Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212. Archives -

Hasto Tersangka, KPK Overlapping dan Disobidiens Saiful Huda: Nampaknya Jokowi Ketakutan oleh Sikap Kritis Sekjen PDIP

Hasto Tersangka, KPK Overlapping dan Disobidiens

Hedi Batubara 29 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – KPK merupakan lembaga anti body untuk berfungsi sebagai lembaga anti rasuah (extra ordinary crime) sehingga agar tidak melakukan hal penyelidikan dan penyidikan (investigasi dan klarifikasi) jangan sampai keliru, karena implementasinya bakal berimplikasi, nasib seseorang tercederai dan dilanggar HAM nya, oleh karenanya harus extraordinarily careful dalam melaksanakan fungsi tugas dan tanggungjawabnya maka wajib mengutamakan profesionalitas, proporsional, sehingga hasilnya objektif dan akauntabel.

Sementara ilustrasi daripada penanganan hukum kepada Hasto Kristiyanto/ Hasto selaku Sekjen Partai PDIP, nyata KPK lalai dalam menerakan hukum yang seharusnya KPK profesional (kuasai) ilmu hukum tentang Tipikor, dan KPK tidak mendudukkan hukum dengan semestinya (tidak proporsional).

Terbukti KPK tidak proporsional karena KPK mengenyampingkan proses hukum terkait salah satu prinsip KUHAP yakni asas presumption of innocent (praduga tak bersalah) dengan bukti KPK menggunakan metode, seolah-olah kasus Hasto merupakan pelaku yang terlibat korupsi, namun nyatanya pokok perkara yang indikasi pada pokok perkara tuduhan menyangkut kasus gratifikasi, sehingga KPK tidak profesinal dan kurang memahami perbedaan terhadap prinsip prinsip yang mendasari antara delik korupsi dan delik gratifikasi.

Selain KPK nyata abai terhadap asas praduga tak bersalah, karena KPK ujug-ujug menetapkan Hasto berstatus TSK dengan alasan yang dipublis namun tak berkepastian hukum, diantaranya:

Pertama, Pola KPK transparansi merampas hand phone/ milik asisten Hasto, Kusnadi pada 10 Juni di gedung KPK adalah awal arogansi yang tanpa agenda proses pemanggilan terhadap Kusnadi, dengan pola melalui rekayasa keterangan dan atau perintah palsu atau intimidasi dan atau pemaksaan, sehingga surat sita HP yang dikeluarkan oleh KPK mengandung Surat Sita Palsu atau cacat hukum (Jo. KUHP) dan justru menandakan KPK masih belum memiliki alat bukti yang cukup namun sudah berani menerbitkan status TSK kepada Hasto? Seolah KPK sebagai penyidik Polri yang menangkap seorang pencuri HP dalam operasi tangkap tangan/ OTT. Sehingga faktor status TSK berdasarkan arogansi Hasto sekedar unjuk kekuasaan belaka.

Kedua, Perilaku KPK terhadap Sdr. Kusnadi dan pemilik HP. Hasto, hal perbuatan yang jelas-jelas melanggar HAM serta serta selain dan selebihnya bertentangan dengan KUHAP dengan pola melanggar asas-asas good governement dan melanggar secara transparansi dalam memberlakukan undang-undang lex specialist yang melekat pada sistim hukum tentang Perlindungan Data Pribadi (UU. Nomor 27 Tahun 2022), karena mengakibatkan berapa ratus orang hak data pribadinya (hak privelege) yang dibuka dan dibaca tanpa izin oleh KPK dalam HP sitaan?

Ketiga, Bahwa status penyitaan barang bukti milik Hasto yang dirampas dalam genggaman Kusnadi merupakan peristiwa hukum yang telah dilaporkan kepada pihak penyidik, sehingga membutuhkan kepastian hukum (legalitas) dan dampak disitanya peristiwa hukum a quo in casu (keaslian orisinalitas audio, video serta chat dalam HP rampasan), sehingga membutuhkan analisis dan validasi melalui hasil digitalisasi laboratorium (proses pakar IT).

