30 Oktober 2026

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

KH Said Aqil Siradj Singgung “Parcok” hingga Politik Dinasti: Anak Jadi Wapres, Mantu Diusahakan Jadi Gubernur Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj

KH Said Aqil Siradj Singgung “Parcok” hingga Politik Dinasti: Anak Jadi Wapres, Mantu Diusahakan Jadi Gubernur

Hedi Batubara 21 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj melontarkan kritik tajam terhadap praktik politik kekuasaan yang menurutnya dapat mengarah pada politik dinasti. Ia menyinggung fenomena ketika seorang anak menjadi wakil presiden, sementara anggota keluarga lainnya juga didorong menduduki jabatan publik.

“Anak kalau jadi wakil presiden, apa harus diusahakan mantu juga diusahakan jadi gubernur. Ada ya kayak itu, ada kan?” kata Said Aqil dalam pernyataannya yang beredar di YouTube, Jumat (21/8/2026).

Ia kemudian menyinggung ketentuan mengenai batas usia calon wakil presiden. Menurutnya, aturan mengenai persyaratan usia maupun pengalaman sebagai pejabat publik sempat menjadi bagian dari perdebatan politik dan hukum.

Said Aqil juga menyebut istilah “parcok” atau “Partai Coklat” ketika menggambarkan kekuatan politik yang menurutnya bergerak untuk memenangkan kepentingan tertentu.

“Yang jalan siapa? Jalan semuanya namanya parcok, Partai Coklat. Kerahkan semuanya yang menang,” katanya.

Dalam pernyataannya, Said Aqil juga menyinggung dinamika Muktamar NU di Lampung. Ia mengklaim adanya upaya menggunakan kekuatan finansial untuk memengaruhi kontestasi internal organisasi.

Ia bahkan mengaku pernah mendapat tawaran uang dalam jumlah besar.

“Muktamar NU Lampung untuk mengalahkan saya yaitu bawa uang Rp50 miliar. Saya ada yang nawari uang, saya enggak mau,” ujar Said Aqil.

Ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak tertarik menggunakan uang sebagai instrumen untuk memperoleh jabatan dalam organisasi.

“Untuk apa ketua kok pakai uang?” katanya.

Menurut dia, kepemimpinan organisasi keagamaan semestinya tidak berorientasi pada pengelolaan kepentingan ekonomi dan keuangan, melainkan pada pelayanan keumatan.

“Mau ngurus tahlilan, mau ngurus haul, manakiban, tawasulan pakai uang. Enggak akan ngurus ekonomi, enggak ngurus duit, enggak akan ngurus bank,” ujarnya.

Said Aqil kemudian memperluas kritiknya terhadap persoalan integritas dan korupsi. Ia menilai Indonesia sedang menghadapi persoalan serius terkait hilangnya nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan publik.

“Walhasil saat ini kita sedang kehilangan fuad,” katanya.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berada pada level pemerintahan pusat, tetapi dapat ditemukan hingga tingkat paling bawah.

“Dari presiden sampai ke ketua RT,” ujarnya.

Ia juga menyinggung dugaan praktik korupsi yang menurutnya terjadi di berbagai sektor dan lembaga, termasuk yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji hingga pengelolaan kegiatan di tingkat masyarakat.

“Dari Menteri Agama, haji pun dikorupsi sampai DKM,” kata Said Aqil.

Ia bahkan menyebut persoalan integritas dapat muncul dalam berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari pengelolaan masjid hingga kepanitiaan kegiatan keagamaan dan olahraga.

“Banyak kan anak DKM yang korupsi, banyak kan dari panitia olahraga sampai panitia Maulid Nabi,” ujarnya.

Prof Asrorun Ni’am Ditunjuk Pimpin Karteker PWNU Jambi, Pengamat: Figur Pemimpin Muda untuk Abad Kedua NU IMG-20260805-WA0075

Prof Asrorun Ni’am Ditunjuk Pimpin Karteker PWNU Jambi, Pengamat: Figur Pemimpin Muda untuk Abad Kedua NU

Hedi Batubara 5 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta  –  Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menunjuk Prof. Dr. KH. M. Asrorun Ni’am Sholeh, M.A. sebagai Rais Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jambi. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari langkah PBNU membenahi tata kelola organisasi sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan Konferensi Wilayah (Konferwil) baru dalam waktu paling lambat enam bulan.

