20 November 2026

PT Pertamina

MoneyTalk, Jakarta – CBA(Center For Budget Analisis) Uchok Sky Khadafi meminta kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk segera melakukan penyelidikan dan Pemanggilan kepada Direktur Utama PT.Pertamina dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dalam kasus Penyaluran LPG Tabung 3 Kg Kepada Penyalur dan Sub Penyalur.

Dan Ada Penyaluran LPG 3 Kg Sebanyak 2.448.006 Kg dengan Nilai Subsidi Sebesar Rp22.288.659.494,58 tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan berpotensi merugikan negara ujar Uchok Sky Kepada awak media (13,2,2025).

Menurut Uchok Sky modus yang dilakukan adalah Sub penyalur Tidak Melakukan Pencatatan Penjualan dalam Logbook, dan Ada juga Subpenyalur Mengisi Logbook Tidak Sesuai Kondisi Riil sehingga Sebanyak 1.816 subpenyalur dari 527 penyalur dalam mengisi logbook tidak
memberikan informasi yang jelas, kata Uchok Sky.

Hal ini menunjukan identitas konsumen tidak jelas, tidak ada paraf konsumen, logbook diparaf sendiri oleh pangkalan dan juga kategori
konsumen tidak jelas. Hal-hal seperti ini membuat penjualan LPG Tabung 3 Kg oleh pangkalan tidak dapat ditelusuri realisasinya yang riil lanjutnya Uchok Sky.

Padahal Pertamina mewajibkan setiap sub penyalur (pangkalan) untuk mencatat penyaluran LPG Tabung 3 Kg dalam logbook sebagai salah satu bentuk pengendalian untuk menjamin ketepatan penyaluran kepada pihak yang berhak. Hal ini juga ditegaskan melalui Memo VP Domgas Nomor 485/F20200/2015-S3 tentang Kewajiban Pengisian Logbook Pangkalan LPG 3 Kg, sambungnya.

Dan adanya 1.816 subpenyalur dari 527 penyalur dalam mengisi logbook tidak jelas informasi harus ditelusuri oleh KPK. Diduga ada dugaan kerjasama antara pihak pangkalan dengan PT Pertamina Patra Niaga karena pihak perusahaan melakukan pembiaran yang mencolok, pungkas Uchok Sky.

Perlu diketahui bahwa Logbook sub penyalur adalah buku catatan volume LPG tertentu yang ditetapkan untuk setiap pengguna LPG tertentu dan setiap pembelian LPG tertentu yang
pencatatannya dilakukan oleh subpenyalur.

MoneyTalk,Jakarta – Direktur Center For Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menggeledah kantor PT Pertamina dan PT Telkom. Desakan itu menyusul penyidikan kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina 2018-2023 sejak September 2024 lalu.

“Seharusnya KPK menggeledah untuk mendapatkan bukti dokumen yang otentik, karena sudah ada petunjuk awal indikasi korupsi pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina itu,” kata Uchok saat berbincang dengan Awak Media, Rabu (22/1/2025) malam.

Uchok menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, kewenangan penggeledahan itu diatur dalam pasal 12 dan pasal 38.

Uchok menambahkan, bahwa kasus ini harus diusut tuntas tanpa pandang bulu. “Jangan hanya Pertamina. KPK juga harus bidik Telkom. Berdosa KPK kalau hanya Pertamina yang menjadi tumbal. Telkom juga harus bertanggungjawab dan lebih bertanggungjawab dari Pertamina dalam kasus ini,” jelas Uchok.

Pun, Uchok menyentil KPK yang hanya berani mengusut kasus kelas ‘ikan teri’. “Kalau mau naik ke atas, jangan hanya kelas teri. Periksa semua para direktur dan komisaris dua perusahaan BUMN itu,” tegas Uchok.

Lantas Uchok mengungkapkan bahwa proyek digitalisasi SPBU itu melalui Kontrak Nomor SP-12/C00000/2019-SO tanggal 18 April 2019, antara PT Telkom (Persero) Tbk dengan PT Pertamina (Persero).

