MoneyTalk, Jakarta – Pemerintah telah menetapkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, yang baru saja disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. APBN ini mencerminkan berbagai asumsi makroekonomi yang stabil.
Antara lain pertumbuhan ekonomi di angka 5,2%, inflasi sebesar 2,5%, dan nilai tukar yang diproyeksikan berada di kisaran Rp16.000 per dolar AS. Selain itu, yield obligasi negara dengan tenor 10 tahun diperkirakan mencapai 7%.
Sementara itu, harga minyak mentah berada di level US$82 per barel, dengan lifting minyak sebesar 605 ribu barel per hari dan lifting gas mencapai 1,5 juta barel per hari.
Dalam forum BNI Investor Daily Summit 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan betapa pentingnya postur APBN ini bagi keberlangsungan ekonomi nasional. Terutama di tengah masa transisi menuju pemerintahan baru.
Penerimaan negara diproyeksikan mencapai Rp2.996,9 triliun, mendekati angka Rp3.000 triliun. Angka ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Sebagian besar penerimaan tersebut berasal dari pajak, bea cukai, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dengan proyeksi penerimaan ini, pemerintah optimis dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan belanja negara.
Belanja negara pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp3.613 triliun. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp919 triliun. Ini adalah pencapaian tertinggi yang pernah ada.
Defisit anggaran diproyeksikan sebesar 2,53% dari PDB, atau sekitar Rp616 triliun. Untuk memastikan keberlanjutan program-program yang sudah berjalan dan memasukkan program-program prioritas pemerintahan baru, pemerintah melakukan konsultasi dan koordinasi yang intens dengan tim transisi.
Salah satu fokus utama pemerintahan baru adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Sebanyak Rp71 triliun dialokasikan untuk program gizi nasional yang akan dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional. Selain itu, pemerintahan baru juga mengalokasikan Rp3,2 triliun untuk program pemeriksaan kesehatan gratis, serta mempercepat pembangunan rumah sakit berkualitas di berbagai daerah.
Dalam bidang pendidikan, pemerintahan baru berkomitmen untuk memperbaiki sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Alokasi sebesar Rp20 triliun disiapkan untuk memperbaiki ruang kelas dan sekolah. Selain itu untuk membangun sekolah unggulan terintegrasi di empat lokasi strategis. Hal ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pendidikan berkualitas bagi siswa-siswa berbakat di seluruh Indonesia.
Pemerintahan baru juga menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dengan alokasi anggaran sebesar Rp15 triliun untuk pembangunan lumbung pangan nasional. Program ini mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi produksi padi serta hortikultura di berbagai daerah.
Selain itu, pemerintah akan terus mendorong transisi energi hijau, yang menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat ekonomi berkelanjutan.
Dukungan fiskal dalam bentuk tax holiday dan insentif juga akan diberikan untuk mendukung program-program transisi energi hijau serta pengembangan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sejumlah program afirmasi yang telah berjalan di era Presiden Jokowi, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR), UMi, dan Mekar, akan terus diperkuat guna mendukung UMKM, nelayan, petani, dan pekerja migran.
Di sektor keuangan, undang-undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) yang baru disahkan akan menjadi fondasi bagi penguatan sektor keuangan nasional. Pemerintah juga fokus pada pembangunan pasar karbon, yang diharapkan dapat mendukung transisi ekonomi menuju ekonomi hijau dan memperkuat pasar modal Indonesia. Selain itu, pengaturan terkait cryptocurrency juga menjadi perhatian, seiring dengan berkembangnya teknologi dan inovasi di sektor keuangan.
Sri Mulyani menutup pidatonya dengan menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dalam masa transisi ini agar pemerintahan baru dapat memulai dengan kuat dan kredibel. Ia juga menggarisbawahi pentingnya transparansi kepada publik dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan tujuan investasi yang diperhitungkan secara global.
Dengan fondasi yang telah dibangun dalam APBN 2025, pemerintah berharap mampu menjaga optimisme dan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Program-program prioritas yang telah dirancang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(c@kra)
