8 November 2026

Pemulihan Ekonomi Nasional

MoneyTalk, Jakarta – Masih menyimak wawancara di kanal YouTube Awalil Rizky pada Kamis (14/11). Yanuar Rizky membahas berbagai topik yang menarik perhatian terkait kebijakan ekonomi global dan dampaknya terhadap Indonesia. Yanuar mengangkat konsep Robin Hood sebagai strategi untuk memperkuat ekonomi nasional dengan mengambil pelajaran dari kebijakan intelijen ekonomi. Ia juga memberikan analisis mendalam terkait kemenangan Donald Trump dalam Pemilu AS dan dampaknya pada nilai tukar Rupiah serta perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Yanuar Rizky mengusulkan penerapan konsep “Robin Hood” dalam konteks kebijakan ekonomi nasional. Menurutnya, lembaga seperti Danantara perlu diperkuat dengan suplai dana yang berasal dari intelijen keuangan negara.

“Lembaga seperti Danantara akan mendapatkan suplai dana dari hasil intelijen keuangan Kementerian Keuangan,” ujar Yanuar.

Ia menekankan pentingnya peran presiden sebagai pengatur utama strategi ini dengan basis data intelijen yang komprehensif untuk memastikan kebijakan fiskal yang lebih efektif.

Pendekatan ini, menurut Yanuar, mirip dengan model “Robin Hood” yang dimodifikasi untuk kepentingan negara. Tujuannya adalah untuk mengambil dana dari sumber-sumber yang mungkin tidak optimal dikelola dan mengalihkannya ke sektor-sektor strategis yang mendukung pembangunan. Dalam konteks ini, negara perlu menjadi lebih agresif dalam memanfaatkan informasi keuangan dan sumber daya intelijen untuk memperkuat perekonomian nasional.

Ketika membahas dampak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, Yanuar Rizky mengungkapkan bahwa reaksi pasar yang terjadi cukup cepat, di mana Rupiah langsung mengalami tekanan. Menurutnya, kekhawatiran ini disebabkan oleh kebijakan Trump yang dikenal agresif terhadap pasar negara berkembang (emerging markets).

Ini mengingatkan pada kebijakan Trump di tahun 2016, di mana kebijakannya mempercepat normalisasi kebijakan moneter dan menaikkan suku bunga, sehingga memukul mata uang negara-negara berkembang.

Yanuar mencatat bahwa pada 2016, kebijakan Trump sangat menekan emerging markets karena fokusnya pada kebijakan “Make America Great Again” yang menitikberatkan pada pertumbuhan domestik dengan cara yang lebih proteksionis.

“Pada waktu itu, Trump menghentikan jeda kebijakan moneter yang memberikan waktu bagi negara-negara berkembang untuk menyesuaikan diri. Hal ini berdampak besar pada Rupiah dan mata uang lainnya,” jelas Yanuar.

Yanuar menjelaskan bahwa sejak 2011, Federal Reserve (The Fed) mulai mempertimbangkan normalisasi neracanya setelah periode panjang quantitative easing. “Tapering off” adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penghentian program stimulus moneter yang dikenal dengan pencetakan uang dan pembelian surat berharga oleh The Fed.

Dampak dari kebijakan ini menurut Yanuar terasa kuat di Indonesia. Pada 2013, istilah “Fragile Five” muncul untuk menggambarkan lima negara yang ekonominya rentan, termasuk Indonesia, Brazil, dan Turki, yang terkena dampak dari kebijakan pengetatan The Fed.

Yanuar juga menyoroti pentingnya kebijakan mitigasi yang diambil oleh Bank Indonesia pada masa itu. Menurutnya, strategi kebijakan yang diterapkan cukup efektif untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah meskipun tantangan eksternal terus meningkat.

Menariknya, Yanuar juga menyinggung kemungkinan perbedaan kebijakan ekonomi antara Trump dan tokoh dari Partai Demokrat seperti Kamala Harris. Menurutnya, Trump cenderung lebih pragmatis dan pro-pertumbuhan, dengan fokus pada inflasi yang lebih tinggi untuk mendorong ekonomi.

