MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat ekonomi dan tata kelola publik, Prof. Ferry, menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan penyimpangan di sektor energi harus dilakukan secara profesional, transparan, dan menyeluruh. (lebih…)
PLN
MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Daulat Energy, Ridwan Hanafi, mendatangi Kantor DPP Partai Golkar untuk menyampaikan pengaduan masyarakat terkait memburuknya keandalan sistem kelistrikan nasional yang ditandai dengan rangkaian pemadaman bergilir dan peristiwa blackout di berbagai daerah.
Menurut Ridwan Hanafi, blackout yang terjadi di Provinsi Bali pada tahun 2025, disusul gangguan kelistrikan di DKI Jakarta, hingga pemadaman besar yang melanda lima provinsi di Pulau Sumatra merupakan sinyal kuat bahwa sistem ketenagalistrikan nasional sedang menghadapi persoalan serius yang tidak dapat lagi dipandang sebagai gangguan teknis biasa.
“Blackout yang terus berulang tidak boleh dinormalisasi. Negara harus jujur mengakui bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan yang transparan sekaligus langkah pembenahan yang nyata. Jangan sampai setiap gangguan selalu dianggap sebagai kejadian insidental, padahal pola kejadiannya terus berulang,” tegas Ridwan Hanafi.
Daulat Energy menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi total terhadap tata kelola PLN, mulai dari aspek perencanaan sistem, pemeliharaan infrastruktur, manajemen risiko, kesiapan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, hingga mekanisme pengawasan terhadap pelayanan publik di sektor ketenagalistrikan.
Sebagai partai politik yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan dan memiliki Fraksi yang kuat di DPR RI, Daulat Energy meminta DPP Partai Golkar menggunakan fungsi politiknya untuk mengawal aspirasi masyarakat melalui pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
“Kami meminta DPP Partai Golkar tidak hanya menerima pengaduan masyarakat, tetapi juga mengambil langkah politik konstitusional dengan mendorong Fraksi Partai Golkar di DPR RI memanggil para pemangku kepentingan sektor kelistrikan, meminta penjelasan secara terbuka, dan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PLN demi menjamin keamanan pasokan listrik nasional,” ujar Ridwan.
Daulat Energy mengapresiasi dibukanya kanal pengaduan masyarakat oleh DPP Partai Golkar. Menurutnya, kanal tersebut harus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap keluhan publik benar-benar ditindaklanjuti menjadi kebijakan, bukan sekadar menjadi arsip administrasi.
“Ketahanan energi adalah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Jika blackout terus berulang tanpa evaluasi yang serius, maka kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor kelistrikan akan terus menurun dan dampaknya akan dirasakan oleh dunia usaha maupun masyarakat luas.”
Daulat Energy berharap DPP Partai Golkar dapat menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan pemerintah sehingga lahir langkah konkret untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan PLN, serta mencegah terulangnya blackout di masa mendatang.
Karena Listrik adalah kebutuhan dasar rakyat. Ketika blackout terus berulang, yang dipertaruhkan bukan hanya pasokan energi, tetapi juga kredibilitas negara dalam menjamin pelayanan publik.”
MoneyTalk, Jakarta – Sebuah unggahan di platform X pada 20/6/2026 kembali memantik diskusi publik soal potensi kenaikan tarif listrik dan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Akun DosenPembimbing dalam unggahannya menyebut bahwa persoalan listrik nasional tidak bisa dilepaskan dari rantai pasok batu bara ke PLN yang kerap tidak stabil. Salah satu akar persoalan, menurutnya, terletak pada kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang mewajibkan perusahaan batu bara memasok kebutuhan dalam negeri, termasuk PLN, dengan harga yang lebih rendah dibanding pasar ekspor. Kondisi ini membuat pelaku usaha lebih memilih ekspor karena margin keuntungan yang lebih tinggi.
Ia menjelaskan, jika pemerintah ingin menjamin pasokan PLN tetap aman, maka harga batu bara DMO perlu dibuat lebih kompetitif. Namun konsekuensinya, biaya produksi listrik akan meningkat. Di titik ini, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan: menaikkan tarif listrik atau menambah subsidi serta kompensasi.
Saat ini, subsidi listrik disebut berada di kisaran Rp90–100 triliun per tahun. Jika ditambah kompensasi untuk menahan tarif tetap, beban APBN bisa meningkat hingga sekitar Rp245,58 triliun. Dalam kondisi tersebut, unggahan itu menilai ruang fiskal negara semakin terbatas karena telah terserap oleh berbagai program berskala besar, termasuk program MBG.
