23 November 2026

Zainuddin Arsyad

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Forum Alumni BEM (FABEM), Zainuddin Arsyad, meminta Presiden Prabowo Subianto memecat Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyusul polemik pengangkatan dua anak menteri tersebut sebagai tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya.

Zainuddin menilai pengangkatan anggota keluarga ke posisi tenaga ahli di lingkungan kementerian menimbulkan persoalan serius mengenai profesionalitas, transparansi, dan etika pejabat publik. Menurut dia, jabatan di pemerintahan semestinya diberikan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi, bukan karena kedekatan keluarga dengan pejabat yang memiliki kewenangan.

“Ini menyalahi semangat profesionalitas. Ada dugaan unsur nepotisme yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” demikian sikap Zainuddin sebagaimana disampaikan dalam pernyataannya, Jumat (23/10/2026).

Menurut Zainuddin, Presiden Prabowo perlu menunjukkan sikap tegas apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa pengangkatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ketegasan diperlukan agar jabatan publik tidak menimbulkan kesan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga.

Polemik ini mencuat setelah beredarnya dokumen yang disebut sebagai lampiran Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umrah.

Sejumlah media, termasuk Suara.com dan RMOL, memberitakan bahwa dua putra Gus Irfan, Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, tercantum dalam daftar tenaga ahli tersebut.

Suara.com melaporkan pada Jumat, 23 Oktober 2026, bahwa dokumen tersebut memuat sembilan nama tenaga ahli. Sementara itu, RMOL memberitakan bahwa informasi pengangkatan kedua putra menteri tersebut turut memicu kritik dari sejumlah tokoh publik.

Bagi Zainuddin, persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan alasan bahwa seorang menteri memiliki kewenangan menunjuk tenaga ahli. Kewenangan administratif, menurut argumentasi yang disampaikannya, tetap harus disertai pertanggungjawaban mengenai kompetensi, proses penetapan, serta kepentingan yang mendasari keputusan.

Sebab, jabatan tenaga ahli di kementerian memiliki fungsi untuk membantu pelaksanaan tugas pemerintahan. Karena itu, publik patut mengetahui apakah orang yang ditunjuk memiliki keahlian yang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan.

Hubungan keluarga tidak otomatis membuktikan terjadinya pelanggaran hukum. Namun, ketika anggota keluarga inti seorang pejabat mendapatkan posisi di lembaga yang dipimpin pejabat tersebut, transparansi mengenai proses pengangkatan menjadi semakin penting.

Zainuddin juga meminta kalangan DPR RI bersuara dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Menurut dia, persoalan ini menyangkut standar etika penyelenggara negara dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.

“DPR tidak seharusnya hanya menunggu polemik mereda, tetapi perlu meminta penjelasan resmi mengenai dasar pengangkatan kedua tenaga ahli tersebut,” paparnya.

Ada sejumlah hal yang menurutnya perlu dijelaskan kepada publik, mulai dari kualifikasi pendidikan dan pengalaman profesional, tugas masing-masing tenaga ahli, mekanisme penetapan, hingga status dan pembiayaan jabatan mereka.

Penjelasan itu penting agar masyarakat dapat menilai apakah pengangkatan dilakukan berdasarkan kebutuhan kementerian dan kompetensi yang relevan.

DPR juga dapat meminta Kementerian Haji dan Umrah menjelaskan mekanisme pengawasan untuk mencegah konflik kepentingan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran aturan, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang berwenang.

Bagi Zainuddin, pengawasan semacam ini penting untuk memastikan bahwa jabatan di lingkungan pemerintahan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau keluarga pejabat.

Di tengah kritik tersebut, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf telah memberikan penjelasan mengenai keterlibatan kedua anaknya.

Diberitakan Portal MetroTV pada 23 Oktober 2026, Gus Irfan mengatakan bahwa kedua anaknya bersama sejumlah santrinya pernah membantu proses awal pembentukan Badan Penyelenggara Haji pada akhir 2024.

Menurut penjelasan Gus Irfan, bantuan tersebut diberikan selama sekitar tiga hingga empat bulan tanpa menerima gaji maupun fasilitas. Setelah lembaga berjalan, sebagian orang yang sebelumnya membantu kemudian diangkat menjadi tenaga ahli, sedangkan sebagian lainnya kembali menjalankan aktivitas masing-masing.

Gus Irfan juga menjelaskan bahwa dirinya memiliki hak untuk menetapkan tiga staf khusus dan lima tenaga ahli. Namun, ia menyebut hanya menggunakan satu posisi staf khusus dan empat posisi tenaga ahli.

