertimbangan politik menjelang agenda-agenda penting negara. Karena itu, terlalu sederhana apabila seluruh dinamika tersebut hanya dijelaskan sebagai akibat dari satu peristiwa tertentu.

Meski demikian, sulit dipungkiri bahwa hubungan Kejaksaan Agung dan Polri beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik. Kedua institusi memiliki kewenangan berbeda tetapi saling berkaitan dalam sistem peradilan pidana. Ketika muncul perbedaan langkah dalam penanganan perkara besar, publik cenderung melihatnya sebagai pertarungan pengaruh antarlembaga, meskipun belum tentu demikian secara institusional.

Di sisi lain, pemerintah memiliki kepentingan menjaga soliditas aparat penegak hukum. Presiden tentu membutuhkan sinergi antara Polri, Kejaksaan Agung, TNI, serta lembaga penegak hukum lainnya agar agenda pemberantasan korupsi, investasi, keamanan nasional, dan stabilitas politik dapat berjalan secara efektif. Konflik terbuka antarlembaga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.

Dalam kajian hubungan internasional dan politik domestik, stabilitas institusi keamanan merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga kepercayaan investor dan mitra internasional. Ketidakpastian mengenai kepemimpinan institusi strategis sering kali memunculkan spekulasi yang dapat memengaruhi persepsi terhadap stabilitas politik suatu negara. Oleh sebab itu, pemerintah biasanya memilih menyampaikan keputusan terkait pergantian pejabat strategis secara resmi setelah seluruh proses politik dan administratif selesai.

Apabila Presiden pada akhirnya memutuskan mempertahankan Kapolri, keputusan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kepercayaan terhadap kepemimpinan yang ada sekaligus upaya menjaga kesinambungan kebijakan keamanan nasional. Sebaliknya, apabila dilakukan pergantian, langkah itu merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden yang harus dipandang sebagai proses konstitusional, bukan semata-mata akibat tekanan opini publik atau spekulasi media.

Pada akhirnya, isu pergantian Kapolri hendaknya ditempatkan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang lebih luas. Publik tentu berhak mengawasi dan mendiskusikan berbagai perkembangan politik, tetapi kesimpulan mengenai adanya hubungan sebab-akibat antara dinamika Kejaksaan Agung dan Polri dengan pergantian Kapolri perlu didasarkan pada fakta yang telah terverifikasi. Di tengah derasnya arus informasi, kehati-hatian dalam menarik kesimpulan menjadi penting agar diskursus publik tetap berlandaskan data, bukan hanya asumsi.

Yang paling utama adalah memastikan bahwa institusi penegak hukum tetap bekerja secara profesional, independen, dan menjunjung supremasi hukum. Pergantian pejabat, apabila terjadi, merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan mekanisme konstitusional. Namun, menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum adalah kepentingan yang jauh lebih besar daripada sekadar perdebatan mengenai siapa yang menduduki suatu jabatan.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, Pemerhati Politik dan Alumni HI UMY

Sjafrie Sjamsoeddin Berpeluang Menjadi Cawapres 2029 Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin

Sjafrie Sjamsoeddin Berpeluang Menjadi Cawapres 2029

Hedi Batubara 14 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Konstelasi politik menuju Pemilihan Presiden 2029 memang masih cukup jauh. Namun, dalam politik, pembicaraan mengenai regenerasi kepemimpinan nasional biasanya dimulai jauh sebelum tahapan pemilu berlangsung. Berbagai nama mulai dipetakan berdasarkan rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, jaringan politik, hingga kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat.

Di antara sejumlah tokoh yang dinilai memiliki peluang besar muncul sebagai calon wakil presiden pada 2029 adalah Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin. Pengalamannya yang panjang di dunia militer, kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto, serta kemampuannya membangun komunikasi lintas kelompok menjadi modal politik yang patut diperhitungkan.

Sebagai Menteri Pertahanan, Sjafrie memegang posisi strategis dalam pemerintahan. Jabatan tersebut bukan hanya berkaitan dengan pengelolaan pertahanan negara, tetapi juga menyangkut stabilitas nasional, diplomasi pertahanan, modernisasi alat utama sistem persenjataan, hingga penguatan industri pertahanan dalam negeri.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu pertahanan menjadi perhatian publik. Dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik, ketegangan di Laut China Selatan, hingga perubahan lanskap keamanan global membuat posisi Menteri Pertahanan semakin penting. Tokoh yang mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik akan memperoleh pengakuan sebagai figur negarawan yang memiliki visi strategis.

