20 November 2026

Pemuda Aswaja

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan keras dilontarkan Koordinator Pemuda Aswaja, Nur Halim terkait penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) dalam polemik kuota haji. Menurutnya, langkah hukum dilakukan tanpa bukti kuat bahwa Gus Yaqut menerima keuntungan pribadi, maka hal tersebut berpotensi menjadi tindakan yang sarat kepentingan politik.

Nur Halim menilai penanganan kasus kuota haji harus dilakukan secara profesional dan transparan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun ia mengingatkan lembaga antirasuah tersebut menjadikan hukum sebagai alat tekanan politik terhadap tokoh tertentu.

“Gus Yaqut ditahan padahal tidak terbukti menerima uang atau keuntungan pribadi, maka itu bukan lagi penegakan hukum, tapi kriminalisasi politik. KPK akan dilaknat Allah karena telah menzalimi orang,” ujar Nur Halim dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (13/3/2026).

Kasus yang dimaksud berkaitan dengan polemik pengelolaan tambahan kuota haji Indonesia pada masa kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas di Kementerian Agama Republik Indonesia. Sejumlah pihak sebelumnya mempertanyakan mekanisme pembagian kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi yang dinilai kurang transparan.

Isu tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan memicu berbagai laporan ke lembaga penegak hukum, termasuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa kalangan mendesak agar kasus tersebut diselidiki secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kuota haji.

Namun bagi kalangan Pemuda Aswaja, persoalan kuota haji tidak boleh langsung disimpulkan sebagai tindak pidana korupsi sebelum ada bukti kuat bahwa pejabat terkait menerima aliran dana atau keuntungan pribadi.

“Harus dibedakan antara kebijakan administratif dengan tindak pidana korupsi. Jangan semua keputusan kebijakan langsung dipidanakan,” kata Nur Halim.

Nur Halim juga menilai dinamika politik nasional sering kali menyeret tokoh-tokoh tertentu dalam pusaran hukum, terutama ketika mereka memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat. Ia menyebut Gus Yaqut sebagai figur yang memiliki basis dukungan kuat di kalangan Nahdliyin.

Menurutnya, penanganan kasus yang menyangkut tokoh publik harus ekstra hati-hati agar tidak memicu persepsi bahwa hukum digunakan sebagai alat untuk melemahkan kelompok tertentu.

“Gus Yaqut adalah tokoh yang lahir dari tradisi Nahdlatul Ulama. Jika kasus ini dipaksakan tanpa bukti kuat, maka umat akan melihatnya sebagai bentuk ketidakadilan,” ujar Nur Halim.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap KPK bukan berarti melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Justru menurutnya, lembaga antirasuah tersebut harus menjaga kredibilitas dengan bekerja secara objektif dan bebas dari kepentingan politik.

Di sisi lain, Nur Halim juga mendorong agar seluruh proses terkait pengelolaan kuota haji dibuka secara transparan kepada publik. Hal ini penting untuk menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ia mengatakan polemik kuota haji seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari distribusi kuota, sistem antrean, hingga pengawasan kebijakan.

“Kalau ada kekurangan dalam kebijakan, itu harus diperbaiki secara sistemik. Tapi jangan sampai dijadikan alat untuk menyerang individu tanpa dasar hukum yang jelas,” katanya.

Nur Halim mengingatkan bahwa penegakan hukum harus selalu berpijak pada prinsip keadilan dan kemanusiaan. Ia menilai masyarakat Indonesia memiliki sensitivitas tinggi terhadap kasus yang dianggap sebagai kriminalisasi terhadap tokoh agama atau tokoh masyarakat.

Menurutnya, jika proses hukum dilakukan secara tidak adil, maka dampaknya bukan hanya pada individu yang bersangkutan, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

“Penegakan hukum harus tegas terhadap korupsi, tetapi juga harus adil. Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, atau bahkan dipakai untuk kepentingan politik,” ujarnya.