Penunjukan itu tertuang dalam Surat Keputusan PBNU Nomor 818/PB.01/A.II.01.44/99/08/2026 tentang Pembekuan dan Penunjukan Karteker PWNU Provinsi Jambi Masa Kerja 2026. Dalam keputusan tersebut, PBNU membatalkan kepengurusan PWNU Jambi sebelumnya dan menetapkan susunan kepengurusan karteker dengan Prof. Asrorun Ni’am sebagai Rais.

Selain memimpin karteker, Ni’am juga dikenal sebagai Ketua Umum Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Pengalaman memimpin berbagai organisasi dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan mandat konsolidasi organisasi di Jambi.

Direktur Eksekutif INTRAPOLS (Institute for Strategic and Political Studies), Bustomi Menggugat, menilai keputusan PBNU menempatkan Prof. Asrorun Ni’am sebagai Rais Karteker mencerminkan kepercayaan terhadap kapasitas kepemimpinan generasi muda NU yang memiliki rekam jejak kuat dalam tata kelola organisasi.

“Prof. Ni’am merupakan salah satu representasi pemimpin muda NU yang memiliki kapasitas intelektual, pengalaman organisasi, dan kemampuan manajerial yang teruji. Penugasan ini menunjukkan bahwa PBNU membutuhkan figur yang mampu mengonsolidasikan organisasi sekaligus menjaga proses transisi berjalan baik,” kata Bustomi, Rabu (5/8/2026).

Menurut dia, tantangan NU pada abad kedua bukan hanya menjaga tradisi keagamaan, tetapi juga memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab dinamika sosial-politik yang terus berkembang.

“NU membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar memiliki legitimasi keulamaan, tetapi juga piawai membangun tata kelola organisasi modern. Dalam konteks itu, Prof. Ni’am memiliki kombinasi kompetensi akademik, pengalaman kepemimpinan, dan kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok,” ujarnya.

Bustomi menambahkan, pengalaman Ni’am memimpin organisasi nasional membuatnya memahami pentingnya membangun konsensus di tengah keberagaman pandangan warga NU.

“Figur seperti Prof. Ni’am dibutuhkan untuk memastikan proses konsolidasi organisasi berjalan demokratis, akuntabel, dan tetap berorientasi pada kemaslahatan jam’iyah. Ini menjadi karakter kepemimpinan yang relevan untuk mengawal NU memasuki abad keduanya,” katanya.

Dalam surat keputusan tersebut, PBNU juga menugaskan kepengurusan karteker untuk menjalankan roda organisasi PWNU Jambi sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan organisasi, sekaligus menyelenggarakan Konferensi Wilayah paling lambat enam bulan sejak penetapan keputusan.

Gus Umar Sentil Ketum PBNU: Sudah Capek Dukung Prabowo, Adiknya Tetap Ditangkap KPK 1773413450151

Gus Umar Sentil Ketum PBNU: Sudah Capek Dukung Prabowo, Adiknya Tetap Ditangkap KPK

Hedi Batubara 17 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta –  Aktivis Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan atau yang dikenal sebagai Gus Umar, melontarkan kritik tajam terhadap Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf. Kritik tersebut disampaikan menyusul penangkapan adik Yahya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Melalui unggahan di media sosial, Gus Umar menyinggung dukungan politik yang selama ini diberikan Yahya Staquf kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut dukungan tersebut tidak memberi dampak apa pun terhadap nasib keluarga Yahya ketika berhadapan dengan proses hukum.

“Sudah capek Ketua Umum PBNU Yahya Staquf dukung Prabowo, hasilnya adiknya ditangkap juga oleh KPK. Parahnya korupsi rukun Islam pula,” tulis Gus Umar dalam pernyataannya yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial, Selasa (17/3/2026).