Kedekatan Sjafrie dengan Presiden Prabowo juga menjadi faktor penting dalam membaca arah politik menuju 2029. Hubungan keduanya bukan hubungan yang lahir karena kepentingan politik jangka pendek, melainkan terbangun melalui perjalanan panjang di lingkungan militer. Kesamaan pengalaman dan saling memahami karakter kepemimpinan membuat komunikasi keduanya berjalan dengan baik.

Dalam tradisi politik Indonesia, faktor kepercayaan memiliki nilai yang sangat tinggi. Presiden atau calon presiden umumnya memilih pasangan yang telah dikenal integritas, loyalitas, dan kemampuannya dalam bekerja. Karena itu, apabila Prabowo atau koalisi pendukungnya memiliki pengaruh besar pada penentuan pasangan di Pilpres 2029, nama Sjafrie tentu akan masuk dalam daftar tokoh yang dipertimbangkan.

Selain faktor kedekatan dengan Prabowo, Sjafrie juga dikenal memiliki hubungan yang baik dengan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam. Kemampuan membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok keagamaan merupakan modal penting dalam politik Indonesia yang masyarakatnya sangat religius.

Seorang calon pemimpin nasional dituntut mampu menjembatani berbagai kepentingan, mulai dari kalangan nasionalis, tokoh agama, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat akar rumput. Figur yang diterima oleh banyak kelompok memiliki peluang lebih besar untuk membangun koalisi politik yang luas.

Di sisi lain, citra personal juga tidak dapat diabaikan dalam politik modern. Penampilan yang rapi, pembawaan tenang, kemampuan berbicara di depan publik, dan karisma pribadi menjadi bagian dari komunikasi politik. Banyak pengamat menilai bahwa Sjafrie memiliki karakter yang mampu menarik simpati masyarakat, termasuk kalangan perempuan. Faktor ini memang bukan penentu utama kemenangan, tetapi dapat menjadi nilai tambah ketika dipadukan dengan rekam jejak dan kapasitas kepemimpinan.

Spekulasi mengenai dukungan dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menarik untuk dicermati. Keduanya memiliki kedekatan geografis dengan Sulawesi Selatan. Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat pernyataan resmi dari Jusuf Kalla mengenai dukungannya terhadap Sjafrie pada Pilpres 2029.

Dalam politik nasional, dukungan tokoh senior sering kali memiliki pengaruh terhadap pembentukan opini publik maupun komunikasi antarpartai. Jusuf Kalla merupakan salah satu negarawan yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan dikenal memiliki jaringan luas di berbagai kalangan. Apabila pada saatnya nanti beliau memberikan dukungan kepada figur tertentu, tentu hal tersebut akan menjadi perhatian publik. Namun, semua itu masih berada pada wilayah kemungkinan dan belum dapat dipastikan.

Faktor lain yang dapat memperkuat peluang Sjafrie adalah soliditas partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo. Apabila koalisi tetap terjaga hingga menjelang 2029, proses pencarian pasangan calon presiden dan wakil presiden kemungkinan lebih mudah dibandingkan apabila terjadi fragmentasi politik.

Koalisi yang solid biasanya mempertimbangkan kombinasi figur yang mampu menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus menawarkan pembaruan kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, pengalaman Sjafrie di bidang pertahanan dan pemerintahan dapat menjadi salah satu nilai strategis.

Namun demikian, politik Indonesia sangat dinamis. Empat tahun merupakan waktu yang panjang dan dapat menghadirkan banyak perubahan. Munculnya tokoh-tokoh baru, dinamika internal partai politik, kondisi ekonomi nasional, hingga perkembangan situasi internasional dapat memengaruhi peta kontestasi Pilpres 2029.

Karena itu, menyebut Sjafrie Sjamsoeddin sebagai calon wakil presiden 2029 lebih tepat dipandang sebagai sebuah proyeksi politik berdasarkan perkembangan saat ini, bukan kepastian. Peluang tersebut akan sangat ditentukan oleh kinerjanya selama menjabat Menteri Pertahanan, kemampuan menjaga kepercayaan publik, serta dinamika koalisi menjelang pemilihan.

Pada akhirnya, masyarakat akan menilai siapa figur yang paling layak mendampingi calon presiden pada 2029. Rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, kemampuan membangun persatuan, dan keberhasilan menjalankan amanah negara akan menjadi ukuran utama. Jika Sjafrie Sjamsoeddin mampu mempertahankan kinerja positif dan terus memperluas dukungan politiknya, peluang untuk tampil sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden pada Pemilu 2029 akan tetap terbuka.

Penulis : Iwan Setiawan, Pemerhati Politik dan Alumni HI UMY