Sehingga secara hukum telah ditemukan fakta-fakta penyidik KPK dengan perilaku sembrono dan suka suka sebagai awal proses hukum yang tidak berkeadilan, melainkan menyita benda HP yang menyimpang dari prosedur hukum (KUHAP dan nilai-nilai kepatutan atau diluar ketentuan sistim. Hukum), sehingga proses dimulainya perkara oleh KPK terbukti telah overlapping dengan sistem hukum yang sama-sama lex specialis (UU. TIPIKOR DAN UU. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI, yang tidak memiliki asas legalitas bahwa KPK boleh membangkang atau acuhkan UU. Tentang Perlindungan Data Pribadi serta merampas HP. Milik orang lain yang isi HP dimaksud juga dilindungi oleh UU lex specialist (UU. ITE). Sehingga KPK dalam menentukan melakukan berbagai pelanggaran serta disobidiensi terhadap banyak sistim hukum positif (ius konstitutum) dengan pola mendegradasi, bahkan mendistorsi keberlakuan hukum yang harus berlaku.

Sehingga dengan komplikasi (kontaproduktif) hukum acara yang prosesnya dimulai sekedar berdasar arogansi atau tidak berkepatutan dan

tidak berkeadilan, tentu hasil kelanjutan proses tehadap Hasto bakal disfungsi, sehingga berkepastian tidak akan bermanfaat dan kinerja KPK TIDAK BAKAL MENEMUKAN ATAU MENDAPATKAN HAKEKAT DARI ANALOGI FILOSOFIS KEADILAN (MATERIELE WAARHEID) bahkan resiko tuntutan bakal berakhir dengan vonis bebas oleh sebab onslag (onslag van rechtavervolging).

Namun selain proses hukum tuntutan KPK sudah mencederai hukum dan subjek hukum Hasto beserta kelurganya serta seluruh kader partaI dan simpatisan PDIP. Termasuk sosok jatidiri sang Ketum Politisi perempuan nomor satu ditanah air sang putri dari salah seorang proklamator RI oleh sebab “motor, mesin organisasinya” dipaksa rusak oleh KPK yang sejatinya KPK pun dibidani kelahirannya oleh Sang Tokoh Presiden RI ke 5, lalu justru Sekjen partai yang Ia pimpin bakal diolah menjadi pesakitan, bahkan dirinya terindikasi secara hukum (kausalitas hubungan kerja Sekjen-Ketum) berkesan kuat ikut dibidik dan terancam oleh oleh KPK yang isinya sosok-sosok lama susunan bekas Presiden RI ke 7 yang baru saja dipecat sebagai kader partai oleh Badan Kehormatan Partai DPP. PDIP.

Penulis : Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

Selera politik Jokowi adalah PDIP. Presiden Joko Widodo Jokowi

Selera politik Jokowi adalah PDIP.

Hedi Batubara 20 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Selain PDIP punya sejarah teramat penting bagi Jokowi sampai mati, karena fakta historis politik, pernah menjadi simbiosis mutualisme politik dan kekuasaan dalam masa manis dan keemasan untuk Jokowi (2022-2024) namun nano nano bagi PDIP ada masa manis, pahit dan kecut bahkan getir (2022-2024) karena Jas merah sesuai fakta politik kekuasaan yang dideskripsikan oleh publik secara umum, banyak fenomena penegakan hukumnya (law enforcement) nyaris machiavelisme atau metodelogi politik dengan ala suka-suka (politik kekuasaan), karena Jokowi dan rezimnya yang seolah pluralisme dengan politik modern pencitraan yang berjubah populisme, namun kenyataannya sebaliknya, Jokowi sering menggunakan pola penegakan hukum dengan cara persekusi dan kriminalisasi terhadap kelompok lawan politik, termasuk praktek obstruksi dan disobidiensi terhadap kroni yang terpapar korupsi dan gratifikasi, sehingga negara nampak membabi buta menyingkirkan kepastian hukum dan punahkan rasa keadilan masyarakat di era manis Jokowi 2014- bahkan sampai medio desember 2024 memasuki kabinet merah putih dirasa masih bercorak dengan dimensi politik kekuasan ala Jokowi disertai fenomena “wajah belasan menteri setia sampai mati kepada Jokowi” diantaranya Muhaimin Cs

Maka perspektif publik tidak juga dinyatakan keliru, Jokowi presiden 2 (dua) periode (2019-2024), kepingin memiliki partai bergambar banteng yang jeroan para karakter individu partainya sudah Jokowi hapal, karena pernah mesra selama kurun satu dekade/ 8-10 tahun, dengan segala kekuasaannya, tentu kontribusi saat itu dirasa nyaman di hati sang presiden dan kroni, selain isme daripada visi dan misi partai PDIP yang nasionalis cenderung sosialis, yang cocok selera dan amat menjiwai Joko Widodo.

