31 Oktober 2026

Sholihin MS

MoneyTalk, Jakarta – Antara percaya dan tidak percaya kalau pejuang Eggy Sujana dan Damai Hari Lubis (DHL) terkena gendam Jokowi.

Mungkin kasus ES dan DHL mirip kasus Yusril Ihza Mahendra, berapi-api “memusuhi” Jokowi ketika berseberangan dengan Jokowi, tapi langsung nglumpruk (tunduk) ketika berhadapan dengan Jokowi.

Sebagai seorang pengamal perdukunan dan kekuatan sihir (ilmu hitam), Jokowi sangat sakti menghancurkan keyakinan orang-orang beriman yang tidak istiqamah.

Hanya orang-orang beriman yang istiqamah dan tidak tergiur harta duniawi yang bisa menangkal gendam Jokowi.

Satu hal yang selalu terjadi secara berulang, siapa pun yang bersikap lunak kepada Jokowi, apalagi mencoba untuk mendekati dan memujinya, dipastikan akan takluk dan menjadi pengikutnya.

Kasus YIM mungkin tidak mengherankan, karena ternyata YIM seorang yang haus jabatan, kekuasaan dan harta benda, maka iman yang dipertahankannya tidak mampu membendung serangan iblis dan syetan.

Berita tentang telah tunduknya ES dan DHL masih simpang siur, mengingat ES dan DHL belum secara resmi memberikan klarifikasi. Berita-berita yang muncul bisa saja disimpangkan atau disalah persepsikan.

Jika saja rumor-rumor yang beredar benar, bahwa ES dan DHL sowan kepada Jokowi bahkan malah memuji-mujinya, tidak diragukan lagi kalau ES dan DHL telah terkena gendam (sihir) Jokowi. Maka sejak saat itu, semua pembelaan ES dan DHL sudah seperti kotoran yang busuk baunya.

Kesalahan fatal dari ES dan DHL adalah tertipu dengan wujud fisik ijazah Jokowi tanpa menelusuri berbagai hal yang berkaitan dengan dikeluarkannya ijazah Jokowi, seperti :

1. benarkah Jokowi kuliah di UGM sampai selesai ?

2. Benarkah di Fakultas Kehutanan UGM ada jurusan perkayuan ?

3. Apakah Jokowi mengikuti perkuliahan tiap semester dengan nilai “lulus” (ada bukti transkrip nilai)?

4. Benarkah Jokowi mengikuti pembimbingan skripsi ? Siapa dosen pembimbingnya ?

5. Benarkah Jokowi memiliki teman-teman kuliah seangkatan dan sejurusan secara sah?

Sebenarnya semua pertanyaan itu tidak mungkin bisa dibuktikan, mengingat wujud fisik ijazah Jokowi saja sudah nyleneh.

Untuk menguji keaslian fisik ijazah Jokowi bisa dideteksi paling tidak dengan tiga indikator :*1. foto yang digunakan pada ijazah; 2. penulisan nama jika dibandingkan dengan ijazah lulusan seangkatannya; 3. kertas dan model background yang digunakan untuk ijazah*, dll.

Jika salah satu saja unsur di atas tidak orisinil, sudah dipatikan ijazah itu adalah palsu.

Walaupun Jokowi bersikeras tidak mau menunjukkan ijazah (palsunya) kepada publik, rakyat sudah punya keputusan dalam hati : *ijazah Jokowi memang palsu*

Akankah ES dan DHL akan tersapu bersama kebusukan Jokowi, atau segera klarifikasi dan menjauhi Jokowi yang sudah sekarat diambang suu-ulkhatimah?

Waktulah yang akan membuktikannya.

Penulis : Sholihin MS (Pemerhati Social dan Politik)

MoneyTalk, Jakarta – Meskipun Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo adalah asli, pernyataan tersebut tidak serta-merta dapat dipercaya. Hal ini disebabkan posisi Polri yang berada di bawah kendali kekuasaan Presiden, serta proses pembuktian yang dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan ahli-ahli independen secara terbuka dan jujur.

