21 November 2026

PT Nindya Karya

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk segera melakukan penyelidikan terkait dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam proses lelang proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menurut data yang dihimpun CBA, total anggaran proyek pembangunan Sekolah Rakyat mencapai Rp23,4 triliun. Namun, sebagian besar proyek tersebut dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara perusahaan swasta dan kontraktor non-BUMN hanya memperoleh porsi pekerjaan senilai sekitar Rp1,8 triliun.

“Karena itu, KPPU harus turun tangan menyelidiki proses lelang proyek Sekolah Rakyat ini. Ada indikasi yang perlu diperiksa terkait persaingan usaha yang sehat atau tidak dalam proses tender tersebut,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Berdasarkan data CBA, PT Nindya Karya menjadi salah satu perusahaan yang memperoleh proyek terbesar dengan mengerjakan lima proyek pembangunan Sekolah Rakyat senilai sekitar Rp5,1 triliun.

Selanjutnya, PT Brantas Abipraya mendapatkan tujuh proyek dengan nilai anggaran sekitar Rp4,6 triliun. Sementara PT Waskita Karya memperoleh empat proyek dengan total nilai mencapai Rp3,8 triliun.

Adapun PT Adhi Karya bersama PT Adhi Persada Gedung memperoleh tiga proyek dengan nilai sekitar Rp2,5 triliun. PT Wijaya Karya mengerjakan dua proyek senilai Rp1,8 triliun.

Selain itu, PT Pembangunan Perumahan (PP) mendapatkan empat proyek dengan nilai sekitar Rp1,7 triliun, sedangkan PT Hutama Karya juga mengerjakan empat proyek dengan nilai yang sama, yakni Rp1,7 triliun.

Uchok menilai distribusi proyek yang terkonsentrasi pada sejumlah perusahaan BUMN tersebut perlu mendapat perhatian serius dari KPPU. Menurutnya, perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dokumen tender guna memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

“KPPU perlu memanggil perusahaan-perusahaan peserta lelang, perusahaan BUMN pemenang tender, serta pihak Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap seluruh dokumen lelang,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut dinilai janggal karena terdapat perusahaan BUMN yang mampu memenangkan hingga tujuh proyek pembangunan Sekolah Rakyat dalam satu tahun.

“Ini sangat aneh dan janggal. Masa ada perusahaan BUMN yang bisa menang tender sampai tujuh proyek atau empat proyek dalam satu tahun di berbagai provinsi. Karena itu perlu ada pemeriksaan mendalam,” tegas Uchok.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum maupun perusahaan-perusahaan BUMN yang disebutkan terkait desakan penyelidikan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti pemberian dua proyek pompanisasi di DKI Jakarta kepada PT Nindya Karya pada tahun anggaran 2025. Proyek tersebut berada di bawah kewenangan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, dengan total nilai mencapai Rp475,6 miliar.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai keputusan tersebut janggal dan patut dicurigai. Pasalnya, PT Nindya Karya secara historis memiliki rekam jejak kelam dalam sejumlah proyek nasional.

“Kelihatannya Ika Agustin Ningrum sangat baik kepada PT Nindya Karya. Namun kebaikan itu justru harus dicurigai karena perusahaan ini punya catatan serius terkait kasus korupsi,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya.

Ia mengungkapkan, dalam kasus pembangunan Dermaga Sabang, PT Nindya Karya telah terbukti terlibat tindak pidana korupsi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp313 miliar. Selain itu, dalam proyek jalur kereta api Besitang–Langsa, perusahaan tersebut diduga terlibat praktik pengaturan lelang serta pemberian fee kepada pihak-pihak tertentu.

Meski memiliki rekam jejak bermasalah, pada tahun 2025 PT Nindya Karya justru kembali dipercaya mengerjakan dua proyek strategis pompanisasi, yakni Sistem Tata Air Pompa Kayu Putih dan Pompa Kampung Sawah, serta Sistem Tata Air Pompa Cilincing KBN.

