20 November 2026

PT Pertamina

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali kembali memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang paling dominan berbicara kepada publik di tubuh PT Pertamina (Persero). Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti peran Laode Sulaeman yang dinilainya lebih sering muncul dalam menjelaskan persoalan Pertamina dibandingkan Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri.

Uchok mempertanyakan pembagian peran dan tanggung jawab di perusahaan energi milik negara tersebut. Menurut dia, publik bisa dibuat bingung ketika sosok yang menjelaskan persoalan operasional perusahaan bukan direktur utama yang secara resmi memimpin Pertamina.

“Publik itu dibuat bingung, Direktur Utama PT Pertamina itu siapa sih? Apakah Laode Sulaeman atau Simon Aloysius Mantiri yang namanya tercatat resmi? Atau secara diam-diam kursi jabatan Dirut sudah diambil oleh Laode Sulaeman dari Simon Aloysius Mantiri tanpa pelantikan?” tanya Uchok kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).

Pernyataan tersebut merupakan sindiran kritis Uchok terhadap penampilan para pejabat Pertamina di ruang publik. Ia menilai krisis BBM di Bali seharusnya menjadi momentum bagi jajaran direksi untuk menjelaskan secara terbuka persoalan distribusi, penyebab antrean, serta langkah konkret untuk memulihkan pasokan.

Uchok menyoroti perbedaan intensitas komunikasi publik antara Laode Sulaeman dan Simon Aloysius Mantiri ketika persoalan BBM di Bali menjadi perhatian masyarakat.

Menurut Uchok, Laode terlihat lebih menonjol dalam memberikan penjelasan, sementara Simon dinilainya relatif irit berbicara. Ia juga mempertanyakan sikap Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan, serta jajaran komisaris lainnya dalam merespons persoalan tersebut.

“Coba lihat krisis BBM di Bali, yang banyak bicara itu Laode Sulaeman. Sedangkan Simon Aloysius Mantiri irit berbicara. Apalagi komisaris lain, atau Komisaris Utama Mochamad Iriawan diam dan hanya memperhatikan dengan saksama,” ujar Uchok.

Bagi CBA, persoalan ini bukan hanya menyangkut siapa yang paling sering tampil di hadapan media. Lebih jauh, hal tersebut menyangkut kejelasan kewenangan, akuntabilitas, dan tanggung jawab pejabat dalam menjelaskan masalah yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Ketika masyarakat menghadapi antrean BBM, publik membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai ketersediaan stok, distribusi ke SPBU, kendala transportasi, dan waktu normalisasi pasokan. Penjelasan itu semestinya disampaikan secara terkoordinasi oleh manajemen yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan.

Uchok mengakui Laode Sulaeman merupakan salah satu komisaris Pertamina. Namun, ia mengingatkan bahwa fungsi komisaris berbeda dengan direksi yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

“Semua orang tahu bahwa Laode Sulaeman itu salah satu Komisaris PT Pertamina. Tapi bukan porsi untuk menjelaskan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali disebabkan kendala distribusi,” kata Uchok.

Dalam tata kelola perusahaan, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan, sedangkan dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Karena itu, menurut kritik Uchok, penjelasan mengenai persoalan teknis distribusi BBM semestinya menjadi tanggung jawab manajemen operasional Pertamina.

Meski demikian, komisaris tetap dapat menyampaikan keterangan kepada publik sesuai kewenangan dan penugasan perusahaan. Persoalan yang disoroti CBA adalah perlunya batas peran yang jelas agar masyarakat tidak kebingungan menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Uchok menilai, apabila persoalan distribusi BBM di Bali memang terjadi akibat kendala tertentu, Pertamina perlu menyampaikan data dan penjelasan resmi. Masyarakat tidak cukup hanya menerima pernyataan umum bahwa masalah berada pada distribusi, tanpa penjelasan mengenai penyebab, wilayah terdampak, dan langkah penyelesaiannya.

Kritik Uchok terhadap Laode Sulaeman juga berkaitan dengan posisinya sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

CBA meminta Laode lebih memusatkan perhatian pada tugasnya di kementerian, terutama pelayanan administrasi perizinan bagi perusahaan sektor migas, termasuk perusahaan menengah.

Uchok menilai, jangan sampai perhatian terhadap persoalan Pertamina membuat pekerjaan utama di lingkungan ESDM justru terabaikan.

Sorotan itu menjadi semakin tajam setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan teguran kepada Dirjen Migas terkait pelayanan kepada perusahaan menengah.

“Saya minta sama Pak Dirjen jangan hanya ngurus perusahaan yang besar-besar. Yang menengah juga diurus,” ujar Bahlil saat meresmikan operasi kilang mini di Kabupaten Karawang, Kamis, 15 Oktober 2026, sebagaimana dikutip dalam keterangan yang disampaikan.

Teguran tersebut menyoroti pentingnya pemerataan pelayanan perizinan. Perusahaan menengah yang membutuhkan kepastian administrasi juga berhak memperoleh pelayanan yang memadai, tanpa harus kalah perhatian dibandingkan perusahaan besar.

Bagi Uchok, pernyataan Bahlil itu menjadi bahan evaluasi terhadap prioritas kerja Dirjen Migas. Ia menyindir bahwa Laode jangan sampai terlalu sibuk mengurusi persoalan Pertamina, sementara tanggung jawabnya dalam mengawal pelayanan sektor migas di kementerian tidak berjalan optimal.

Namun, hubungan langsung antara aktivitas Laode dalam menangani persoalan Pertamina dan teguran Bahlil mengenai pelayanan perizinan belum dapat dipastikan hanya berdasarkan pernyataan tersebut.