Pernyataan tersebut memicu beragam reaksi publik, terutama di kalangan warga nahdliyin. Sebagian menilai kritik Gus Umar sebagai bentuk kekecewaan terhadap elite organisasi keagamaan yang dinilai terlalu dekat dengan kekuasaan. Namun tidak sedikit pula yang menilai pernyataan itu terlalu menyederhanakan persoalan hukum yang sedang berjalan.

Seperti diketahui, KPK tengah mengusut dugaan kasus korupsi kuota haji yang melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Penanganan perkara ini mendapat sorotan luas karena menyangkut aspek ibadah yang dianggap sakral.

Di sisi lain, hingga kini pihak PBNU belum memberikan pernyataan resmi yang merespons langsung kritik yang dilontarkan Gus Umar. Sikap organisasi masih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Kasus yang menyeret keluarga pimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini pun diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan. Selain menyangkut isu korupsi, polemik ini juga membuka diskursus lebih luas mengenai integritas elite organisasi keagamaan di tengah kedekatan mereka dengan kekuasaan politik.

PARA Syndicate: NU Kian Menjauh dari Ruang Moral Publik 1764409874253

PARA Syndicate: NU Kian Menjauh dari Ruang Moral Publik

Hedi Batubara 29 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – PARA Syndicate menilai dinamika yang tengah terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bukan sekadar persoalan konflik jabatan, melainkan tanda terjadinya perubahan watak organisasi yang lebih dalam.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Virdikaa Rizky Utama, menyatakan bahwa NU kini menunjukkan gejala bergeser dari posisinya sebagai kekuatan masyarakat sipil menuju organisasi yang semakin terpusat pada pertarungan kekuasaan internal.

“Perkembangan ini menunjukkan bahwa persoalan yang muncul tak sekadar konflik jabatan, tetapi terjadi pergeseran watak organisasi yang semakin mirip partai politik,” ujar Virdikaa, Sabtu (29/11/2025).

Menurutnya, NU tidak sedang runtuh, namun sedang berubah. Organisasi Islam terbesar di Indonesia itu tetap besar secara struktur, tetapi semakin jauh dari ruang tempat masyarakat selama ini mencari pegangan moral.

“Ia tetap memiliki struktur, tetapi struktur itu tidak lagi menjadi alat untuk menjangkau publik,” tegasnya.

Virdikaa menilai bahwa PBNU mungkin dapat memenangi berbagai kontestasi internal dan mempertahankan kendali organisasi. Namun kemenangan semacam itu justru berisiko membuat NU kehilangan relevansi moral di mata masyarakat luas.

“PBNU mungkin dapat memenangi pertarungan internal, tetapi kehilangan relevansinya di hadapan rakyat. Pada titik itulah sebuah organisasi boleh tetap berdiri, tetapi tidak lagi menjadi tempat orang berharap,” kata Virdikaa.

Ia menekankan bahwa situasi ini harus menjadi refleksi serius bagi seluruh elite NU. Bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana NU menjaga jati dirinya sebagai rumah besar yang memberikan panduan nilai bagi umat.

Skandal Kuota Haji dan KH Yahya Staquf dekat Zionis, KMII Demo di PBNU serta KPK 1764218798094

Skandal Kuota Haji dan KH Yahya Staquf dekat Zionis, KMII Demo di PBNU serta KPK

Hedi Batubara 27 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Situasi di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali memanas. Koalisi Mahasiswa Islam Indonesia (KMII) secara resmi mengirimkan surat pemberitahuan aksi kepada Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya terkait rencana demonstrasi besar yang menyoroti dugaan pusaran korupsi kuota haji serta isu kedekatan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, dengan jaringan Zionisme Internasional.

Dalam surat bernomor 168/B/KMII/XI/2025M yang diterima redaksi, KMII menyatakan bahwa temuan mereka menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan kuota haji tahun 2023–2024. Kasus yang menyeret sejumlah institusi keagamaan itu disebut-sebut turut menyerempet posisi PBNU, sehingga dianggap mencoreng marwah organisasi Islam terbesar di Indonesia.

KMII menegaskan bahwa dugaan keterlibatan PBNU dalam kasus tersebut harus segera diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menyoroti indikasi kerugian negara yang disebut dapat mencapai Rp 1 triliun.