“Nilai Proyek ini Rp 3,6 triliun atau jumlah maksimal volume BBM sebanyak 237,8 miliar liter untuk pekerjaan pembuatan sistem monitoring distribusi dan transaksi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 5.518 SPBU Pertamina,” kata Uchok menukil pernyataannya belum lama ini.

Menuru Uchok, proyek itu diperuntukan alokasi pekerjaan pengadaan dan pemasangan sistem, infrastruktur pendukung, dan data center menghabiskan anggaran Rp 2,8 triliun, dan biaya support Rp 788,5 miliar. Serta, jangka waktu pekerjaan mulai 4 Oktober 2018 hingga 31 Desember 2019.

Jenis SPBU yang masuk dalam lingkup kerja sama digitalisasi 5.518 SPBU terdiri dari SPBU CODO (Corporate Owned Dealer Operated, yaitu SPBU milik Pertamina dan dioperasikan oleh swasta, ada 208 SPBU; SPBU DODO (Dealer Owned Dealer Operated) yaitu SPBU milik swasta dan dioperasikan swasta, ada 5.071 SPBU; SPBU COCO (Corporate Owned Corporate Operated) yaitu SPBU milik Pertamina dan dioperasikan oleh Pertamina, ada 178 SPBU; dan 61 SPBU yang jenisnya tidak teridentifikasi.

Tambah Uchok, PT Telkom dalam penyelesaian implementasi perangkat dan sistem sangat terlambat. “PT Telkom tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai jangka waktu yang telah disepakati dalam kontrak,” katanya.

Posisi per 21 November 2019, jumlah SPBU yang telah selesai diintegrasi mencapai 1.415 SPBU, atau setara 25,64 persen dari target 5.518 SPBU, selesai UAT (User Acceptance Test) sejumlah 442 SPBU, dan selesai BAST sejumlah 299 SPBU.

“Padahal rencana implementasi digitalisasi SPBU Pertamina, seperti angin surga dan akan dilakukan secara bertahap seperti pada 2018, pelaksanaan inisialisasi data center and cloud services dan implementasi sistem di 1.000 SPBU, serta pada 2019, implementasi sistem di 4.518 SPBU,” tandasnya.

7 saksi diperiksa, 2 mangkir

Direktur PT LEN Industri, Bobby Rasyidin dan VP Sales Enterprise PT Packet Systems tahun 2018, Antonius Haryo Dewanto, mangkir dari pemeriksaan KPK pada Senin (20/1/2025) kemarin.

Dua saksi tersebut seharusnya akan diulik KPK bersama 7 orang lainnya soal kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) Tahun 2018-2023.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan bahwa pihaknya telah menjadwal ulang pemeriksaan Bobby dan Antonius. “Saksi meminta penjadwalan ulang,” kata Tessa, Selasa (21/1/2025).

7 saksi lainnya yang hadir dari pemeriksaan itu adalah Koordinator Pengawasan BBM di BPH Migas, Agustinus Yanuar Mahendratama; Head of Outbound Purcashing PT SCC 2018-2020, Aily Sutejdah; VP Corporate Holding and Portfolio IA Pertamina, Anton Trienda; VP Sales Support PT Pertamina Patra Niaga, Aribawa; mantan Direktur PT Dabir Delisha Indonesia, Asrul Sani; mantan Direktur Sales & Marketing PT PINS Indonesia, Benny Antoro; dan Komisaris PT Ladang Usaha Jaya Bersama, Charles Setiawan.

Adapun kasus ini naik ke tahap penyidikan sejak September 2024 lalu. Dugaan korupsi tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan proyek di PT Telkom (TLKM) yang digunakan untuk PT Pertamina. “Sudah ada tersangka. Namun belum bisa disampaikan saat ini,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada Monitorindonesia.com, Selasa.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, pada kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU yang dikerjakan Telkom sebagai pelaksana, Pertamina Patra Niaga menegaskan pemanggilan beberapa pekerjanya hanyalah sebagai saksi.