CBA Minta Pertamina Berbenah

Uchok menegaskan, Pertamina perlu memperjelas siapa yang bertanggung jawab menyampaikan perkembangan persoalan BBM kepada masyarakat. Menurut dia, direktur utama dan jajaran direksi tidak seharusnya membiarkan munculnya kesan bahwa tanggung jawab komunikasi perusahaan justru lebih banyak diambil oleh komisaris.

Di sisi lain, Laode juga diminta memprioritaskan tugasnya sebagai Dirjen Migas di Kementerian ESDM. Pelayanan perizinan, pembinaan industri migas, dan penyelesaian hambatan yang dihadapi perusahaan menengah merupakan bagian dari tanggung jawab yang perlu mendapatkan perhatian.

“Bisa jadi karena Laode terlalu sibuk di koridor Pertamina sehingga urusan di kementerian, tempat ia digaji resmi, jadi terbengkalai. Perusahaan menengah menunggu izin, sementara Dirjennya sibuk menjadi ‘juru selamat’ di perusahaan raksasa,” sindir Uchok.

Kritik CBA tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan Pertamina tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan pejabat di hadapan media. Yang lebih penting adalah kepastian pasokan BBM, transparansi penyebab gangguan distribusi, dan kejelasan tanggung jawab manajemen.

Publik berhak mengetahui siapa yang mengambil keputusan, siapa yang bertanggung jawab atas operasional, serta apa langkah nyata untuk mencegah antrean BBM kembali terjadi.

Pertamina sebagai perusahaan strategis milik negara juga dituntut menjaga tata kelola yang baik. Sementara itu, pejabat Kementerian ESDM harus memastikan bahwa tugas pelayanan kepada industri berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

MoneyTalk.id,Jakarta – Proses tender minyak mentah (crude oil) untuk kebutuhan kilang PT Pertamina kembali menjadi perhatian setelah muncul dugaan intervensi oleh seseorang berinisial AT. Sosok tersebut disebut-sebut mengaku sebagai staf khusus Komisaris Utama Pertamina,Mochamad Irawan dan diduga berupaya memengaruhi proses tender yang diselenggarakan PT Pertamina Patra Niaga (PPN).

Dugaan tersebut diberitakan Senator.id pada 21 September 2026 dan PetroEnergy.id pada 22 September 2026. Kedua pemberitaan itu mengutip informasi dari sumber yang identitasnya tidak diungkapkan secara terbuka. Dalam laporan tersebut, AT dituding menggunakan klaim kedekatan dengan pejabat Pertamina untuk memengaruhi sejumlah trader atau pemasok minyak mentah.

Namun, hingga kini, dugaan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum. Identitas AT, status penugasannya, kebenaran dugaan ancaman, serta ada tidaknya pengaruh terhadap hasil tender masih membutuhkan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Dugaan Ancaman kepada Trader, Benarkah Tender Bisa Diatur?

Dalam laporan PetroEnergy.id, seorang sumber yang identitasnya dirahasiakan mengklaim AT memiliki pengaruh terhadap proses pengadaan minyak mentah di lingkungan Pertamina Patra Niaga.

Laporan itu juga memuat pernyataan yang dikaitkan dengan AT mengenai trader yang tidak bersedia mengakomodasi kepentingannya.

“Kalau kalian (trader/rekanan Pertamina-red), tidak mau mengakomodir saya, maka jangan harap kalian bisa menang tender; kalian sudah menang tender pun bisa saya anulir,” demikian kutipan yang dimuat dalam pemberitaan tersebut.

Jika pernyataan itu benar-benar disampaikan dan dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan pengadaan, persoalannya bukan hanya menyangkut hubungan antara individu dan peserta tender. Dugaan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai independensi panitia pengadaan, perlakuan terhadap peserta, dan mekanisme penetapan pemenang.

Meski demikian, kutipan dari sumber anonim belum cukup untuk memastikan bahwa ancaman tersebut benar terjadi. Diperlukan bukti pendukung, seperti komunikasi tertulis, rekaman yang dapat diverifikasi, keterangan saksi, serta dokumen proses tender.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah AT memiliki kewenangan formal dalam proses pengadaan, apakah pernah berkomunikasi dengan pengambil keputusan tender, dan apakah terdapat bukti bahwa hasil evaluasi peserta dipengaruhi oleh pihak di luar mekanisme resmi.

PT VL dan Sosok H Ikut Disebut

Selain AT, laporan yang beredar turut menyinggung perusahaan di sektor perdagangan minyak mentah yang disebut dengan nama berbeda dalam sejumlah pemberitaan.

PetroEnergy.id menyebut perusahaan berinisial VLS beserta anak usaha yang bergerak dalam perdagangan minyak mentah. Sementara itu, informasi yang dikutip dalam bahan pemberitaan lain menyebut PT VL dan sosok berinisial H. Kesamaan maupun perbedaan identitas perusahaan tersebut perlu dipastikan sebelum dikaitkan satu sama lain.

Perusahaan itu dituding memperoleh keuntungan dari dugaan intervensi dan disebut beberapa kali memenangkan tender sepanjang 2026. Namun, klaim mengenai usia perusahaan, rekam jejak kemenangan tender, dan hubungan antara perusahaan dengan AT belum dapat dianggap terbukti tanpa dokumen pendukung.

Perusahaan yang relatif baru berdiri tidak otomatis melakukan pelanggaran ketika memenangkan tender. Penilaian harus didasarkan pada persyaratan kualifikasi, penawaran harga, kemampuan memenuhi kebutuhan pengadaan, hasil evaluasi, serta ketentuan yang berlaku.