“Seharusnya PT Nindya Karya tidak layak memenangkan tender proyek-proyek ini, mengingat keterlibatannya dalam kasus korupsi dan dugaan pengaturan lelang sebelumnya,” tegas Uchok Sky.

CBA menilai, nilai proyek yang sangat fantastis tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Oleh karena itu, CBA mendesak Kejaksaan Agung untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dua proyek pompanisasi DKI Jakarta yang dikerjakan PT Nindya Karya.

Lebih lanjut, Uchok Sky menegaskan bahwa keputusan tersebut berpotensi mencederai komitmen Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang selama ini mendorong tata kelola pemerintahan bersih dan bebas dari perusahaan dengan rekam jejak buruk.

“Jika proyek ini dibiarkan, sama saja menampar wajah Gubernur DKI Jakarta yang ingin Dinas SDA bersih dan profesional,” katanya.

Atas dasar itu, CBA meminta Gubernur Pramono Anung untuk segera mencopot Ika Agustin Ningrum dari jabatan Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sidang perdana perkara dugaan persekongkolan dalam tender pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon–Semarang Tahap II (ruas Batang–Cirebon–Kandang Haur Timur) atau CISEM 2 dengan nilai proyek mencapai Rp2,98 triliun.

‎Persidangan yang digelar di Gedung KPPU Jakarta, Kamis (2/10/2025) dengan agenda pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator KPPU. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi M. Noor Rofieq dengan anggota Rhido Jusmadi dan Gopprera Panggabean.

‎Perkara dengan Nomor 06/KPPU-L/2025 tersebut, berawal dari laporan masyarakat, dengan menyeret lima pihak sebagai Terlapor, yakni PT Timas Suplindo, PT Pratiwi Putri Sulung, PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Nindya Karya, serta Kelompok Kerja Pemilihan KESDM 7. Proses tender awalnya diikuti tujuh peserta, namun hanya tersisa dua konsorsium hingga tahap akhir.

‎Dalam sidang, LDP yang dibacakan Investigator KPPU menyebut adanya indikasi kuat praktik persekongkolan tender yang berpotensi melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

‎Disebutkan berdasarkan hasil penyelidikan, Investigator menemukan sejumlah pola yang dianggap memperkuat dugaan pelanggaran, antara lain adendum berulang dalam dokumen tender, gangguan dan kegagalan sistem pengadaan, penerimaan dokumen penawaran harga di luar sistem elektronik (SPSE), serta kesamaan signifikan dalam dokumen teknis antar peserta.

‎Kombinasi faktor tersebut dinilai memberikan indikasi adanya koordinasi di antara peserta tender sehingga dapat mengarah pada praktik persekongkolan.

‎Sidang berikut dijadwalkan pada 22 Oktober 2025 dengan agenda tanggapan atas LDP serta pemeriksaan alat bukti surat dan dokumen pendukung tanggapan dari para terlapor.

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera menyelidiki dugaan permainan lelang di sejumlah proyek strategis Pemprov DKI Jakarta. Sorotan utama tertuju pada PT Galaxy Intranusa dan PT Nindya Karya yang tetap meraih proyek bernilai miliaran rupiah meski memiliki rekam jejak kontroversial.

PT Galaxy Intranusa tercatat pernah mendapat surat somasi terkait pembangunan jembatan akses menuju Balai Latihan Kerja (BLK) Kosambi, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang. Dalam pemeriksaan bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksana teknis, kontraktor, dan konsultan pengawas, ditemukan kekurangan volume beton, agregat bahu jalan, pasangan batu, serta mutu beton yang menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp328 juta.

Meski demikian, pada 2025 PT Galaxy Intranusa kembali meraih kontrak baru di Dinas Kesehatan dan Unit Pengelola Sampah Terpadu Provinsi DKI Jakarta. Perusahaan ini mengantongi proyek konstruksi renovasi masjid Dinas Kesehatan senilai Rp1,1 miliar dan rehabilitasi IPAS TPST Bantargebang senilai Rp9,9 miliar.