Hanya saja gelagat Jokowi untuk menguasai partai tersebut dapat dibaca arahnya oleh Megawati Soekarno Putri, melalui interaksi Jokowi dengan segelintir petinggi di DPP PDIP dan ditandai gelagat manufer ngeyelnya para personal individu partai tersebut, yang anggap Megawati lex generalis, namun justru “lex specialis” terhadap Jokowi” sang presiden petugas partai.

Dan pola manufer para oknum petinggi partai dimaksud terbukti belakangan, setelah ber-kejelasan lalu pelan tapi pasti dibatasi gerakannya melalui surat peringatan, lalu disingkirkan dan akhirnya diberhentikan dan ada yang keluar dengan sendirinya setelah “transparan” membangkang. Diantaranya Budiman Soedjatmiko, Maruarar Sirait dan Efendi Simbolon.

Para tokoh pembangkang partai ini bakal lebih nekad transparan dan berani kibarkan “Bendera dengan gerbong Jokowi” dalam internal partai, andai saja Jokowi direstui mengangkangi konstitusi cukup dua periode sebagai pembatas, namun nafsu syahwat Jokowi tanpa gelap-gelapan kepingin 3 periode non pemilu.

Andai tak dicegah sang maestro Puan/ Tuan Partai PDIP entah kapan bakal berakhir Jokowi menjabat Presiden RI. Bahkan bisa jadi sistim republik bakal menjadi separuh monarki, cukup dengan Keppres, jabatan presiden bisa turun kepada Gibran Bin Jokowi? Jo. Omnibus Law yang overlaping bahkan bakal lebih tinggi dari UUD. 1945 dengan metode “menyipitkerdilkan” sistim konseluensi hierarkis undang-undang dan nafikan eksistensi lembaga penyelenggara negara yang ada, dengan pola disfungsikan MK dan DPR RI dalam praktik, lalu terus omnibus law direvisi sampai menyerupai _UU. Khusus CILAKA-kan_ bangsa dan negara dengan metode menggigit keras dan menghancurkan siapapun versus politiknya.

Tentang sistim monarki ala Jokow tentu merupakan inkonstitusional, maka kesimpulan pertanyaannya adalah, “pelanggaran apa yang tak mungkin dilakukan oleh sosok berkarakter Jokowi yang seolah humoris, pluralis dan low profile, “namun berselimut utang dosa-dosa politik-hukumnya bak berkas menumpuk tinggi sampai menyentuh plafon ruang arsip?

Realitas saat ini fenomena langkah politik Jokowi sudah beralih strategi kepada faktor anak biologisnya sosok Gibran.

Maka faktor seorang genetika Jokowi plus biografi pendidikannya sesuai data empirik, identik dengan Gibran yang ditengarai (diyakini) hanya memiliki biografi pendidikan SMP dan 99, 9 % (100 % pembulatan desimal) adalah makhluk Fufu Fafa, tentunya hal yang melanggar sistim hukum UU. Tentang Pemilu Jo. TAP MPR RI Nomor 6 Tahun 2021, untuk mendaftar dan menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

Maka tiga orang anak beranak dan menantunya Bobby serta keluarganya termasuk Anwar Usman dengan historis putusan MK dan MKMK jelang pilpres 2024 maka harus mendapat “merk di kening sebagai common enemy” tidak saja pribadi internal PDIP secara kolektif kolegial, namun musuh general bangsa ini.

Jokowi bisa saja sementara membuat politisi partai (pdip) terlena, karena memprediksikan putranya Kaesang sudah menjadi Ketum Partai. Padahal PSI alat mimikri Jokowi, agar para politisi PDIP dan lainnya lepas kontrol, partainya (PDIP) bakal aman dari perompak partai yang menunjuk pada peristiwa partai demokrat, jadi sambil Indig-indig dan intip-intip kesalahan Sekjen Hasto Kristiyanto melalui stok aparatur yang tersisa di KPK untuk tujuan final menjerat Megawati Sang Ketum Partai, lalu lengser menyerah kalah dan partai PDIP pun berubah genggaman sesuai “mimpi jahat” Jokowi.