“Trump lebih agresif dalam kebijakan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan. Namun, ini bisa berdampak negatif pada stabilitas ekonomi global dan pada akhirnya menekan negara-negara seperti Indonesia,” ujar Yanuar.

Sebaliknya, Yanuar percaya bahwa Kamala Harris atau tokoh Demokrat lainnya mungkin akan mengambil pendekatan yang lebih moderat, meskipun agenda utama tetap mempertahankan dominasi ekonomi AS. Hal ini bisa memberikan ruang bagi emerging markets untuk menstabilkan ekonomi mereka.

Yanuar juga membahas bagaimana transformasi ekonomi Indonesia pasca-reformasi dipengaruhi oleh kebijakan global. Ia menekankan bahwa sejak 2008, strategi pemerintah Indonesia telah bergeser ke arah yang lebih monetaris. Hal ini disebabkan oleh trauma krisis 1998, di mana perbankan nasional terpukul oleh masalah kredit macet, sehingga akhirnya beralih ke instrumen keuangan yang lebih aman seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Namun, menurut Yanuar, kebijakan yang terlalu fokus pada sektor keuangan ini menimbulkan masalah tersendiri, terutama dalam hal pendanaan untuk sektor riil.

“Pasca-krisis, perbankan kita cenderung menjadi wealth management dengan memegang SBI dibandingkan menyalurkan kredit. Akibatnya, sektor riil tidak mendapatkan dukungan yang optimal,” jelas Yanuar.

Yanuar Rizky memberikan pandangan yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan ekonomi global dan politik internasional dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Dari konsep “Robin Hood” yang diajukannya untuk pengelolaan dana negara hingga analisis dampak kebijakan Trump, pandangan Yanuar menunjukkan bahwa Indonesia perlu lebih siap menghadapi dinamika ekonomi global. Hal ini termasuk dengan memperkuat strategi kebijakan fiskal dan moneter yang responsif terhadap perubahan di pasar internasional.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Pemerintah telah menetapkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, yang baru saja disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. APBN ini mencerminkan berbagai asumsi makroekonomi yang stabil.

Antara lain pertumbuhan ekonomi di angka 5,2%, inflasi sebesar 2,5%, dan nilai tukar yang diproyeksikan berada di kisaran Rp16.000 per dolar AS. Selain itu, yield obligasi negara dengan tenor 10 tahun diperkirakan mencapai 7%.

Sementara itu, harga minyak mentah berada di level US$82 per barel, dengan lifting minyak sebesar 605 ribu barel per hari dan lifting gas mencapai 1,5 juta barel per hari.

Dalam forum BNI Investor Daily Summit 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan betapa pentingnya postur APBN ini bagi keberlangsungan ekonomi nasional. Terutama di tengah masa transisi menuju pemerintahan baru.

Penerimaan negara diproyeksikan mencapai Rp2.996,9 triliun, mendekati angka Rp3.000 triliun. Angka ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Sebagian besar penerimaan tersebut berasal dari pajak, bea cukai, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dengan proyeksi penerimaan ini, pemerintah optimis dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan belanja negara.

Belanja negara pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp3.613 triliun. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp919 triliun. Ini adalah pencapaian tertinggi yang pernah ada.

Defisit anggaran diproyeksikan sebesar 2,53% dari PDB, atau sekitar Rp616 triliun. Untuk memastikan keberlanjutan program-program yang sudah berjalan dan memasukkan program-program prioritas pemerintahan baru, pemerintah melakukan konsultasi dan koordinasi yang intens dengan tim transisi.

Salah satu fokus utama pemerintahan baru adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Sebanyak Rp71 triliun dialokasikan untuk program gizi nasional yang akan dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional. Selain itu, pemerintahan baru juga mengalokasikan Rp3,2 triliun untuk program pemeriksaan kesehatan gratis, serta mempercepat pembangunan rumah sakit berkualitas di berbagai daerah.

Dalam bidang pendidikan, pemerintahan baru berkomitmen untuk memperbaiki sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Alokasi sebesar Rp20 triliun disiapkan untuk memperbaiki ruang kelas dan sekolah. Selain itu untuk membangun sekolah unggulan terintegrasi di empat lokasi strategis. Hal ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pendidikan berkualitas bagi siswa-siswa berbakat di seluruh Indonesia.