“Tim lelang Provinsi DKI Jakarta seperti ‘koboi’, asal-asalan memilih pemenang tender tanpa melihat rekam jejak,” tegas Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi, Selasa (16/9/2025).

Ia menilai langkah ini berpotensi merugikan negara dan mencederai prinsip transparansi.

Tidak hanya itu, CBA juga menyoroti penunjukan PT Nindya Karya sebagai pemenang tender proyek rehabilitasi total gedung sekolah paket 2 senilai fantastis Rp230,2 miliar. Padahal, BUMN konstruksi ini pernah terseret kasus besar seperti korupsi pembangunan Dermaga Sabang dengan potensi kerugian negara Rp313 miliar serta dugaan praktik pengaturan lelang proyek jalur kereta api Besitang–Langsa.

“Mumpung masih hangat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung harus segera membatalkan penunjukan PT Nindya Karya dan PT Galaxy Intranusa sebagai pemenang tender,” desak Uchok.

CBA meminta Kejagung segera mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk mengusut dugaan rekayasa lelang di Dinas Kesehatan, Unit Pengelola Sampah Terpadu, serta Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan DKI Jakarta. Desakan ini diharapkan menjadi sinyal kuat agar praktik “main mata” dalam proyek miliaran rupiah tak lagi merugikan uang rakyat.

MoneyTalk, Jakarta – Proses lelang proyek pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan MRP Provinsi Papua Tengah tahun 2025 menuai sorotan publik. Proyek dengan pagu anggaran sebesar Rp365,4 miliar yang dilelang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu diikuti 93 perusahaan, namun hanya 7 yang mengajukan penawaran harga.

Dari tujuh peserta tersebut, tiga perusahaan tercatat memberikan penawaran terendah. PT Permata Anugerah Yalapersada mengajukan Rp314,1 miliar, PT Lince Romauli Raya sebesar Rp314,6 miliar, dan PT Nindya Karya (Persero) dengan nilai Rp336,6 miliar. Anehnya, justru PT Nindya Karya yang dinyatakan sebagai pemenang tender, meski tawarannya jauh lebih tinggi dibanding dua pesaing lainnya.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan keputusan panitia lelang yang memenangkan BUMN konstruksi tersebut. “Tidak mungkin PT Nindya Karya bisa menang tender lantaran nilai harga penawaran terlalu tinggi dibandingkan dengan PT Permata Anugerah Yalapersada maupun PT Lince Romauli Raya,” ujarnya, Senin (8/9/2025).

Menurut Uchok, jika keputusan itu tetap dipertahankan, publik patut curiga ada permainan dalam proses tender yang berpotensi merugikan keuangan negara. “Dengan nilai harga yang diajukan terlalu mahal, sangat jelas publik bisa menilai ada sesuatu yang tidak beres,” tegasnya.

Lebih lanjut, Uchok mengingatkan panitia tender agar tidak teledor. Ia menyinggung rekam jejak buruk PT Nindya Karya yang pernah tersangkut dalam sejumlah kasus korupsi besar.

Beberapa di antaranya adalah kasus korupsi pembangunan Dermaga Sabang yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp313 miliar. Selain itu, perusahaan pelat merah ini juga disebut pernah terlibat dalam praktik pengaturan lelang dan pemberian fee pada proyek jalur kereta api Besitang–Langsa.

“Dengan catatan hitam seperti ini, sangat tidak pantas PT Nindya Karya diberi kepercayaan mengerjakan proyek tersebut. Panitia tender Kementerian PUPR harusnya menjadikan hal ini catatan penting,” pungkas Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Sorotan tajam mengarah ke Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, setelah PT Nindya Karya diumumkan sebagai pemenang tender proyek rehab total gedung sekolah paket 2 dengan nilai fantastis Rp230,2 miliar.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menuding ada dugaan permainan kotor alias “kongkalikong” dalam proses tender yang dilakukan Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan Provinsi.