Nur Halim pun berharap seluruh pihak menahan diri dan tidak memperkeruh situasi dengan narasi yang dapat memecah belah masyarakat. Ia meminta agar proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku dan didasarkan pada bukti yang kuat.

“Kalau memang ada bukti korupsi, silakan diproses secara hukum. Tapi kalau tidak ada, jangan memaksakan. Hukum harus menjadi alat keadilan, bukan alat kekuasaan,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Penetapan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan kuota haji memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Pemuda Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) yang menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sarat muatan ideologis.

Koordinator Pemuda Aswaja, Nur Halim, menilai penetapan tersangka terhadap Gus Yaqut tidak bisa dilepaskan dari sikap keras sang tokoh NU tersebut terhadap paham keagamaan ekstrem.

“Gus Yaqut selama ini dikenal sebagai tokoh yang paling tegas dan konsisten melawan Wahabi dan Taliban. Ketika beliau ditetapkan sebagai tersangka, kami melihat ada indikasi kuat bahwa KPK telah dipengaruhi oleh jaringan atau kepentingan ideologi Wahabi dan Taliban,” ujar Nur Halim dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/1/2026).

Menurut Nur Halim, kasus dugaan kuota haji yang menyeret Gus Yaqut terkesan dipaksakan dan tidak proporsional. Ia menilai kebijakan kuota haji merupakan keputusan kelembagaan yang melibatkan banyak pihak, bukan keputusan personal seorang menteri semata.

“Penentuan kuota haji bukan kebijakan pribadi Gus Yaqut. Itu melalui mekanisme panjang, lintas lembaga, dan sesuai komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Kalau kemudian hanya Gus Yaqut yang dijadikan target, ini patut dipertanyakan motifnya,” tegasnya.

Pemuda Aswaja menilai, selama menjabat sebagai Menteri Agama, Gus Yaqut secara terbuka mengampanyekan moderasi beragama, penguatan Islam Nusantara, serta penolakan terhadap ideologi transnasional yang dinilai tidak sejalan dengan karakter kebangsaan Indonesia.

Sikap tersebut, kata Nur Halim, kerap menuai resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan dengan NU dan paham Aswaja.

“Kami mencatat, sejak awal Gus Yaqut menjabat, serangan terhadap beliau tidak pernah berhenti. Mulai dari framing negatif, serangan opini, hingga kriminalisasi. Maka ketika hari ini beliau ditetapkan sebagai tersangka, wajar jika publik Aswaja curiga ada agenda ideologis di balik proses hukum ini,” ujarnya.

Nur Halim menegaskan, Pemuda Aswaja tidak menolak penegakan hukum. Namun ia meminta KPK bekerja secara profesional, transparan, dan tidak terseret kepentingan politik maupun ideologi tertentu.

“Kami mendukung pemberantasan korupsi, tapi jangan sampai KPK menjadi alat untuk membungkam tokoh-tokoh moderat yang selama ini menjaga NKRI dari paham ekstrem,” katanya.

Ia juga mendesak KPK membuka secara terang-benderang konstruksi perkara, termasuk siapa saja pihak lain yang terlibat dalam pengambilan kebijakan kuota haji.

“Kalau memang ada pelanggaran, bongkar semuanya secara adil. Jangan tebang pilih,” tambahnya.

Sementara itu, KPK menyatakan penetapan tersangka terhadap Gus Yaqut dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melalui proses penyidikan sesuai hukum yang berlaku. KPK menegaskan tidak terpengaruh oleh tekanan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Pemuda Aswaja Nur Khalim menegaskan keyakinannya bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) sebagai tersangka dalam dugaan korupsi kuota haji. Alasannya, kata Nur Khalim, lembaga antirasuah itu “takut murka Allah”.

“KPK mengetahui Gus Yaqut tidak ada bukti korupsi kuota haji. Kalau dipaksakan menjadi tersangka akan terjadi murka Allah,” paparnya, Kamis (25/9/2025).