Untuk memastikan ada tidaknya penyimpangan, Pertamina Patra Niaga perlu menjelaskan mekanisme penetapan pemenang dan apakah seluruh peserta dinilai berdasarkan kriteria yang sama. Jika ditemukan indikasi pengaturan tender, dokumen dan bukti yang relevan dapat menjadi dasar pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Pertamina Patra Niaga Gandeng Jamintel untuk Kawal Pengadaan

Di tengah munculnya dugaan tersebut, Pertamina Patra Niaga sebelumnya telah menggandeng Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung untuk mengawal transparansi pengadaan impor minyak mentah, BBM, dan LPG periode 2026–2027.

Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 19 Agustus 2026, kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis pada 18 Agustus 2026.

Direktur Niaga Pertamina Patra Niaga Erwin Suryadi menyatakan bahwa pendampingan tersebut ditujukan untuk memastikan keputusan pengadaan berlangsung secara terbuka, sesuai hukum, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Jamintel Sarjono Turin menyatakan bahwa pendampingan dilakukan secara profesional, netral, dan akuntabel untuk memitigasi potensi gangguan dalam rantai pasok energi.

Kerja sama ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola pengadaan energi. Namun, keberadaan pendampingan Jamintel tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran dalam tender tertentu, sebagaimana juga tidak otomatis meniadakan kemungkinan munculnya persoalan yang perlu diperiksa.

Karena itu, dugaan yang melibatkan AT dan perusahaan yang disebut dalam pemberitaan perlu dinilai berdasarkan bukti konkret, bukan semata-mata dikaitkan dengan adanya kerja sama pengawasan.

Pertamina Perlu Menjawab Sejumlah Pertanyaan

Publik membutuhkan penjelasan mengenai beberapa hal mendasar. Pertama, apakah AT benar memiliki penugasan resmi sebagai staf khusus Komisaris Utama Pertamina, dan apa batas kewenangannya?

Kedua, apakah terdapat laporan internal mengenai dugaan tekanan terhadap trader atau komunikasi yang berpotensi memengaruhi keputusan tender? Ketiga, apakah perusahaan yang disebut dalam pemberitaan memang mengikuti dan memenangkan tender sebagaimana dituduhkan, serta bagaimana proses evaluasinya?

Keempat, apakah mekanisme pengawasan internal telah memeriksa dugaan tersebut dan apakah terdapat saluran pengaduan yang dapat digunakan peserta tender untuk melaporkan intervensi?

Jawaban atas pertanyaan itu penting agar persoalan tidak berhenti pada klaim sumber anonim. Jika tuduhan tidak terbukti, klarifikasi perusahaan juga diperlukan untuk mencegah berkembangnya informasi yang merugikan pihak tertentu.

Dalam pemberitaan yang menjadi rujukan, belum tersedia klarifikasi langsung yang dapat memverifikasi identitas AT, dugaan ancaman, serta keterkaitan perusahaan dan sosok yang disebut. Karena itu, konfirmasi kepada Pertamina, Pertamina Patra Niaga, pihak Komisaris Utama, AT, dan perusahaan terkait perlu dilakukan untuk memenuhi prinsip keberimbangan.

Pihak-pihak tersebut harus diberi kesempatan menjelaskan, membantah, atau memberikan bukti yang relevan. Setiap jawaban yang diperoleh perlu dimuat secara proporsional, termasuk apabila terdapat dokumen atau hasil pemeriksaan yang mengubah pemahaman atas dugaan tersebut.

Transparansi Tender Menyangkut Kepentingan Publik

Pengadaan minyak mentah memiliki arti strategis karena berkaitan dengan pasokan bahan baku kilang dan keberlangsungan rantai pasok energi nasional. Proses pengadaan yang transparan diperlukan untuk menjaga persaingan yang sehat, efisiensi biaya, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan milik negara.

Apabila dugaan intervensi terbukti, pihak yang berwenang perlu menindaklanjutinya sesuai aturan dan bukti yang tersedia. Sebaliknya, jika tuduhan tidak didukung bukti, pihak yang disebut juga berhak memperoleh kejelasan dan perlindungan dari tuduhan yang tidak terbukti.

Hingga ada verifikasi lebih lanjut, dugaan keterlibatan AT dan perusahaan yang disebut dalam pemberitaan tetap harus ditempatkan sebagai tudingan yang belum terbukti, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi manipulasi tender.

Publik kini membutuhkan penjelasan yang terang: apakah proses tender minyak mentah Pertamina berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku, dan apakah setiap pihak yang terlibat benar-benar bekerja dalam batas kewenangannya?

Klarifikasi terbuka, pemeriksaan yang independen sesuai kewenangan, serta penyampaian hasil yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi langkah penting untuk menjawab pertanyaan tersebut sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional.

MoneyTalk.id, Jakarta – Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera memanggil jajaran direksi dan komisaris PT United Tractors Tbk serta anak usahanya, PT Pamapersada Nusantara, terkait perkara dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah dan BBM nonsubsidi di PT Pertamina.

Desakan tersebut muncul setelah sebelumnya Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, dalam perbincangan dengan awak media pada 28 Desember 2025, menyinggung keterkaitan PT Pamapersada Nusantara dalam pusaran kasus yang kini tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Menurut Febri, hingga saat ini Kejagung belum menunjukkan langkah konkret untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan perusahaan tersebut. Ia menilai sikap aparat penegak hukum terkesan pasif sehingga memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.

“Hingga hari ini Kejagung belum melakukan pemanggilan ataupun pendalaman terhadap PT Pamapersada Nusantara. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa perkara tersebut didiamkan sehingga publik tidak terus menuntut perkembangan kasusnya,” ujar Febri dalam keterangannya, Selasa (7/7/2026).

GSBK menilai penanganan perkara dugaan korupsi impor BBM dan solar nonsubsidi belum menyentuh seluruh pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik tersebut. Dalam berbagai dokumen dan keterangan yang beredar, PT Pamapersada Nusantara disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang diduga menikmati harga solar nonsubsidi di bawah bottom price bahkan di bawah harga pokok penjualan (HPP).

