15 November 2026

Prabowo Subianto

Tidak Ganti Kapolri, Selamat Ginting: Prabowo Memelihara Anak Macan yang akan Menerkam Pengamat militer Dan Akademisi Universitas Nasional, Selamat Ginting

Tidak Ganti Kapolri, Selamat Ginting: Prabowo Memelihara Anak Macan yang akan Menerkam

Hedi Batubara 16 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, keberadaan figur-figur yang masih memiliki kedekatan dengan pemerintahan sebelumnya perlu dibaca dalam dinamika politik menuju Pilpres 2029.

Selamat menilai hubungan politik antara Presiden ke-7 Joko Widodo dan Prabowo Subianto belum sepenuhnya terputus. Ia menduga Jokowi masih membutuhkan Prabowo dalam menghadapi dinamika politik menuju 2029, terutama karena adanya kekhawatiran bahwa dukungan politik terhadap keluarga Jokowi dapat berubah.

“Jokowi masih membutuhkan Prabowo untuk Pilpres 2029 karena dia merasa bahwa ini berpotensi ditinggalkan,” kata Selamat Ginting di channel YouTube Refly Harun, Rabu (16/9/2026).

Ia kemudian meminta publik melihat posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari konfigurasi politik tersebut. Menurut Selamat, politik Jokowi hingga sekarang belum dapat dibaca sebagai sikap meninggalkan arena kekuasaan.

“Gibran itu harus dibaca casing-nya. Politik Jokowi itu sampai sekarang belum mau meninggalkan jabatan kepresidenan,” ujarnya.

Dalam pandangan Selamat, posisi Kapolri dan Jaksa Agung menjadi penting ketika dikaitkan dengan sejumlah perkara hukum yang tengah menjadi perhatian publik.

Ia mencontohkan perkara terkait isu ijazah Joko Widodo. Menurutnya, penanganan perkara tersebut secara politik dan hukum dapat menjadi berbeda apabila terjadi pergantian Kapolri maupun Jaksa Agung.

“Kasus ijazah menurut saya akan berbeda penanganannya kalau sudah terjadi pergantian Kapolri dan Jaksa Agung. Penanganannya akan beda,” katanya.

Selamat juga menyoroti panjangnya masa jabatan Listyo Sigit sebagai Kapolri. Listyo dilantik menjadi Kapolri pada November 2021 dan tetap menjabat di pemerintahan Prabowo. Sebelumnya, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Jenderal Idham Azis.

Keberlanjutan jabatan Listyo Sigit sejak era Jokowi hingga pemerintahan Prabowo sebelumnya juga telah menjadi bahan analisis Selamat Ginting. Dalam sejumlah pernyataannya, ia mengaitkan posisi Kapolri dengan dinamika hubungan kekuasaan dan reformasi kepolisian.

Selamat kemudian memberikan peringatan kepada Prabowo agar mempertimbangkan kembali konfigurasi kekuasaan di lingkaran aparat penegak hukum.

Menurut dia, apabila Prabowo tidak melakukan reshuffle kabinet sekaligus mengganti Kapolri, terdapat risiko politik yang harus diperhitungkan.

“Kalau Prabowo itu tidak melakukan reshuffle kabinet termasuk mengganti Kapolri, saya kira Prabowo sedang memelihara anak macan yang nanti justru akan menerkam,” ujar Selamat.

Analisis mengenai posisi Kapolri ini bukan hal baru dari Selamat. Pada Juni 2026, ia juga menyoroti kemungkinan panjangnya masa jabatan Listyo Sigit apabila perubahan aturan mengenai usia pensiun aparat diberlakukan. Saat itu Selamat mempertanyakan kemungkinan seorang Kapolri dapat bertahan sangat lama dalam jabatan tersebut dan mengaitkannya dengan dinamika politik menuju 2029.

Sementara itu, pada September 2025 Selamat juga pernah menyoroti hubungan antara Presiden Prabowo dan kepemimpinan Polri dalam agenda reformasi kepolisian. Ia menilai langkah Prabowo menunjuk Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri merupakan sinyal bahwa Presiden ingin memiliki kendali lebih besar terhadap agenda reformasi kepolisian.

Bagi Selamat, keputusan Prabowo mempertahankan atau mengganti pejabat strategis tersebut pada akhirnya akan menjadi bagian penting dari arah konsolidasi kekuasaan pemerintahannya.