Selama ini, ijazah Jokowi yang ditampilkan dan digunakan sebagai dokumen resmi baik di KPU, KPUD, Kepolisian, maupun lembaga negara lainnya diduga menggunakan identitas dan data milik orang lain. Jokowi sendiri diyakini tidak memiliki ijazah yang sah karena tidak pernah lulus kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pernyataan tersebut pernah disampaikan oleh Prof. Sofyan Efendi, mantan Rektor UGM, yang menyebut bahwa Jokowi tidak tercatat sebagai lulusan sah. Sebaliknya, Rektor UGM saat ini, Ova Emilia, justru dinilai telah berbohong dan merekayasa narasi kelulusan Jokowi.

Kesalahan fatal yang terjadi bertahun-tahun lalu ini tidak pernah dikoreksi secara serius. Akibatnya, dokumen yang cacat tersebut terlanjur menyebar luas dan bahkan dijadikan dokumen resmi negara tanpa proses verifikasi yang akurat dan independen.

Ketika kini sebagian masyarakat yang peduli terhadap kebenaran dan integritas pemimpin publik mulai mempersoalkannya, barulah muncul upaya untuk “memoles” dan membenarkan kembali dokumen tersebut. Namun, sesuatu yang sejak awal cacat tidak mungkin diperbaiki hanya dengan klarifikasi sepihak.

Sikap tertutup, berbelit-belit, dan enggan menunjukkan ijazah asli secara terbuka menjadi indikator kuat ketidakberesan dokumen tersebut. Sesuatu yang disembunyikan biasanya memang memiliki masalah. Jika ijazah itu benar-benar asli, semestinya tidak ada alasan untuk tidak menunjukkannya secara transparan kepada publik.

Setidaknya terdapat lima indikator utama yang menguatkan dugaan kepalsuan ijazah Jokowi:

Pertama, selama ini Jokowi hanya memperlihatkan ijazah dengan foto yang diduga bukan dirinya baik disebut sebagai Hary Mulyono maupun Dumatno. Tidak masuk akal ijazah asli menggunakan foto orang lain.

Kedua, dapat ditelusuri bahwa Jokowi tidak pernah dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM.

Ketiga, Jokowi diduga tidak memiliki transkrip nilai akademik yang sah.

Keempat, dengan rekam jejak kebohongan yang kerap ditunjukkan, seluruh dokumen akademik Jokowi patut diduga sebagai hasil rekayasa.

Kelima, adanya dugaan pembungkaman, intimidasi, rekayasa, dan suap terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan keberadaan ijazah tersebut semakin menguatkan bahwa ijazah Jokowi bermasalah.

Yang asli tidak mungkin berubah menjadi palsu, dan yang palsu tidak mungkin berubah menjadi asli. Kebenaran tidak akan pernah menjadi kebatilan, dan kebatilan tidak akan pernah menjadi kebenaran.

Di dunia ini, manusia bisa memutarbalikkan fakta yang benar dibuat salah, yang salah dibuat benar. Namun Allah Maha Mengetahui. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Yang asli tetap asli, dan yang palsu tetap palsu.

Penulis : Sholihin MS,Pemerhati Sosial dan Politik

MoneyTalk, Jakarta – Kejahatan yang tidak pernah berhenti yang dilakukan Jokowi akan menempatkan Jokowi sebagai penjahat negara yang abadi yang akan dicatat sejarah.

Kesan yang melekat pada diri Jokowi bukan sebagai seorang Mantan Presiden, tapi seorang koruptor, pembunuh, pelaku kecurangan, pembohong, penipu, dan pengkhianat negara. Bagi rakyat yang waras, Jokowi adalah sosok yang sangat zalim dan biadab. Tidak ada satu pun kesan baik dari dirinya.