Penjelasan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhitungkan dalam menilai polemik ini. Meski demikian, alasan bahwa seseorang pernah membantu pembentukan lembaga belum dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai kualifikasi jabatan, prosedur pengangkatan, serta pengelolaan potensi konflik kepentingan.

Persoalan ini juga perlu dilihat dari sudut pandang tata kelola pemerintahan. Dalam jabatan publik, kepatuhan terhadap prosedur administratif merupakan hal mendasar, tetapi kepercayaan masyarakat juga bergantung pada transparansi dan kemampuan pejabat menjelaskan keputusan yang diambilnya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur persoalan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan. Ketentuan tersebut relevan untuk menjadi salah satu rujukan pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan fakta dan unsur hukum yang harus dibuktikan.

“Artinya, pengangkatan anggota keluarga tidak dapat langsung dinyatakan sebagai tindak nepotisme hanya berdasarkan hubungan kekerabatan. Pemeriksaan perlu melihat kewenangan pengambil keputusan, mekanisme penetapan, aturan yang berlaku, dan apakah kepentingan pribadi memengaruhi keputusan tersebut,” tegas Zainuddin.

Namun, dari sisi etika publik, keterbukaan tetap diperlukan. Pejabat harus mampu menunjukkan bahwa penunjukan tenaga ahli dilakukan untuk mendukung pekerjaan kementerian, dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara ini, Presiden Prabowo dan DPR memiliki ruang untuk memastikan persoalan tersebut dijelaskan secara transparan.

“Evaluasi yang objektif diperlukan agar kritik tidak berhenti sebagai perdebatan politik, tetapi menghasilkan kejelasan mengenai tata kelola pemerintahan,” tegasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) menyerukan penguatan gerakan masyarakat dalam melawan praktik korupsi yang dinilai masih menjadi salah satu persoalan serius di Indonesia.

Ketua Umum FABEM, Zainuddin Arsyad, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas, adil, dan tidak pandang bulu.

Seruan tersebut disampaikan FABEM melalui kampanye bertajuk “Seruan Aksi Perang Semesta Melawan Korupsi Jilid ke-II”. Dalam seruan itu, FABEM menekankan pentingnya menangkap dan mengadili para pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Zainuddin, korupsi bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, tetapi merupakan kejahatan yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat dapat tergerus akibat praktik korupsi.

“Korupsi adalah kejahatan terhadap bangsa. Karena itu, pemberantasannya harus dilakukan secara serius dan menyeluruh,” tegas Zainuddin kepada wartawan, Kamis (27/8/2026).

Ia mengatakan, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen. Setiap laporan maupun dugaan korupsi yang memiliki bukti kuat harus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang transparan.

FABEM juga menyerukan agar tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum. Jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan seseorang terbebas dari proses hukum apabila terbukti melakukan korupsi.

Dalam pernyataannya, FABEM membawa pesan “Tangkap dan Adili Para Pejabat yang Korup”. Organisasi ini juga mendorong prinsip penegakan hukum yang tidak membeda-bedakan siapa pun yang terlibat.

Zainuddin menilai pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian politik sekaligus konsistensi aparat penegak hukum. Penindakan harus diarahkan kepada siapa pun yang terbukti bersalah, tanpa melihat latar belakang maupun posisi kekuasaannya.

“Jangan sampai pemberantasan korupsi hanya tajam kepada kelompok tertentu, tetapi tumpul kepada kelompok lainnya. Hukum harus berlaku untuk semua,” ujarnya.

FABEM juga mengajak masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap persoalan korupsi. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan anggaran negara dan melaporkan dugaan penyimpangan kepada lembaga yang berwenang.

Menurut FABEM, dampak korupsi tidak berhenti pada hilangnya uang negara. Korupsi juga dapat menyebabkan kualitas pembangunan menurun, pelayanan publik terganggu, serta memperlebar kesenjangan sosial.

Karena itu, Zainuddin menilai pemberantasan korupsi harus ditempatkan sebagai agenda bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya.

“Perang melawan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa,” katanya.

FABEM menegaskan akan terus mendorong kesadaran publik agar pemberantasan korupsi menjadi gerakan bersama. Seruan “Tangkap, Adili, dan Kejar Koruptor” menjadi bagian dari pesan organisasi tersebut dalam mendorong Indonesia yang lebih bersih dari praktik korupsi.