Sehingga Hasto sebagai tokoh prioritas yang wajib dipatahkan oleh Jokowi, selain vokal dan keras memberikan perlawanan dan pernah terang-terangan mendiskreditkan IKN, dengan statemen sarkastik, “Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono serta wakilnya, Dhony Rahajoe, mundur dikarenakan perencanaan yang terburu-buru (tidak matang) dari Presiden Joko Widodo padahal mendekati agenda perayaan hari sakral 17 Agustus 2024 (ulang tahun kemerdekaan RI) di IKN.

Selebihnya Hasto tokoh yang nampak lebih humble dan piawai strategi ilmu politiknya dibanding Puan Maharani sekalipun, selain realistis Hasto motor organisasi dan pendamping setia dan memiliki kedekatan dengan sosok Megawati sang Ketua Umum, dan dari sisi pandang objektif merupakan maestro politisi perempuan nomor wahid pasca kemerdekaan RI selain Putri dari Ir. Soekarno Presiden RI pertama.

Maka kesimpulannya Jokowi tetap berselera terhadap kemegahan partai PDIP bahkan andai ada kesempatan Jokowi bisa jadi meng-unifikasi PSI kedalam PDIP atau masing-masing bapak dan anak menjadi pemimpin partai yang beraroma rasa nasionalis-sosialis, maka seluruh kader PDIP harus waspadai terhadap gerak-gerak gerik Jokowi dan langkah politis yang paling jitu adalah LAWAN SECARA RADIKAL DENGAN FORMAT SATU KATA “KANDANGI” SEGERA PERGERAKAN POLITIK JOKOWI

Penulis : Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

Prabowo baiknya pecat Maruarar Sirait yang menyakiti hati orang miskin Presiden Prabowo Perintahkan Pencopotan, Wajah Menteri Maruarar Pucat?

Presiden Prabowo Perintahkan Pencopotan, Wajah Menteri Maruarar Pucat?

Prabowo baiknya pecat Maruarar Sirait yang menyakiti hati orang miskin

Hedi Batubara 19 Desember 2024

MoneyTalk, Jakarta – Maruarar Sirait pembantu Presiden RI dibidang perumahan dan kawasan pemukiman (PKP) membuat orang miskin tertekan batinnya, karena pada Rabu, 18-12-2024 dalam pernyataannya di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat yang banyak dilansir berbagai media, Maruarar menyebut “masyarakat tidak punya” dengan label miskin, dengan alasan karena belum memiliki rumah pertama, atau masih tinggal dirumah kontrakan.

Sebagai aparatur pemerintah Maruarar.seharusnya hindari penyebutan dengan label “miskin”, sekalipun nyatanya memang orang miskin”, idealnya Maruarar menyebut “Masyarakat Prioritas Penerima Manfaat Rumah Tinggal (MPPMRT)” jadi tidak menyebut dengan konotasi yang merendahkan martabat orang miskin, karena kata miskin tidak elok untuk digunakan.

Selebihnya Maruarar harus jelas agendanya agar orang miskin mendapatkan rumah tinggal. Jangan merasa hebat sekedar memiliki ide, tanah sitaan milik eks koruptor untuk orang miskin, sebelum berkejelasan berapa uang muka, berapa cicilannya perbulan, belum lagi apakah usulnya mendapat persetujuan Presiden serta DPR RI. Namun lacur Maruarar sudah lebih dulu menyakiti hati golongan “masyarakat yang tak mampu”.

Jangan sampai label miskin ditaruh di KTP atau Kartu Keluarga/ KK sepanjang hidupnya, karena tak sanggup memiliki rumah. Selaku seorang Menteri Maruarar harus memahami dirinya dituntut secara moral agar tidak asal bicara terkait orang miskin, tanpa agenda dan solusi yang jelas untuk rakyat bakal mendapatkan rumah tinggal milik sendiri. Sehingga akhirnya label miskin malah membuat para orang miskin menjadi tertekan batin saat beraktivitas dilingkungan kehidupan dalam kesehariannya.

Sehingga untuk kebaikan jatidirinya selaku menteri dan utamanya menjaga citra Kabinet Merah Putih dimata publik, Maruarar harus nyatakan maaf secara terbuka kepada publik bangsa ini yang sampai saat ini belum memliki rumah sendiri. Andai Maruarar enggan minta maaf, Prabowo tidak keliru untuk pecat segera Maruarar Sirait.