Jokowi hanya dikagumi hanya oleh para termulnya, para buzzer, para aktor bayaran, pera pemuja buta, para antek dan kaki tangannya, para sandera, orang-orang dungu yang terkena sihirnya, dan gerombolan PKI yang telah bermetamorfose menjadi kelompok KGB (komunis gaya baru).

Kejahatan Jokowi telah melingkupi segala bentuk kejahatan. Paling tidak ada delapan bentuk kejahatan Jokowi :

Pertama,Kejahatan penipuan dan kebohongan

Seluruh ucapan yang keluar dari mulut Jokowi tidak ada satupun yang benar dan jujur, semua bohong dan tipu-tipu. Termasuk membohongi semua janji-janji Pemilu.

Bahkan ada yang telah menyimpulkan untuk memahami ucapan Jokowi dengan pemahaman terbalik, jika Jokowi bilang tidak impor artinya impor, jika bilang ekonomi meroket artinya menurun, Jika Jokowi bilang tidak ada korupsi artinya terjadi banyak korupsi.

Kedua,Kejahatan korupsi

Korupsi Jokowi sudah mencapai mega korupsi. Sumber korupsi Jokowi berasal dari lima sumber : tambang legal, tambang ilegal, proyek pemerintah yang dimark up, fee dari Pemerintah China dan oligarki Taipan, setoran para mafia dan bandar judi, seteirang dari para menteri dan kepala daerah.

Ketiga,Kejahatan merekayasa hukum dan Undang-undang

Demi menyelamatkan dan mengamankan semua kejahatannya, maka betbagai pasal dalam Undang-undang pun dirubah dan direkayasa, Semuanya demi memuliskan kejahatannya.

Keempat,Kejahatan memalsukan dokumen untuk mencalonkan diri sebagai Walikota, Gubernur dan Presiden

Semua dokumen negara yang dimiliki Jokowi itu palsu, tetapi selalu diloloskan pihak berwenang.

Kelima,Kejahatan mengendalikan berbagai lembaga negara dan penegak hukum demi meloloskan segala kebusukan dan kejahatannya

Kejahatan Jokowi yang sangat biadab adalah mengendalikan seluruh lembaga negara dan lembaga penegak hukum, tujuannya demi ambisi kekuasaan dengan cara-cara licik dan jahat, termasuk lembaga KPU, KPK, dan Kepolisian

Keenam,Kejahatan Jokowi merekayasa hasil Pemilu (terutama Pilpres 2024) dengan memenangkan paksa paslon Prabowo-Gibran*

Kemenangan Prabowo-Gibran itu palsu, kemenangan Pilpres 2024 yang sesungguhnya itu Paslon Anies-Muhaemin.

Ketujuh,Kejahatan merekayasa hukum di KPU dan MK untuk menobatkan Gibran sebagai Wapres

Naiknya Gibran manusia idiot yang nirkemampuan hanya sebuah rekayasa hukum dan berbagai aturan baik di KPU maupun di MK

Kedelapan,Kejahatan Jokowi menjual dan menggadaikan negara

Pembangunan Proyek Indah Kapuk, Reklamasi, Pagar Laut, Bandara IPMI, dll adalah kejahatan terhadap kedaulan negara Republik Indonesia.

Sampai saat ini Jokowi masih terus aktif melakukan kejahatan terhadap bangsa dan negara, termasuk melakukan korupsi dan mengendalikan berbagai lembaga penegakan hukum.

Jika sampai matinya Jokowi tetap dalam keadaan demikian, maka Jokowi akan dikenang sebagai penjahat negara, bukan sebagai mantan Presiden.

penulis : Sholihin MS,Pemerhati Social dan Politik

MoneyTalk, Jakarta – Luhut terus saja bersikap arogan, sombong, sok paling kuasa, dan selalu merendahkan pejabat lain. Demi membela Jokowi sang pengkhianat bangsa dan negara, Luhut selalu main ancam kepada siapa saja yang berani bertentangan dengan Jokowi dan dirinya.