“Sebagai saksi yang dimintai keterangan dan informasi lebih detail untuk mendukung investigasi yang dilakukan oleh KPK,” kata Heppy, Selasa (21/1/2025).

Pertamina Patra Niaga, tambah Heppy, sebagai entitas bisnis senantiasa melaksanakan operasional bisnisnya dalam koridor GCG (Good Corporate Governance). “Pertamina Patra Niaga menghormati proses hukum yang berjalan dengan memenuhi panggilan pihak berwenang,” jelas Heppy.

Di lain pihak, VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko mengatakan Telkom senantiasa berkomitmen untuk menjalankan seluruh aktivitas bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Terkait dengan proyek digitalisasi SPBU, Telkom menghormati proses hukum dan siap bekerja sama dan mendukung penuh setiap proses yang dilakukan oleh pihak berwenang.”

“Sesuai dengan ketentuan hukum sebagai bagian dari komitmen kami dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Langkah ini juga sejalan dengan program bersih-bersih BUMN yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN RI,” timpalnya.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Utama PT Pertamina Energy Terminal (PET), Bayu Prostiyono, yang merupakan anak usaha PT Pertamina Internasional Shipping (PIS), mengklaim bahwa perusahaan yang dipimpinnya telah mencapai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 33,06% dalam pengelolaan terminal energi perusahaan.

Faktanya, untuk proyek Pembangunan terminal LPG Refrigerated Tuban Tahap II diduga menggunakan matrial produk impor meskipun sudah lama bisa diproduksi di dalam negeri. Kontraktor EPC proyek ini adalah KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT Wika) dan Japan Gas Corporation Indonesia (JGCI).

Belakangan JGCI disebut-sebut mundur karena perubahan kesepakatan bisnis dengan PT Wika. Dari informasi yang dihimpun, ditemukan bahwa kontraktor EPC PT Wika menggunakan beberapa komponen yang berasal dari luar negeri atau impor.

Padahal barang produk dalam negeri tersebut masuk ke dalam Approved Brand List (ABL), semacam daftar merek yang boleh digunakan dalam proyek yang sudah disusun PT PET. Sebaliknya, PT PET terkesan membiarkan kontraktor EPC yang menolak produsen dalam negeri yang ingin berkontribusi dalam Pembangunan Terminan LPG Tuban.

Kepada media, salah satu produsen yang jadi korban penolakan PT PET mengatakan telah terjadi dugaan ketidakpatuhan PT Wika terhadap aturan TKDN. Setali tiga uang PT PET membiarkannya.

Produk dalam negeri dari produsen tersebut ditolak untuk bisa digunakan. Sementara produk dalam negeri tersebut sudah lama digunakan untuk proyek-proyek lain sejenis di BUMN dan KKKS.

Padahal berdasarkan pasal 85 dan pasal 86 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, disebutkan bahwa untuk pemberdayaan industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Lalu di pasal 57 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, BUMN wajib menggunakan produk dalam negeri. Di Pasal 58 dipertegas bahwa, kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan barang maupun jasa.

Aturan lain yaitu Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri & Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa produk dalam negeri yang tersedia di UMKM, Koperasi dan industri kecil wajib digunakan sejak tahap perencanaan. Termasuk terdaftar di ABL pengadaan barang maupun jasa proyek-proyek grup PT Pertamina.

Bagi yang melanggar aturan TKDN, dapat dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pemberhentian dari jabatan pengadaan barang/jasa.

Menurut Anggota Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PPPDN) Willem Siahaya, penggunaan produk dalam negeri harus dilakukan sejak tahapan perencanaan kebutuhan sebuah proyek.

Artinya, kata Willem, sejak perencanaan kebutuhan barang dan jasa, produk dalam negeri harus sudah dimasukkan.

“Waktu disusun kebutuhan barang, sudah harus lihat, apa-apa yang sudah diproduksi di dalam negeri, itulah yang dipakai,” katanya kepada media beberapa waktu lalu.