“Patut dicurigai ada dugaan kongkalikong antara PT Nindya Karya dengan panitia tender. Kasus ini seharusnya diselidiki oleh Kejati DKI Jakarta,” tegas Uchok Sky, Senin (18/8/2025).

‎Lebih jauh, Uchok Sky mempertanyakan kelayakan PT Nindya Karya memenangkan proyek tersebut. Menurutnya, perusahaan pelat merah ini memiliki rekam jejak kelam dalam sejumlah kasus korupsi besar.

1. Kasus Dermaga Sabang – PT Nindya Karya terbukti terlibat korupsi pembangunan dermaga dengan potensi kerugian negara mencapai Rp313 miliar.

2. Kasus Jalur Kereta Api Besitang – Langsa – perusahaan ini diduga ikut dalam praktik pengaturan lelang dan pemberian fee kepada pihak-pihak terkait proyek jalur kereta api.

“Dengan catatan hitam seperti ini, sangat tidak pantas PT Nindya Karya diberi kepercayaan mengerjakan proyek pendidikan. Reputasi perusahaan ini sudah tercoreng. Kami mendesak Gubernur Pramono Anung segera membatalkan penunjukan Nindya Karya sebagai pemenang tender,” tambah Uchok Sky.

CBA menilai, bila proyek Rp230,2 miliar ini tetap digarap PT Nindya Karya, maka integritas pemerintahan Pramono Anung akan dipertaruhkan. Publik pun patut bertanya-tanya: ada apa sebenarnya di balik kemenangan Nindya Karya?

MoneyTalk, Jakarta – Pada tanggal 26 Mei 2021 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melakukan lelang Pembangunan Waduk Pondok Ranggon dan Waduk Wirajasa dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.136.318.000.000

Lelang kontruksi Waduk Pondok Ranggon dikuti sebanyak 168 perusahaan, dan hanya tiga perusahaan yang masuk final, serta ikut mengajukan penawaran harga. Dari tiga perusahaan yang berkompetisi, akhirnya panitia lelang memilih PT Nindya Karya sebagai pemenang lelang.

Selanjutnya dalam pembangunan tanggul Waduk Pondok Ranggon ternyata ada yang tidak beras. Makanya sekarang Pemda DKI seperti harus mengeluarkan anggaran agar Waduk ditambal lagi dengan cara membuat beronjong.

Dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Tahun 2024, nilai Pekerjaan Perkuatan Tanggul di Sekitar Lahan Waduk Pondok Ranggon sebesar Rp.20.969.335.346.

Menurut Direktur CBA (Center For Budget Analisis) Uchok Sky Khadafi, dari proses lelang sudahi aneh dan janggal. Seharusnya yang pemenang lelang itu adalah PT. Amarta Karya, bukan PT Nindya Karya.

Dimana PT.Amarta Karya dalam mengajukan penawaran harga lebih murah daripada PT Nindya Karya. PT.Amarta Karya mengajukan penawaran harga hanya sebesar Rp.122.650.000.000, dan nilai kontrak PT Nindya Karya sebesar Rp. 126.381.646.977, kata Uchok Sky.

Maka untuk CBA meminta kepada KPK untuk segera membuka penyelidikan pada kasus dugaan korupsi pembangunan tanggul Waduk Pondok Ranggon. Dan panggil dong Plt Kadis SDA Pemprov DKI Jakarta.

Dan Wahyudin Jali Kordinator Kaki Publik meminta kepada aparat hukum, apakah Kejaksaan Agung atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan tanggul Waduk Pondok Ranggon.

Panggil saja direktur Utama PT Nindya Karya dan Ika Agustin Ningrum yang kini menjabat Plt Kadis SDA Pemprov DKI Jakarta. Ke kantor KPK untuk menyelidiki dugaan Waduk Pondok Ranggon, tutup Wahyudin