Luhut salah besar. Jokowi itu antek China dan jongos oligarki taipan, kepada rakyat sendiri justru selalu menindas, mengelsploitasi, dan menghisap darah rakyat. Jokowi sama sekali tidak punya kebaikan sedikit pun kepada rakyat. Jika ada program untuk rakyat, yang kebagian hanya rskyat minoritas dan kepentingan China dan oligarki Taipan justru yang lebih diutamakan. Silakan sebut satu saja program Jokowi yang murni untuk kebaikan rakyat kecil selain melanjutkan program presiden sebelumnya.

Baru-baru ini Luhut sangat murka dengan Menkeu yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, karena gebrakan-gebrakannya yang membela rakyat dengan akan memberantas para koruptor, mafia, dan pejabat bajingan.

Luhut mengamcam Purbaya bahwa bulan madunya sudah berakhir, mungkin maksudnya tidak bisa lagi leluasa membuat kebijakan yang diinginkan Rakyat dan disetujui Prabowo. Mungkin Luhut masih menganggap Jokowi sebagai Presidennya, dan Luhut adalah _the real President_ -nya. Merasa lebih berkuasa dari Prabowo dan Purbaya, Luhut terus saja main bentak dan ancam.

Secara yuridis formal, Luhut itu yang menjabat sebagai Ketua Dewan ekonomi berada di bawah Presiden dan di bawah atau minimal selevel dengan Purbaya. Luhut tidak punya wewenang mengatur Purbaya, apalagi program-program Purbaya tidak harus dilaporkan ke Luhut, tapi kepada Presiden Prabowo sebagai pembantu Presiden.

Terlepas dari benar atau salah ancaman Luhut kepada Purbaya, Luhut ditengarai sebagai buzzer Jokowi, kaki tangan China dan jongos oligarki, dengan demikian Luhut dan Jokowi adalah sama-sama musuh rakyat.

Purbaya tak perlu mendengarkan Luhut, apalagi gentar. Selama program Purbaya untuk kepentingan rakyat, memberantas para pejabat bajingan dan korup, raktat akan selalu mem- back up setiap kebijakannya

Sikap kerasnya Luhut tidak perlu digibris, karena :

Pertama,Saat ini yang jadi Presiden adalah Prabowo bukan Jokowi, maka hanya Prabowo yang berhak mengatur dan menegur atas setiap kebijakannya

Kedua,Luhut diduga sebagai _die hard_ Jokowi yang merupakan kepanjangan tangan China dan okigarki Taipan

Ketiga,Luhut diduga diberi tugas untuk melindungi para mafia, bandar judi (off line dan on line), menutupi berbagai kejahatan Jokowi (dan keluarganya), para koruptor kelas kakap, dan para perampok sumber daya alam Indonesia baik hutan, pasir, tambang, kekayaan laut, dll.

Keempat,Setelah Jokowi sudah terpojok dan menemui jalan buntu dalam mempertahankan ijazah palsunya, Jokowi akhirnya menugaskan Luhut untuk melakukan pembelaan, tapi rakyat sudah tidak percaya lagi

Kelima,Sebagai pertahanan terakhir Jokowi, keluarganya dan juga kepentingan para oligarki taipan Luhut mencoba menyerang dengan nada intimidasi terhadap setiap orang yang berlawanan dengan Jokowi

Sepertinya Luhut harus dikasih pelajarn biar tidak selalu sombong dan arogan, karena saat ini bukan lagi era Jokowi yang selalu menipu rakyat. Prabowo sesuai dengan sumpahnya akan membela dan berjuang bersama rakyat.

Pelajaran terbaik bagi Luhut adalah :

Pertama,Segera depak dari Pemerintahan Prabowo karena hanya akan jadi musuh dalam selimut

Kedua,Segera proses hukum atas tindakannya yang mentalahgunakan wewenang, korupsi, dan menipu rakyat dengan program vaksinnya

Ketiga, Segera sita semua harta hasil korupsi, gratifikasi, dan penyalah gunaan wewenang dan kekuasaan

Jika Jokowi dan Luhut sebagai musuh rakyat Indonesia bisa diproses hukum, insya Allah negara akan segera bangkit dan Maju.