Kasus bermula dari penyelidikan dugaan penyalahgunaan kuota haji khusus 2024. Tambahan kuota dari Arab Saudi mencapai 20 ribu jamaah, dan muncul dugaan adanya praktik jual-beli kuota.

Pemeriksaan saksi-saksi: Sejumlah pejabat Kementerian Agama, biro perjalanan haji, hingga staf khusus mantan Menag telah dipanggil.

Selama menjabat Menteri Agama, Nur Khalim mengatakan, Gus Yaqut berhasil menata penyelenggaraan haji. “Tudingan korupsi sebagai serangan politik terhadap PBNU, yang secara kultural merupakan jantung NU,” tegasnya.

Nur Khalim menyebut ada pihak yang sengaja menebar isu korupsi haji untuk melemahkan NU. “Kalau PBNU hancur maka NU hancur,” tegasnya, menuding ada framing bahwa PBNU menerima aliran dana korupsi.

Ia menilai serangan opini ini berupaya memecah belah jamaah nahdliyin sekaligus mencoreng nama Gus Yaqut.

Nur Khalim melihat dua lapisan sensitif yang membuat isu ini menggelegar. Pertama, figur keagamaan dan politik: Gus Yaqut memiliki basis massa besar di NU, sehingga setiap langkah hukum terhadapnya rawan dipolitisasi.

“Kedua, ada kelompok lain yang ingin menjatuhkan Gus Yaqut dan itu diduga dari teman lama yang sama-sama dari PKB,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Suasana perbincangan publik mengenai dugaan korupsi kuota haji memasuki babak baru ketika Pemuda Aswaja, melalui koordinatornya Nur Khalim, menyampaikan pembelaan terbuka kepada mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut. Dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Nur Khalim menegaskan bahwa tuduhan korupsi kuota haji kepada Gus Yaqut adalah fitnah yang tergolong dosa besar dan dapat menjerumuskan pelakunya ke neraka.

Nur Khalim menyoroti bahwa isu yang beredar mengenai korupsi kuota haji telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Muslim. Ia mengingatkan bahwa fitnah dalam ajaran agama Islam dipandang lebih kejam daripada pembunuhan, dan menyebarkan tuduhan tanpa bukti yang sahih bisa merusak kehormatan seseorang serta memecah belah umat. “Orang yang memfitnah Gus Yaqut melakukan korupsi kuota haji menanggung dosa besar,” tegasnya, Kamis (18/9/2025)

Menurutnya, selama masa kepemimpinan Gus Yaqut di Kementerian Agama, penyelenggaraan haji berjalan baik dan tertib. Ia menilai bahwa segala kebijakan terkait kuota haji diambil melalui mekanisme resmi dan pertimbangan teknis, bukan untuk kepentingan pribadi.

Kasus dugaan penyalahgunaan kuota haji bermula dari laporan publik yang menyoroti pengalihan sebagian kuota haji reguler ke kuota khusus pada penyelenggaraan 2023–2024. Laporan ini kemudian mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan, memanggil sejumlah pejabat Kementerian Agama, dan memeriksa Yaqut sebagai saksi. Hingga kini, proses penyidikan terus berjalan dan KPK belum menetapkan tersangka.

Perlu dicatat bahwa proses hukum yang dilakukan KPK masih berada pada tahap pengumpulan bukti dan keterangan. Belum ada keputusan pengadilan atau pernyataan resmi yang menyebutkan keterlibatan Gus Yaqut dalam tindak pidana korupsi.

Dukungan moral terhadap Gus Yaqut tidak hanya datang dari Pemuda Aswaja. Beberapa tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menyampaikan keyakinan bahwa Gus Yaqut akan menghadapi proses hukum dengan baik dan menolak spekulasi yang tidak berdasar. Mereka menilai tuduhan yang beredar dapat merusak kepercayaan publik jika tidak disertai bukti yang jelas.