Febri mengungkapkan, dalam perkara yang juga menjerat mantan pejabat Pertamina, Riva Siahaan, PT Pamapersada Nusantara disebut memperoleh keuntungan hingga Rp958.380.337.983.

“Angka yang disebut mencapai Rp958 miliar lebih tentu bukan nilai yang kecil. Karena itu perlu ada pendalaman dan pemeriksaan yang transparan agar publik mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya.

Menurutnya, belum adanya pemanggilan terhadap pihak perusahaan menimbulkan persepsi adanya ketimpangan dalam proses penegakan hukum.

“Jangan sampai muncul kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Semua pihak yang diduga terkait harus diperiksa secara profesional dan proporsional,” katanya.

GSBK meminta Kejagung untuk memperluas penyelidikan dengan memanggil para pengambil keputusan di lingkungan PT United Tractors maupun PT Pamapersada Nusantara guna mengklarifikasi berbagai dugaan yang berkembang.

“Kami meminta Kejaksaan Agung memanggil jajaran komisaris dan direksi United Tractors, termasuk pihak-pihak terkait di PT Pamapersada Nusantara, ke Gedung Bundar Kejagung untuk memberikan penjelasan atas berbagai dugaan yang muncul dalam perkara ini,” ujar Febri.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari PT United Tractors Tbk maupun PT Pamapersada Nusantara terkait pernyataan GSBK tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Agung juga belum memberikan tanggapan atas desakan yang disampaikan organisasi tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mendesak agar mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto, dihadirkan dalam persidangan perkara dugaan korupsi kontrak Liquefied Natural Gas (LNG) antara PT Pertamina dan Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL), Amerika Serikat.

 

Menurut Hari, kehadiran Dwi Soetjipto menjadi sangat penting karena ia merupakan pihak yang menandatangani Sales Purchase Agreement (SPA) tahun 2015 yang menjadi dasar perubahan utama dalam kontrak LNG tersebut.

“Dwi Soetjipto harus dihadirkan dalam persidangan karena beliau adalah pihak yang menandatangani SPA 2015. Ini bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi menyangkut perubahan besar dalam kontrak LNG Pertamina dengan CCL,” kata Hari Purwanto, Minggu (27/4/2026).

Hari menjelaskan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, SPA 2015 memuat perubahan signifikan terkait harga LNG, volume pembelian, hingga waktu pengiriman. Bahkan, dalam Pasal 24.B SPA 2015 disebutkan secara jelas bahwa perjanjian tersebut mengubah, mengesampingkan, dan menggantikan seluruh SPA sebelumnya secara keseluruhan.

Artinya, menurut dia, dokumen tersebut menjadi dasar hukum utama atas pelaksanaan kontrak LNG antara Pertamina dan CCL.

“Kalau kontrak sebelumnya sudah digantikan secara penuh oleh SPA 2015, maka pihak yang menandatanganinya wajib dimintai keterangan. Ini penting untuk membuka secara utuh konstruksi perkara,” ujarnya.

Hari juga menyoroti kehadiran Dwi Soetjipto dalam peresmian kerja sama pembelian LNG Pertamina dengan CCL di Washington DC pada Oktober 2015. Saat itu, kerja sama tersebut diumumkan secara resmi sebagai bagian dari agenda strategis energi nasional Indonesia.

Menurutnya, fakta itu menunjukkan bahwa kontrak LNG tersebut bukan transaksi tersembunyi, melainkan bagian dari kebijakan korporasi dan kebijakan energi nasional yang diketahui secara luas.

“Ini adalah kerja sama strategis yang diresmikan secara terbuka di Washington DC. Jadi tidak bisa dilihat semata-mata sebagai keputusan individual, tetapi harus dilihat sebagai keputusan bisnis dan kebijakan nasional,” tegasnya.

Ia menilai, selama ini fokus perkara terlalu banyak diarahkan pada fase awal kontrak tahun 2013 dan 2014, sementara perubahan fundamental pada tahun 2015 justru kurang mendapatkan perhatian dalam proses persidangan.

Padahal, kata Hari, perubahan substansial dalam SPA 2015 sangat menentukan jalannya kontrak LNG yang berlangsung dalam jangka panjang hingga tahun 2039.

Selain itu, Hari juga menyoroti soal penilaian kerugian negara dalam perkara tersebut. Ia menilai tidak tepat jika kontrak LNG jangka panjang hanya dinilai dari periode kerugian pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020–2021.

Menurutnya, bisnis LNG merupakan bisnis global yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga energi dunia, geopolitik internasional, serta kebutuhan pasokan nasional.

“Tidak adil jika kontrak jangka panjang dinilai hanya dari dua tahun terburuk saat pandemi. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan parsial,” katanya.

Ia mengingatkan, jika setiap keputusan bisnis strategis BUMN selalu berujung pidana tanpa melihat konteks bisnis secara utuh, maka hal itu akan menimbulkan ketakutan bagi para direksi dalam mengambil keputusan penting.

“Kalau direksi BUMN takut mengambil keputusan strategis karena khawatir dipidanakan, maka yang rugi adalah negara sendiri,” ujarnya.

Hari menegaskan bahwa menghadirkan Dwi Soetjipto bukan semata soal personal, tetapi untuk memastikan asas keadilan dan transparansi dalam proses hukum.

“Persidangan harus mencari kebenaran secara utuh, bukan hanya mencari siapa yang dihukum. Orang yang menandatangani kontrak pengganti itu harus bicara di depan hakim,” katanya.