Lebih jauh, KMII juga mengangkat isu yang lebih sensitif: dugaan kedekatan Yahya Staquf dengan jaringan Zionisme Internasional. Hal ini, menurut mereka, berpotensi mengganggu stabilitas organisasi dan bertentangan dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.

Aksi demonstrasi akan digelar pada:

-Kamis, 27 November 2025

-Pukul 11.00 WIB

-Lokasi: Kantor PBNU dan Gedung KPK RI

Massa: 100 orang

Dalam poin tuntutannya, KMII meminta:

1. KPK segera memeriksa Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan jajaran yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi kuota haji Kemenag.

2. Yahya Staquf bertanggung jawab dan diproses hukum sebagai pemimpin organisasi terkait dugaan penyimpangan.

3. PBNU menjelaskan secara terbuka tuduhan kedekatan dengan jaringan Zionisme Internasional yang dianggap mengancam stabilitas organisasi.

4. Yahya Cholil Staquf mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menjaga marwah organisasi serta memberikan stigma negatif bagi umat Islam.

Surat itu ditandatangani Koordinator Lapangan, H. Pudin, pada 24 November 2025.

Dengan isu sebesar ini, publik kini menunggu respons resmi PBNU dan langkah cepat KPK dalam memastikan kejelasan kasus yang berpotensi menjadi badai politik dan keagamaan nasional.

PBNU Memanas: Kubu Jombang Vs Rembang, Isu Pecah Kongsi hingga Dugaan Aliran Uang  IMG-20251123-WA0048

PBNU Memanas: Kubu Jombang Vs Rembang, Isu Pecah Kongsi hingga Dugaan Aliran Uang 

Hedi Batubara 23 November 2025

MoneyTalk, Jakarta –  Ketegangan internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali mencuat ke permukaan. Dalam beberapa hari terakhir, wacana perpecahan dua kubu di tubuh PBNU ramai diperbincangkan, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu krisis organisasi terbesar dalam sejarah jam’iyah tersebut.

Rumor ini mengemuka seiring dengan keputusan pemberhentian Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang disebut berkaitan dengan dinamika kepengurusan dan dugaan ketidakharmonisan di internal Syuriah dan Tanfidziyah.

Seorang Warga NU, HRM Khalilur R Ab. S, menyampaikan pandangan kerasnya terkait situasi ini. Menurutnya, perseteruan ini berawal dari “duet salah kamar”, yakni relasi kepemimpinan yang tidak sebagaimana mestinya dalam struktur PBNU.

Menurut sumber tersebut, ketegangan PBNU saat ini terbagi dua kelompok besar:

1. Kubu Jombang

Diklaim berada di bawah pengaruh:

-Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar

-Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul)

-Bendum PBNU Gudfan Arif Ghafur

serta sejumlah pengurus lain.

2. Kubu Rembang

Dikomandoi oleh:

-Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf

-Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori

-Wakil-wakil ketua umum dan pendukungnya.

Relasi silang antar posisi inilah yang disebut memunculkan miskomunikasi struktural dan akhirnya melahirkan dua kubu yang saling berhadap-hadapan.

Beberapa warga NU yang dikutip narasumber menyebut kantor PBNU “sepi bak kuburan” dalam beberapa bulan terakhir. Minimnya kegiatan organik disebut sebagai dampak dari konflik internal yang makin mengeras.

“Kondisi ini membuat PBNU menjadi yang tersepi sepanjang sejarah berdirinya NU,” ujar narasumber.

HRM Khalilur R Ab. S memaparkan tiga isu yang disebut-sebut menjadi penyebab utama pemberhentian Ketum PBNU:

1. Dugaan Tipikor Kuota Haji

Kasus yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, adik kandung Gus Yahya, diduga memberikan tekanan moral dan politis terhadap PBNU. Meski secara organisasi NU tidak terlibat, namun perhatian publik otomatis tertuju pada figur-figur PBNU.

2. Penjualan Saham IUP Batubara

Dikabarkan ada transaksi penjualan kepemilikan saham yang dilakukan tanpa sepengetahuan Sekjen dan Bendahara Umum. Laporan internal disebut telah sampai kepada Rais Aam.

