23 November 2026

PT Agrinas Pangan Nusantara

MoneyTalk.id,Jakarta – Pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mendapat sorotan dari sejumlah pakar dan aktivis dalam diseminasi penelitian Institut Marhaenisme 27 pada 26 September 2026. Pembahasan mencakup relasi kuasa, hukum, militer, koperasi, anggaran desa hingga partisipasi masyarakat.

Direktur Eksekutif Institut Marhaenisme 27, Bung Deodatus Sunda Se (Dendy Se), menyampaikan kritik keras terhadap arah pelaksanaan KDMP. Ia bahkan menyebut KDMP sebagai bagian dari kepentingan kekuasaan.

“Disini letak Politik dan Hukum di indonesia tidak lagi berfungsi sebagai Etika dan Moral bagi sebuah Negara,” ujar Dendy Se.

“Dan rakyat dalam posisi ini, apabila tidak menyadari kerja-kerja rezim berkuasa seperti preman yang mengedepan, loyalitas, rakyat hanya menjadi ternak agenda lima tahunan Elit dan Oligarki,” sambungnya.

Dendy Se juga menyatakan bahwa KDMP merupakan “komando teritorial bagi Rezim Prabowo” dan menilainya sebagai program untuk membunuh lawan politik demi kekuasaan yang akan datang.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan penilaian Dendy Se dalam diseminasi penelitian tersebut.

Sementara itu, sejumlah penanggap memberikan perhatian pada aspek yang lebih spesifik, terutama pola top-down, ruang partisipasi desa, keterlibatan institusi militer, otonomi koperasi, serta dasar hukum dan tata kelola program.

Antonius Widyarsono Soroti Pendekatan Top-Down

Pakar relasi kuasa Antonius Widyarsono, SJ, menilai penelitian mengenai KDMP penting dilakukan mengingat besarnya anggaran negara yang terlibat.

Antonius menyoroti penggunaan dana desa dan kewenangan desa dalam menentukan prioritas pembangunan. Ia juga mempertanyakan pendekatan top-down dalam pembentukan KDMP karena koperasi pada dasarnya bertumpu pada partisipasi dan kemandirian anggota.

Keterlibatan militer dalam pelaksanaan program juga menjadi perhatiannya. Antonius mempertanyakan relevansi keterlibatan militer dalam urusan pertanian dan koperasi serta mengaitkannya dengan kerangka operasi militer selain perang (OMSP).

Ia juga menyoroti pembangunan gerai KDMP yang berdasarkan penelitian lebih banyak ditentukan dari atas. Menurutnya, dalam sejumlah proses perangkat desa cenderung ditempatkan untuk menyetujui rancangan yang telah disiapkan sebelumnya.

Bivitri Pertanyakan Kembali Makna Koperasi

Dosen STHI Jentera Bivitri Ari Susanti mengapresiasi penelitian yang dilakukan Institut Marhaenisme 27. Ia mendorong pembahasan lebih mendalam mengenai makna koperasi sebagaimana dibayangkan para pendiri bangsa.

Menurut Bivitri, gagasan koperasi perlu dikaji kembali dalam kaitannya dengan Pasal 33 UUD 1945, termasuk perkembangan penafsiran pasal tersebut dalam hukum dan politik Indonesia.

Ia juga menyoroti dimensi politik dan ekonomi dalam pelaksanaan KDMP. Penggunaan istilah dan kelembagaan koperasi, menurutnya, perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak mengaburkan prinsip dasar koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berorientasi pada kepentingan anggota.

Jaleswari Soroti Keterlibatan TNI

Pakar militer Jaleswari Pramodhawardhani menyoroti keterlibatan TNI dalam pelaksanaan KDMP serta pentingnya memperjelas dasar hukum dan batas kewenangan militer dalam kegiatan di luar fungsi pertahanan.

Ia juga menyoroti pembiayaan kegiatan TNI yang berkaitan dengan KDMP, termasuk hubungannya dengan PT.Agrinas Pangan Nusantara.

Jaleswari mempertanyakan hubungan KDMP dengan struktur komando teritorial TNI dan pengelolaan program di tingkat daerah. Ia juga meminta kejelasan mengenai posisi serta mekanisme pertanggungjawaban manajer koperasi apabila terdapat hubungan kerja dengan badan usaha tertentu.