Penulis : Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum-Politik Mujahid 212

Yusuf Blegur; Strategi Mengadili Jokowi 1000357465

Yusuf Blegur; Strategi Mengadili Jokowi

Hedi Batubara 16 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Dalam tulisan rekan aktivis Yusuf Blegur, “menghukum Jokowi seadil-adilnya akan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dilakukan presiden berikutnya sebagaimana tuntutan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Dengan pisau tajam sastra-nya Blegur meludahi moral Jokowi dan kroni disektor perekonomian terkait PSN PIK 2.

Alasan Yusuf Blegur, sulit dipertentangkan karena jejak digital diskresi politik ekonomi sesuai data empirik, memang belum pernah ada dalam sejarah republik ini, seorang presiden yang dengan sengaja mendistorsi secara dahsyat hancurkan tata kelola kehidupan bernegara, sejak presiden Soekarno hingga SBY walau ada kelemahan dan kekurangannya, mereka masih tinggi jiwa nasionalisme dan patriotism.

Hanya dalam kekuasaan Jokowi Indonesia mencapai titik nadir keterpurukan yang begitu dalam dan “amazing kontradiktif” di semua bidang, baik politik, ekonomi hukum, terlebih adab dan moralitas serta budaya, serius mengalami degradasi.

Utamanya pembangunan di bidang law enforcement dikoyak-koyak oleh Jokowi. Bayangkan proses hukum terhadap para terpapar maling malah diobstruksi, lalu dijadikan para menteri.

Saat ini keadaan ekonomi paska Jokowi lengser, Sri Mulyani menggambarkan bahwa, “dunia semakin gelap,” apa kata Antoni Budiawan, “Sri Mulyani sebenarnya menceritakan dengan fasih kondisi ekonomi dan keuangan dunia yang semakin gelap, dengan menggunakan bahasa teknis keuangan, yang membuat kebanyakan masyarakat tidak mengerti, dan hanya manggut-manggut saja”.

Kemudian apa kata Rizal Fadillah, rekan aktivis dari kota lautan api (Bandung), berpendapat, Jokowi demi IKN projek ambisius pribadinya nampak abnormal,” karena tega merusak tatanan hukum ekonomi negara ini, dengan metode barter, yakni pinjaman Jokowi namun atas nama negara kepada konglomerat Aguan-Agung Sedayu Grup untuk kebutuhan pembangunan IKN ditukar guling, para konglomerat Aguan Cs ditunjuk sebagai pihak properti pengembang Projek Strategis Nasional PIK 2 dengan menggusur banyak tanah milik warga (belum termasuk tanah negara plus hutan bakau) di Tangerang-Serang dengan ganti rugi untung, yaitu masyarakat rugi Aguan Cs untung besar.

Lalu kembali dengan buah pikir unik dari rekan Yusuf Blegur, dengan diselingi majas dengan analogi Projek Strategis Nasional/ PSN yang kentara arah subtansial artikel dengan closing tanda pagar HukumMatiJokowi

Ada hampir persamaan pendapat rekan Yusuf Blegur dengan buah pikir penulis yang sempat tayang dibeberapa media online sebelum Prabowo dilantik, bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menggunakan tehnik isu politik ekonomi dan hukum dengan pola memproses hukum Jokowi implikasi masa lalunya, dengan berharap bangsa yang penuh dendam kepada Jokowi secara psikologis bakal melupakan dampak krisis kehidupan ekonomi yang sedang melanda diri mereka disaat atau ketika tafsiran ahli ekonomi Anthoni Budiawan benar adanya, dampak fiskal karena “bakal ada bahaya besar di dunia perekonomian tanah air, kausalitas kenaikan mata uang dollar AS terhadap rupiah (rupiah anjlog), sesuai apa yang disampaikan oleh menteri keuangan Sri Mulyani.

Hal alih isu psikologis politik ekonomi ini pernah terjadi pada negara Meksiko, pada tahun 1986 bangsa Meksiko melupakan krisis kehidupan ekonomi yang mereka alami, MEREKA SEMENTARA ASIK MENONTON DAN MEMBICARAKAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA DUNIA YANG DISELENGGARAKAN DI NEGARA MEREKA MEKSIKO!

