2 November 2026

Sukodigdo Wardoyo

MoneyTalk.id, Jakarta – Koordinator Pasukan Berani Mati Jokowi, Sukodigdo Wardoyo, menyatakan kesiapannya mengerahkan jutaan massa untuk membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila muncul upaya pemakzulan yang dinilainya tidak sesuai dengan konstitusi.

Sukodigdo menilai dinamika politik yang berkembang di tengah polemik mengenai posisi Gibran harus disikapi secara rasional. Menurut dia, pergantian atau pemberhentian pejabat negara tidak boleh didasarkan semata-mata pada tekanan kelompok politik, tuntutan sesaat, ataupun perbedaan pilihan politik.

Ia berpandangan, Gibran memperoleh jabatan wakil presiden melalui Pemilihan Presiden 2024. Karena itu, hasil pemilihan yang telah ditetapkan secara resmi harus dihormati, sementara setiap persoalan yang menyangkut legitimasi, dugaan pelanggaran hukum, maupun pemberhentian pejabat negara harus diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia.

“Kalau ada pihak yang ingin memakzulkan Gibran, harus jelas apa dasar konstitusionalnya. Jangan sampai perbedaan politik kemudian dijadikan alasan untuk menjatuhkan pejabat negara tanpa mengikuti prosedur hukum,” kata Sukodigdo dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).

Sukodigdo menilai berkembangnya tuntutan agar Gibran dilengserkan perlu dicermati secara serius. Ia menganggap upaya yang bertujuan menjatuhkan wakil presiden tanpa dasar hukum dan prosedur yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik.

Menurut dia, demokrasi tidak hanya memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengkritik pemerintah, tetapi juga mengharuskan semua pihak menghormati aturan yang mengatur pergantian kekuasaan.

Dalam pandangannya, kritik terhadap Gibran merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, kritik tersebut harus dibedakan dari upaya pemberhentian jabatan yang mempunyai persyaratan dan prosedur konstitusional tersendiri.

Sukodigdo juga menilai bahwa pengerahan massa untuk menekan lembaga negara agar mengambil keputusan tertentu harus disikapi secara hati-hati. Aspirasi publik memang penting dalam kehidupan demokrasi, tetapi keputusan mengenai jabatan presiden dan wakil presiden tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan banyaknya orang yang turun ke jalan.

Atas dasar itu, ia menyatakan Pasukan Berani Mati Jokowi siap mengerahkan dukungan massa untuk membela Gibran jika dinilai terdapat upaya yang menyimpang dari mekanisme konstitusi.

Salah satu alasan yang dikemukakan Sukodigdo untuk membela Gibran adalah proses pemilihan yang mengantarkannya menjadi wakil presiden.

Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024. Pasangan tersebut ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum.

Bagi Sukodigdo, fakta bahwa Gibran memperoleh jabatan melalui pemilu menjadi alasan agar persoalan mengenai kelanjutan masa jabatannya tidak diselesaikan melalui tekanan politik semata.

Sukodigdo memandang polemik mengenai Gibran perlu disikapi dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas politik nasional.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan mengejutkan datang dari Koordinator Pasukan Berani Mati Jokowi, Sukodigdo Wardoyo, yang menuding adanya “anasir jahat” berupaya mengganti Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sukodigdo juga menuding pihak-pihak tertentu memfitnah Kapolri yang menurutnya telah bekerja baik menjaga keamanan nasional.

Dalam keterangan kepada wartawan, Sukodigdo menegaskan bahwa kinerja Kapolri Listyo Sigit selama ini “sangat bagus” dan Indonesia berada dalam kondisi aman. Ia menilai pihak-pihak yang disebutnya “anasir jahat” tengah melakukan manuver untuk mengganti pucuk pimpinan Polri dengan menyebarkan fitnah.

“Kami melihat ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengganti Kapolri. Mereka menyebarkan isu-isu bohong. Kami tidak tinggal diam,” ujar Sukodigdo, Ahad (14/9/2025).