Praktisi Intelijen: Pembelian Alutsista Dimonopoli RKI dikomandoi Norman Joesoef Praktisi intelijen Sri Radjasa

Praktisi Intelijen: Pembelian Alutsista Dimonopoli RKI dikomandoi Norman Joesoef

Hedi Batubara 19 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Praktisi intelijen Sri Radjasa melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola bisnis alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di Indonesia. Ia menyoroti dugaan dominasi perusahaan swasta tertentu dalam rantai pengadaan Alutsista, termasuk peran Norman Joesoef, Founder Republikorp.

Dalam tulisannya berjudul “Jejak Hitam Bisnis Alutsista Ungkap Praktik Calo Rampok APBN dengan Narasi Patriotisme”, Sri Radjasa menuding terdapat praktik percaloan dan permainan dalam proses pengadaan Alutsista yang berpotensi membebani anggaran negara.

Menurut Sri, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut perusahaan yang menjadi mitra industri pertahanan, tetapi juga menyentuh proses sejak tahap perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis hingga pemilihan produk.

“Pembelian Alutsista dimonopoli oleh Republik Korpora Indonesia (RKI) yang dikomandoi Norman Joesoef,” tulis Sri Radjasa dalam pernyataannya, Rabu (19/8/2026).

Ia menilai dugaan praktik tersebut perlu diperiksa secara transparan karena pengadaan Alutsista menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan menyangkut kepentingan strategis pertahanan nasional.

Sri menduga terdapat pihak-pihak tertentu yang melakukan pendekatan sejak sebelum tender berlangsung. Menurut dia, apabila spesifikasi teknis sebuah pengadaan telah diarahkan kepada produk tertentu, kompetisi dalam proses tender berpotensi hanya menjadi formalitas.

Ia juga menyoroti dugaan penggunaan jaringan mantan pejabat atau purnawirawan militer untuk membangun akses ke institusi pertahanan.

Namun, tudingan tersebut merupakan klaim dari Sri Radjasa yang belum disertai bukti hukum yang menunjukkan adanya tindak pidana atau monopoli pengadaan Alutsista oleh Republikorp maupun Norman Joesoef.

Di sisi lain, data terbuka menunjukkan Republikorp memang memiliki peran yang semakin menonjol dalam industri pertahanan Indonesia.

Pada Agustus 2024, Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak kerja sama pengadaan rudal permukaan-ke-permukaan ÇAKIR dan rudal pertahanan udara SUNGUR dengan Republikorp Indonesia. Penandatanganan dilakukan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Marsdya TNI Yusuf Jauhari bersama Norman Joesoef selaku Founder Republikorp, disaksikan Menteri Pertahanan saat itu, Prabowo Subianto.

Republikorp juga menjalin sejumlah kerja sama dengan perusahaan pertahanan internasional. Di antaranya kerja sama dengan ASELSAN dan ROKETSAN dari Turki untuk produksi serta pengembangan teknologi pertahanan di Indonesia.

Pada 2026, Republikorp kembali memperluas kerja sama industrinya. ANTARA melaporkan Republikorp menggandeng Barzan Holdings dari Qatar untuk mengembangkan sejumlah kapabilitas industri pertahanan, mulai dari senjata ringan hingga kapal tanpa awak dan kapal selam mini.

Berbeda dengan tudingan Sri Radjasa, Republikorp selama ini menyampaikan bahwa aktivitasnya diarahkan untuk membangun ekosistem industri pertahanan nasional, termasuk transfer teknologi dan produksi di dalam negeri.

Dalam berbagai pernyataannya, Norman Joesoef menekankan pentingnya kerja sama dengan perusahaan pertahanan asing untuk membangun kemampuan industri nasional.

Republikorp, misalnya, menyebut kerja sama dengan ROKETSAN diarahkan pada produksi lokal sistem rudal ÇAKIR, ATMACA, HISAR dan SUNGUR secara bertahap di Indonesia.

Republikorp juga menyatakan kerja sama dengan mitra internasional tidak hanya berorientasi pada pengadaan perangkat keras, tetapi mencakup transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan fasilitas produksi dalam negeri.

Karena itu, tudingan bahwa Republikorp atau Norman Joesoef “memonopoli” pengadaan Alutsista perlu dibedakan antara fakta kerja sama yang terdokumentasi dan dugaan mengenai praktik monopoli atau percaloan.

Fakta bahwa Republikorp mendapatkan atau menandatangani sejumlah kerja sama pertahanan dengan pemerintah dan perusahaan asing tidak dengan sendirinya membuktikan adanya monopoli, pengaturan tender, mark-up atau kerugian negara.

