12 November 2026

Uang

MoneyTalk,Jakarta – NEGARA tidak punya uang? Itu adalah diskusi yang hangat belakangan ini. Namun ini adalah tema diskusi yang paling aneh. Negara punya segalanya tapi negara tidak punya uang atau negara dibuat tidak punya uang? Lalu negara berhutang kepada Swasta, kepada bank dan kepada pengusaha dan kepada asing.

Mengapa? Karena uang swasta lebih banyak, uang bank lebih banyak, bank central dan bank bank bisa membuat uang. Sementara negara tidak boleh membuat uang. Lalu dari mana negara dapat uang? Dari pajak dari cukai barang haram. Rakyat bayar pajak, cukai dan royalty. Ada hibah dan bantuan juga dari swasta asing. Sedekah buat negara.

Tapi semua pendapatan negara itu tidak cukup. Kebutuhan negara makin lama makin membesar. Mengapa? Karena inflasi dan depresiasi mata uang negara. Dengan demikian maka negara dapat berhutang kepada pembuat uang. Negara bayar cicilan dan bunga. Sampai kapan, tidak ada habisnya mungkin sampai negara bubar. Takdir negara kok buruk sekali ya?

Kekuasaan Atas Uang

Propaganda negara korup, kekuasaan korup itulah yang menjadi dasar mengapa kekuasaan negara atas uang dipindahkan ke swasta. Siapa swasta ini? Yang jelas mereka tidak dipilih melalui pemilu, bukan representasi masyarakat luas. Tapi mereka memegang kekuasaan paling kunci. Core of the core kekuasaan politik yakni kekuasan atas uang dan keuangan.

Kekuasaan atas uang di seluruh dunia berada di bank central, mereka bisa membuat uang sesuka hati, membuat macam macam uang. Apa saja? Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang sah dan diakui dunia. Mereka menyebarkan uang tersebut melalui bank bank, untuk sampai ke tangan pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah negara dan masyarakat membayar mahal untuk bisa mendapatkan uang tersebut, mereka membayar bunga, membayar inflasi dan membayar depresiasi. Dengan apa? Dengan kerja keras, banting tulang untuk mendapatkan lembaran kertas yang dapat ditukar dengan sesuap nasi. Nilai yang tidak akan pernah cukup yang membuat semuanya harus berhutang untuk menambal pengeluaran kebutuhan hidup. Sampai kapan, yang mungkin sampai mati. Seperti itu takdir menjadi pemerintah dan rakyat?

Bagaimana sejarahnya kekuasaan atas uang bisa ada di tangan swasta, bukan ditangan negara? Ada macam macam cara, ada yang berawal dari konsensus masyarakat atau elite negara tersebut, ada yang dicuri atau diambil dengan paksa.

Tapi yang paling sial adalah dalam kasus Indonesia. Bukan saja kekuasaan negara atas uang yang dicuri dengan paksa. Namun juga beserta seluruh uang negara dicuri didepan mata masyarakat Indonesia.

Bayangkan saja setelah bekerja keras selama hampir setengah abad, tiba tiba bangsa Indonesia, negara Indonesia seluruh uangnya hilang, dan negara pun tidak punya lagi kekuasaan atas uang. Pada saat yang sama setelah uangnya hilang harus menanggung utang yang tidak terkurakan jumlahnya sehingga harus dibayar sampai hari ini.

Apa yang terjadi? Bagaimana ceritanya? Sekelompok elite atas nama reformasi Indonesia memindahkan uang 630 triliun pada tahun ke tangan swasta melalui BLBI dan KLBI. Uang tersebut jika diukur nilainya sekarang maka setara dengan 6 kali APBN sekarang. Berapa jumlahnya? Sekitar 21.000 triliun.

Tidak hanya itu? Kekuasan negara atas uang dicabut. Dipindahkan ke asing melalui program yang namanya independensi bank central. Sejak saat itu bank Indonesia dan semua bank bank di Indonesia bukan lagi punya negara. Tapi punya swasta. Mereka bisa membuat uang dan negara berhutang kepads bank central dan kawan kawannya. Utang pemerintahan Jokowi kepada BI ribuan triliun semasa covid 19 entah sampai kapan bisa dibayar. Ribuan triliun pak de.

