22 November 2026

Perumda PAM Jaya

MoneyTalk, Jakarta – Kontrak kerja sama senilai Rp25 triliun antara Perumda PAM Jaya dan PT Moya Indonesia kembali menuai kritik. Kerja sama pengelolaan air bersih yang dimulai sejak 2022 itu dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi pemenuhan kebutuhan air bersih, khususnya bagi warga miskin di DKI Jakarta.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai praktik swastanisasi dalam pengelolaan sumber daya air bertentangan dengan semangat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Dalam praktiknya, pengelolaan air di Jakarta justru lebih mengedepankan kepentingan swasta. Negara melalui BUMD seperti PAM Jaya seolah hanya menjadi fasilitator bisnis, bukan pelayan kepentingan publik,” ujar Hari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/1/2026).

Menurutnya, kerja sama PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia yang ditandatangani di Balai Kota DKI Jakarta dengan nilai fantastis Rp25 triliun tidak sebanding dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Hingga kini, kata Hari, masih banyak wilayah di Jakarta yang belum menikmati air bersih layak minum.

Ia mencontohkan kondisi di sejumlah kelurahan di Jakarta Utara seperti Warakas, Papanggo, Tanjung Priok, dan Sungai Bambu, di mana air PAM masih belum bisa diminum langsung. Alasan klasik yang kerap disampaikan adalah kondisi pipa yang sudah tua dan jaringan perpipaan yang belum merata.

“Akibatnya, warga miskin harus membeli air jeriken dengan harga mahal setiap hari. Sementara warga yang mampu dipaksa membeli alat penyaring air dengan harga jutaan rupiah agar air PAM bisa langsung diminum,” tegasnya.

Hari bahkan menyoroti potensi bisnis besar dari penjualan alat penyaring air. Ia memperkirakan, jika 100 rumah warga kelas menengah ke atas membeli alat penyaring seharga Rp10 juta, maka terdapat perputaran uang hingga Rp1 miliar hanya dari satu kawasan.

“Ini menunjukkan bahwa air telah berubah menjadi komoditas bisnis. Rakyat kecil yang tidak mampu membeli alat penyaring terpaksa membeli air galon, air jeriken, atau bahkan kembali menggunakan air tanah ketika air PAM mati,” tambahnya.

SDR mempertanyakan keberpihakan PAM Jaya dan PT Moya Indonesia terhadap kelompok masyarakat miskin yang paling terdampak krisis air bersih. Menurut Hari, kehadiran swasta seharusnya memperkuat layanan publik, bukan justru memperlebar kesenjangan akses air bersih.

“Pertanyaannya sederhana, di mana peran PAM Jaya dan PT Moya Indonesia bagi warga miskin yang kesulitan air bersih? Jika kontrak Rp25 triliun tidak mampu menjamin hak dasar rakyat atas air, maka kerja sama ini patut dievaluasi secara menyeluruh,” pungkasnya.

LSM Pemantau Pasar Desak KPK dan Kejaksaan Agung: Tindak Lanjuti Segera Dugaan ‘Kongkalikong’ PAM Jaya-Moya Indonesia!

Jakarta, – Gelombang desakan untuk mengusut tuntas dugaan “kongkalikong” dalam kerja sama antara Perumda PAM Jaya dan PT Moya Indonesia semakin membesar. LSM Pemantau Pasar kini ikut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera mengambil tindakan tegas. Ketua LSM Pemantau Pasar, Purwono, menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus diusut tuntas demi transparansi dan keadilan.

“Kami dari LSM Pemantau Pasar sangat prihatin dengan dugaan-dugaan yang terus mencuat terkait pengelolaan BUMD di Jakarta. Kasus dugaan ‘kongkalikong’ PAM Jaya dengan Moya Indonesia ini harus segera ditindaklanjuti secara serius oleh KPK dan Kejaksaan Agung,” ujar Purwono dengan tegas. “Jangan ada lagi penundaan atau upaya untuk menutupi kebenaran. Rakyat Jakarta berhak atas keadilan dan transparansi.”