Persoalannya, selama ini produk dalam negeri sering alpa dalam perencanaan kebutuhan.

“Selama ini kan pura-pura ngak tahu. Katanya nggak pernah dilaporkan. Kayak gitu-gitu, sehingga masuklah produk yang impor-impor,” ujar Willem.

Di samping itu, berdasarkan temuan Willem, seringkali pihak kontraktor memberikan persyaratan terlalu tinggi bagi produsen dalam negeri. Pasalnya, penerapan spesifikasi yang terlalu tinggi dapat membuat program penggunaan produk dalam negeri jadi terhambat.

Akibatnya, produsen dalam negeri tidak bisa masuk ke proyek-proyek minyak dan gas (Migas).

“Ujung-ujungnya malah meningkatkan impor, ini harus menjadi perhatian Menteri BUMN dan Dirut Pertamina group” ujarnya.

Willem menghimbau agar spesifikasi yang dipersyaratkan para kontraktor dalam pengadaan barang dan jasa di proyek sektor Migas tidak perlu berlebihan.

“Jadi istilah saya itu, spesifikasinya itu, kualitasnya itu, nggak perlu berlebihan. Cukup sesuai dengan kebutuhan saja,” katanya.

Media mencoba mengkonfirmasi persoalan produk impor yang digunakan di Pembangunan terminal LPG Tuban ke Dirut PT PET, Bayu. Selain itu, redaksi juga mencoba menanyakan nama lembaga independen yang digunakan untuk menghitung TKDN tersebut.

Bayu tidak menjawab pertanyaan wawancara dan mengalihkan ke pihak stafnya PT PET. Sayangnya ketika dikonfirmasi, stafnya PT PET juga bungkam hingga berita ini ditayangkan.

Mengingat sebelumnya, Dirut PIS Yoki Firnandi juga melakukan hal yang sama dengan melimpahkan pertanyaan redaksi ke Dirut PET, Bayu Pristiyono, tetap saja ngambang jawabannya.

Sehingga timbul pertanyaan apa begini cara GCG dan Core Values Akhlak kedua BUMN ini dalam menjalankan perintah UU dan aturan turunannya terhadap pelaksanaan kegiatannya.

Sebelumnya, Bayu mengklaim bahwa nilai TKDN PT PET lebih tinggi dari target yang ditetapkan pemerintah melalui PP Nomor 29 Tahun 2018 dan diratifikasi oleh Pertamina Grup.

“Kami sebagai bagian dari grup telah menerapkan aturan TKDN tersebut. Serapan TKDN di PET mencapai 33,06% untuk tahun 2023, telah memenuhi target TKDN sebesar 30% yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Bayu dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Bahkan untuk pembangunan Terminal LPG Refrigerated Tuban, Bayu mengklaim, telah mensyaratkan TKDN sebesar 33,23%, lebih tinggi dari yang ditetapkan Pemerintah dan Pertamina Grup.[red]

MoneyTalk, Jakarta – Perombakan Direksi dan Komisaris PT Pertamina baru-baru ini menjadi perbincangan publik. Salah satu yang vokal dalam memberikan kritik adalah Edy Mulyadi, pengamat politik, yang mengulas isu ini dalam kanal YouTube Forum News Network (FNN).

Ia menyoroti fenomena penunjukan elite Partai Gerindra pada posisi penting di BUMN raksasa. Menurut Edy, tindakan ini menimbulkan kesan Pertamina telah menjadi “area bancakan” bagi kekuatan politik, yang kini digantikan oleh partai Gerindra.

Sebagai salah satu perusahaan milik negara terbesar, Pertamina berperan sebagai lokomotif yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Kontribusi perusahaan ini kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat signifikan, terutama melalui sektor minyak dan gas (migas).

Karena posisinya yang strategis, penempatan pimpinan di perusahaan ini tidak hanya soal teknis, tetapi memiliki dampak besar pada keuangan dan energi nasional. Sejumlah pihak mempertanyakan, apakah penunjukan elite partai pada posisi ini semata untuk kepentingan rakyat atau hanya bancakan politik?

