20 November 2026

Vanny Yulia Eka Sari

MoneyTalk, Jakarta – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) kembali melakukan penggeledahan dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada lalu lintas pelayaran di wilayah perairan Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, periode 2019–2025.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menjelaskan bahwa penggeledahan lanjutan dilakukan pada Rabu, 8 April 2026, berdasarkan surat perintah resmi Kepala Kejati Sumsel tertanggal 7 April 2026.

“Tim Penyidik kembali melaksanakan penggeledahan di Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Palembang, tepatnya pada Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli di lantai 1,” ujar Vanny dalam keterangan resminya, Kamis (9/4/2026).

Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara. Barang bukti yang diamankan meliputi satu unit telepon genggam, tiga amplop berisi uang tunai sebesar Rp28.450.000, beberapa amplop bekas, serta sejumlah dokumen penting.

Vanny menegaskan, seluruh proses penggeledahan berlangsung aman, tertib, dan kondusif tanpa hambatan berarti di lapangan.

Sebelumnya, pada Selasa (7/4/2026), tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda di Kota Palembang, yakni rumah seorang saksi berinisial YK dan mess saksi berinisial B yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di KSOP Kelas I Palembang.

Dari penggeledahan sebelumnya, penyidik menyita berbagai barang bukti berupa empat unit handphone, satu iPad, emas seberat sekitar 275 gram, uang tunai sebesar Rp367 juta, satu unit sepeda motor Harley Davidson, serta dokumen yang berkaitan dengan perkara.

Kasus ini sendiri berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan lalu lintas pelayaran di perairan Sungai Lalan, Musi Banyuasin, yang tengah didalami oleh penyidik Kejati Sumsel.

“Kegiatan penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya penyidik dalam mengumpulkan alat bukti guna mengungkap secara terang tindak pidana yang terjadi,” jelas Vanny.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus mengembangkan penyidikan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang akan dimintai keterangan seiring dengan perkembangan kasus.

Kejati Sumsel mengimbau semua pihak untuk kooperatif dalam proses hukum yang sedang berjalan demi mendukung penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

MoneyTalk, Jakarta – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui Seksi Penerangan Hukum resmi menyerahkan enam tersangka beserta barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pinjaman atau kredit dari salah satu bank plat merah kepada dua perusahaan swasta, yakni PT BSS dan PT SAL.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menyampaikan bahwa proses penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II tersebut dilaksanakan pada Senin, 9 Maret 2026.

“Pada hari ini telah dilaksanakan Tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pinjaman atau kredit dari salah satu bank plat merah kepada PT BSS dan PT SAL,” ujar Vanny dalam siaran pers yang diterima media, Senin (9/3/2026).

Dalam perkara ini, penyidik menyerahkan enam orang tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum. Mereka terdiri dari pihak perusahaan penerima kredit maupun pejabat dari bank pemberi fasilitas kredit.

Keenam tersangka tersebut masing-masing berinisial WS, MS, DO, ED, ML, dan RA.

WS diketahui menjabat sebagai Direktur PT BSS sejak 2016 hingga sekarang serta Direktur PT SAL sejak 2011 hingga saat ini. Sementara MS merupakan Komisaris PT BSS pada periode 2016 hingga 2022.

Adapun tiga tersangka lainnya berasal dari internal bank plat merah tersebut. DO dan ML merupakan Junior Analis Kredit pada Grup Analis Risiko Kredit Divisi Kantor Pusat bank tersebut pada tahun 2013. Sedangkan ED menjabat sebagai Account Officer atau Relationship Manager di Divisi Agribisnis Kantor Pusat pada periode 2010 hingga 2012. Tersangka lainnya, RA, juga merupakan Relationship Manager di Divisi Agribisnis Kantor Pusat pada periode 2011 hingga 2019.

Menurut Vanny, dalam proses penyerahan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum dilakukan pemeriksaan terhadap masing-masing tersangka yang didampingi oleh penasihat hukum mereka.

“Selain pemeriksaan terhadap para tersangka, juga dilakukan penelitian terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut,” jelasnya.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 KUHP.

Sebagai alternatif, para tersangka juga dijerat dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 KUHP.

Usai proses Tahap II, keenam tersangka langsung dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum selama 20 hari ke depan.

“Masing-masing tersangka ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 9 Maret 2026 hingga 28 Maret 2026 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang,” kata Vanny.

Dengan dilaksanakannya Tahap II tersebut, penanganan perkara kini sepenuhnya berada di tangan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang.