Negara dan Rakyat Kere

Sekarang berapa uang yang ada ditangan pemerintah Indonesia. Konon katanya pemerintah punya uang sebagimana yang tercermin atau terlihat dalam APBN. Jumlahnya Rp. 3600 triliun (APBN 2025). Benarkah ada sebesar itu? Jumlah APBN adalah rencana belanja, uangnya belum tentu ada sebesar yang direncanakan. Itu hanyalah proposal belanja, atas dasar asumsi asumsi. Kalau dapat pajak, cukai, royalti, hibah, dan utang. Makanya selalu ada penyesuaian setiap triwulan. Riel adanya berapa maka 3600 triliun dibagi empat. Maka uang ada setiap triwulan maksimum 900 triliun. Itupun asumsi.

Informasi ini cocok jika kita menghitung jumlah uang kartal yang ada di Indonesia. Berapa banyak uang kartal semuanya, kata Bank Indonesia jumlah uang kartal di Indonesia 900 triliun. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang diterbitkan oleh negara Indonesia yang merupakan alat tukar yang sah.

Uang itu beredar di dalam negara atau pemerintah dan beredar di rakyat. Bisa dibayangkan berapa yang rielnya ada di rakyat dan berapa uang dipegang oleh pemerintah untuk belanja sehari hari. Tambah kecil lagi. Pantas saja rakyat Indonesia kere keriting. Lebih sering rekening kosong atau saldo nol ketimbang ada uang. Jika seluruh uang kartal dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia, maka setiap orang Indonesia hanya memiliki uang Rp. 7500 per kapita per hari.

Untung masih ada teman, keluarga yang ngasih tangan atau sedekah. Indonesia adalah negara yang rakyatnya paling rajin sedekah menurut survey lembaga internasional yang kredibel. Tapi sehebat hebatnya seluruh masyarakat Indonesia sedekah, uang yang bisa dibagi hanya sisa dari Rp. 7500 setelah beli makan minum. Informasi ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak bisa membangun hanya bisa beli nasi bungkus. Kalau mau membangun maka harus dengan utang atau modal asing yang bangun.

Lalu berapa uang yang ada ditangan swasta? Wah tidak terhitung jumlahnya. BUMN yang separuh dimiliki swasta pendapatannya Rp. 3200 triliun setahun. Bank Central dan Bank bank membuat uang yang dalam bentuk macam macam uang mencapai Rp. 9000 triliun setahun. Uang hasil ekspor sumber daya alam setiap tahun ribuan triliun. Bayangkan jika tahun 2025 pemerintah akan memproduksi batubara 1 miliar ton, dengan harga 120 dolar seton. Maka itu nilainya Rp. 1860 triliun. Dengan taipan batubara saja negara sudah kalah. Bagaimana Pak De, ada jalan keluar?

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk,Jakarta – Ketika UUD tahun 1945 diamandemen, lalu dipertuhankannya liberalism dan kapitalisme, maka, Pancasila menjadi bualan para elit dan pemimpin negeri ini.

Pancasila cukup dikeramatkan, dan tidak lagi menjadi ideologi bernegara. Mengapa? Sebab konsep Pancasila sebagai sistem kolektivisme dalam berbangsa dan bernegara sudah ambyar, mereka ganti dengan individualisme, liberalism dan kapitalisme.

Kapitalisme merasuki semua otak para elit politik ini, sebab tanpa uang, tidak mungkin bisa masuk pada kelompok para komprador.

Semua diukur dengan uang, apalagi detak politik yang ada, baru bisa tuntas dengan jargon NPWP atau Nomor Piro Wani Piro. Politik diperdangkan dibandrol, dengan uang.

Uang bisa membeli demokrasi maka uang menjadi berhala .

Maka Negara yang didirikan berkat Rahmat Allah serta didorongkan dengan keinginan luhur perlu diamandemen agar berhala uang bisa menjadi pujaan setiap elite politik Maling baca Korupsi menjadi hal biasa saja setelah keluar dari penjarah masih bisa nyalon lagi semua tergantung uang .

Penulis : Prihandoyo Kuswanto

MoneyTalk, Jakarta – Dilaporkan oleh kanal YouTube Kabar Langit pada Jumat (18/10), terungkap fakta mengejutkan mengenai Rp2.000 triliun kekayaan orang Indonesia yang disimpan di Singapura. Angka ini bukan hanya sekadar angka besar, tetapi simbol dari kekuatan ekonomi yang diparkir di luar negeri.

Mengapa dana sebesar ini berada di luar negeri? Apa alasan orang-orang kaya Indonesia lebih memilih menyimpan kekayaannya di Singapura? Artikel ini akan mendalami fenomena ini, menjelaskan penyebab dan dampaknya pada perekonomian Indonesia.