Persoalan pertukaran data antar-institusi turut menjadi perhatian. Jaleswari mendorong kejelasan mengenai jenis data, mekanisme akses, penyimpanan, dan perlindungan data.

Ia antara lain merekomendasikan keterbukaan dokumen kerja sama TNI dan Agrinas, audit terhadap pembiayaan TNI di luar anggaran pertahanan, verifikasi status lahan pembangunan, pembatasan pertukaran data, serta pemisahan fungsi TNI sebagai pemasok, pengaman, dan pengawas.

Alamsyah: Koperasi Membutuhkan Otonomi

Pakar koperasi Alamsyah Saragih menekankan pentingnya otonomi dan partisipasi anggota dalam koperasi.

Menurut Alamsyah, koperasi merupakan institusi ekonomi-sosial yang dibangun melalui kerja bersama masyarakat sehingga struktur sosial yang berkembang di desa perlu diperhatikan.

Ia juga mengingatkan pengalaman koperasi pada masa lalu, termasuk potensi elite capture, ketika kelembagaan koperasi lebih banyak dikuasai kelompok elite tertentu.

Menurutnya, persoalan koperasi bukan semata-mata mengenai mekanisme top-down atau bottom-up, melainkan bagaimana struktur kelembagaan, otonomi, dan partisipasi anggota dibangun.

Alamsyah juga menyoroti risiko distorsi informasi pasar, ketergantungan terhadap subsidi, serta kemungkinan munculnya praktik pencarian rente apabila pengelolaan koperasi tidak disertai pengawasan yang kuat.

Kristian Soroti Posisi Masyarakat Desa

Ketua Senat Mahasiswa STF Driyarkara Kristian Frederiko Tepong menyoroti aspek demokrasi dan partisipasi masyarakat desa.

Menurut Kristian, hasil penelitian menunjukkan kecenderungan sentralisasi kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan KDMP. Ia menilai kondisi tersebut perlu dikaji karena desa memiliki kearifan lokal dan kapasitas untuk mengembangkan kemandiriannya.

Ia juga menyoroti berkurangnya posisi masyarakat desa sebagai subjek utama dalam pembentukan koperasi. Berdasarkan penelitian yang dipaparkan, proses KDMP dinilai lebih banyak melibatkan pemerintah pusat, militer, dan badan usaha dibandingkan masyarakat desa.

Kristian mempertanyakan apakah mekanisme tersebut dapat mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyoroti penggunaan anggaran desa dan kemungkinan berkurangnya ruang pembiayaan bagi kebutuhan desa lainnya.

Partisipasi Desa Jadi Sorotan

Rangkaian tanggapan tersebut memperlihatkan sejumlah isu yang muncul dalam pembahasan pelaksanaan KDMP, mulai dari partisipasi masyarakat desa, otonomi koperasi, relasi pemerintah pusat dan desa, keterlibatan militer, hingga tata kelola anggaran dan kelembagaan.

Para penanggap melihat persoalan tersebut dari perspektif berbeda, namun terdapat irisan perhatian pada pentingnya menempatkan desa dan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan ekonomi.

Pernyataan mengenai KDMP, keterlibatan TNI, pemerintah, maupun pihak-pihak lain dalam kegiatan tersebut merupakan pandangan dan hasil kajian para penanggap dalam forum diseminasi. Media membuka ruang klarifikasi, tanggapan, maupun informasi dari pihak-pihak yang disebut atau terkait, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung DPR/MPR, 14 Agustus 2026, menjadi momentum penting bagi masyarakat miskin dan warga desa.

Dalam pernyataannya di kanal YouTube Sinkos, Joao menyebut pidato tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat bawah, khususnya melalui penguatan koperasi desa.

“Pidato Presiden Prabowo di Gedung DPR/MPR pada 14 Agustus 2026 merupakan hadiah untuk rakyat miskin dan masyarakat desa,” kata Joao.

Ia juga menyampaikan belasungkawa atas musibah yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Joao, gagasan penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sejalan dengan amanat konstitusi dan janji kampanye Presiden Prabowo. Ia mengatakan koperasi tidak boleh lagi ditempatkan sebagai kekuatan ekonomi marginal, tetapi harus mampu mengisi ruang ekonomi yang selama ini belum tersentuh.