3. Isu ‘Agen Zionis’

Tudingan terhadap Gus Yahya sebagai ‘antek Yahudi’ dinilai narasumber hanya sebagai pemanis pemecatan dan bukan faktor utama.

Melihat eskalasi konflik yang semakin tajam antara Rais Aam dan Ketum PBNU, narasumber menilai keduanya telah gagal memimpin PBNU dengan baik.

Ia mendorong pelaksanaan Muktamar NU dipercepat dari jadwal akhir 2026 menjadi awal 2026 sebagai solusi paling elegan untuk memulihkan marwah organisasi.

“Dua orang ini telah merepotkan dan memalukan NU. Jalan terbaiknya adalah keduanya mundur, lalu PBNU menggelar muktamar percepatan,” ujarnya.

HRM Khalilur R Ab. S menegaskan bahwa NU sebagai organisasi tetap suci dan tidak terseret dalam perilaku oknum–oknum yang disebutnya bermasalah.

Ia menutup pernyataannya dengan kepercayaan bahwa Allah akan menjaga NU dan menuntun organisasi keluar dari situasi pelik ini.

PBNU Tersambar Skandal Korupsi Kuota Haji, KPK Larang Menag Yaqut dan Staf Khusus ke Luar Negeri Komisioner KPK dalam Sorotan, dari Firli ke Alex, Adakah Harapan untuk Bersih?

PBNU Tersambar Skandal Korupsi Kuota Haji, KPK Larang Menag Yaqut dan Staf Khusus ke Luar Negeri

Hedi Batubara 12 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kini terseret badai skandal korupsi kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melarang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, bersama dua orang lainnya, bepergian ke luar negeri.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa Surat Keputusan larangan bepergian itu diterbitkan pada Senin, 11 Agustus 2025. Langkah ini diambil karena keberadaan ketiga pihak tersebut dibutuhkan dalam proses penyidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama pada era kepemimpinan Yaqut.

“Larangan ke luar negeri ini karena KPK telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan,” kata Budi, Selasa (12/8/2025).

Selain Yaqut, dua nama yang ikut dicekal adalah IAA (Ishfah Abidal Aziz) dan FHM. IAA diketahui merupakan staf khusus Menag Yaqut yang saat ini menjabat sebagai Ketua PBNU. Sebelumnya, IAA juga pernah menduduki jabatan strategis sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022–2027, sebelum diberhentikan pada Januari 2025.

Sementara itu, FHM atau Fuad Hasan Masyhur selaku pendiri travel haji Maktour yang diduga memiliki keterlibatan dalam perkara ini.

Skandal ini menjadi sorotan tajam publik karena menyentuh salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, sekaligus menyangkut penyelenggaraan ibadah haji yang menyentuh kepentingan umat secara luas. KPK belum mengumumkan secara rinci peran masing-masing pihak, namun sinyal keterlibatan mereka sudah cukup kuat untuk memulai penyidikan.

Kasus ini diprediksi bakal memicu gelombang reaksi politik dan sosial, mengingat posisi Yaqut yang tidak hanya menjabat sebagai Menteri Agama, tetapi juga tokoh penting di PBNU.

Soal Pergantian Ketua Umum, PBNU Itu lebih demokratis Dibandingkan dengan PKB Kabar Beredar: Cak Imin Ingin Rebut Posisi Menteri Agama Melalui Pansus Haji, Benarkah?

Soal Pergantian Ketua Umum, PBNU Itu lebih demokratis Dibandingkan dengan PKB

Hedi Batubara 11 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan pengamat politik Fachry Ali dalam kanal YouTube Kofi TV pada Senin, 11 November 2024, menyoroti gaya politik Muhaimin Iskandar dengan istilah Vivere Pericoloso, yang berarti “hidup dalam bahaya.”

Fachry Ali mengungkapkan bahwa Muhaimin, yang telah memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hampir dua dekade, memiliki karakter politik yang berani dan cenderung mengambil risiko besar.

Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, telah memimpin PKB selama hampir 20 tahun. Sejak terpilih kembali dalam Muktamar di Bali tahun 2024, masa kepemimpinannya akan berlanjut hingga lima tahun ke depan, menjadikannya salah satu pemimpin partai terlama di Indonesia.

Fachry Ali membandingkan sirkulasi elit di PKB dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menurutnya, PBNU lebih demokratis dalam pergantian kepemimpinan dibandingkan dengan PKB yang terus dipimpin oleh Muhaimin tanpa adanya regenerasi yang signifikan.

Muhaimin kata  Fachry Ali dikenal berani mengambil langkah-langkah politik yang tidak terduga. Dan gaya kepemimpinan Muhaimin yang kerap kali “menyerempet bahaya” atau biasa disebut istilah Vivere Pericoloso.

Misalnya, keputusannya untuk keluar dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, kemudian beralih menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan dari Partai Nasdem. Langkah ini mengejutkan banyak pihak mengingat kedekatan Muhaimin dengan pemerintahan Jokowi. Tindakan ini menunjukkan keberanian Muhaimin untuk keluar dari zona nyaman demi mengejar ambisi politiknya.

Kemudian Bagimana Muhaimin menunjukkan bahwa dirinya mampu bertahan di tengah persaingan yang ketat. Dimana Belakangan ini, terlihat adanya upaya dari PBNU untuk kembali mengontrol PKB.

Dan Fachry Ali mencatat bahwa sebagian elit PBNU berusaha untuk merebut kembali pengaruh di partai yang didirikan oleh tokoh besar NU, seperti KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang merupakan paman dari Muhaimin.

Meskipun begitu, Muhaimin berhasil mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum PKB dalam Muktamar 2024, kembali menunjukkan kemampuannya untuk mengontrol partai tersebut. Dan PBNU akhir terjungkal juga (c@kra)

Elite Circulation dalam PBNU dan PKB Elite Circulation dalam PBNU dan PKB

Elite Circulation dalam PBNU dan PKB

Hedi Batubara 5 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik Fachry Ali dalam kanal YouTube-nya pada Jumat (04/10) mengungkapkan pandangannya tentang perbandingan sirkulasi elite antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia menyatakan bahwa sirkulasi kepemimpinan di PBNU jauh lebih tinggi frekuensinya dibandingkan dengan PKB. Dalam konteks ini, ada dua pertanyaan kunci yang perlu diajukan: mana yang lebih demokratis, PBNU atau PKB? Dan apa yang diperoleh pengurus PBNU dibandingkan dengan para aktivis PKB dalam hal reward politik?

Fachry Ali berpendapat bahwa kita tidak perlu bersikap terlalu akademis dengan menyusun kriteria dan memberikan skor untuk membandingkan dua organisasi tersebut. Sebagai gantinya, ia mengajukan pertanyaan yang lebih sederhana. Selama kepemimpinan Muhaimin Iskandar di PKB, yang dimulai pada 2005 dan berlanjut hingga 2024, berapa banyak ketua umum yang telah memimpin PBNU?

Fachry menjelaskan bahwa selama periode kepemimpinan Muhaimin Iskandar, tidak ada pergantian ketua umum di PKB, yang menunjukkan sifat statis dari partai tersebut. Sementara itu, PBNU telah mengalami beberapa pergantian kepemimpinan, dimulai dengan Kiai Hasyim Muzadi, diikuti oleh Kiai Said Aqil Siraj, dan saat ini dipimpin oleh Kiai Yahya. Fakta ini menunjukkan bahwa sirkulasi elite di PBNU jauh lebih aktif dibandingkan dengan PKB.

Jika Muhaimin Iskandar terpilih kembali pada 2024, maka ia akan memimpin PKB selama 24 tahun, yang berarti hampir seperempat abad. Di sisi lain, meskipun para ketua umum PBNU terpilih selama dua periode, durasi kepemimpinan mereka masih kalah dibandingkan dengan Muhaimin. Dari sini, Fachry menyimpulkan bahwa PBNU lebih demokratis daripada PKB, meskipun secara teoritis PKB seharusnya memiliki sistem yang lebih demokratis.