Dugaan “kongkalikong” ini mencuat karena Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PAM Jaya dan PT Moya Indonesia kabarnya dilakukan tanpa studi kelayakan yang memadai dan tanpa proses tender yang transparan, yang berpotensi merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Desakan LSM Pemantau Pasar ini sejalan dengan seruan yang sebelumnya dilayangkan oleh Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN). Ketua Umum PWOIN, Harun, S.T., M.I.Kom, juga dengan lantang menyatakan adanya dugaan kuat praktik “kongkalikong” yang melibatkan Dirut PAM Jaya, Arief Nasrudin, dengan PT Moya Indonesia.

“Bagaimana mungkin sebuah kerja sama strategis yang berdampak pada hajat hidup orang banyak, seperti pengelolaan air minum, bisa dilakukan tanpa proses tender yang kompetitif? Ini mencurigakan dan harus diinvestigasi secara mendalam,” tegas Harun.

Dugaan ‘kongkalikong’ PAM Jaya-Moya Indonesia ini menambah daftar panjang sorotan terhadap rekam jejak Arief Nasrudin sebagai Direktur Utama di BUMD DKI Jakarta. Sebelumnya, Center For Budget Analysis (CBA) telah secara konsisten menyuarakan kekhawatiran dan mendesak KPK untuk mengusut dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta tahun 2020 senilai Rp 2,85 triliun, yang juga diduga melibatkan Arief Nasrudin. CBA bahkan terang-terangan mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk memecat Arief Nasrudin di tengah rumor Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Bansos yang disebut CBA sebagai upaya pengelabuan.

PWOIN dan LSM Pemantau Pasar menyoroti bahwa dugaan ‘kongkalikong’ ini, meskipun terpisah dari kasus dugaan korupsi Bansos DKI 2020, menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. “Aparat penegak hukum harus melihat ini sebagai kasus yang berbeda namun tetap krusial untuk dibongkar demi kebersihan BUMD DKI Jakarta,” tambah Harun.

Menyikapi tekanan publik yang semakin memuncak dari berbagai organisasi masyarakat sipil, pihak Arief Nasrudin belum memberikan komentar atau klarifikasi resmi terkait dugaan “kongkalikong” dalam kerja sama PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia, maupun terhadap desakan pengusutan kasus Bansos.

LSM Pemantau Pasar dan PWOIN kembali menyerukan kepada Arief Nasrudin untuk tidak bersembunyi di balik dugaan-dugaan tersebut. “Untuk Saudara Arief Nasrudin, ini saatnya Anda tampil di hadapan publik dan memberikan klarifikasi sejelas-jelasnya. Jangan biarkan spekulasi dan dugaan ini terus bergulir tanpa jawaban. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci! Jika Anda bersih, buktikan! Jika tidak, maka bersiaplah menghadapi konsekuensi hukum. Rakyat Jakarta berhak tahu kebenaran di balik setiap sen uang mereka yang dikelola BUMD,” pungkas Purwono.

LSM Pemantau Pasar dan PWOIN menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, memastikan bahwa setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana publik dan proyek strategis di DKI Jakarta dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

MoneyTalk,Jakarta – Ketua umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng soroti Perumda PAM Jaya yang melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Layanan Payment Online, dimana Perumda Pam Jaya menyediakan data tagihan, PT Mitracomm Ekasarana melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan Collecting Agent. Sehingga pelanggan dapat melakukan pembayaran atas tagihan rekening air minum secara Online melalui Collecting Agent yang menyelenggarakan Layanan Payment Online.

Kedua belah pihak sepakat melaksanakan kerjasama penyelenggaraan layanan payment online dimana Perumda PAM Jaya telah mengijinkan PT Mitracomm Ekasarana untuk menerima pembayaran tagihan rekening air minum oleh Pelanggan berdasarkan Data Tagihan yang diterbitkan oleh Perumda PAM Jaya melalui Collecting Agen.

