16 November 2026

RUU

MoneyTalk, Jakarta – Dalam rapat dengan Komisi I DPR RI yang berlangsung di kompleks Senayan pada Rabu, 25 September 2024, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, memberikan peringatan serius mengenai bahaya potensi perang dunia ketiga. Peringatan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, yang menurut Prabowo berpotensi mengarah pada konflik berskala besar. Prabowo menekankan bahwa situasi geopolitik saat ini semakin memanas, di mana persaingan antara negara-negara besar semakin intens.

“Semua fraksi di Komisi I DPR RI telah menyetujui pengambilan keputusan tingkat I terhadap rancangan undang-undang tentang kerja sama pertahanan Indonesia dengan lima negara, namun kita harus tetap waspada terhadap risiko yang ada,” ujarnya.

Menteri Pertahanan mengungkapkan, jika perang dunia ketiga terjadi, kemungkinan besar akan melibatkan penggunaan senjata nuklir. Indonesia yang terletak di jalur strategis dan memiliki hubungan diplomatik yang kompleks dengan berbagai negara, tidak akan kebal dari dampak konflik tersebut. Dalam konteks ini, Prabowo menggarisbawahi pentingnya persiapan pertahanan yang kuat dan strategi diplomatik yang efektif untuk melindungi kepentingan nasional. Prabowo juga menyoroti bahwa masyarakat internasional harus bersatu dalam mencegah terjadinya konflik berskala besar.

“Kita perlu membangun dialog dan kerja sama yang lebih baik antara negara-negara untuk meredakan ketegangan,” tambahnya.

Di sinilah peran RUU tentang kerja sama pertahanan menjadi penting, karena akan memperkuat posisi Indonesia di arena internasional dan memberikan landasan hukum untuk kolaborasi strategis.

Seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia, Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Mengingat posisi geografisnya yang strategis dan kepentingan ekonomi yang besar, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengamankan keamanan nasionalnya.

Ini termasuk memperkuat alutsista (alat utama sistem senjata), meningkatkan kapasitas intelijen, dan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat. Selain itu, perlu juga diingat bahwa stabilitas domestik menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan nasional.

Pernyataan Prabowo Subianto mengingatkan kita bahwa dunia saat ini tidak berada dalam kondisi baik-baik saja. Potensi perang dunia ketiga menjadi ancaman nyata yang harus diwaspadai. Dengan kerja sama internasional yang solid dan strategi pertahanan yang tepat, Indonesia dapat mengurangi risiko yang ada dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global.

Dalam konteks ini, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk mendukung kebijakan pertahanan yang diambil pemerintah serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi generasi mendatang.(c@kra)

JAKARTA, MoneyTalk – Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang IV DPR RI tahun sidang 2022-2023 menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap tiga Rancangan Undang-Undang (RUU).

Ketiga RUU tersebut yakni RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), dan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

“Apakah dapat kita setujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap ketiga RUU tersebut sampai dengan masa persidangan lima yang akan datang, apakah dapat kita setujui?” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna,” tanya Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin Paripurna, disusul dengan teriakan persetujuan dari anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna Kamis (13/4).

Sebelumnya, Lanjut Dasco, pimpinan DPR menerima laporan dari pimpinan komisi terkait yang membahas tiga RUU tersebut, yakni Komisi VII DPR yang membahas RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan, RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dibahas oleh Komisi IV, serta RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang dibahas oleh Komisi VIII DPR RI.

Khusus untuk RUU EBET yang mengalami perpanjangan waktu pembahasan ini, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya di lain kesempatan sempat mengatakan bahwa salah satu penyebab pembahasan RUU EBET ini terhambat pembahasannya adalah karena lamban nya pemerintah menyerahkan daftar inventaris masalah (DIM). Dimana DIM baru diserahkan sekitar dua bulan lalu.

“Selama pemerintah belum menyerahkan DIM, maka DPR RI tentu belum dapat membahas tentang RUU EBET tersebut,” ujar Bambang Patijaya di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain itu, lanjut Bambang, salah satu yang masih perlu dibahas lebih dalam di DIM tersebut adalah terkait Power Wheeling.

Hal ini perlu dibahas untuk menjadi sebuah kepastian berinvestasi, sehingga produksi energy yang ada bisa terserap atau dimanfaatkan dengan baik.

“Sementara sejauh ini PLN idle, dia hanya bisa memanfaatkan energy yang dimiliki hanya sekitar 60 persen. Sedangkan 40 persennya menganggur. Ditambah kelak kita menggunakan EBET maka cadangan energy listrik kita akan semakin surplus. Inilah yang masih harus perlu dibahas dalam RUU EBET,” papar politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Selain itu, terkait RUU KSDAHE, Komisi IV DPR RI memandang penting untuk menyelesaikan revisi undang-undang itu. Hal itu karena konservasi menjadi urgensi untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya yang begitu dahsyat di Indonesia.

Selain itu, mengingat pula konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tidak dapat terlepas dari keterlibatan masyarakat, maka perlu adanya pengaturan mengenai partisipasi masyarakat umum, termasuk di dalamnya masyarakat sekitar kawasan konservasi dan masyarakat hukum adat.

“Kita ingin pikirkan bersama bagaimana membangun sebuah payung hukum, sebuah undang-undang dimana pembangunan ekonomi ini bisa berlangsung bersama dengan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem pembangunan ekonomi bisa berjalan bersama dengan upaya konservasi,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono beberapa waktu lalu.

“Untuk itu kami Komisi IV DPR RI memandang partisipasi publik dalam menyusun penyempurnaan revisi undang-undang ini sangat dibutuhkan,” tambahnya.