Kasus LNG Pertamina-CCL sendiri menjadi sorotan karena kontrak pembelian LNG dari Amerika Serikat itu dinilai menimbulkan kerugian negara dan diduga tidak didukung kajian keekonomian yang memadai.

Namun bagi SDR, seluruh proses pengambilan keputusan, termasuk perubahan kontrak melalui SPA 2015, harus dibuka secara terang agar publik mendapatkan gambaran yang utuh.

“Pertanyaan publik sederhana, jika SPA 2015 menjadi dasar utama kontrak, mengapa penandatangan utamanya belum dihadirkan? Itu yang harus dijawab dalam persidangan,” tutup Hari.

MoneyTalk, Jakarta – Selain kasus dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina kembali diterpa isu serius menyangkut tata kelola anak usahanya. Pada November 2024 lalu, Senayan sempat diramaikan dengan dugaan skandal pengadaan geomembrane di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), perusahaan yang mengelola Blok Rokan di Riau.

Dugaan rasuah dalam proyek tersebut pertama kali disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan. Saat itu, Hinca secara terbuka meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk turun tangan mengusut kasus pengadaan geomembrane di PHR, lantaran laporan yang masuk ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dinilai tidak menunjukkan perkembangan berarti.

“Kalau laporan di daerah mandek, Kejaksaan Agung harus mengambil alih. Ini menyangkut BUMN strategis dan uang negara,” kata Hinca Pandjaitan dalam rapat di kompleks parlemen, November 2024 lalu.

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan perusahaan yang mengelola Blok Rokan, salah satu blok migas terbesar dan paling produktif di Indonesia. PHR berada di bawah naungan Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi (PHE), yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan hulu minyak dan gas bumi Pertamina.

Sebagai perusahaan publik yang mengelola sektor strategis migas nasional, setiap dugaan penyimpangan di tubuh PHR dinilai memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap keuangan negara, tetapi juga terhadap kepercayaan publik pada reformasi tata kelola BUMN energi.

Menanggapi isu dugaan rasuah tersebut, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kasus PHR seolah menggambarkan adanya persoalan serius dalam tata kelola anak perusahaan PT Pertamina.

“Dugaan korupsi di PT Pertamina Hulu Rokan ini seperti memperlihatkan ada yang salah dalam tata kelola anak perusahaan PT Pertamina,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sejatinya merupakan perusahaan yang mengelola sektor hulu minyak dan gas, sementara entitas anak usahanya bergerak di bidang usaha hulu migas dan gas metana batubara. Dengan posisi strategis tersebut, standar pengawasan dan akuntabilitas seharusnya dijalankan secara ketat.

Tak hanya soal dugaan korupsi, Uchok Sky juga menyoroti kinerja keuangan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang dinilainya menunjukkan tren mencurigakan. Ia menyebut PHE mengalami penurunan pendapatan usaha dalam setahun terakhir.

“Pada tahun 2025, pendapatan usaha PT Pertamina Hulu Energi hanya sebesar 10,4 miliar dolar AS. Padahal pada tahun 2024 masih bisa mencapai sekitar 10,8 miliar dolar AS,” ungkap Uchok.

Ia menambahkan, bila dibandingkan antara tahun 2025 dan 2024, PHE disebut kehilangan pendapatan usaha sekitar 375,3 juta dolar AS dalam satu tahun.

Akibat penurunan pendapatan tersebut, menurut Uchok, laba PHE juga ikut tergerus signifikan.

“Pertamina Hulu Energi yang dipimpin oleh Awang Lazuardi harus kehilangan laba sekitar 302,2 juta dolar AS,” ujarnya.

Lebih jauh, Uchok Sky menilai turunnya pendapatan dan laba PHE menjadi sinyal lemahnya kepemimpinan di tingkat holding. Ia secara terbuka mengkritik Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri.

“Turunnya pendapatan usaha dan laba PT Pertamina Hulu Energi ini memperlihatkan bahwa Direktur Utama PT Pertamina tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola perusahaan negara sebesar Pertamina,” tegas Uchok.

Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Pertamina, termasuk audit tata kelola dan transparansi pengelolaan anak usaha, khususnya di sektor hulu migas yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan perusahaan.

Sementara itu, desakan agar Kejaksaan Agung turun tangan mengusut dugaan korupsi pengadaan geomembrane di PHR terus menguat. Publik dan DPR berharap penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan tidak berhenti di level laporan semata.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Pertamina Hulu Rokan maupun PT Pertamina Hulu Energi belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan rasuah maupun kritik atas kinerja keuangan perusahaan.

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengganti jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina, terutama Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri. Desakan ini disampaikan Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, yang menilai pelayanan publik Pertamina semakin buruk dan membuat masyarakat resah.

Menurut Uchok Sky, belakangan muncul keluhan luas dari masyarakat mengenai kualitas bahan bakar jenis Pertalite yang diduga “busuk” atau tidak sesuai standar. Akibatnya, banyak pengguna motor mengeluhkan mesin menjadi brebet, tersendat, kehilangan tenaga, bahkan mogok total.

“Pertamina sekarang membuat masyarakat bingung dan resah. Aroma bensin lebih menyengat dari biasanya, tapi tidak ada sosialisasi apa pun tentang perubahan komposisi Pertalite,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Kamiz (30/10/2025).

Ia menyebut, keresahan ini terutama dirasakan warga di sejumlah wilayah Jawa Timur, seperti Bojonegoro, Tuban, Sidoarjo, hingga Lamongan. “Pertamina berhasil membuat warga di daerah-daerah itu resah,” tambahnya.

‎Yang lebih disesalkan, kata Uchok Sky, hampir satu minggu lamanya tidak ada penjelasan resmi dari Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, terkait permasalahan tersebut. “Padahal beberapa pengelola SPBU juga sudah melaporkan banyaknya keluhan pelanggan ke pihak pusat,” tegasnya.