“Kami semangat menjalankan Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi tidak menjadi ekonomi marginal untuk memainkan peran ekonomi yang selama ini kosong,” ujarnya.

Joao menilai persoalan kemiskinan di desa menjadi salah satu alasan penting mengapa negara perlu memperkuat perekonomian berbasis masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus memastikan agar kegiatan ekonomi dan sumber daya yang ada di desa dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ia mengaitkan kebijakan tersebut dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

“Prabowo ingin mengembalikan ke rakyat,” katanya.

Selain koperasi, Joao menyebut sejumlah agenda pembangunan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, sekolah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Ia berpandangan pembangunan ekonomi Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan korporasi maupun investasi, tetapi harus dibangun melalui keseimbangan antara koperasi dan korporasi.

“Pembangunan ekonomi harus dibangun koperasi dan korporasi,” tegasnya.

Joao juga menaruh harapan besar terhadap keberadaan KDMP. Menurutnya, koperasi desa dapat menjadi semacam laboratorium bagi masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

“KDMP menjadi laboratorium masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi di desa,” ujarnya.

Menurut dia, kehadiran negara diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di tingkat bawah tidak berhenti sebagai angka statistik, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai investasi asing, APBD, maupun berbagai aktivitas ekonomi lainnya harus memiliki keterkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat.

“Kehadiran negara memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak investasi asing dan APBD,” katanya.

Joao juga menyebut Indonesia sebagai negara yang memiliki daya tarik bagi investor. Namun, menurutnya, investasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

“Indonesia negara manis untuk investasi. Ada pertumbuhan ekonomi di bawah maka daya beli naik,” ujarnya.

Dalam pandangannya, penguatan ekonomi desa akan menjadi salah satu kunci meningkatkan daya beli masyarakat. Jika kegiatan ekonomi tumbuh dari bawah, masyarakat desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama.

Joao juga menyoroti besarnya ketertarikan bangsa asing terhadap kekayaan alam Indonesia. Karena itu, ia menilai Indonesia perlu memiliki strategi agar pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan nasional dan masyarakat.

“Banyak bangsa asing tertarik kekayaan alam, saatnya Indonesia merebut kembali,” katanya.

MoneyTalk, Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta resmi menyerahkan laporan pengaduan masyarakat beserta dokumen dan bukti awal terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Senin.

Laporan yang ditujukan kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda Se.

Dalam laporannya, GMNI DKI Jakarta meminta Kejaksaan Agung mengusut dugaan penyimpangan yang melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana program, serta mendalami peran Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Untuk memperkuat laporannya, GMNI menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti awal yang bersumber dari informasi publik dan pemberitaan media massa. Bukti tersebut antara lain berupa rekaman video investigasi mengenai rencana pengadaan sekitar 105 ribu unit mobil pikap, dokumen publikasi terkait dugaan korupsi proyek KDMP, analisis tata kelola pengadaan, serta pemberitaan mengenai dugaan mark-up anggaran dan potensi kebocoran keuangan negara.

Menurut GMNI, terdapat sejumlah indikasi yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum. Salah satunya adalah dugaan selisih antara pagu anggaran sebesar Rp3 miliar per unit kegiatan dengan realisasi fisik yang diperkirakan hanya sekitar Rp1,6 miliar per unit.

Berdasarkan perhitungan yang disampaikan dalam laporan tersebut, selisih sebesar Rp1,4 miliar per unit berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar apabila dikalikan dengan target nasional program yang mencapai 80 ribu koperasi.

Selain itu, GMNI juga menyoroti rencana pengadaan 105 ribu unit kendaraan pikap yang nilainya disebut mencapai Rp24,66 triliun. Pengadaan tersebut diduga dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola dan persaingan usaha.

Deodatus menegaskan bahwa langkah pelaporan tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kami meminta Kejaksaan Agung melalui Jampidsus segera melakukan telaah dan penyelidikan berdasarkan bukti-bukti awal yang kami serahkan. Langkah ini penting untuk menyelamatkan keuangan negara dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan program nasional,” ujar Deodatus.

GMNI juga meminta Kejaksaan Agung memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat (SP2HP) paling lambat 10 hari kerja setelah laporan diterima, sesuai ketentuan pelayanan publik yang berlaku di lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai bentuk pengawasan bersama, laporan tersebut turut ditembuskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil), Ombudsman RI, serta Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.