Namun, hingga kini Sukodigdo tidak menyebutkan nama maupun bukti konkret mengenai pihak yang ia tuding sebagai anasir jahat. Tidak ada data yang diverifikasi publik terkait siapa saja yang tergabung dalam kelompok Pasukan Berani Mati Jokowi selain pengakuannya sebagai koordinator.

Kelompok ini sebelumnya sempat muncul di pemberitaan saat mengumumkan rencana apel akbar mendukung Jokowi. Akan tetapi, informasi tentang struktur organisasi, jumlah anggota, dan kegiatan nyata mereka masih kabur.

Sejak dilantik pada 2021, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dikenal mengedepankan pendekatan Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan).

Di bawah kepemimpinan Listyo Sigit, kata Sukodigdo Polri berhasil menjaga stabilitas keamanan nasional, mulai dari pengamanan pemilu hingga penanganan aksi terorisme.

Pernyataan Sukodigdo Wardoyo tentang adanya “anasir jahat” yang ingin mengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo menambah warna dalam dinamika politik nasional.

Namun, tanpa bukti yang dapat diverifikasi, klaim ini masih sebatas tudingan.

Ketika informasi semacam ini bergulir di tengah masyarakat yang sensitif terhadap isu keamanan, kehati-hatian menjadi kunci agar opini publik tidak terseret dalam arus spekulasi yang dapat merugikan stabilitas bangsa.

MoneyTalk, Jakarta – Situasi politik nasional yang diwarnai aksi demonstrasi rusuh dalam beberapa pekan terakhir kembali memunculkan pernyataan dari sejumlah kelompok masyarakat. Salah satunya datang dari Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi, sebuah organisasi pendukung loyalis mantan Presiden Joko Widodo yang menegaskan kesiapannya untuk terjun membantu aparat keamanan negara.

Koordinator Pasukan Berani Mati Jokowi, Sukodigdo Wardoyo, menegaskan bahwa pihaknya siap bergabung dengan TNI/Polri apabila mendapat instruksi resmi. “Kami menunggu aba-aba. Begitu TNI/Polri membutuhkan tambahan kekuatan moral maupun fisik di lapangan, pasukan berani mati Jokowi akan turun,” ujarnya dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (3/9).

Menurut Sukodigdo, pihaknya menilai bahwa demonstrasi yang berujung rusuh bukanlah bentuk aspirasi sehat, melainkan upaya segelintir pihak untuk merusak stabilitas negara. Ia menuding adanya provokator yang sengaja mengompori massa agar terjebak dalam tindakan anarkis.

“Kami melihat ada skenario besar di balik kerusuhan. Tujuannya jelas: membuat negara ini terpecah, rakyat diadu domba. Karena itu, kami tegak lurus bersama TNI dan Polri. Demi keamanan dan persatuan bangsa, kami siap menghadang provokator,” tegasnya.

Sukodigdo juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat TNI dan Polri dalam mengendalikan situasi di berbagai daerah yang sempat memanas. Menurutnya, sinergi aparat keamanan berhasil mencegah meluasnya kerusuhan.

“Kalau bukan karena ketegasan aparat, mungkin situasi jauh lebih parah. Kami salut, TNI dan Polri sigap melindungi rakyat, menjaga objek vital, dan tidak lengah meski tekanan massa begitu besar,” tambahnya.

Meski masa jabatan Presiden Joko Widodo telah berakhir, sejumlah kelompok relawan terbukti masih solid dan aktif bersuara. Pasukan Berani Mati Jokowi, yang muncul sejak periode kedua pemerintahan Jokowi, dikenal militan dalam mengawal kebijakan serta membela mantan presiden dari serangan politik.

Menurut pengamat politik Rokhmat Widodo, fenomena ini menunjukkan bahwa basis loyalis Jokowi tetap memiliki energi politik. “Kita melihat residu politik Jokowi belum hilang. Kelompok-kelompok relawan ini bisa menjadi kekuatan sosial tersendiri. Bahkan bisa menjadi variabel penting dalam dinamika politik pemerintahan sekarang,” jelas Rokhmat.