‎Uchok Sky menilai, situasi ini memperlihatkan lemahnya kepemimpinan di tubuh Pertamina. Ia juga menyebut sejumlah SPBU swasta menolak membeli pasokan BBM dari Pertamina karena khawatir kualitasnya justru merusak mesin dan mencoreng reputasi mereka.

‎“Wajar saja SPBU swasta menolak membeli BBM dari Pertamina. Kalau kualitasnya buruk, itu hanya akan merusak citra mereka,” tutup Uchok Sky.

MoneyTalk, Jakarta – Momentum peringatan Sumpah Pemuda ke-97 tahun ini (28 Oktober 1928–28 Oktober 2025) menjadi sorotan tajam dari Ekonom Konstitusi Defiyan Cori. Ia menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda seharusnya tidak berhenti pada simbol persatuan bahasa dan tanah air, tetapi diwujudkan dalam komitmen moral untuk tidak melakukan korupsi.

“Sudahkah para pemimpin bangsa meluangkan waktu untuk kontemplasi? Apakah pengorbanan yang mereka berikan sungguh untuk Ibu Pertiwi, atau justru untuk mengejar ambisi pribadi dan kelompok?” ujar Defiyan dalam refleksinya, Selasa (28/10/2025).

Ia menyoroti data mengkhawatirkan dari PPATK, yang mencatat transaksi terkait tindak pidana korupsi mencapai Rp984 triliun sepanjang tahun 2024, mendominasi dari total Rp1.459 triliun transaksi pidana. “Angka itu menggambarkan betapa parahnya degradasi moral di negeri ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Defiyan mengungkap data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menunjukkan 29 hakim menjadi tersangka kasus korupsi dalam rentang 2011–2024. “Ironis, para penegak hukum justru menjadi bagian dari pelaku pelanggaran hukum,” katanya.

Dari sisi penegakan hukum, Kejaksaan Agung RI disebut telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp1,6 triliun pada tahun 2024. Namun, jumlah itu dinilai masih jauh dari total kerugian negara akibat korupsi di berbagai sektor.

Defiyan juga menyinggung skandal besar di BUMN PT Pertamina yang menetapkan 193 tersangka dengan kerugian Rp285 triliun, serta kasus ekspor CPO yang merugikan negara hingga Rp15,2 triliun. “Jika dijumlahkan, kerugian negara akibat korupsi dari 2024 hingga Oktober 2025 telah melampaui Rp1.400 triliun. Jumlah ini lebih dari cukup untuk menutup defisit APBN bahkan melunasi sebagian utang luar negeri,” jelasnya.

Menurut Defiyan, fenomena tersebut menunjukkan betapa jauh perilaku elite bangsa dari nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Pancasila. “Korupsi adalah pengkhianatan terhadap semangat 1928 dan pengorbanan para founding fathers. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga pengingkaran terhadap moral kebangsaan,” ujarnya.

Ia pun menyerukan agar momentum Sumpah Pemuda tahun ini dijadikan refleksi nasional. “Bisakah para pemimpin negeri ini bersumpah untuk tidak korupsi? Jika itu dilakukan secara kolektif, niscaya cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan lagi sekadar mimpi,” tambahnya.

Defiyan menutup refleksinya dengan harapan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. “Sebagai sosok patriotik, Bapak Presiden semestinya mampu memberi contoh nyata dan keteladanan bagi seluruh pejabat agar menegakkan Sumpah Pemuda untuk Tidak Korupsi,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Janji Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta akan kembali normal dalam tujuh hari sejak Jumat (19/9/2025) terbukti meleset.

Pantauan media di berbagai SPBU swasta seperti Shell Indonesia dan BP-AKR menunjukkan kelangkaan pasokan bensin masih terjadi hingga hari ini, tepat sepekan setelah janji tersebut disampaikan.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai Bahlil dan Pertamina telah gagal menepati komitmen. “Bahlil Lahadalia baru tahu dia, sekarang kena dibohongi PT Pertamina,” ujarnya.

Tak hanya Bahlil, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri sebelumnya juga memastikan kuota impor BBM untuk SPBU swasta dapat terpenuhi dalam satu minggu. Namun, realita berbicara lain.

“Janji tinggal janji. Pertamina tidak bisa memenuhi distribusi tambahan BBM yang rencananya diimpor melalui Pertamina untuk SPBU swasta,” ungkap Uchok.

CBA pun mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi Dirut Pertamina. “Kalau perlu pecat saja Simon karena kerjanya lelet, tidak sesuai janji, dan kinerjanya buruk,” tegas Uchok.

Hingga berita ini dirilis, Pertamina belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan distribusi BBM untuk SPBU swasta.

MoneyTalk, Jakarta – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka perkara baru dugaan korupsi terkait dana proses arbitrase yang melibatkan dua perusahaan minyak di Filipina patut didukung publik.

‎Sebagaimana yang disampaikan oleh juru bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo, bahwa pihaknya masih menyelidiki perkara tersebut. Atas dasar inilah, selayaknya lembaga anti rasuah ini bisa bekerjasama sinergis dengan penegak hukum lainnya, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) yang saat ini sedang berkinerja positif luar biasa dan “on fire” dalam menangkap aktor korupsi beserta barang buktinya, kata Defiyan Cori dari Ekonom Konstitusi

‎Terkait dua (2) perusahaan minyak dan gas (Migas) Filipina, yaitu Phoenix dan Udena Corporation yang bekerjasama dengan cucu perusahaan PT Pertamina, yaitu Pertamina International Marketing and Distribution (PIMD/peran pengganti Petral), maka sinergi KPK dan Kejagung menjadi penting. Sebab, salah satu faktor kunci sebelum korporasi mengadakan kerja sama bisnis adalah mengetahui secara detail rekam jejak dan pengalaman rekanan dan analisa manajemen resikonya, jelas Defiyan Cori

‎Terkait dua (2) data awal inilah kerjasama Phoenix Petroleum Corp yang memiliki rekam jejak (track record) negatif di negaranya, Filipina dan ketiadaan analisa manajemen resiko (risk management) jelas menimbulkah masalah bagi PIMD di kemudian hari.