Surat Perjanjian Kerjasama antara Perumda PAM Jaya dengan PT. Mitracomm Ekasarana Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum Secara Online Melalui Collecting Agent (Aggregator) sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. 004/PAM/K/I/2023 dan 045/I/PKS/ME-2023.

Data tagihan yang diterbitkan oleh Perumda PAM Jaya adalah data tagihan bulan berjalan dari Pelanggan berstatus aktif, data tagihan tunggakan dari Pelanggan dalam periode tertentu yang ditetapkan oleh Perumda PAM Jaya, Golongan Pelanggan yang dizinkan untuk diakses meliputi seluruh golongan Pelanggan, dan apabila terdapat tagihan lebih dari 1 (satu) bulan, maka pembayaran dilaksanakan secara bersamaan dan tidak dapat diangsur.

Sebelumnya juga diketahui bahwa Ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng mendesak Kejati DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk menyelidiki dan memeriksa Direktur Utama Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin terkait adanya dugaan kongkalikong dalam penetapan kontrak kerja sama pembelian Air dengan PT Moya Indonesia yang rugikan Anggaran APBD DKI Jakarta.

Menurut Jalih Pitoeng Perumda PAM Jaya dan PT Moya Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Melalui Optimalisasi Aset Eksisting dan Penyediaan Aset Baru dengan Skema Pembiayaan Bundling.

Jalih menyatakan perjanjian kerja sama yang dilakukan Perumda PAM Jaya dalam Tata Kelola Perusahaan di anggap tidak transparan dan akuntabel dalam pemilihan mitra kerja sama, Adapun pemilihan ini dilakukan melalui penyelenggaraan Market Sounding pada 25 Agustus 2022.

Pengelolaan air minum yang dikelola Perusahaan Air Minum daerah (PAM) Jaya kini menemui babak baru setelah adanya perjanjian kerja sama antara Perumda PAM Jaya dengan PT. Moya Indonesia. Kini, Perumda PAM Jaya harus membeli air dari PT Moya Indonesia dalam setiap meter kubiknya sebelum disalurkan kepada masyarakat.

Padahal, Dengan berakhirnya kontrak dengan PT Aetra dan Palyja per Januari 2023, Seluruh aset menjadi milik Perumda PAM Jaya, Namun akibat Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Direktur utama Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin dengan PT Moya Indonesia, Perusahaan umum daerah milik Pemprov DKI Jakarta itu harus membeli air bersih dari PT Moya Indonesia.

“Kebijakan Dirut Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin ini merugikan PAM Jaya miliaran rupiah atas Pembelian air dari PT Moya Indonesia,” tegas Jalih Pitoeng.

Menurut Jalih Pitoeng, Perjanjian Kerjasama Induk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Optimalisasi Aset Eksisting & Penyediaan Aset Baru dengan Skema Pembiayaan Bundling antara Perumda PAM JAYA dengan PT Moya Indonesia alias MOYA. sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) No.049/PAM/K/X/2022 dan No. MI-PAMJAYA/Lagi/PJ/22.10/059

Dalam perjanjian tersebut diduga kuat adanya kongkalikong dan sarat kepentingan, tidak transparan dan tidak akuntabel. Karena PT Moya selama ini adalah perusahaan kontraktor Pengadaan Barang Jasa di Perumda PAM Jaya. Diungkapkan, diduga Perjanjian Kerjasama tanpa melalui adanya study kelayakan dan proses lelang. Pihak Perumda PAM Jaya langsung membuat kerjasama dengan PT Moya Indonesia jadi pengelola air minum Perumda PAM Jaya.

“Maka, ada apa dibalik Perjanjian Kerjasama antara Perumda PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia ini,” tanya Jalih Pitoeng.

Sementara itu Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi agar segera memberhentikan Dirut Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin karena tidak profesional mengelola Perumda PAM jaya.

Karena menurutnya, malahan diduga membeli Air ke PT. Moya Indonesia dan ada pihak ketiga ‘Debcolector’ yang dibayar untuk menagih ke pelanggan.