Namun, pernyataan kesiapan kelompok sipil untuk turun langsung membantu TNI/Polri juga berpotensi menimbulkan perdebatan. Sejumlah pihak mengingatkan agar peran menjaga keamanan tetap berada di tangan aparat resmi negara, bukan kelompok relawan atau organisasi masyarakat.

“Kalau ada kelompok sipil ikut serta, apalagi dengan nama ‘pasukan berani mati’, ini bisa menimbulkan persepsi paramiliter. Negara kita menganut hukum, dan penanganan keamanan sebaiknya murni dijalankan aparat,” Rokhmat.

Meski demikian, Sukodigdo menegaskan bahwa pasukannya hanya akan bergerak jika mendapat instruksi resmi. “Kami bukan kelompok liar. Kami hormat pada TNI/Polri. Kami hanya ingin jadi tambahan moral, tambahan kekuatan di lapangan. Semua tetap di bawah komando aparat,” katanya.

Di akhir keterangannya, Sukodigdo menyerukan agar rakyat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan di tengah situasi yang rawan gesekan politik.

“Jangan mau diadu domba. Jangan ikut arus provokator yang ingin bangsa ini kacau. Mari kita dukung TNI dan Polri, karena merekalah benteng terakhir kita,” pungkasnya.

MoneyTalk,Jakarta – Aparat kepolisian dan Hotel Bidakara harus membatalkan acara yang diselenggarakan Faizal Assegaf Cs pada Senin (14/10/2024). Acara ini akan mengganggu proses pelantikan presiden dan wakil presiden yang akan dilaksanakan 20 Oktober 2024.

Demikian Koordinator Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi, Sukodigdo Wardoyo dalam pernyataan kepada wartawan, Sabtu (12/10/2024).

“Faizal Assegaf Cs menyelenggarakan acara di tempat mewah tentu ada bohir yang membiayai. Ini harus diusut tuntas,” paparnya.

Kata Sukodigdo, Faizal Assegaf Cs kelompok sakit hati yang kalah di Pilpres 2024. “Mereka ini selalu membenturkan Gibran dengan Prabowo. Padahal keduanya sangat kompak untuk membangun bangsa Indonesia,” tegas Sukodigdo.

Ia mengatakan, jangan ada salahkan jika ada kelompok masyarakat yang berdemo di lokasi acara. “Di era demokrasi sah-sah saja berdemo meminta acara Faizal Assegaf Cs dibatalkan,” ungkapnya.

Acara diskusi bertajuk Silaturahmi Kebangsaan yang bakal dihadiri sejumlah tokoh nasional akan diselenggarakan pada 14 Oktober mendatang di Hotel Bidakara Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, acara tersebut akan dihelat di Balai Sudirman. Namun, pihak pemilik gedung mendadak membatalkan acara tersebut secara sepihak. Demikian disampaikan penanggung jawab acara, Faizal Assegaf.

“Pertemuan ini untuk mengevaluasi, karena acara sebelumnya akan digelar di Balai Sudirman tetapi batal. Dibatalkan sepihak. Maka kami evaluasi dan kami sepakat pindah ke Hotel Bidakara,” kata Faizal dalam konferensi pers di Hotel Gren Alia Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10).

Faizal enggan menjelaskan soal pembatalan sepihak yang disampaikannya. Menurut dia, biarlah masyarakat yang menilai soal pembatalan tersebut.

“Kami tidak ingin menafsir politik siapa yang di balik layar meminta dibatalkan di Balai Sudirman. Kami fokus saja ke acara besok. Biarkan menjadi pendapat publik di luar sana,” ujarnya.

“Kalaupun ada yang sebut ada intervensi istana, saya pikir tidak usah melihatnya ke sana-sana. Dan tidak perlu juga kita cari siapa dalangnya,” imbuhnya.