Begitu pula tudingan mengenai adanya “calo Alutsista”, permainan spesifikasi teknis, penggelembungan harga maupun manipulasi skema pembayaran membutuhkan bukti dokumen pengadaan, kontrak, audit maupun hasil penyelidikan aparat penegak hukum.

Dengan nilai anggaran pertahanan yang besar, transparansi menjadi penting agar setiap proses pengadaan dapat dipastikan memenuhi prinsip persaingan sehat, akuntabilitas, efisiensi dan kepentingan pertahanan nasional.

Sorotan Sri Radjasa terhadap Norman Joesoef dan Republikorp pada akhirnya menimbulkan pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka.

Apakah Republikorp hanya berperan sebagai mitra industri pertahanan dan integrator teknologi sebagaimana yang selama ini diklaim, atau memiliki pengaruh lebih jauh terhadap proses penentuan kebutuhan, spesifikasi teknis dan pengadaan Alutsista pemerintah?

Pertanyaan tersebut penting dijawab dengan data, bukan sekadar narasi.

Hingga berita ini disusun, belum ditemukan keterangan langsung dari Norman Joesoef yang secara spesifik menanggapi tudingan Sri Radjasa mengenai “monopoli” pengadaan Alutsista, praktik calo, maupun dugaan penggerusan APBN. Karena itu, tudingan tersebut masih merupakan pernyataan satu pihak dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.

Publik pun layak mendapatkan penjelasan dari Kementerian Pertahanan dan Republikorp mengenai mekanisme pengadaan, posisi Republikorp dalam setiap proyek, proses penentuan spesifikasi, mekanisme tender serta dasar penetapan harga.

Sebab, modernisasi Alutsista memang penting untuk menjaga kedaulatan negara. Namun, modernisasi pertahanan juga harus berjalan beriringan dengan transparansi dan pertanggungjawaban agar anggaran negara benar-benar digunakan untuk memperkuat pertahanan, bukan menimbulkan ruang bagi kepentingan bisnis yang tidak semestinya.

Catatan: Istilah “calo”, “monopoli”, “merampok APBN”, dan dugaan mark-up dalam artikel ini merupakan tudingan yang disampaikan Sri Radjasa dan bukan kesimpulan hukum.

Memoar Lee Kuan Yew Ungkit Penilaian Keras terhadap Prabowo: Ambisius dan Gegabah IMG-20260804-WA0033

Memoar Lee Kuan Yew Ungkit Penilaian Keras terhadap Prabowo: Ambisius dan Gegabah

Hedi Batubara 4 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Memoar pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, kembali menjadi perbincangan publik setelah sejumlah kutipan mengenai Presiden RI Prabowo Subianto beredar luas di media sosial. Kutipan tersebut berasal dari buku From Third World to First: The Singapore Story: 1965–2000 yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2000.

Dalam buku tersebut, Lee Kuan Yew menceritakan pengamatannya terhadap dinamika politik Indonesia menjelang kejatuhan Presiden Soeharto pada 1998. Pada halaman 316, ia menulis bahwa Soeharto mengetahui Prabowo merupakan sosok yang “bright and ambitious, but impetuous and rash” atau “cerdas dan ambisius, tetapi impulsif dan gegabah.” Kutipan itu disampaikan Lee ketika mengulas keputusan Soeharto mengangkat Prabowo sebagai Panglima Kostrad di tengah pergolakan politik saat itu.

Lee juga mengisahkan pernah bertemu Prabowo dalam beberapa kesempatan pada 1996, 1997, dan Februari 1998. Dalam memoarnya, ia menulis bahwa Prabowo menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi kerusuhan yang dapat mengancam warga keturunan Tionghoa di Indonesia apabila situasi politik memburuk. Lee mengaku saat itu mempertanyakan alasan penyampaian pesan tersebut.

Pada halaman berikutnya, Lee menulis bahwa mantan Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Admiral William Owens, pernah menceritakan kepadanya mengenai percakapan dengan Prabowo pada Mei 1998. Lee kemudian mengutip kesan Owens dan menambahkan penilaiannya sendiri bahwa Prabowo memiliki sifat yang “reckless” atau cenderung nekat. Bagian ini merupakan pandangan pribadi Lee Kuan Yew sebagaimana dituangkan dalam memoarnya.

Lee juga menuliskan pandangannya mengenai kerusuhan Mei 1998. Dalam buku tersebut ia menyebut bahwa saat itu “merupakan pengetahuan umum” (general knowledge) bahwa kerusuhan direkayasa oleh orang-orang Prabowo untuk menunjukkan ketidakmampuan Panglima ABRI Jenderal Wiranto. Pernyataan tersebut merupakan opini dan penilaian Lee Kuan Yew yang dimuat dalam memoarnya, dan telah menjadi bagian dari perdebatan panjang mengenai peristiwa 1998.