“Ujung-ujungnya rakyat kembali diminta memahami kondisi: membayar listrik lebih mahal atau menerima risiko pemadaman bergilir,” demikian pandangan yang disampaikan dalam unggahan tersebut.
“Dan semua ini tidak akan terjadi kalau ratusan triliun APBN tidak dikunci untuk MBG,” pungkasnya.
Gelombang desakan agar Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menguat menyusul pemadaman listrik massal yang melumpuhkan sebagian wilayah Sumatra pada 22 Mei 2026.
Padepokan Hukum Indonesia (PHI) menilai blackout yang berulang di berbagai daerah bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa, melainkan cerminan kegagalan serius dalam tata kelola dan kepemimpinan perusahaan listrik negara tersebut.
Ketua PHI, Musyanto atau Mus Gaber, menyatakan Presiden Prabowo harus segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi total jajaran Direksi dan Komisaris PLN. Menurutnya, pemadaman listrik yang berulang dari Bali, Sulawesi, Aceh, Jakarta hingga Sumatra menunjukkan adanya persoalan mendasar yang tidak pernah terselesaikan.
“Kalau listrik terus mati di berbagai daerah dengan skala besar, publik berhak mempertanyakan kemampuan manajemen PLN. Ini bukan lagi insiden sesaat, tetapi indikasi kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Mus Gaber, Senin (1/6/2026).
PHI bahkan secara resmi telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo yang berisi tuntutan agar pemerintah segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) guna mengevaluasi kinerja Direksi dan Komisaris PLN.
Menurut PHI, blackout Sumatra menjadi puncak kekhawatiran publik terhadap ketahanan sistem kelistrikan nasional.
Pasalnya, pemadaman massal tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada operasional industri, layanan kesehatan, transportasi, pelayanan publik hingga aktivitas ekonomi yang bergantung pada pasokan listrik.
“Kalau gangguan terus berulang tanpa ada pembenahan mendasar, maka evaluasi terhadap pucuk pimpinan PLN menjadi sebuah keniscayaan. Negara tidak boleh membiarkan kegagalan yang sama terjadi berulang-ulang,” tegasnya.
Selain meminta pencopotan Direksi yang dianggap gagal menjaga keandalan sistem, PHI juga mendesak pembentukan Tim Audit Independen Nasional yang melibatkan auditor negara, akademisi, pakar ketenagalistrikan serta aparat penegak hukum.
Tim tersebut diminta mengusut penyebab berulangnya blackout, termasuk menelusuri dugaan lemahnya pengawasan internal dan kemungkinan adanya penempatan pejabat strategis yang tidak berbasis kompetensi.
PHI menilai gangguan listrik berskala besar yang terus berulang berpotensi merusak kepercayaan investor terhadap infrastruktur nasional.
Di tengah ambisi pemerintah menarik investasi besar-besaran dan mempercepat hilirisasi industri, keandalan pasokan listrik menjadi faktor yang tidak bisa ditawar.
“Ketahanan energi adalah urat nadi pembangunan. Jika listrik masih mudah lumpuh, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan masyarakat, tetapi juga kredibilitas negara di mata dunia usaha,” ujar Mus Gaber.
Karena itu, PHI meminta Presiden Prabowo tidak berhenti pada evaluasi administratif semata, melainkan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas berulangnya krisis kelistrikan tersebut, termasuk opsi mencopot Direktur Utama PLN jika terbukti gagal menjamin keandalan pasokan listrik nasional.
MoneyTalk, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyoroti peristiwa padam listrik massal atau blackout yang terjadi di Sumatera.
Melalui unggahannya di media sosial X pada Senin, 25 Mei 2026, Said Didu menilai peristiwa tersebut bisa menjadi titik awal terbukanya persoalan besar di tubuh PLN.
“Ke jadian padamnya listrik (Blackout) di Sumatera bisa jadi titik awal masalah PLN yang mulai terbuka,” tulis Said Didu dalam unggahannya.
Ia menduga penyebab blackout tersebut berkaitan dengan berkurangnya pembangunan infrastruktur kelistrikan oleh PLN dalam satu dekade terakhir.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera diantisipasi agar tidak meluas ke wilayah lain di Indonesia.
“Penyebabnya diduga karena berkurangnya secara drastis pembangunan infrastruktur oleh PLN selama 10 tahun terakhir. Ini perlu langkah ‘darurat’ agar kejadian tersebut tidak meluas ke daerah lain,” lanjutnya.