Penulis : Damai Hari Lubis, pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

Prabowo Bingung Publik Lebih Bingung Mendukung RIKA Meraih Jakarta 1 Memperingan Target Pencapaian Jokowi-Kaesang-Gibran

Prabowo Bingung Publik Lebih Bingung

Hedi Batubara 14 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Jujur penulis terinspirasi membuat artikel hukum ini dari sepotong video channel youtube rekan aktivis pejuang Edy Mulyadi,yang isinya terkait sambutan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara Hari Ulang Tahun atau HUT ke-60 Partai Golkar pada Kamis 12 Desember 2024 di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat (Jabar).

Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan, mengaku pernah bingung terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang kala itu memilih Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ ESDM namun pendidikannya bukan dari Amerika, stanford university, Berkeley, Harvard, atau setidaknya alumnus dari Inggris.

Maka publik balik tanya, “kenapa saat ini justru Prabowo mengangkat kembali Bahlil menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kabinet Merah Putih untuk masa bakti 2024-2029?

Perspektif publik atas pernyataan Prabowo tentang biografi Bahlil, secara implisit sepertinya Prabowo hendak menyampaikan deskripsi kepada publik tentang kondisi perpolitikan yang pernah eksis tersebut, bahwa, “Bahlil sosok pilihan Jokowi yang tidak berkualitas” namun realitas, ternyata Bahlil piawai menjalankan tugasnya sebagai menteri ESDM?

Karena, jika Bahlil dianggap nir kualitas, pastinya melahirkan kebingungan publik atas kausalitas dari subtansial pernyataannya Presiden RI dimaksud, “seakan Presiden yang jelas-jelas sudah memperoleh legalitas oleh sebab de jure dan de facto dukungan kuat dari para oposisi paska pilpres 2019 sejak dirinya bergabung secara resmi dengan Jokowi 2019. Namun hingga kini masih tetap dapat “didikte” oleh Jokowi untuk terus menggunakan sosok Bahlil? Analoginya, serius kah hingga kini mantan Menhan RI yang sudah menjabat RI 1 “masih siap diintervensi” oleh Jokowi?

Sehingga menyisakan pertanyaan, kenapa seorang Presiden RI bisa sungkan terhadap seorang bekas presiden yang jati dirinya menyisakan begitu banyak kebohongan publik (100 lebih)?

Dosa pribadi apa yg pernah PS perbuat? Lalu sampai kapan PS. nunut kepada cawe-cawe-nya Jokowi. Sungguh publik khawatir akankah Presiden Prabowo secara politik bakal terus berlanjut memberikan karpet merah kepada Gibran?

Jika ada asumsi tentang teori balas budi justru teori ilustrasi ini hal yang keliru, disebabkan bukan pada tempatnya, karena bukankah Prabowo justru amat berjasa kepada Jokowi, karena siap mengalah diperalat secara politik (2019-2024) demi mengawal Jokowi, agar Prabowo dan kader partainya yang duduk di Senayan tidak menjadi oposan terhadap pemerintahan Jokowi secara akumulatif dengan fakta banyaknya barisan kelompok oposan dengan berbagai gejala yang menuntut Jokowi di-impeach, oleh sebab begitu banyaknya dusta-dusta janji politik yang amat transparan, termasuk fakta realitas adanya dugaan Ijasah Palsu S.1 yang Jokowi gunakan dari fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, ditambah law enforcement yang tidak jarang (sering) dilakukan oleh Jokowi dengan menggunakan metode diskresi politik kekuasaan (ala suka-suka) yang di-implementasikan melalui pola obstruksi, disobidiensi dan kriminalisasi. Sehingga prediksinya, bisa jadi impeachment terhadap Jokowi terwujud walau disertai suasana chaos, andai Prabowo Subianto tidak mau mengalah untuk bergabung bersama Jokowi dalam kabinet Indonesia Maju.

Namun publik pun menyadari gaya politik seseorang tentu punya perbedaan kodrati yang spesifik.

Pastinya penilaian objektifitas publik, Prabowo belum 100 (seratus) hari masa kerja sudah banyak membuat diskresi politik ekonomi dan hukum yang cukup menakjubkan, apik dan populer khusunya perihal yang menyangkut tentang kenaikan gaji dan guru honorarium, kenaikan upah buruh dan tidak dapat dilepaskan terkait diskresi politik ekonomi dan hukum terhadap PROJEK STRATEGIS NASIONAL/ PSN PIK 2 DI TANGERANG-SERANG BANTEN, HARUS DIEVALUASI

Oleh karenanya diyakini publik mayoritas bangsa ini LiNTAS SARA bakal terus menguat memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Presiden RI ke 8 sepanjang kepemimpinannya selalu beralaskan dan bersandar kepada prinsip-prinsip rule of law.