Buku From Third World to First merupakan jilid kedua memoar Lee Kuan Yew yang membahas perkembangan Singapura sekaligus pandangannya terhadap berbagai pemimpin dan dinamika politik internasional, termasuk Indonesia pada era transisi Reformasi.

Tempo Bongkar Prabowo Tertipu Agen CIA Palsu  Pendekatan Prabowo dalam Kepemimpinan Demokrasi Berlandaskan Militerisme

Tempo Bongkar Prabowo Tertipu Agen CIA Palsu 

Hedi Batubara 20 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Majalah Tempo menyatakan berbagai unggahan di media sosial yang membantah laporan investigasinya mengenai dugaan penyusupan seorang “agen CIA palsu” ke lingkaran elite Indonesia tidak didukung bukti yang memadai. Tempo bahkan menyebut penyebaran narasi tersebut terindikasi dilakukan secara terkoordinasi.

Hal itu disampaikan melalui hasil penelusuran Tim Cek Fakta Tempo terhadap beredarnya tagar dan unggahan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak pernah tertipu oleh sosok Gaurav Srivastava karena tidak ada kontrak maupun kerugian materiil.

Menurut Tempo, penelusuran dilakukan bersama Monash Data and Democracy Research Hub dan tim peneliti lainnya.

“Hasilnya, puluhan akun mengunggah narasi yang serupa dalam waktu yang hampir bersamaan. Pola ini diduga kuat merupakan penyebaran informasi yang dilakukan secara terkoordinasi untuk membantah laporan investigasi Tempo dan OCCRP,” demikian disampaikan dalam penjelasan Tim Cek Fakta Tempo.

Tempo menyebut narasi yang beredar umumnya mengutip artikel dari berbagai platform dan video yang menyatakan Prabowo tidak mengalami kerugian karena tidak ada kontrak pengadaan yang ditandatangani.

Tempo menegaskan laporan investigasinya yang diterbitkan pada 28 Juni 2026 disusun berdasarkan serangkaian bukti dan proses verifikasi jurnalistik.

Dalam investigasi tersebut, Tempo bekerja sama dengan jurnalis independen dari India untuk menelusuri rekam jejak Gaurav Srivastava sejak Februari 2026.

Proses investigasi disebut melibatkan wawancara dengan sejumlah narasumber, pemeriksaan dokumen, surat elektronik, foto, hingga berkas pengadilan.

Dari hasil penelusuran itu, Tempo menyatakan Gaurav Srivastava menjalin hubungan dengan Prabowo sejak 2020 ketika masih menjabat Menteri Pertahanan.

Tak lama setelah itu, menurut Tempo, Kementerian Pertahanan menerbitkan tiga surat kepada perusahaan-perusahaan yang dikaitkan dengan Gaurav Srivastava terkait rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Namun demikian, Tempo mengklaim menemukan bahwa ketiga perusahaan tersebut baru didirikan setelah surat-surat tersebut diterbitkan.

Selain itu, Tempo juga menyatakan memperoleh dokumen yang menunjukkan Gaurav Srivastava memiliki rekam jejak dugaan penipuan di sejumlah negara sejak 2014 dan disebut menggunakan identitas sebagai agen CIA dalam berbagai aktivitas bisnis.

Dalam laporan tersebut, peneliti pertahanan dari Lesperssi, Beni Sukadis, menjelaskan bahwa dokumen seperti letter of intent maupun letter of agreement memang belum bersifat mengikat secara hukum.

Meski demikian, menurutnya penerbitan surat-surat tersebut menunjukkan proses pemeriksaan latar belakang perusahaan semestinya dilakukan secara lebih mendalam.

“Pada tahap itu, upaya penipuan sudah dapat dikatakan terjadi,” demikian pandangan yang dikutip Tempo dari Beni Sukadis.

Tempo menyatakan hingga materi cek fakta tersebut dipublikasikan, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen Rico Ricardo Sirait belum memberikan tanggapan atas hasil investigasi maupun penelusuran yang dilakukan.

Tempo kemudian menyimpulkan bahwa klaim yang menyebut laporan investigasinya sebagai hoaks belum didukung bukti yang memadai.

Media tersebut juga menyatakan pola penyebaran narasi bantahan di media sosial memiliki indikasi sebagai bentuk manipulasi informasi yang dilakukan secara terorganisasi.