Unggahan Said Didu itu pun memantik perhatian publik di tengah sorotan terhadap keandalan pasokan listrik nasional, khususnya setelah terjadinya pemadaman listrik besar di wilayah Sumatera.
MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Permintaan itu disampaikan menyusul buruknya pelayanan kelistrikan di Aceh pascabencana alam yang hingga kini belum tertangani dengan baik.
Uchok Sky menegaskan, memasuki hari ke-16 sejak bencana melanda Aceh, kondisi kelistrikan di Banda Aceh justru semakin memprihatinkan. Alih-alih membaik, sebagian besar wilayah Kota Banda Aceh dilaporkan mengalami pemadaman listrik total selama beberapa hari terakhir.
“Listrik itu sangat berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. Tapi faktanya, perusahaan listrik yang dipimpin Darmawan Prasodjo sudah empat malam berturut-turut tidak menyalakan listrik di Banda Aceh. Ini jelas menunjukkan kegagalan melayani rakyat dan menjamin hak-hak dasar masyarakat,” kata Uchok Sky, Minggu (14/12/2025).
Ia menilai kinerja Darmawan Prasodjo sangat lamban dan tidak menunjukkan sense of crisis di tengah kondisi darurat yang dihadapi warga Aceh. Menurut Uchok, pemadaman listrik berkepanjangan berdampak serius pada kehidupan masyarakat, terutama akses air bersih.
“Kinerja Darmawan Prasodjo ini seperti keong, selalu lambat dan seolah berjalan sesuka hati. Padahal warga Aceh sangat membutuhkan listrik untuk mengoperasikan mesin pompa air. Tanpa listrik, kebutuhan air bersih pun terganggu,” ujarnya.
Yang lebih disesalkan, lanjut Uchok Sky, hingga saat ini Dirut PLN belum memberikan penjelasan resmi kepada publik mengenai kepastian kapan listrik di Aceh akan kembali normal.
“Anehnya, sampai sekarang Dirut PLN diam seribu bahasa. Tidak ada penjelasan ke masyarakat Aceh kapan listrik bisa kembali menyala. Ini sikap yang tidak pantas ditunjukkan oleh pimpinan BUMN strategis,” tegasnya.
Uchok juga menyinggung aksi protes yang dilakukan sejumlah pemuda Aceh akibat pemadaman listrik berkepanjangan. Aksi tersebut digelar di Kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh pada Jumat malam (12/12/2025), sebagai bentuk kekecewaan rakyat terhadap kinerja PLN.
“Walaupun sudah ada aksi protes dari pemuda Aceh, Dirut PLN tetap tidak memberikan komentar atas tuntutan rakyat. Ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap penderitaan masyarakat di daerah bencana,” tutup Uchok Sky.
MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum DPP Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB), Erick Sitompul, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Basarnas, TNI, BNPB, serta seluruh elemen pemerintah yang telah bergerak cepat menembus seluruh titik isolasi korban banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pernyataan tersebut disampaikannya Minggu (7/12/2025), sepekan setelah bencana besar yang meluluhlantakkan puluhan kabupaten di tiga provinsi tersebut.
Menurut laporan Marsda TNI Muhammad Safii, seluruh titik yang sebelumnya terputus, termasuk tiga titik kritis di Aceh Tamiang yang mendapat perhatian luas publik, kini sudah berhasil ditembus oleh tim gabungan Basarnas dan TNI. Ribuan personel diterjunkan, menembus medan yang ekstrem akibat banjir bandang, longsor, hingga hujan deras yang masih mengguyur wilayah terdampak.
“Ini adalah progres sangat penting agar BNPB, instansi terkait, dan relawan dapat masuk memberikan bantuan makanan, minuman, serta layanan medis bagi warga yang selamat,” kata Erick.
Erick mengakui bahwa upaya menembus desa-desa terisolasi bukan pekerjaan ringan. Selain medan berat di perbukitan dan hutan, tim penyelamat harus mengejar waktu untuk menyelamatkan nyawa korban.
“Ketika muda saya pernah menjadi mapala dan ikut operasi pencarian pendaki hilang di Sumut dan Sumbar. Medannya sangat berat dan bisa memakan waktu berhari-hari. Kali ini puluhan kabupaten terdampak secara bersamaan di tiga provinsi. Tapi saya yakin Basarnas, TNI, dan BNPB sangat tangguh di lapangan,” ujarnya.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, melaporkan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh titik terdampak di tiga provinsi kini telah kembali dialiri listrik. Pemulihan itu dapat dilakukan cepat berkat dukungan armada truk, kapal, dan helikopter TNI–Polri untuk mengangkut genset serta perangkat pendukung lainnya.