Usai perpindahan itu, Faizal berharap tidak ada hal-hal yang menganggu terlaksananya acara diskusi Silaturahmi Kebangsaan pada 14 Oktober 2024. Dirinya meminta agar pihak keamanan terus melakukan komunikasi dengan pihak panitia penyelenggara.

“Kami juga mengimbau kepada aparat keamanan untuk terus menjalankan koordinasi dengan panitia. Kita pastikan acara diskusi ini berjalan damai, sejuk, dan kondusif,” tuturnya.

MoneyTalk,Jakarta – Mus Gaber Ketua Padepokan Hukum Indonesia menanggapi terkait Apel akbar Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi di Tugu Proklamasi, yang direncanakan pada (22/09), menyatakan berpotensi menimbulkan beberapa dampak negatif, baik secara sosial, politik, maupun keamanan. Berikut beberapa dampak negatif yang mungkin timbul.

Mus gaber mengingatkan Polarisasi Sosial dan Politik, Kehadiran massa besar yang memproklamirkan diri sebagai “pasukan berani mati” dapat memperburuk polarisasi di masyarakat. Sikap yang militan dan cenderung konfrontatif terhadap pihak-pihak yang dianggap berseberangan dapat memicu ketegangan dan konflik sosial, terutama di tengah suasana politik yang sudah terbelah pasca Pilpres 2024.

Selain itu adanya Potensi Kekerasan dan Ketegangan Keamanan, Kegiatan dengan jumlah massa yang besar berpotensi memicu insiden kekerasan atau bentrokan, baik dengan kelompok yang berseberangan, aparat keamanan, maupun masyarakat umum. Situasi ini bisa menjadi lebih rawan jika terjadi provokasi atau tindakan tidak terkontrol dari peserta apel.

Potensi lainnya dapat Mengganggu Ketertiban Umum Apel akbar yang melibatkan ribuan orang di pusat kota Jakarta, khususnya di sekitar Tugu Proklamasi, dapat mengganggu ketertiban umum, lalu lintas, dan aktivitas masyarakat. Penutupan jalan, kerumunan massa, dan pengamanan yang diperketat bisa menyebabkan kemacetan, mengganggu kegiatan ekonomi, dan menyulitkan mobilitas warga.

Secara psikologis dapat Menciptakan Iklim Ketakutan, Adanya kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai “pasukan berani mati” dan mengklaim siap membela Jokowi dengan cara apa pun dapat menciptakan iklim ketakutan di masyarakat. Hal ini berpotensi membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan enggan mengekspresikan pendapat atau pandangan yang berbeda karena takut akan intimidasi atau kekerasan.

Memburuknya Citra Demokrasi, Aksi yang dilakukan dengan menunjukkan kekuatan massa yang bersifat militan dan tidak toleran terhadap oposisi atau kritik dapat merusak citra demokrasi Indonesia di mata internasional. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa demokrasi di Indonesia semakin melemah dan tidak menghormati perbedaan pendapat.

Memperburuk Hubungan Antar Kelompok, Kegiatan ini dapat memperburuk hubungan antara pendukung pemerintah dan kelompok oposisi atau masyarakat yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Sikap yang agresif dan retorika yang provokatif dari kelompok ini bisa memperdalam perpecahan dan menurunkan kualitas dialog politik yang sehat.

Respon Berlebihan dari Aparat Keamanan, Kehadiran kelompok besar dengan tujuan “melindungi” Jokowi bisa memicu respons yang keras dari aparat keamanan jika terjadi ketegangan. Hal ini bisa mengakibatkan bentrokan yang memperburuk situasi keamanan.

Menimbulkan Kesan Ada Ancaman Nyata Terhadap Pemerintah, Kegiatan ini bisa memberikan persepsi di kalangan masyarakat bahwa ada ancaman serius terhadap Jokowi dan pemerintahannya. Hal ini bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjustifikasi tindakan represif atau pembatasan kebebasan sipil atas nama stabilitas dan keamanan.