Pemerintahan baru juga menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dengan alokasi anggaran sebesar Rp15 triliun untuk pembangunan lumbung pangan nasional. Program ini mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi produksi padi serta hortikultura di berbagai daerah.

Selain itu, pemerintah akan terus mendorong transisi energi hijau, yang menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat ekonomi berkelanjutan.

Dukungan fiskal dalam bentuk tax holiday dan insentif juga akan diberikan untuk mendukung program-program transisi energi hijau serta pengembangan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sejumlah program afirmasi yang telah berjalan di era Presiden Jokowi, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR), UMi, dan Mekar, akan terus diperkuat guna mendukung UMKM, nelayan, petani, dan pekerja migran.

Di sektor keuangan, undang-undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) yang baru disahkan akan menjadi fondasi bagi penguatan sektor keuangan nasional. Pemerintah juga fokus pada pembangunan pasar karbon, yang diharapkan dapat mendukung transisi ekonomi menuju ekonomi hijau dan memperkuat pasar modal Indonesia. Selain itu, pengaturan terkait cryptocurrency juga menjadi perhatian, seiring dengan berkembangnya teknologi dan inovasi di sektor keuangan.

Sri Mulyani menutup pidatonya dengan menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dalam masa transisi ini agar pemerintahan baru dapat memulai dengan kuat dan kredibel. Ia juga menggarisbawahi pentingnya transparansi kepada publik dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan tujuan investasi yang diperhitungkan secara global.

Dengan fondasi yang telah dibangun dalam APBN 2025, pemerintah berharap mampu menjaga optimisme dan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Program-program prioritas yang telah dirancang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(c@kra)

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah terus mempercepat pencapaian target Reforma Agraria sebagai salah satu upaya dalam melakukan pemerataan ekonomi. Reforma Agraria yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional juga turut berkontribusi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kontribusi Reformasi Agraria dalam PEN dilakukan melalui Penataan Aset dengan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagai modal usaha produktif, serta Penataan Akses atau kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan permodalan, sarana produksi, akses pemasaran, serta pelatihan dan pendampingan usaha kepada masyarakat.

“Reforma Agraria merupakan Program Strategis Nasional yang memiliki dampak langsung bagi penguatan ekonomi rakyat, dan mempunyai leverage pada pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 khususnya bagi rakyat kecil di pedesaan, petani, pekebun, dan nelayan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya secara virtual selaku Ketua Tim Reforma Agraria Nasional.

Menko Airlangga juga mengungkapkan bahwa pertemuan GTRA ini menjadi penting dan merupakan langkah yang strategis di tengah upaya Pemerintah untuk terus melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi Covid-19.

“Kami selaku Ketua Tim Reforma Agraria Nasional ingin memberikan apresiasi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria yang telah bekerja keras melaksanakan Reforma Agraria untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut, dalam upaya memenuhi target Reforma Agraria, saat ini Pemerintah sedang menyelesaikan Rancangan Peraturan Presiden (RPP) tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

“RPP tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria diharapkan mampu mendorong realisasi Reforma Agraria agar target bisa tercapai, yaitu program sertifikasi tanah transmigrasi dan redistribusi tanah dari pelepasan Kawasan Hutan,” tutur Menko Airlangga.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria diharapkan dapat mengatasi permasalahan teknis di lapangan seperti adanya perbedaan subjek dan objek TORA antara Surat Pelepasan Kawasan Hutan dengan pengukuran kadastral yang terus berulang.

Selain itu juga sebagai terobosan dalam menyelesaikan konflik agraria seperti penyelesaian konflik aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan aset Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 3 Januari 2023.

Telah diatur juga terobosan mengenai penyediaan TORA yang berasal dari alokasi 20% dari pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan, dan pengaturan mengenai optimalisasi pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria agar tujuan Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pemanfaatan tanah dapat terwujud.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, perlu juga dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan Reforma Agraria, seperti pengaturan penambahan objek TORA yang berasal dari paling sedikit 30% aset Bank Tanah, serta pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) untuk pertanian dan non-pertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan negara.