Selanjutnya, tim jaksa akan menyusun surat dakwaan serta melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk menjalani proses persidangan.

“Jaksa Penuntut Umum akan mempersiapkan surat dakwaan dan kelengkapan berkas perkara sebelum pelimpahan perkara ke pengadilan,” tutup Vanny.

MoneyTalk, Jakarta – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) kembali melakukan penggeledahan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) kegiatan pendistribusian semen di wilayah Provinsi Sumatera Selatan oleh distributor PT KMM tahun 2018–2022.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, SH., MH., dalam keterangan resminya, Rabu (25/2/2026), menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejati Sumsel tertanggal 20 Februari 2026 serta Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 23 Februari 2026.

“Pada hari Rabu, 25 Februari 2026, Tim Penyidik Kejati Sumsel kembali melaksanakan penggeledahan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pendistribusian semen dalam wilayah Provinsi Sumsel oleh distributor PT KMM tahun 2018 sampai dengan 2022,” ujar Vanny.

Rumah tersangka berinisial DJ selaku Direktur Utama PT KMM yang berlokasi di Komplek Mustika Perdana, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang.

Kantor Cabang PT Jamkrindo Cabang Palembang di Jalan Kapten A. Rivai, 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang.

Dari hasil penggeledahan tersebut, tim penyidik melakukan penyitaan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dan relevan dengan proses penyidikan perkara dugaan tipikor distribusi semen tersebut.

“Dari dua lokasi yang dilakukan penggeledahan, tim penyidik melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang dianggap perlu dan berkaitan dengan perkara dimaksud,” tegas Vanny.

Ia juga memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan berjalan lancar tanpa hambatan.

“Kegiatan penggeledahan di kedua lokasi tersebut berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” tambahnya.

Kejati Sumsel menegaskan bahwa proses penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pendistribusian semen di wilayah Sumatera Selatan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Selatan (Sumsel) mengungkap adanya pengembalian sebagian kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pemanfaatan lahan di kawasan Pasar Cinde Palembang. Meski demikian, proses hukum disebut tetap berlanjut hingga berkekuatan hukum tetap.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menjelaskan bahwa pada Jumat, 12 Februari 2026, terdakwa Harnojoyo melalui kuasa hukumnya telah menitipkan uang sebesar Rp750 juta sebagai pembayaran kerugian negara.

“Uang tersebut merupakan bagian dari pengembalian kerugian negara terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kerja sama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Magna Beatum pada pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah di Jalan Sudirman kawasan Pasar Cinde tahun 2016–2018,” ujar Vanny dalam keterangan pers di Palembang, Kamis (19/2/2026).

Menurut dia, perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp137.722.947.614,40. Karena itu, uang Rp750 juta yang telah dititipkan akan ditempatkan sementara di rekening penampungan milik Kejaksaan Negeri Palembang hingga perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Vanny menegaskan, pengembalian sebagian kerugian negara tidak menghapus proses pidana yang sedang berjalan. Kejaksaan tetap berkomitmen menuntaskan penanganan perkara secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.

“Kami memastikan proses hukum terus berjalan sampai ada kepastian hukum. Pengembalian uang hanya menjadi bagian dari pembuktian dan pemulihan kerugian negara,” tegasnya.

Kejaksaan juga mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan perkara secara objektif serta mempercayakan penanganannya kepada aparat penegak hukum.

MoneyTalk, Jakarta – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui tahap II telah menyerahkan tujuh tersangka beserta barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan pengelolaan aset kas besar pada salah satu bank pemerintah Kantor Cabang Pembantu Semendo, Kabupaten Muara Enim, Kamis (12/2/2026).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menyampaikan bahwa penyerahan tahap II tersebut menandai peralihan penanganan perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Muara Enim.

“Setelah dilaksanakan tahap II, penanganan perkara beralih ke Penuntut Umum. Selanjutnya JPU akan mempersiapkan surat dakwaan serta kelengkapan berkas untuk pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus,” ujar Vanny dalam keterangan resminya.

Adapun tujuh tersangka yang diserahkan terdiri dari unsur pimpinan cabang pembantu bank, penyelia unit pelayanan nasabah dan uang tunai, account officer, serta empat orang perantara KUR Mikro. Para tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran KUR Mikro dan pengelolaan kas bank.