Soenarko Muncul dalam Unggahan Akun “Pengadilan Rakyat”, Meme Singgung Prabowo dan DPR IMG-20260717-WA0064

Soenarko Muncul dalam Unggahan Akun “Pengadilan Rakyat”, Meme Singgung Prabowo dan DPR

Hedi Batubara 17 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Sebuah akun bernama Pengadilan Rakyat mengunggah sebuah meme di platform media sosial pada 17 Juli 2026 yang menampilkan sosok Mayjen TNI (Purn) Soenarko bersama foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam meme tersebut tertulis kalimat:

“Hanya ada satu kata lawan…” tulisanya.

Meme itu juga memuat narasi:

“Soenarko siap bersama rakyat menurunkan Prabowo jika tidak mampu menyuarakan kepentingan rakyat… termasuk harus bubarkan DPR yang diam saja…‼️” tulisnya lagi.

Selain itu, meme tersebut juga menyertakan tagar:

#MBGBiangKehancuranRI

#MBGBiangKehancuranRI

Unggahan tersebut memperlihatkan foto Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka. Namun demikian, isi narasi dalam meme hanya memuat seruan yang ditujukan kepada Prabowo Subianto serta menyebut DPR, tanpa menyebut adanya ajakan atau seruan untuk menurunkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meskipun fotonya turut ditampilkan dalam meme.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari Mayjen TNI (Purn) Soenarko mengenai unggahan tersebut maupun mengenai pernyataan yang dikaitkan dengan dirinya. Demikian pula, belum ada tanggapan resmi dari pihak Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, maupun pihak yang mengelola akun Pengadilan Rakyat terkait isi unggahan tersebut.

Berita ini disusun berdasarkan unggahan yang beredar di media sosial. Redaksi tetap mengedepankan asas keberimbangan dan akan memuat klarifikasi atau tanggapan dari pihak-pihak terkait apabila telah diperoleh.

Arif Rahman: NasDem Bukan Oposisi, Mahasiswa Wajar Tagih Janji Prabowo hingga Kritik Program MBG Politikus Partai NasDem Arif Rahman

Arif Rahman: NasDem Bukan Oposisi, Mahasiswa Wajar Tagih Janji Prabowo hingga Kritik Program MBG

Hedi Batubara 4 Juli 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus Partai NasDem Arif Rahman menegaskan bahwa Partai NasDem bukan merupakan partai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, NasDem tetap menjadi bagian dari pemerintahan meski tidak memperoleh kursi di kabinet.

Hal itu disampaikan Arif Rahman saat menjadi narasumber dalam podcast Sinkos beberapa waktu lalu.

“NasDem bukan oposisi. NasDem bagian dari pemerintah, cuma memang tidak masuk dalam kabinet,” ujar Arif.

Ia menilai setiap partai politik memiliki karakter dan gaya politik yang berbeda. Perbedaan pandangan dalam menyikapi kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, namun tidak boleh menghilangkan semangat persaudaraan dan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa.

“Setiap partai punya ciri khas dan langgam masing-masing. Dalam konteks ide dan gagasan sah-sah saja berbeda, tetapi dalam pergaulan politik kita tetap bersahabat dan bersaudara,” katanya.

Arif juga menyoroti meningkatnya kritik mahasiswa terhadap pemerintah. Menurut mantan aktivis 1998 tersebut, aksi mahasiswa merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat, terlebih di era media sosial di mana setiap janji politik terdokumentasi dengan baik.

“Mahasiswa bergerak itu wajar. Mereka menagih janji-janji politik, mulai dari gaji guru, subsidi listrik, subsidi BBM, dan berbagai janji lainnya yang menurut mereka belum terealisasi. Itu bagian dari proses demokrasi,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu reaktif terhadap kritik publik karena setiap pemegang kekuasaan pasti akan menjadi sorotan masyarakat.

“Kalau sudah berada di ruang kekuasaan pasti menjadi sorotan. Tidak usah bawa perasaan. Yang penting bagaimana menyelesaikan masalah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Arif juga memberikan catatan terhadap sejumlah program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Menurutnya, ketiga program tersebut memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia menilai implementasinya belum didukung dengan perencanaan yang matang.

“Programnya sangat bagus dan mulia. MBG untuk masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih untuk masyarakat, Kampung Nelayan Merah Putih juga sangat baik. Yang menjadi persoalan adalah pelaksanaannya karena menurut saya dilakukan secara sporadis tanpa persiapan yang matang,” ujarnya.

Arif mencontohkan pelaksanaan MBG yang seharusnya diawali dengan pemetaan wilayah berdasarkan data, misalnya daerah dengan tingkat stunting tinggi atau wilayah tertinggal, sehingga program menjadi lebih tepat sasaran.