Penulis : Sholihin MS,Pemerhati Social dan Politik

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat sosial politik Sholihin MS menilai langkah Presiden Prabowo Subianto merombak kabinetnya dengan memberhentikan lima menteri, sebagian besar dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo, merupakan sinyal tegas bahwa Prabowo tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pendahulunya.

Menteri-menteri yang dicopot antara lain Sri Mulyani, Budi Arie, Budi Gunawan, Dito Ario Tedjo, dan Abdul Karding. “Langkah ini berani dan penuh risiko, mengingat Jokowi selama ini dianggap sebagai king master sekaligus designer pemerintahan,” kata Sholihin, Sabtu (13/9/2025).

Sholihin menilai, beberapa hal menonjol dari reshuffle ini:

-Prabowo Tidak Sepenuhnya Diatur Jokowi. Ia mencontohkan pembatalan keputusan pengalihan empat pulau Aceh ke Sumatra Utara, hingga pemberian abolisi dan amnesti dalam kasus politik tertentu, sebagai tanda kemandirian Presiden.

-Strategi Merangkul Jokowi. Menurut Sholihin, Prabowo mungkin sengaja tampil sebagai “Jokower 100%” untuk melunakkan sikap Jokowi.

-Urutan Reshuffle Bertahap. Figur-figur kuat seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Tito Karnavian, Bahlil Lahadalia, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum tersentuh, yang diduga bagian dari strategi politik bertahap.

-Isu Pemakzulan Gibran. Sholihin menyinggung rumor pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meski langkah itu memerlukan dukungan DPR.

-Posisi Kapolri. Kapolri Listyo Sigit masih dipertahankan, yang disebut Sholihin terkait kepentingan politik dan keamanan.

-Tekanan Hukum Terhadap Jokowi. Ia juga menyebut desakan sejumlah pihak agar pemerintahan menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum di era Jokowi, meski langkah ini dinilai penuh tantangan.

Analis menilai langkah Prabowo memperkuat posisinya lewat konsolidasi politik sambil menjaga stabilitas nasional. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait pernyataan Sholihin tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Pemerhati sosial dan politik, Sholihin MS, mengingatkan potensi gejolak besar di Indonesia byila pemerintah dan DPR tidak segera merespons tuntutan masyarakat. Dalam tulisan opininya bertajuk “Rakyat Indonesia Akan Mengikuti Rakyat Nepal?”, Sholihin menilai kondisi Indonesia memiliki sejumlah kemiripan dengan Nepal sebelum kerusuhan besar terjadi di negara itu.

Menurut Sholihin, setidaknya ada lima kesamaan situasi: tingginya angka kemiskinan, ketergantungan ekonomi pada kekuatan asing, dominasi oligarki, maraknya korupsi pejabat, dan kesenjangan sosial yang tajam. Ia menilai akumulasi persoalan tersebut ibarat “bom waktu” yang menunggu pemicu.

Sholihin juga merinci sepuluh tuntutan yang dianggap mendesak, di antaranya agar aparat kepolisian tidak bertindak represif, proses hukum bagi pelanggar, pencopotan Kapolri, penghentian rencana tunjangan DPR, hingga pembahasan undang-undang perampasan aset koruptor. Ia bahkan menyebutkan desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta penegakan hukum bagi mantan Presiden Joko Widodo.

“Aksi pada 25 dan 28 Agustus hanyalah peringatan. Jika pemerintah dan DPR tetap menutup telinga, kehancuran pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif tinggal menghitung hari,” tulis Sholihin, Kamis (11/9/2025).

Ia mengimbau agar para pejabat negara menanggapi aspirasi rakyat secara serius agar Indonesia tidak mengalami kekacauan seperti yang pernah melanda Nepal.