Kehadiran listrik, gas, dan BBM, menurut Erick, merupakan unsur vital untuk keselamatan dan pemulihan kepercayaan masyarakat.
Erick menegaskan bahwa banjir bandang tahun ini menjadi yang terburuk dalam sejarah Indonesia, bukan hanya karena curah hujan ekstrem akibat siklon tropis senyap yang melintasi Sumatera, tetapi juga akibat masifnya kerusakan hutan di hulu perbukitan.
“Jutaan ton tanah pekat dan jutaan kubik kayu gelondongan ikut terbawa arus. Itu bukan fenomena alam biasa itu akibat penebangan liar, land clearing serampangan, dan kebijakan yang teledor,” tegas Erick.
Ia menambahkan bahwa publik memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku perusakan hutan, baik korporasi maupun pejabat yang lalai.
“Harus ada sanksi pidana, pencabutan izin, dan denda seberat-beratnya. Jangan hanya sebatas pencabutan izin formal untuk meredam kemarahan publik,” kata Erick.
Meski demikian, Erick menekankan bahwa prioritas saat ini adalah penyelamatan korban selamat, pencarian korban hilang, serta relokasi permukiman yang hancur. Ia menegaskan bahwa penanganan kemanusiaan harus menjadi fokus utama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.
“Kita satu bangsa, satu saudara. Kita harus memastikan para penyintas mendapatkan penanganan terbaik. Nyawa manusia jauh lebih penting,” ujarnya.
Erick tidak menutupi keprihatinannya karena dua kampung halamannya menjadi titik terdampak paling parah: Takengon di Aceh Tengah, tempat ia dilahirkan, dan Batang Toru di Tapanuli Selatan, kampung ibunya.
“Kerusakan di sana sangat parah dan korban jiwa banyak. Ini sangat memilukan,” ungkapnya.
Erick menegaskan bahwa bencana ini harus menjadi titik balik bagi Indonesia untuk memperkuat perlindungan hutan, memperbaiki tata kelola lingkungan, dan menghentikan praktik-praktik eksploitasi yang membahayakan keselamatan rakyat.
MoneyTalk, Jakarta – Sidang perdana gugatan senilai Rp 3,7 triliun yang diajukan Padepokan Hukum Indonesia (PADHI) terhadap PT PLN (Persero) dan anak usahanya, PT Indonesia Power (PLN IP), berlangsung tanpa kehadiran pihak tergugat. Agenda persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (4/12/2025) tersebut sedianya akan memeriksa kelengkapan berkas serta membacakan pokok gugatan.
Dua entitas strategis sektor kelistrikan nasional itu, bersama salah satu pejabatnya, Hanafi Nur Rifai selaku Direktur Operasi Batu Bara PLN IP, tercatat sebagai tiga tergugat dalam perkara bernomor 1280/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL yang terdaftar sejak 20 November 2025. Namun, tak satu pun dari mereka memenuhi panggilan sidang perdana.
Ketidakhadiran ini menimbulkan sorotan, mengingat gugatan PADHI memuat sejumlah persoalan serius terkait dugaan kelalaian dalam pengelolaan pembangkit, kekacauan Force Outage & Derating (FODER), hingga insiden ledakan dan kebakaran di PLTU Labuan Angin, Sumatera Utara, yang sempat memicu ancaman blackout.
Hingga berita ini diturunkan, PLN belum memberikan pernyataan resmi mengenai gugatan maupun ketidakhadirannya di persidangan. Upaya konfirmasi kepada PLN IP juga belum berbuah hasil. Sumber internal menyebutkan, perusahaan tengah disibukkan dengan penanganan bencana banjir besar di Sumatera, yang menjadi alasan mengapa mereka belum memberikan respons.
Dalam dokumen gugatan, PADHI menilai para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Organisasi tersebut menegaskan bahwa insiden-insiden gangguan pembangkit sepanjang 2024–2025, termasuk kejadian di PLTU Labuan Angin, adalah bukti lemahnya tata kelola operasional dan pengawasan internal.
PADHI menuntut PLN memberikan klarifikasi publik yang tertulis dan terbuka mengenai data FODER serta kondisi operasional pembangkit nasional. Sementara kepada PLN IP (tergugat II) dan PLN (tergugat III), PADHI meminta penyampaian laporan audit operasional 2024–2025 kepada publik serta lembaga terkait.