Indikasi dari sistem dan praktik politik yang bersifat demokratis tidak hanya ditandai oleh adanya muktamar setiap lima tahun, tetapi juga oleh adanya sirkulasi elite dan rotasi kepemimpinan. Seorang pemimpin yang tidak mampu melahirkan pemimpin baru dianggap gagal. Dalam konteks ini, Fachry menegaskan bahwa PBNU menunjukkan praktik demokrasi yang lebih baik dibandingkan PKB.

Fachry Ali berfokus pada apa yang diperoleh pengurus PBNU dibandingkan dengan anggota PKB yang aktif di tingkat pusat dan daerah. Sementara anggota PKB sering kali mendapatkan reward politik, seperti jabatan anggota DPR, menteri, atau gubernur, pengurus PBNU tidak menerima imbalan serupa dalam hal kekuasaan dan materi.

Di PBNU, pengurus cenderung tidak mendapatkan hasil yang bersifat timbal balik secara material. Mereka sering diserukan untuk melakukan aktivitas yang bersifat “lillahi ta’ala,” yaitu murni untuk kepentingan Allah. Keikhlasan inilah yang menjadi ciri khas bagi mereka yang aktif di PBNU, meskipun dalam konteks dunia, mereka tidak meraih keuntungan material yang sama seperti yang diperoleh oleh anggota PKB.

Fachry juga menyoroti bagaimana masyarakat Nahdiyin, yang secara teoritis diayomi oleh PBNU, kini semakin terpelajar dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Mereka tidak lagi tergantung sepenuhnya pada PBNU, dan hal ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara PBNU dan Nahdiyin. Masyarakat Nahdiyin kini mampu mengkritisi posisi PBNU dan melihatnya dari sudut pandang yang lebih independen.

Fachry Ali juga mempertanyakan, apa kontribusi PKB terhadap masyarakat Nahdiyin yang jumlahnya mencapai sekitar 90 juta jiwa? Jika PBNU berhasil menciptakan kaum Nahdiyin yang sadar akan hak dan kewajiban mereka, apakah PKB hanya mengandalkan dukungan politik dari mereka tanpa memberikan kontribusi yang signifikan?

Dalam refleksi yang lebih mendalam, Fachry mengajak kita untuk merenungkan hubungan antara PBNU dan PKB. Sementara PBNU memberikan sumbangan intelektual dan kepemimpinan kepada masyarakat Nahdiyin, tidak terlihat adanya sumbangan yang seimbang dari PKB terhadap masyarakat tersebut.

Dalam pandangan Fachry Ali, jelas terlihat bahwa sirkulasi elite di PBNU jauh lebih aktif, dan sistem demokrasi yang diterapkan di organisasi ini lebih baik dibandingkan dengan PKB. Di tengah tantangan politik yang terus berkembang, penting bagi kedua organisasi ini untuk memahami peran masing-masing dalam konteks masyarakat dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara lebih efektif untuk kepentingan rakyat.

Kondisi ini membawa suasana pada pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika kepemimpinan dan demokrasi di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi oleh organisasi-organisasi yang berakar pada tradisi dan keagamaan seperti PBNU dan PKB.(c@kra)

Baca Juga Berita Ini

Pengamat Politik Dan Hukum Muslim Arbi

Muslim Arbi: Oligarki Diduga Siapkan Dana Berlimpah untuk KDM-Gibran di Pilpres 2029

Hedi Batubara 30 Oktober 2026
Kredit Macet Rp4 Triliun Lebih, Laba KB Bank Ambles, Kepercayaan Nasabah Dipertaruhkan

Kredit Macet Rp4 Triliun Lebih, Laba KB Bank Ambles, Kepercayaan Nasabah Dipertaruhkan

Hedi Batubara 30 Oktober 2026
Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng

Kasus Eks Wamen Imipas, FORMASI Desak KPK Periksa Menteri “RAMA”

Hedi Batubara 30 Oktober 2026
Sumur dari Demak. Mengenang Sahabat Fathan Subchi.

Sumur dari Demak. Mengenang Sahabat Fathan Subchi.

Hedi Batubara 30 Oktober 2026