Singapura, negara kecil yang dikenal sebagai pusat keuangan global, menawarkan berbagai insentif yang membuatnya menarik bagi para konglomerat dan investor. Salah satu keuntungan utama yang ditawarkan Singapura adalah lingkungan yang ramah pajak, fasilitas perlindungan aset yang kuat, serta manajemen kekayaan melalui “family office.” Family office di Singapura membantu para taipan dalam mengelola dan menginvestasikan kekayaan mereka dengan pengenaan pajak yang minimal.

Dengan fasilitas seperti ini, tidak mengherankan jika banyak orang kaya Indonesia memilih Singapura sebagai tempat perlindungan kekayaan mereka. Namun, hal ini juga memunculkan pertanyaan besar: Mengapa mereka lebih memilih menyimpan uangnya di luar negeri? Apa yang membuat mereka merasa tidak nyaman atau tidak aman menyimpan kekayaannya di Indonesia?

Salah satu alasan utama di balik fenomena ini tampaknya adalah ketidakpercayaan terhadap sistem ekonomi dan politik di Indonesia. Ketidakpastian politik, kebijakan ekonomi yang sering berubah, serta birokrasi yang rumit membuat banyak orang kaya Indonesia merasa khawatir tentang keamanan kekayaan mereka di dalam negeri. Di sisi lain, Singapura menawarkan kestabilan ekonomi, kepastian hukum, serta infrastruktur keuangan yang canggih.

Dalam hal ini, banyak yang berpendapat bahwa para pengusaha kaya di Indonesia mencari perlindungan dari potensi risiko ekonomi dan politik di Indonesia, yang bisa mempengaruhi aset mereka. Transparansi yang kurang di dalam negeri, ditambah dengan regulasi yang memberatkan, semakin mendorong mereka untuk memarkir uangnya di Singapura.

Fenomena Rp2.000 triliun yang diparkir di Singapura juga mengungkapkan masalah yang lebih dalam dalam perekonomian Indonesia. Banyak pengamat melihat ini sebagai tanda bahwa ada masalah struktural yang perlu segera diperbaiki. Ketidakstabilan politik, ketidakpastian hukum, dan regulasi pajak yang dianggap memberatkan menjadi beberapa faktor yang mendorong keluarnya dana besar dari Indonesia.

Di satu sisi, aliran dana ini berarti bahwa ada potensi besar yang hilang dari perekonomian Indonesia. Uang yang seharusnya bisa diinvestasikan untuk membangun infrastruktur, menciptakan lapangan pekerjaan, atau mendukung pertumbuhan ekonomi di dalam negeri justru mengalir ke luar negeri. Ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah Indonesia dalam mempertahankan investasi dalam negeri.

Kecurigaan tentang aliran dana besar ke luar negeri juga sering dikaitkan dengan praktik pencucian uang. Singapura sendiri pada tahun 2023 sempat mengalami skandal besar yang melibatkan sindikat kejahatan dari Cina, di mana pemerintahnya menyita dana sebesar USD 2,3 miliar (sekitar Rp48 triliun). Meski Singapura telah memperketat regulasinya dalam mencegah pencucian uang, masih ada keraguan apakah semua dana yang masuk benar-benar bersih.

Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang terkait pencucian uang. Beberapa kasus besar pernah mencuat, seperti artis terkenal yang memiliki ratusan rekening bank yang diduga digunakan untuk menyamarkan sumber dana. Fenomena semacam ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sebagian dari uang yang diparkir di luar negeri bisa berasal dari praktik serupa.

Singapura menjadi pilihan utama para konglomerat bukan hanya karena infrastruktur keuangan yang canggih, tetapi juga karena posisinya sebagai hub keuangan Asia yang menawarkan akses mudah ke berbagai pasar global. Negara ini juga memberikan perlindungan lebih baik dibandingkan dengan banyak negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Hal ini membuat Singapura menjadi tempat yang ideal untuk menyimpan kekayaan bagi orang-orang kaya dari negara-negara dengan ketidakstabilan politik seperti Indonesia, Cina, dan India.

Selain itu, Singapura memberikan kenyamanan dalam hal perpajakan. Kebijakan pajak yang rendah dan berbagai celah hukum yang memungkinkan penghindaran pajak menjadi daya tarik utama bagi para investor dan pengusaha kaya untuk memarkir uang mereka di sana.

Dampak dari fenomena ini terhadap Indonesia sangat besar. Ketika uang dalam jumlah besar meninggalkan Indonesia, ada penurunan potensi investasi dalam negeri. Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk mengembangkan sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan teknologi justru mengalir ke luar negeri. Selain itu, arus keluar modal ini juga menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menahan dan mengelola kekayaan dalam negeri.

Tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana menciptakan iklim ekonomi yang lebih kondusif bagi investasi dan membuat para konglomerat merasa aman untuk menyimpan kekayaannya di dalam negeri. Penegakan hukum yang lebih baik, regulasi perpajakan yang kompetitif, dan stabilitas politik yang lebih terjamin bisa menjadi langkah-langkah awal yang perlu diambil.

Fenomena Rp2.000 triliun kekayaan orang kaya Indonesia yang disimpan di Singapura bukan hanya menunjukkan masalah ketidakpercayaan terhadap sistem ekonomi Indonesia, tetapi juga mencerminkan tantangan struktural dalam perekonomian.

Selama regulasi dan kebijakan di dalam negeri tidak memberikan rasa aman dan stabilitas, arus keluar dana ini akan terus berlanjut. Bagi pemerintah, ini menjadi peringatan bahwa reformasi yang lebih serius diperlukan untuk menjaga kekayaan nasional tetap berputar di dalam negeri, bukan di luar negeri.

Tonton video lengkapnya di kanal YouTube Kabar Langit untuk mengetahui lebih lanjut tentang fenomena ini dan apa dampak jangka panjangnya bagi Indonesia.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam kanal YouTube MoneyTalk, Ronald Timothy mengajak kita menyelami pertanyaan mendasar yang sering terabaikan. Siapa yang sebenarnya mengontrol semua uang kita?

Ronald menyampaikan, sebelum memahami konsep mata uang kripto (cryptocurrency) yang semakin populer, kita harus memahami terlebih dahulu dasar dari sistem keuangan global, termasuk konsep uang itu sendiri. Artikel ini akan mencoba merangkum dan mengupas tuntas pandangan yang Ronald sampaikan tentang siapa yang mengendalikan uang kita.

Uang sering dianggap sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Ronald menunjukkan, ada lapisan yang lebih dalam lagi dari sekadar pengertian umum tersebut. Menurutnya, mayoritas orang memiliki pengetahuan yang sangat dangkal tentang sistem moneter dan perbankan.

Suatu hal yang sudah disadari oleh Henry Ford dalam salah satu kutipan terkenalnya: “Untungnya, masyarakat tidak memahami bagaimana sistem perbankan dan moneter bekerja; karena kalau mereka memahami, saya yakin akan ada revolusi besok pagi.”

Ronald percaya bahwa masyarakat awam sebenarnya tidak memahami betapa besar kontrol yang dimiliki oleh bank sentral dan sistem perbankan terhadap uang yang mereka gunakan sehari-hari. Pertanyaan mendasar yang dia ajukan adalah: jika uang adalah alat tukar yang memiliki nilai, mengapa bank sentral memiliki kemampuan untuk mencetak uang sesuka hati?

Untuk memahami bagaimana kekuatan ini terkonsentrasi, kita harus melihat sejarah uang kertas dan bank sentral. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan ini adalah pendirian Bank of England pada 1694 di Inggris.

Setelah terlibat dalam perang panjang yang menguras kekayaan, politisi Inggris menerima usulan dari seorang bankir bernama William Paterson. Ia mengusulkan untuk menciptakan entitas keuangan independen yang mampu meminjamkan uang kepada pemerintah. Dari sinilah konsep bank sentral muncul: entitas ini mampu mencetak uang dan memberikan pinjaman kepada pemerintah, menciptakan aliran pendanaan yang terpisah dari kendali langsung pemerintah.

Di Amerika Serikat, sistem serupa diperkenalkan dengan berdirinya Federal Reserve (The Fed) pada 1913. Meski dipromosikan sebagai sarana untuk menjaga stabilitas ekonomi, Federal Reserve adalah entitas independen yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah.

Tidak ada lembaga pemerintah yang berhak mengaudit atau mengintervensi keputusan Federal Reserve, menjadikannya salah satu lembaga yang paling berkuasa di Amerika Serikat. Menurut Ronald, pertemuan untuk mendirikan Federal Reserve ini sangat rahasia dan hanya melibatkan beberapa bankir dan politisi berpengaruh.

Dengan memiliki kekuasaan untuk mencetak uang, bank sentral seperti Federal Reserve memiliki kendali penuh atas suplai uang di masyarakat. Ketika bank sentral memutuskan untuk mencetak uang lebih banyak, nilai uang berisiko terdepresiasi yang dapat menyebabkan inflasi atau bahkan hiperinflasi.