Pengangkatan Simon Aloisius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati memicu kontroversi. Simon bukan sosok asing di kalangan Gerindra, karena ia dikenal dekat dengan Prabowo Subianto. Bahkan, dia turut aktif dalam kampanye pemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024. Selain itu, Muhammad Iriawan atau lebih dikenal sebagai Iwan Bule juga menduduki posisi Komisaris Utama. Iwan Bule adalah mantan Kepala Polda Metro Jaya yang memiliki hubungan erat dengan Gerindra dan kini menjadi bagian dari Dewan Pembina partai tersebut.

Bagi sebagian orang, penempatan elite Gerindra di pucuk pimpinan Pertamina menunjukkan bahwa Pertamina kini dikelola oleh orang-orang partai yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, bukan oleh profesional independen. Sejumlah netizen bahkan menyebut perombakan ini sebagai “ganti panitia bancakan” yang bergilir dari satu partai ke partai lainnya.

Paradoks ini semakin tajam karena Prabowo dalam beberapa pidatonya mengingatkan pentingnya integritas pejabat negara. Ia juga menegaskan kepada para menteri agar tidak menggunakan anggaran negara untuk kepentingan partai atau pribadi. Namun, fakta bahwa elit partai ditempatkan pada jabatan strategis di Pertamina menimbulkan spekulasi, apakah pesan tersebut benar-benar diterapkan atau hanya sekadar retorika politik?

Edy Mulyadi menyebutkan bahwa situasi ini mencerminkan paradoks ala Prabowo. Sebagai figur yang memperingatkan para menterinya agar tidak mengeruk uang rakyat untuk kepentingan partai, tindakan penempatan orang-orang Gerindra di BUMN besar justru tampak bertentangan dengan ucapannya sendiri. Edy mempertanyakan, mengapa tidak ada profesional independen yang dipilih untuk memimpin perusahaan sekelas Pertamina?

Banyak yang khawatir bahwa penempatan orang-orang partai di BUMN strategis seperti Pertamina dapat menurunkan profesionalisme dan mengubah perusahaan menjadi ajang kepentingan politik. Fenomena ini bukan hal baru dalam sejarah BUMN di Indonesia, di mana pengangkatan berdasarkan kepentingan politik sering kali berujung pada penurunan kinerja perusahaan dan terjadinya praktik-praktik tidak sehat, seperti korupsi atau nepotisme.

Sebagai perbandingan, Edy juga menyebutkan Petronas, perusahaan migas nasional Malaysia, yang dinilai lebih maju dan profesional dibandingkan Pertamina. Hal ini, menurut Edy, disebabkan oleh adanya penempatan profesional yang kompeten dan minim intervensi politik di tubuh Petronas.

Isu ini menggambarkan dilema besar dalam tata kelola BUMN di Indonesia. Masyarakat berharap bahwa penempatan pimpinan di perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina seharusnya berdasarkan kemampuan dan profesionalitas, bukan kedekatan politik. Jika praktik ini terus berlangsung, dikhawatirkan akan berdampak pada efisiensi dan keberlanjutan perusahaan-perusahaan BUMN, termasuk Pertamina yang menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional.

Ke depan, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan aspek profesionalisme dalam pengelolaan BUMN. Masyarakat berharap agar perusahaan negara dapat dikelola dengan transparan dan akuntabel tanpa adanya intervensi kepentingan partai, demi masa depan bangsa yang lebih baik.

MoneyTalk, Jakarta – Ridwan Hanafi, Koordinator Daulat Energi, mengungkapkan pandangannya terkait sengketa hukum yang melibatkan PT Pertamina International Marketing Distribution (PIMD) dalam perjanjian dagang internasional. Saat ditemui oleh MoneyTalk.id pada Kamis (05/09), ia menyoroti beberapa implikasi hukum yang muncul dalam sengketa tersebut, terutama dugaan korupsi atau kelalaian manajerial dalam pengambilan keputusan oleh Direksi PIMD.

(lebih…)