Secara keseluruhan, apel akbar ini bisa memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas sosial dan politik di Indonesia, terutama jika tidak dikelola dengan baik dan terjadi tindakan provokatif atau kekerasan tutup Mus Gaber.

Sebelumnya Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi berencana mengadakan apel akbar di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada Ahad, 22 September 2024. Apel ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya dari berbagai ancaman yang dianggap berusaha menggulingkan kekuasaan.

Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi, Sukodigdo Wardoyo, dalam pernyataannya kepada wartawan pada Rabu (04/09). “Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Jakarta,” ungkapnya.

Sukodigdo menegaskan bahwa pihaknya telah mengajukan surat pemberitahuan dan izin kepada aparat kepolisian terkait pelaksanaan apel akbar tersebut. “Kami selalu mematuhi prosedur dan konstitusi ketika akan melakukan berbagai kegiatan termasuk apel akbar,” tegas Sukodigdo.

Ia juga menyebutkan bahwa target peserta apel akbar ini adalah sekitar 20 ribu orang yang memiliki militansi tinggi. “Anggota kami bukan kaleng-kaleng dan jelas mempunyai ideologi Pancasila dan pembela Jokowi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sukodigdo menyinggung adanya situasi yang tidak kondusif yang disebabkan oleh mantan orang-orang terdekat Jokowi yang disebutnya ingin memperburuk kondisi bangsa. “Orang-orang terdekat Jokowi sakit hati karena kalah di Pilpres 2024 dan terus memprovokasi rakyat,” kata Sukodigdo.

Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari upaya mereka untuk menunjukkan dukungan penuh kepada Jokowi dan memastikan stabilitas pemerintahan di tengah berbagai ancama.

MoneyTalk, Jakarta – Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi berencana mengadakan apel akbar di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada Ahad, 22 September 2024.

Apel ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya dari berbagai ancaman yang dianggap berusaha menggulingkan kekuasaan.

Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi, Sukodigdo Wardoyo, dalam pernyataannya kepada wartawan pada Rabu (04/09). “Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Jakarta,” ungkapnya.

Sukodigdo menegaskan bahwa pihaknya telah mengajukan surat pemberitahuan dan izin kepada aparat kepolisian terkait pelaksanaan apel akbar tersebut. “Kami selalu mematuhi prosedur dan konstitusi ketika akan melakukan berbagai kegiatan termasuk apel akbar,” tegas Sukodigdo.

Ia juga menyebutkan bahwa target peserta apel akbar ini adalah sekitar 20 ribu orang yang memiliki militansi tinggi. “Anggota kami bukan kaleng-kaleng dan jelas mempunyai ideologi Pancasila dan pembela Jokowi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sukodigdo menyinggung adanya situasi yang tidak kondusif yang disebabkan oleh mantan orang-orang terdekat Jokowi yang disebutnya ingin memperburuk kondisi bangsa. “Orang-orang terdekat Jokowi sakit hati karena kalah di Pilpres 2024 dan terus memprovokasi rakyat,” kata Sukodigdo.

Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari upaya mereka untuk menunjukkan dukungan penuh kepada Jokowi dan memastikan stabilitas pemerintahan di tengah berbagai ancaman yang muncul.(C@kra)

MoneyTalk,Jakarta – Desakan Publik terhadap lembaga legislatif terkait UU Pilkada yang gagal di syahkan oleh paripurna DPR RI, antara lain penyataan sikap para tokoh politik dan Aktifis, agamawan dan dibarengi demonstrasi hampir diseluruh Indonesia baerbalik menyerang Jokowi selaku Presiden, hal ini menjadi tanggapan serius oleh kelompok yang menamakan dirinya Pasukan berani mati Pembela Jokowi, sebagaimana telah tegaskan oleh Sukodigdo Wardoyo yang mengaku sebagai Koordinator sabtu (24/08) kepada wartawan.

(lebih…)