“Kalau semua Kerja-kerja perusahaan Perumda PAM Jaya diambil alih pihak swasta ini namanya merugikan keuangan negara alias mengurangi dividen APBD DKI Jakarta, Terus kerjanya Perumda PAM Jaya apa? Jadi Mandor?” tanya Ucok.

“Sedangkan mereka dapat gaji tinggi dan mobil mewah” Uchok Sky menandaskan.

“Kami FORMASI memperoleh informasi bahwa perusahaan PT Moya Indonesia ini milik salah satu konglomerat di negeri ini,” ungkap Jalih Pitoeng.

“Oleh karena itu Kami mendesak agar Kejaksaan Agung (Kejagung) segera memeriksa Dirut Perumda PAM Jaya adanya dugaan kongkalikong dalam kerjasama dengan PT Moya Indonesia yang menimbulkan kerugian Anggaran APBD di Perumda PAM Jaya,” pungkas Jalih Pitoeng.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, mendesak Kejati DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk menyelidiki dan memeriksa Direktur Utama Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin.

“Pemeriksaan adalah terkait adanya dugaan kongkalikong dalam penetapan kontrak kerja sama pembelian Air dengan PT Moya Indonesia yang merugikan Anggaran APBD,” kata Ketua Formasi, Jalih Pitoeng, kepada wartawan pada Rabu (23/10/2024).

Menurut Jalih Pitoeng, Perumda PAM Jaya dan PT Moya Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Melalui Optimalisasi Aset Eksisting dan Penyediaan Aset Baru dengan Skema Pembiayaan Bundling.

Jalih menyatakan, perjanjian kerja sama yang dilakukan PAM Jaya dalam Tata Kelola Perusahaan dianggap tidak transparan dan akuntabel dalam pemilihan mitra kerja sama. Adapun pemilihan ini dilakukan melalui penyelenggaraan Market Sounding pada 25 Agustus 2022.

Pengelolaan air minum oleh Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya kini menemui babak baru setelah adanya perjanjian kerja sama PAM Jaya dengan PT. Moya Indonesia. Kini, PAM Jaya harus membeli air dari PT Moya Indonesia dalam setiap meter kubiknya sebelum disalurkan kepada masyarakat.

Padahal, dengan berakhirnya kontrak dengan PT Aetra dan Palyja per Januari 2023, seluruh aset menjadi milik Perumda PAM Jaya. Namun, akibat perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Direktur utama Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin, dengan PT Moya Indonesia, perusahaan umum daerah milik Pemprov DKI Jakarta itu harus membeli air bersih dari PT Moya Indonesia.

“Kebijakan Dirut PAM Jaya, Arief Nasrudin ini merugikan PAM Jaya Triliunan rupiah atas Pembelian air dari PT Moya Indonesia,” tegas Jalih Pitoeng.

Menurutnya, perjanjian kerja sama dengan PT Moya Indonesia diduga ada kongkalikong dan sarat kepentingan. Tidak transparan dan akuntabel, karena PT Moya selama ini adalah perusahaan kontraktor Pengadaan Barang Jasa di Perumda PAM Jaya.

Diungkapkan, diduga Perjanjian Kerjasama tanpa melalui adanya study kelayakan dan proses lelang. Pihak PAM Jaya langsung membuat kerja sama dengan PT Moya Indonesia jadi pengelola air minum PAM Jaya.

“Ada apa di balik perjanjian kerja sama antara Perumda PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia ini. FORMASI memperoleh informasi bahwa perusahaan Moya Indonesia ini milik salah satu konglomerat di negeri ini,” ungkap Jalih Pitoeng.

“Kami mendesak agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI segera memeriksa Dirut PAM Jaya terkait adanya dugaan kongkalikong dalam kerja sama dengan PT Moya Indonesia yang menimbulkan kerugian Anggaran APBD di Perumda PAM Jaya,” pungkas Jalih Pitoeng.