Yang paling krusial, PADHI mendesak dilakukan audit investigatif independen untuk menelusuri rangkaian isu blackout, gangguan sistem, hingga kebakaran PLTU Labuan Angin. Audit ini disebut penting untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah berulangnya gangguan kelistrikan yang dapat mengancam stabilitas pasokan energi nasional.
Sidang akan kembali dijadwalkan oleh majelis hakim setelah mencatat ketidakhadiran para tergugat. Publik kini menunggu apakah PLN dan PLN IP akan hadir pada sidang berikutnya untuk memberikan jawaban resmi atas gugatan yang bernilai triliunan rupiah tersebut.
MoneyTalk, Jakarta – Menurut Direktur CBA (Center For Budget Analisis), Uchok Sky Khadafi utang PLN Pada 2024, total utang PLN mencapai Rp711,2 triliun. Sementara pada 2023, utang PLN sebesar Rp655 triliun. Atau naik Rp56,2 triliun dalam setahun. Setara Rp4,7 triliun per bulan. Dibagi 30 hari, utangnya naik Rp156.7 miliar dalam sehari.
Tapi menurut ekonom Yanuar Rizky dalam podcast di kanal YouTube awalilrizky, menyatakan bahwa PT. PLN melakukan siasat dengan restrukturisasi “revolving” alias menutup utang lama dengan mencari utang baru.
Tetapi yang bikin masalah makin berat karena utang PLN banyak yang berbasis dolar AS,sementara penerimaan dalam rupiah. Tekanan kurs otomatis memperbesar beban keuangan perusahaan, jelas Yanuar.
Ini mengingatkan kita pada tesis economic hitman: utang diciptakan untuk akhirnya tidak bisa dibayar, agar aset bisa diambil alih,” tegas Yanuar.
Secara neraca, PLN terlihat “perkasa.” Ekuitas hasil revaluasi aset mencapai sekitar Rp800 triliun. Namun, angka itu semu. Sebagian besar aset bersifat tidak likuid lantaran berupa jaringan, kabel, dan infrastruktur yang tidak bisa langsung diuangkan.
Sementara itu, utang jangka pendek PLN mencapai Rp176 triliun per tahun, atau lebih dari 10% ekuitasnya. Kombinasi ini membuat PLN tampak kuat di atas kertas, tetapi sebenarnya ngos-ngosan dalam menjaga likuiditas, lanjut Yanuar
Dan Yanuar menyebut ini sebagai bukti bahwa ekuitas besar tidak mencerminkan kemampuan bayar nyata. Kunci lain persoalan PLN adalah kontrak jangka panjang dengan IPP. Dalam skema take or pay, PLN wajib membeli listrik dari pembangkit swasta meski terjadi oversupply. Risiko pasar sepenuhnya ditanggung PLN, sementara IPP (Independent Power Producer) menikmati kepastian pendapatan.
MoneyTalk, Jakarta – Yanuar Rizky dalam diskusi kanal YouTube awalilrizky pada tanggal 12 Agustus 2025 lalu menegaskan bahwa problem energi terbarukan di Indonesia bukan semata soal teknologi, tetapi tentang struktur politik-ekonomi yang sudah terikat dalam kontrak jangka panjang dengan Independent Power Producer (IPP) berbasis batubara.
Meskipun pemerintah mendorong energi surya dan mobil listrik, Yanuar menilai insentif riilnya tetap minim. Pasalnya, skema PLN masih menempatkan listrik batubara sebagai tulang punggung.
Saat ini Kontrak jangka panjang mengikat PLN untuk membeli listrik dari IPP batubara dalam skema take or pay. Jika PLN ingin beralih ke energi surya, tetap harus membeli listrik batubara yang sudah dikontrak panjang, jelas Yanuar.
Dan Mobil listrik mulai berkembang tapi akhirnya bukan solusi hijau, karena listrik yang dipakai mayoritas masih dari energi batubara. Dimana Negara dipaksa menanggung kompensasi karena kontrak IPP tidak bisa dibongkar. Ini artinya,Politik energi dikunci oleh kepentingan oligarki batubara yang sekaligus mendanai politik.
“Kalau mau revolusioner, presiden Prabowo harus berani addendum kontrak-kontrak itu. Tapi masalahnya, mayoritas pemilik IPP sekaligus pemilik tambang batubara adalah donatur politik,” kata Yanuar