Ronald menjelaskan bahwa fenomena ini sudah terlihat dalam kasus seperti Zimbabwe, Argentina, dan Venezuela, di mana nilai mata uang jatuh begitu drastis hingga uang kehilangan fungsinya sebagai penyimpan nilai.

Contoh paling nyata tentang bagaimana bank sentral mengendalikan ekonomi terlihat dalam krisis tahun 2008. Saat itu, kebijakan suku bunga rendah yang diterapkan oleh Federal Reserve mendorong masyarakat untuk meminjam uang guna membeli rumah, menyebabkan harga rumah meningkat secara signifikan. Ketika gelembung ini pecah, terjadilah krisis yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan rumah mereka.

Sistem mata uang yang kita gunakan sekarang dikenal sebagai “fiat money”, yakni mata uang yang nilainya tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas, tetapi hanya oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang mengeluarkan mata uang tersebut. Fiat berasal dari bahasa Latin yang berarti “biarlah itu terjadi”, yang secara harfiah berarti uang hanya memiliki nilai karena pemerintah menyatakan demikian.

Namun, sistem ini mulai runtuh pada 1971 ketika Presiden Richard Nixon memutus hubungan antara nilai dolar AS dan emas, yang dikenal sebagai perjanjian Bretton Woods. Setelah itu, dolar AS dan mata uang lainnya tidak lagi didukung oleh cadangan emas, melainkan sepenuhnya mengandalkan kepercayaan masyarakat dan keputusan kebijakan bank sentral.

Ketidakpuasan terhadap sistem keuangan ini melahirkan berbagai inovasi, salah satunya adalah Bitcoin. Dirilis pada tahun 2009 oleh individu atau kelompok anonim yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto, Bitcoin menawarkan sistem moneter yang tidak dikendalikan oleh pemerintah atau bank sentral. Mata uang kripto seperti Bitcoin beroperasi berdasarkan teknologi blockchain, yang memungkinkan transaksi tercatat secara transparan dan tidak dapat diubah.

Dalam pandangan Ronald, mata uang kripto adalah respons langsung terhadap sistem keuangan tradisional yang dirasa tidak adil. Bitcoin dan mata uang kripto lainnya memiliki suplai yang terbatas dan tidak dapat dicetak sesuka hati, menjadikannya alternatif menarik bagi mereka yang ingin melindungi kekayaan dari dampak inflasi dan manipulasi kebijakan bank sentral.

Sistem bank sentral global didesain untuk menjaga stabilitas ekonomi, namun Ronald mempertanyakan apakah sistem ini benar-benar berfungsi untuk kepentingan publik atau hanya menguntungkan segelintir orang di puncak kekuasaan. Dengan kemampuan untuk mencetak uang dan mengendalikan suku bunga, bank sentral pada dasarnya memiliki kuasa untuk menaikkan atau menurunkan pasar keuangan sesuai kebijakan mereka. Ronald berpendapat bahwa ini menciptakan ketidakstabilan sosial dan memperlebar kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin.

Ronald Timothy melalui video MoneyTalk-nya membuka pikiran banyak orang tentang bagaimana sistem keuangan global bekerja, terutama peran bank sentral dalam mengendalikan uang dan ekonomi. Ronald percaya bahwa publik harus lebih sadar dan mendidik diri sendiri tentang cara kerja sistem ini. Hanya dengan pemahaman yang lebih dalam, masyarakat dapat mengambil langkah untuk melindungi kekayaan dan mengurangi ketergantungan pada sistem yang berpotensi memanipulasi kekuatan ekonomi di tangan segelintir orang.

Memahami pengendalian uang berarti menyadari bahwa uang bukan sekadar alat tukar, tetapi cerminan dari nilai waktu dan tenaga yang kita keluarkan. Maka, kesadaran akan sistem ini menjadi penting agar kita mampu membuat keputusan finansial yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.(c@kra)

JAKARTA, MoneyTalk – Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Januari 2023 tetap tumbuh positif. Posisi M2 pada Januari 2023 tercatat sebesar Rp8.271,7 triliun atau tumbuh 8,2% (yoy).

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit[1​] (M1) sebesar 8,5% (yoy).

Perkembangan M2 pada Januari 2023 terutama didorong oleh penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus).

Penyaluran kredit[2] pada Januari 2023 tumbuh sebesar 10,2% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 11,0% sejalan dengan perkembangan kredit produktif maupun konsumtif.

Sementara itu, tagihan bersih kepada Pempus terkontraksi sebesar 20,5% (yoy), setelah bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 13,9% (yoy).[MT]