“Harusnya pemerintah menggunakan data, misalnya dari BPS, wilayah mana yang memiliki angka stunting tinggi dan daerah tertinggal. Di situlah program difokuskan. Kalau semuanya dilakukan sekaligus, akhirnya muncul persepsi negatif di masyarakat,” katanya.

Ia menilai persepsi publik yang berkembang terhadap MBG bukan karena tujuan programnya, melainkan akibat lemahnya perencanaan dan pelaksanaan.

“Yang dipersoalkan bukan niat baiknya, tetapi implementasinya. Akhirnya muncul kritik dan penolakan. Itu menurut saya harus menjadi evaluasi pemerintah,” ucapnya.

Selain itu, Arif juga mengkritisi keterlibatan unsur militer dalam sejumlah program pembangunan, termasuk pembentukan batalion pertanian serta pelatihan pengelola Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, peran TNI dapat memberikan nilai positif dalam membangun disiplin masyarakat. Namun, pelatihan utama bagi pengelola koperasi seharusnya lebih menitikberatkan pada aspek manajemen usaha.

“Kalau pengelola koperasi, yang utama diajarkan bagaimana mengelola koperasi, mengelola keuangan, akuntansi, tata kelola yang transparan dan akuntabel. Karena output-nya adalah membangun usaha dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pelatihan kedisiplinan ala militer dapat diberikan sebagai pelengkap, bukan menjadi materi utama.

“Disiplin memang penting dan militer punya keunggulan di situ. Tetapi fondasi utamanya tetap kemampuan mengelola bisnis dan koperasi agar program-program pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya.

Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa, GSBK Desak Dirut PLN Darmawan Prasodjo Mundur Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo

Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa, GSBK Desak Dirut PLN Darmawan Prasodjo Mundur

Hedi Batubara 21 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, mendesak Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, untuk segera mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat atas terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa.

Menurut Febri, permintaan maaf yang berulang kali disampaikan oleh Darmawan Prasodjo setiap kali terjadi gangguan kelistrikan tidak cukup untuk menjawab persoalan yang dihadapi pelanggan PLN.

“Setiap kali terjadi pemadaman listrik, Darmawan Prasodjo selalu menyampaikan permohonan maaf. Saat terjadi blackout di sejumlah wilayah Sumatera, beliau meminta maaf. Ketika blackout terjadi di Pulau Jawa, juga meminta maaf. Seolah-olah dengan permintaan maaf tersebut masalah PLN selesai,” ujar Febri dalam keterangannya, Minggu (21/6/2026).

Febri menilai, sikap tersebut tidak mencerminkan tanggung jawab penuh terhadap pelanggan listrik maupun pemerintah. Ia menegaskan bahwa dampak pemadaman listrik tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga pelaku usaha yang bergantung pada pasokan listrik yang stabil.

“Permintaan maaf saja tidak cukup. Seharusnya ada langkah konkret, termasuk menghitung dan mengganti kerugian yang dialami pelanggan akibat pemadaman listrik,” tegasnya.

Selain menyoroti persoalan pemadaman listrik, GSBK juga menyinggung kondisi keuangan PLN yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Mengutip data yang disebut berasal dari Center for Budget Analysis (CBA), Febri menyatakan bahwa utang PLN pada tahun 2025 telah mencapai Rp804,2 triliun.

Menurutnya, angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp736,4 triliun.

“Utang PLN terus meningkat dari tahun ke tahun. Kami melihat tidak ada langkah yang efektif untuk menahan laju kenaikan utang perusahaan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.

Atas dasar itu, GSBK meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen PLN, termasuk mempertimbangkan pencopotan Darmawan Prasodjo dari jabatan Direktur Utama.

“Maka untuk itu, kami meminta Presiden Prabowo segera mencopot Dirut PLN Darmawan Prasodjo dan membuka penyelidikan terhadap kondisi utang perusahaan yang semakin membengkak,” ujar Febri.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PLN terkait desakan pengunduran diri tersebut. Sebelumnya, Darmawan Prasodjo telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan kelistrikan yang terjadi dan menyatakan PLN terus melakukan upaya pemulihan sistem guna memastikan pasokan listrik kembali normal.

Rizal Fadhillah: Gibran Menikam Prabowo dari Belakang, Desak Pemakzulan Wapres Gibran Jangan Dilantik

Rizal Fadhillah: Gibran Menikam Prabowo dari Belakang, Desak Pemakzulan Wapres

Hedi Batubara 17 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadhillah melontarkan kritik terhadap masa Presiden Prabowo Subianto, hal tersebut disampaikan kepada wartawan pada Rabu, 17/6/2026.