Pernyataan Pemuda Aswaja menggambarkan perbedaan tegas antara ranah moral dan ranah hukum. Dari sisi moral, menuduh tanpa bukti adalah perbuatan tercela dan dapat menimbulkan perpecahan. Namun, secara hukum, Indonesia menjunjung asas praduga tak bersalah: setiap warga negara tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

MoneyTalk, Jakarta – Polemik mencuat di jantung ibu kota, tepatnya di Jalan Kramat Raya No. 65 A, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, ketika Lembaga Pembela Hukum (LPH) Grib Jaya sebagai pengacara dari Nuke Nikijuluw mempersoalkan kepemilikan lahan Masjid KH Abdurrahman Wahid, yang secara resmi tercatat sebagai milik Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor).

Koordinator Pemuda Aswaja, Nur Khalim, menyampaikan pernyataan tegas yang mengundang perhatian publik, terutama kalangan Nahdliyyin. Ia mengatakan bahwa langkah LPH Grib Jaya tidak hanya menimbulkan kegaduhan hukum, tetapi juga menyentuh sensitivitas historis dan kultural warga Nahdlatul Ulama (NU) di seluruh Indonesia.

“LPH Grib Jaya harus sadar, mereka bukan hanya berhadapan dengan GP Ansor secara organisasi. Mereka sedang berhadapan dengan barisan warga NU di seluruh Indonesia yang sangat menghormati warisan spiritual dan simbol perjuangan tokoh kami, KH Abdurrahman Wahid,” kata Nur Khalim dalam pernyataan resminya, Senin (5/5).

Masjid yang dibangun di atas lahan tersebut telah lama menjadi simbol persatuan dan aktivitas keagamaan warga Nahdliyyin di Jakarta, khususnya mereka yang terafiliasi dengan GP Ansor dan Banser. Penamaan masjid dengan nama Presiden Keempat RI dan tokoh besar NU, KH Abdurrahman Wahid, bukan sekadar simbolik, tetapi mengandung nilai sejarah dan identitas yang kuat bagi komunitasnya.

Nur Khalim menjelaskan bahwa lahan tersebut telah mengantongi sertifikat kepemilikan resmi atas nama GP Ansor. “Tidak pernah ada sengketa sebelumnya, dan keberadaan masjid itu sangat terbuka serta dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Lantas, atas dasar apa LPH Grib Jaya mencoba menggugat atau mempertanyakan status lahan ini?” ujarnya.

Ia menilai langkah LPH Grib Jaya sebagai bentuk arogansi kekuasaan yang berusaha mengintervensi hak milik organisasi sah. Terlebih, isu kedekatan institusi tersebut dengan lingkaran kekuasaan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan pengaruh.

“Kalau benar LPH Grib Jaya memanfaatkan kedekatan dengan otoritas politik atau aparat tertentu untuk menekan GP Ansor, maka ini jelas bentuk intimidasi terhadap organisasi pemuda Islam terbesar di negeri ini,” tambah Nur Khalim.

Masjid ini tidak sekadar tempat ibadah. Ia berdiri sebagai saksi hidup dari aktivitas sosial, dialog lintas iman, dan gerakan moderasi Islam yang diperjuangkan Gus Dur semasa hidupnya. Banyak kegiatan keagamaan, pelatihan kader, dan layanan sosial seperti pembagian sembako serta pengajian rutin digelar di lokasi tersebut.

GP Ansor menyatakan bahwa segala dokumen legal sudah lengkap, mulai dari akta kepemilikan hingga sertifikat hak atas tanah yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Masjid KH Abdurrahman Wahid bukan sekadar bangunan. Ia adalah simbol dari wajah Islam moderat yang diperjuangkan Nahdlatul Ulama. Siapa pun yang mencoba merongrong eksistensinya, secara sadar atau tidak, sedang menggoyang fondasi pluralisme dan keislaman yang inklusif di negeri ini,” ucap Nur Khalim.