‎Sebab, melalui dua (2) faktor awal itulah publik patut menyalahkan Agus Wicaksono selaku dirut PIMD secara sengaja bertindak abai dalam melakukan uji tuntas (due diligence), sehingga harus menempuh peradilan arbitrase.

‎Dengan tidak melakukan uji tuntas melalui proses investigasi, audit, atau kaji ulang (review) serta tidak mengonfirmasi fakta atau informasi atas pihak Phoenix, maka kesalahan tingkat pertama telah dilakukan oleh Dirut PIMD Agus Wicaksono.

‎”Artinya, Dirut PIMD telah bertindak ceroboh dan melakukan kelalaian sehingga berakibat timbulnya kerugian negara dan BUMN” tegas Defiyan Cori

‎Selanjutnya, selain dokumen laporan temuan BPK atas besaran kerugian negara sejumlah Rp2,2 triliun (US$142 juta) tersebut. Maka, ada baiknya KPK dan Kejagung RI menelusuri pimpinan Pertamina lainnya, baik itu yang berada di jajaran sub holding (SH) PT. Pertamina Patra Niaga (PPN) maupun di Holding-nya PT. Pertamina.

‎Tidak mungkin sebuah kerjasama strategis lintas negara tanpa adanya koordinasi dengan jajaran atasan yang lebih berwenang mengambil keputusan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan aktor politik tertentu yang memiliki konflik kepentingan atau conflict of interest atas ekspor produk BBM itu, pungkas Defiyan Cori.

MoneyTalk, Jakarta – Fantastis, luar biasa dan di luar kebiasaan kinerja yang telah ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) selama enam (6) bulan di tahun 2025. Kejagung RI telah mengungkap kasus korupsi tidak hanya pada angka ratusan juta dan miliaran, tapi bernilai ratusan bahkan ribuan triliun rupiah. Tidak hanya menangkap pelaku tindak kejahatan (pidana) korupsi, tapi juga menyita uang sambil dipertontonkan kepada khalayak dalam upaya menegakkan hukum dan konstitusi ekonomi.

Kok bisa Kejagung RI “segarang” begitu? Atau tidak seperti kinerja aparat penegak hukum lainnya yang biasa-biasa saja? Mungkin saja Kejagung RI mulai bosan dan jenuh serta “sakit hati” atas tuduhan negara paling korup rangking atas dunia. Apalagi OCRP atau singkatan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project dalam laporannya menetapkan mantan Presiden RI (2014-2024) Joko Widodo sebagai kepala negara terkorup nomor dua (2) di dunia. Menyakitkan dan menyesakkan dada tentunya “tuduhan” sebuah organisasi jaringan jurnalis investigasi global yang berfokus pada pelaporan kejahatan terorganisir dan korupsi ini.

Namun, yang jelas apapun alasan dan motif gerak cepat dan trengginas Kejagung RI dalam pemberantasan korupsi sungguh patut diapresiasi setinggi-tingginya oleh masyarakat Indonesia. Alasannya, bukan hanya penangkapan aktor korupsinya, tapi juga pamer uang sitaan berjumlah super jumbo yang belum terjadi sebelumnya, bahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang membuat kita sontak, kaget bercampur kagum dan sekaligus prihatin, marah atau bercampur-campurlah perasaan menyaksikan uang sitaan hasil korupsi yang dipertontonkan kejaksaan tersebut.

Pamer uang sitaan yang getol dilakukan Kejagung RI, mulai dari kasus korupsi CPO Wilmar Group tahun 2022 senilai Rp 11,8 triliun. Sungguh angka yang sangat fantastis, dan dipamerkan dalam bentuk tunai disampaikan siaran pers dihadapan awak media. Sejumlah Rp1,3 triliun berasal dari dua (2) perusahaan, yaitu PT Permata Hijau Group dan PT Musim Mas Group, terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Sutikno bahwa alasan mempertontonkan uang yang tepatnya berjumlah Rp 1.374.892.735.527,46 semata sebagai sarana informasi ke publik terkait kinerja instansinya. Yang lebih membuat kita mengurut dada, yaitu kejahatan pidana korupsipun dilakukan oleh aparat penegak hukum, bahkan membuat staf Kejagung hampir pingsan. Mengapa hampir pingsan, tentu banyak faktor yang jadi penyebab, bisa saja belum makan dan minum.

Namun, pingsan itu juga bisa saja kaget karena belum pernah melihat uang super jumbo itu. Mungkin, juga terkejut mengetahui pelaku kasus suap adalah mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar di tahun 2024. Para aparat kejaksaan ini membongkar aliran dana suap vonis bebas terdakwa Ronald Tannur senilai Rp920 miliar atau hampir Rp1 triliun yang disimpan dirumah tersangka.