Penulis : Damai Hari Lubis,Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

Program Istana Lapor Mas Wapres Apakah Gibran Berani Melanjutkan Terkait Projek PIK 2 Gibran

Program Istana Lapor Mas Wapres Apakah Gibran Berani Melanjutkan Terkait Projek PIK 2

Hedi Batubara 12 November 2024

MoneyTalk,Jakarta – Program dari Istana, yang berupa layanan Pengaduan “Lapor Mas Wapres”, sepertinya agak janggal dan nampak “Gibran memang memiliki imunitas terhadap rasa malu alias kebal malu”. Karena dirinya sendiri merupakan subjek hukum yang masih menjadi tanda tanya terkait beberapa permasalahan hukum

Bahwasanya wujud layanan pengaduan yang dapat ditujukan kepada Gibran ini diberitakan oleh media warta, sudah dimulai sejak Senin (11/12/2024). Dan pada hari pertama, Istana Wapres menerima 55 aduan dari masyarakat dari berbagai wilayah, tidak hanya dari Jabodetabek.

Namun, atas kejanggalan dan menjawab tanda tanya publik, maka patut untuk serius dipertanyakan, “apakah Gibran siap menerima laporan menyangkut perilaku dirinya sendiri, serta pihak keluarganya contoh nepotisme dan gratifikasi yang dituduh publik telah dilakukan olehnya, termasuk beberapa laporan terhadap adiknya Kaesang dan Iparnya Bobby, serta Bapaknya (Jokowi) terkait tuduhan publik dalam kasus menggunakan ijasah palsu dan terkait kesemua tuduhan jelas-jelas telah menjadi objek perkara serta telah masuk dalam daftar laporan selain di KPK juga di Polda Metro Jaya dan gugatan di ranah peradilan umum.

Atau bisakah mengadukan perilaku para menterinya terhadap adanya temuan hukum terkait korupsi?

Selebihnya apakah “Lapor Mas Gibran” sekedar perpanjangan tanganan Kapolri atau pihak Kejaksaan atau KPK. lalu apakah Masyarakat jika melaporkan melalui program Lapor Mas Wapres, maka kasus yang dilaporkan prioritas atau pasti bakal berjalan dengan benar dan adil ? Sesuai teori Eggi Sudjana OTSJUBEDIL (Objektif, Terstruktur, Sistematis, Jujur, benar dan Adil).

Dan pertanyaan penting lainya, “apakah bisa diterima andai publik melaporkan kasus akun fufu fafa” kepada loket Lapor Mas Wapres, sebuah kasus sejarah perilaku amoral, yang merugikan nama baik segenap bangsa ini serta membuat malu Presiden Prabowo Subianto, selaku Kepala Negara RI. dimata dunia internasional?

Penulis : Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

Rezim Amoral Andai Jokowi Tanpa Pertanggungjawaban Hukum 1000357475

Rezim Amoral Andai Jokowi Tanpa Pertanggungjawaban Hukum

Hedi Batubara 11 November 2024

MoneyTalk,Jakarta – Jokowi harus diproses hukum dan dipenjarakan setelah vonisnya terbukti bersalah, karena Jokowi telah melakukan banyak kejahatan dalam bentuk nepotisme, disobidience dan obstruction of justice yang Jokowi lakukan pada era kepemimpinannya. Proses hukum ini amat perlu agar tidak merusak sejarah penegakan hukum di tanah air serta pengabaian terhadap sejatinya fungsi hukum, yakni kepastian, manfaat dan tegaknya keadilan.

Oleh sebab banyaknya dosa kebijakan eks Presiden Jokowi, maka berimplikasi kepada bangsa ini setelah dirinya lengser, sehingga Jokowi mewariskan kerugian kepada bangsa dan negara ini diberbagai sektor, diantaranya merusak mengotori sejarah bangsa dibidang politik ekonomi dan hukum serta menimbulkan kerusakan adab dan budaya malu (kerusakan mentalitas bangsa):

1. Dampak politik, menyisakan pembenahan dan pelurusan pada sistim konstitusi di bidang hukum ketatanegaraan yang overlapping sehingga harus ditata kembali. Contoh Kepres serta inpres yang menyimpang dari hirarkis tatanan hukum diatasnya, termasuk menyimpang atau mengkerdilkan fungsi TAP MPR RI.