“Ini bukan soal 10+2=13 atau 10+6=17 yang diramaikan itu, tetap masalah Prabowo yang tidak mengerti konstelasi politik dalam negeri. Mungkin ia terlalu berimajinasi pada piknik ke luar negeri bersama Teddy dan lainnya,” kata Rizal Fadhillah.

“Konstelasi itu adalah intipan ambil alih kekuasaan oleh si bocil Gibran bin Joko Widodo. Prabowo sibuk antisipasi gangguan sementara Gibran zig zag nyalip-nyalip di tikungan,” sambungnya.

Menurutnya, bukan harus membela Prabowo karena Prabowo dan Gibran hakekatnya sama saja. Sama-sama tidak bermutu. Tapi bacaan ancaman kedudukan Prabowo oleh ulah Gibran sangatlah besar.

“Jokowi adalah Gibran besar dan Gibran itu Jokowi kecil. Nafsu berkuasa Jokowi di luar kebiasaan, ia merupakan manusia hiper. Sayangnya Prabowo masih dalam genggaman dan bayang-bayang Jokowi. Tidak mampu melepas diri,” katanya.

Ia menilai ciut nyali jika berhadapan dengan kepentingan Jokowi meski hal itu sesungguhnya sangat membahayakan diri Prabowo sendiri.

“Incaran Jokowi adalah Prabowo cepat turun, baik karena gerakan pemakzulan maupun atas keadaan berhalangan tetap, ucapnya.

Rizal singgung dua pola menunaikan disinggung menurunkan Prabowo yakni:

Yang pertama melalui demonstrasi masif dan kedua pola peracunan. Pelumpuhan memuluskan jalan bagi Gibran  agar cepat naik tahta.

Rizal menjelaskan kalkulasi benar 10+2=12 dan 10+6=16 menyimpulkan Gibran mencari celah untuk menyalip. Dulu sewaktu aksi besar ojek online dan lainnya, tiba-tiba sekelompok pengojek online mendatangi Gibran sang Wapres. Seolah Gibran adalah pemimpin yang peduli dan mau menerima aspirasi.

“Prabowo terdegradasi. Kini ketika mahasiswa berdemonstrasi besar, kembali sekelompok mahasiswa mendatangi istana Wapres. Sok kritis meminta pemerintah agar tidak tuli,” sindirnya.

Rizal menyebutkan pengojek online dan mahasiswa yang mendatangi Gibran jelas buatan untuk membangun pencitraan. Gaya Jokowi dimainkan Gibran anaknya. Ia sedang menikam Prabowo dari belakang. Mencari kesempatan dalam kesempitan.

“Gerakan mahasiswa dengan lima tuntutan terus bereskalasi. Sementara Wapres bocil berakting memanfaatkan peluang,” katanya.

Dikemukakan Rizal desakan agar Gibran dimakzulkan sudah lama, baik disuarakan aktivis sipil maupun purnawirawan TNI, namun Prabowo bungkam bahkan tetap melindungi. Gibran sendiri adalah badut yang tidak bisa melucu.

“Operasi bapak kendararai PSI untuk duo anak, tidak bisa disepelekan. Jokowi dengan jaringannya oligarki dan Cina luar negeri adalah penjahat politik. Prabowo menjadi target,” ungkapnya.

Menurut Rizal masa Prabowo gak ngerti Sudahlah saatnya sekarang bersama-sama elemen perjuangan rakyat, Prabowo dorong agar Gibran segera dimakzulan.

Lanjutnya, jika kemauan ini ada, sesungguhnya tidak sulit untuk direalisasikan. Tapi jika tetap saja 10+2=13 dan 10+6=17, ya apa boleh buat skim pemakzulan adalah paket Prabowo Gibran. Prabowo Gibran.

Diakhir pernyataannya Rizal mengungkapkan mumpung keduanya memang pemimpin yang tidak bermutu. Terbukti merusak bangsa.

Ketua Umum Termul Laporkan Mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto ke Polres Tangsel IMG-20260616-WA0125

Ketua Umum Termul Laporkan Mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto ke Polres Tangsel

Hedi Batubara 16 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Advokat sekaligus Ketua Umum Ternak Mulyono (Termul), Firdaus Oiwobo, melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, ke Polres Tangerang Selatan pada 15/6/2026.