*Korupsi Hajat Hidup Orang Banyak*
Episode berikutnya, Indonesia kembali digemparkan oleh sejumlah kasus korupsi di awal tahun 2025, tepatnya baru saja 62 hari atau sekitar dua (2) bulan dilewati. Kasus-kasus korupsi yang diduga merugikan negara hingga triliun rupiah menyita perhatian hingga memicu amarah publik. Yaitu, kasus dugaan pada perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis industri minyak dan gas bumi (Migas), Pertamina. Korupsi ini menyangkut tata kelola minyak mentah periode 2018-2024 yang telah lama ditangani oleh Jampdisus Kejagung RI, khususnya impor minyak mentah.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Harli Siregar kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp193,7 triliun untuk 2023 saja. Kerugian itu bersumber dari lima komponen. Yang terbesar adalah biaya subsidi BBM dari APBN yang dikeluarkan saat pemenuhan minyak dalam negeri berasal dari produk impor. Proses dan kegiatan impor ini dinyatakan melawan hukum sehingga negara merugi sejumlah Rp126 triliun. Sisanya, Rp67,7 triliun lagi belum dijelaskan lengkap oleh Kejagung RI dipakai untuk apa?

Korupsi di sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus membebani negara. Dari 16 perkara korupsi yang terungkap saja, serta meluas menjadi perhatian publik selama 2000-2024, kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan mencapai Rp 83,3 triliun. Seperti, korupsi di PT Timah yang merugikan keuangan negara Rp29 triliun, ditambah kerugian perekonomian negara Rp271 triliun. Bahkan, kerugian keuangan negara Rp 83,3 triliun itu menempati hampir 15 persen dari total Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN periode 2005-2021 sejumlah Rp369,17 triliun. Total kerugian keuangan atas kasus korupsi di berbagai BUMN itu, bisa mencapai kurang lebih Rp1.752,47 trilun, dan lebih dari cukup untuk menambal defisit APBN.

Lebih geramnya kita sebagai konsumen, beberapa kasus korupsi yang membuat kerugian negara itu juga langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai hajat hidupnya, seperti pembayaran premi nasabah di PT Asuransi Jiwasraya dan pembelian BBM di Pertamina Patra Niaga (PPN). Kompensasi premi asuransi masih atau tidak diterima akibat dikorupsinya uang nasabah. BBM yang arga jualnya tak wajar karena ongkos memperolehnya terlalu besar akibat dikorupsi saat pembelian impor.

Sayangnya, untuk kasus ini, walaupun orangnya atau pelaku korupsinya ditangkat tidak disertai oleh pamer uang sitaan. Justru, untuk kasus jual beli BBM oleh tersangka Samin Tan yang divonis bebas dan impor solar ke perusahaan migas Phoenix di Filipina masih belum jelas kembali uangnya. Padahal, kedua kasus ini jelas-jelas merugikan keuangan Pertamina dan sudah pasti negara. Apalagi, dampaknya dirasakan langsung oleh nasabah dengan hilangnya uang premi asuransi dan kekurangan/kelangkaan pasokan BBM untuk konsumen.

Yang pertama, kasus Samin Tan terkait soal utang-piutang antara Anak Perusahaan (AP) PT. Pertamina, yaitu PPN dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), anak usaha Borneo Lumbung Energi & Metal (BLEM). Terjadi oleh adanya perjanjian utang piutang berawal dari jual beli BBM jenis solar atau high speed diesel (HSD) pada tanggal 10 Februari 2009. Namun setelah lebih dari 16 tahun berlalu, tidak ada tanda-tanda pengusaha Samin Tan (pemilik AKT) untuk segera melunasi utang dimaksud atau “dimacetkan” sejumlah Rp451,66 miliar.

Yang kedua, tindak lanjut dari putusan Pengadilan Arbitrase Internasional Singapore (Singapore International Arbitration Centre/SIAC) pada tanggal 23 Nopember 2023 di Singapura. Putusannya, yaitu Pertamina International Marketing and Distribution pte ltd (PIMD) atau sub holding PPN telah memenangkan sengketa dagang (utang piutang) dengan Phoenix Petroleum Corporation (PPC) dan Udena Corporation, Filipina. Selanjutnya pihak PPC dan Udena Corp harus membayar utang dagangnya kepada PIMD senilai US$142 juta atau sekitar Rp2,3Triliun (kurs US$1= Rp16.300). Namun, pasca putusan itu pihak Phoenix belum memenuhi kewajiban melunasi utang dagangnya.

Pertanyaannya, kenapa beraninya pihak Samin Tan serta PPC dan Udena Corporation melakukan tindak wan prestasi? Inilah yang menjadi tanggungjawab Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri untuk mengungkapnya. Jangan hanya jajaran direksi PPN saja yang telah ditangkap oleh Kejagung RI tapi uang Pertamina tidak kembali ke kas negara. Kasus piutang Phoenix-Udena Corporation ini bisa diurut mulai dari pengambilan keputusan oleh Direktur Utama PIMD, yaitu Agus Wicaksono. Sementara itu, total tagihan kedua kasus itu berjumlah Rp2,751 triliun akan mampu menambah pundi-pundi Pertamina dalam meningkatkan pelayanan jual beli BBM lebih efektif dan efisien.

Sudah pasti membanggakan, jika aksi bersih-bersih atas raibnya uang negara yang sedang dilaksanakan sesuai perintah Presiden RI, Prabowo Subianto juga harus dibuktikan oleh pamer uang pembayaran piutang oleh Samin Tan dan Phoenix- Udena Corpotioan. Inilah nanti yang menyamai kinerja Kejagung RI, orangnya ditangkap dan uangnya didapat oleh Dirut Pertamina.

Semoga Bapak Simon A. Mantiri bisa menagih piutangnya secara tuntas, dan kami serta orang banyak mendukung penuh pemeriksaan pimpinan Pertamina terdahulu yang diduga terlibat dalam kasus pengambilan keputusan utang-piutang macet tersebut. Khusus piutang macet Phoenix-Udena Corporation, Filipina, mumpung masih dua (2) tahun kasusnya dan jangan sampai berlarut-larut seperti Samin Tan.

Penulis : Defiyan Cori,Ekonom Konstitusi