2. Dampak ekonomi yang defisit, mewariskan utang berikut bunga utang, yang seharusnya hasil kekayaan alam negara ini dapat difungsikan untuk kebutuhan membangun fisik negara ini, malah digunakan untuk membayar ratusan triliun utang plus bunga;

3. Dampak Hukum, Pelanggaran atau kejahatan HAM. Contoh, kematian 894 orang petugas Kpps dan Korban KM 50 dan korban 6 orang sipil saat unjuk rasa pemilu curang di Bawaslu pada tahun 2019 yang terbunuh oleh aparatur negara. Semua kelak harus ditanggung oleh negara untuk membayar kerugian atas perilaku kejahatan hukum di era periode kepemimpinannya;

4. Merusak sejarah adab dan budaya malu, karena Jokowi hobi berdusta dengan jejak puluhan kali bahkan seratus kali lebih melakukan kebohongan publik dan janji palsu termasuk dugaan membuat keterangan dan atau biografi palsu serta temuan adanya dugaan korupsi bansos, dan pembiaran judi dan judi online sehingga mencemari bahkan mewariskan kerusakan moralitas bangsa.

Oleh karenanya demi mencegah sejarah buruk penegakan hukum atau law enforcement penguasa negara pada era kepemimpinan bangsa saat oleh hanya seorang Jokowi sosok tertuduh publik berijazah S.1 PALSU yang low character, seorang individu yang rendah moralitas dan bad leadership, baik dimata domestik dan dimata internasional, dan termasuk demi kepastian perlindungan para korban individu dan atau keluarganya dan kelompok yang teraniaya dan nyata-nyata dikhianati serta dipermainkan dan dipermalukan oleh Jokowi baik secara moral dan materil serta politis, maka segenap para tokoh bangsa saat ini ideal tak henti gaungkan keberbagai kelompok atau elemen masyarakat bangsa ini secara rutinitas dan transparansi melakukan aksi-aksi unjuk rasa demi mendesak agar penguasa dibawah Prabowo Subianto TEGAKAN HUKUM SECARA EQUAL (LEGAL PROCESS), HARGA MATI ADILI JOKOWI DAN PENYERTA (PIHAK KELUARGANYA). Setidaknya dalam waktu 6 bulan kepemimpinan Prabowo proses hukum terhadap Jokowi sudah mulai berjalan dan efektif

Penulis : Damai Hari Lubis,Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

Hooo Gibran… Belum Dilantik Sudah Melanggar Etika Kehidupan Berbangsa 1000357465

Hooo Gibran… Belum Dilantik Sudah Melanggar Etika Kehidupan Berbangsa

Hedi Batubara 21 Oktober 2024

MoneyTalk,Jakarta – Menurut TAP MPR RI No. 6 Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa jika dihubungkan dengan perilaku Gibran, yang menurut pakar Dr. Roy Suryo, bahwa 99 % lebih akun fufufafa yang menghinakan dan membocorkan data pribadi Prabowo Subianto dan banyak menghujat pihak lainnya adalah milik Gibran Wapres RI saat ini, lalu analisa Dr. Roy diperkuat oleh BSSN.

(lebih…)

Ayoo Jauhi Militeristik Dekati TNI 1000357475

Ayoo Jauhi Militeristik Dekati TNI

Hedi Batubara 20 Oktober 2024

MoneyYalk,Jakarta – Cenderung para politisi tanah air melupakan eksistensi tentang teori eksepsionalisme. Teori eksepsionalisme inilah yang digunakan oleh Jokowi, selama dirinya berkuasa, selain ditunjang oleh “sistim konsitusi flu UUD 2002 “.

(lebih…)

Budi Gunawan Disingkirkan Gegara Jokowi Balas Dendam Politik Ke Megawati ? 1000357475

Budi Gunawan Disingkirkan Gegara Jokowi Balas Dendam Politik Ke Megawati ?

Hedi Batubara 17 Oktober 2024

MoneyTalk,Jakarta – Sudah lama penulis nyatakan “Jokowi akan terkena karma politik” dan karma tersebut beberapa nya sudah mulai terbukti menyerempet tubuh Jokowi pra lengser keprabon, maka logika perspektif politiknya tentu bakal membesar paska Jokowi lengser, karena faktor hilangnya kekuasaan ?

(lebih…)