MoneyTalk, Jakarta – Pemerhati sosial politik Sholihin MS mengungkapkan analisis tajam terkait gelombang aksi mahasiswa dan buruh pada 25 serta 28 Agustus 2025 yang berujung kerusuhan di berbagai kota. Menurutnya, ada dugaan keterlibatan kelompok yang dikenal sebagai “Geng Solo” dalam mendorong eskalasi massa.

Sholihin menilai, pola kerusuhan yang terjadi bukanlah spontanitas belaka, melainkan indikasi adanya “skenario by design” untuk menciptakan instabilitas nasional. “Dari cara mobilisasi massa, penggunaan isu revolusi, hingga pola serangan ke fasilitas publik, terlihat ada keteraturan yang tak mungkin sekadar gerakan organik,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (6/9).

Istilah Geng Solo kembali ramai diperbincangkan publik. Label ini kerap merujuk pada jejaring orang-orang dari Solo yang dianggap memiliki kedekatan dengan lingkaran politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dalam konteks demo 25 dan 28 Agustus, Sholihin menilai keterlibatan kelompok ini tak bisa diabaikan. “Ada kepentingan politik besar di baliknya. Jangan-jangan kerusuhan ini memang dikondisikan agar menjadi alasan untuk menguatkan posisi kekuasaan pihak tertentu,” tegasnya.

Sholihin juga mengaitkan kerusuhan dengan dinamika politik nasional, khususnya manuver politik Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat Wakil Presiden.

“Jokowi sudah kebelet menjadikan Gibran si anak ingusan yang otaknya kosong agar segera jadi Presiden. Segala cara bisa ditempuh, termasuk menunggangi kerusuhan,” ucap Sholihin dengan bahasa keras.

Tudingan ini menambah panas perdebatan di ruang publik. Sebelumnya, sejumlah pengamat juga menilai bahwa manuver politik keluarga Jokowi berpotensi mencederai demokrasi karena membuka ruang bagi praktik nepotisme dalam kekuasaan.

Analisis: Motif dan Risiko

Sholihin mengatakan, keterlibatan Geng Solo maupun motif Jokowi masih perlu pembuktian lebih lanjut. Namun pola kerusuhan yang terkoordinasi memang membuka pertanyaan besar.

Ada tiga skenario yang dinilai mungkin terjadi:

Penunggang gerakan: kelompok tertentu memanfaatkan aksi buruh dan mahasiswa yang murni menuntut keadilan sosial.

Skenario politik: kerusuhan dipelihara untuk menciptakan kesan instabilitas, lalu dijadikan justifikasi langkah politik tertentu.

Konflik antar-elite: kerusuhan dijadikan alat saling jegal di antara faksi politik yang bersaing memperebutkan posisi kekuasaan.

Risiko paling besar adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Kerusuhan yang menelan korban jiwa pada 25 dan 28 Agustus, serta sorotan dari dunia internasional termasuk PBB, semakin menekan legitimasi politik nasional.

Sholihin menuntut pemerintah segera melakukan investigasi transparan. Komnas HAM, lembaga independen, dan tim gabungan dinilai harus dilibatkan untuk menelusuri siapa dalang sesungguhnya di balik kerusuhan.

“Jangan sampai rakyat hanya dijadikan pion dalam permainan kekuasaan. Jika tuduhan soal Geng Solo benar, maka demokrasi kita sedang dalam bahaya besar,” pungkas Sholihin.

MoneyTalk,Jakarta – Gagalnya Anies di Pilpres dan di Pilgub karena permainan licik dan kotor, dan hanya menyisakan para pemimpin busuk, lemah, dan menghalalkan segala cara telah membuat murka rakyat pendukung yang tulus, umat Islam, dunia, alam semesta, para malaikat, dan kemurkaan Allah. Maka hari-hari ini dan seterusnya bangsa Indonesia hanya menanti datangnya berbagai musibah dan adzab Allah.

(lebih…)