Firdaus menuding Tiyo telah menghina Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, ia juga menilai Tiyo telah menyebarkan fitnah dan melakukan penghasutan terkait program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Firdaus, laporan tersebut didasarkan pada dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Yang bersangkutan kami laporkan karena diduga telah melakukan penghasutan dan fitnah terhadap program SPPG serta menghina Presiden dan Wakil Presiden,” kata Firdaus dalam keterangannya.

Firdaus menyebut laporannya mengacu pada Pasal 263 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP. Namun, penentuan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.

Ia berharap aparat kepolisian dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan dari Tiyo Ardianto terkait laporan yang diajukan Firdaus Oiwobo. Pihak kepolisian juga belum memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.

Saham 71 Persen Hilang Mendadak, Uchok Sky Pertanyakan Kepatuhan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda

Saham 71 Persen Hilang Mendadak, Uchok Sky Pertanyakan Kepatuhan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda

Hedi Batubara 6 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif CBA (Center for Budget Analysis), Uchok Sky Khadafi, menyoroti perubahan kepemilikan saham di PT Karya Wijaya yang sebelumnya mencatat nama Sherly Tjoanda sebagai pemegang saham mayoritas.

Menurut Uchok, hilangnya nama Sherly Tjoanda dari daftar pemegang saham PT Karya Wijaya pada April 2026 bukan semata-mata terkait adanya sanksi administrasi senilai Rp500 miliar yang dikaitkan dengan persoalan kawasan hutan di Pulau Gebe. Ia menilai langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghindari potensi benturan kepentingan (conflict of interest) selama menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara.

“Di sini Sherly Tjoanda menghindari terjadinya conflict of interest atau benturan kepentingan sebagai Gubernur Maluku Utara, dan juga menjaga diri dari berbagai tuduhan pelanggaran aturan maupun kaidah antikorupsi,” kata Uchok dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Meski demikian, Uchok mempertanyakan waktu pelepasan saham tersebut. Menurutnya, apabila tujuan pengalihan saham adalah untuk mematuhi ketentuan yang berlaku bagi kepala daerah, langkah tersebut seharusnya dilakukan segera setelah Sherly dilantik sebagai gubernur.

Uchok menyebut Sherly dilantik oleh Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Namun, berdasarkan informasi yang ia peroleh, nama Sherly masih tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PT Karya Wijaya hingga lebih dari satu tahun setelah pelantikan.

“Seharusnya sejak dilantik, nama dan sahamnya sudah dilepas dari perusahaan. Tetapi faktanya, nama beliau masih tercatat cukup lama sebelum akhirnya terjadi perubahan pada April 2026,” ujarnya.

Dalam perubahan tersebut, kata Uchok, kepemilikan saham yang sebelumnya tercatat atas nama Sherly Tjoanda dialihkan kepada badan usaha. Perubahan itu kemudian memunculkan pertanyaan di ruang publik mengenai alasan dan waktu pelaksanaannya.

“Muncul pertanyaan, jika memang tujuannya menghindari konflik kepentingan, mengapa baru dilakukan setelah lebih dari setahun? Apakah kesadaran untuk mematuhi aturan datang belakangan atau ada faktor lain yang melatarbelakanginya?” kata Uchok.

Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa publik berhak menilai apakah langkah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur kepala daerah terkait kepemilikan usaha dan potensi benturan kepentingan selama menjabat.

Uchok juga mengaitkan persoalan ini dengan aturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ketentuan yang mengatur kedudukan kepala daerah. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan tersebut penting untuk menjaga integritas jabatan publik serta menghindari munculnya keraguan di tengah masyarakat.

“Publik tentu mengharapkan setiap kepala daerah mematuhi seluruh aturan yang berlaku sejak awal masa jabatan, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan atau persepsi negatif di kemudian hari,” pungkasnya.

Kasus ini menambah perhatian publik terhadap aspek transparansi dan tata kelola yang baik di lingkungan pejabat publik, khususnya terkait kepemilikan saham, aktivitas bisnis, serta potensi benturan kepentingan selama menjalankan amanah sebagai kepala daerah.

Baca Juga Berita Ini

Listyo Sigit Prabowo

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Hedi Batubara 14 November 2026
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Mohamad Sobary Pertanyakan Surat Pengunduran Diri Gibran: MPR Jangan Lembek, Makzulkan!

Hedi Batubara 14 November 2026
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto Dan Presiden Prabowo Subianto

Buni Yani Minta Prabowo dan Kapolri Bongkar Dugaan Bunker Uang Jokowi di Solo

Hedi Batubara 14 November 2026
Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran

Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran

Hedi Batubara 14 November 2026