Enam tersangka kini menjalani penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 12 Februari hingga 3 Maret 2026, di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang. Sementara satu tersangka lainnya telah lebih dahulu ditahan dalam perkara berbeda.

Vanny menegaskan, proses hukum akan terus berjalan sesuai ketentuan hingga perkara tersebut disidangkan di pengadilan.

“Kami memastikan seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Kejati Sumsel juga mengimbau masyarakat untuk terus mendukung upaya penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan menghambat program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti KUR Mikro.

MoneyTalk, Jakarta – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pendistribusian semen di wilayah Provinsi Sumatera Selatan oleh distributor PT KMM untuk periode 2018–2022.

Penetapan tersangka dilakukan oleh Tim Penyidik Kejati Sumsel pada Senin, 9 Februari 2026, setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menjelaskan bahwa tiga tersangka tersebut masing-masing berinisial DJ selaku Direktur Utama PT KMM, MJ selaku Direktur Pemasaran PT SB (Persero) Tbk periode April 2017 hingga April 2019 yang kemudian menjabat Direktur Keuangan hingga Maret 2022, serta DP selaku Direktur Keuangan PT SB (Persero) Tbk periode April 2017 hingga Mei 2019.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menyimpulkan telah terdapat bukti yang cukup sehingga status DJ ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas I Palembang terhitung sejak 9 Februari hingga 28 Februari 2026,” ujar Vanny di Palembang.

Sementara itu, dua tersangka lainnya, MJ dan DP, tidak hadir saat penetapan tersangka. Hingga kini, penyidik telah memeriksa 34 orang saksi dalam perkara tersebut.

Vanny menerangkan, dugaan korupsi bermula dari kesepakatan antara MJ dan DP bersama DJ untuk menjadikan PT KMM sebagai distributor semen PT SB (Persero) Tbk. Untuk merealisasikan rencana tersebut, MJ disebut menerbitkan surat dukungan agar PT KMM memperoleh proyek Tol Pematang Panggang–Kayu Agung sebagai jaringan distribusi semen curah.

Di sisi lain, DP yang juga merangkap sebagai komisaris anak usaha PT SB diduga memindahkan jaringan distribusi dan gudang semen sehingga dapat diserahkan kepada PT KMM. Selanjutnya, perjanjian jual beli semen antara PT SB dan PT KMM ditandatangani pada 27 September 2018 tanpa melalui proses seleksi administrasi dan teknis sesuai prosedur operasional standar perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, PT KMM disebut memperoleh fasilitas plafon penebusan semen tanpa jaminan aset serta tidak melakukan pembayaran sesuai nilai penebusan. Meski demikian, MJ dan DP diduga tetap memberikan fasilitas tersebut, termasuk melakukan penjadwalan ulang piutang berulang kali agar plafon penebusan tetap terbuka.

“Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian pada PT SB (Persero) Tbk setidak-tidaknya sebesar Rp74.375.737.624,” jelas Vanny.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi, baik pasal primair maupun subsidair, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta ketentuan terkait lainnya.

Kejati Sumsel menegaskan proses penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut

MoneyTalk, Jakarta – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp616,5 miliar dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pinjaman atau kredit dari salah satu bank pemerintah kepada PT BSS dan PT SAL.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, SH, MH, menjelaskan bahwa penyelamatan keuangan negara tersebut merupakan hasil dari rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus.

“Pada rilis sebelumnya tanggal 7 Agustus 2025, penyidik telah melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp506,15 miliar sebagai barang bukti dalam perkara ini,” ujar Vanny dalam keterangan resminya, Rabu (7/1/2026).

Vanny menambahkan, pada Rabu, 7 Januari 2026, penyidik kembali menerima penitipan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp110,37 miliar. Dana tersebut diserahkan melalui saksi VI selaku Direktur PT BSS bersama penasihat hukum tersangka berinisial WS.

“Dengan adanya penitipan tersebut, total keuangan negara yang berhasil diselamatkan Kejati Sumsel hingga saat ini mencapai Rp616.526.339.349,” jelasnya.

Meski demikian, Vanny menegaskan bahwa nilai tersebut masih merupakan langkah awal, mengingat estimasi kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun.

“Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan tidak hanya berfokus pada penetapan tersangka dan pemidanaannya, tetapi juga pada upaya maksimal penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan negara,” tegas Vanny.

Kejati Sumsel memastikan proses penyidikan perkara dugaan korupsi kredit bank pemerintah kepada PT BSS dan PT SAL akan terus dikembangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.