Zainuddin menambahkan, penegakan hukum yang konsisten merupakan salah satu kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

“Kalau koruptor dibiarkan, yang menjadi korban adalah rakyat. Karena itu, hukum harus benar-benar ditegakkan dan keadilan harus diberikan kepada masyarakat,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan penjualan aset negara berupa hasil kelapa sawit dan perusakan lingkungan melalui aktivitas tambang emas ilegal (PETI) di lahan HGU yang dikelola oleh PT. Agrinas (BUMN) memicu kemarahan publik. Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Riau, melalui Ketua DPW-nya, Heri Guspendri, angkat bicara dan mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera bertindak.

Menurut Heri, lahan eks PT. Duta Palma Nusantara yang telah disita oleh negara dan kini dikelola oleh PT. Agrinas seharusnya menjadi sumber pendapatan negara yang dikelola secara profesional dan transparan. Namun, informasi yang beredar menyebutkan bahwa hasil kelapa sawit dari lahan tersebut justru dijual ke pihak ketiga tanpa kejelasan pertanggungjawaban, bahkan disertai praktik penambangan emas ilegal di area HGU.

“Aset negara bukanlah milik pribadi. Jika benar dijual kepada pihak ketiga tanpa prosedur yang sah, maka ini adalah pelanggaran berat terhadap hukum dan prinsip tata kelola kekayaan negara,” tegas Heri dalam konferensi pers, Kamis (07/08/2025).

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menyusun surat aksi yang akan dilayangkan ke Polda Riau dalam waktu dekat. Langkah ini sebagai bentuk tekanan kepada aparat agar tidak tinggal diam melihat potensi kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di tubuh BUMN.

“Negara harus hadir dalam menjaga asetnya. Jika APH lambat bertindak, kami siap menggalang dukungan publik untuk melakukan aksi hukum dan unjuk rasa secara terbuka,” tambah Heri.

Dukungan terhadap DPW FABEM Riau juga datang dari Dewan Pimpinan Pusat FABEM. Ketua Umum DPP FABEM, Zainuddin Arsyad, menegaskan bahwa gerakan moral ini harus terus dikawal. Ia menyebut dugaan penyimpangan di tubuh PT. Agrinas sebagai bentuk nyata pengkhianatan terhadap amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

“BUMN seharusnya dikelola demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu. Kami menyerukan kepada seluruh anggota FABEM dan kalangan BEM di seluruh Indonesia untuk mulai bersikap kritis. Kalau perlu, kita gelar demonstrasi masif setiap hari,” tegas Zainuddin.

Kasus ini menambah panjang daftar persoalan pengelolaan aset negara, khususnya di sektor perkebunan. FABEM menegaskan akan terus mengawal dan membongkar praktik-praktik kotor yang mencederai integritas BUMN dan kepercayaan publik.

MoneyTalk,Jakarta – Belum usai, masalah umpatan Gus Miftah terhadap penjual es, perkataan rakyat jelata pun dilontarkan seorang juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM), Zainuddin Arsyad mengatakan, Adita Irawati, Jubir Presiden, tidak  salah berkata “Rakyat Jelata”, namun Kurang bersahaja disaat Presiden Prabowo begitu harmoni dengan masyarakat.

” Pidato Bapak Prabowo tidak pernah berkata rakyat jelata, namun senantiasa menyematkan kata saudara untuk rakyat dan masyarakat dari semua lapisan dengan nada yang bersahaja ketika menyentuh lapisan masyarakat paling bawah,” kata Zainnudin, pada Jum’at (6/12/24).

Menurutnya,  Saat pidato pelantikan Presiden Prabowo memanggil kata saudara sebanya 98 kali kepada semua kalangana anak bangsa dari Wakil presiden RI, pejabat negara, pimpinan partai politik, pesaing kontestasi pilpres, cendikiawan, ulama, pemuda, mahasiswa maupun insan pers.

” Bahkan rakyat kecil dan paling miskin sekalipun juga dipanggil saudara oleh Bapak Presiden Prabowo, jika dihitung jumlah panggilan saudara itu terbanyak justru dari kalangan masyarakat biasa bukan pejabat pemerintah atau pimpinan partai politik,” ungkapnya.

Dijelaskannya dalam sambutan pada saat Tanwir Muhammadiayah, pertama-tama ia memuji tokoh Muhammadiyah sebagai pendiri TNI, bahwa panglima besar TNI yang pertama adalah seorang Kepala sekolah SMA Muhammadiyah Purwokerto. Berarti pengaruh Muhammadiyah juga selain dakwah tapi juga menanamkan patriotisme, semangat cinta tanah air, dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Prabowo memuji semua kalangan dari Pejabat, Pimpinan Muhammadiyah hingga struktur bawah bahkan Bapak Presiden Prabowo merendah dan berterimakasih.

” Saya ingin mengatakan, bukan pengurus Muhammadiyah yang harus terima kasih saya hadir, saya yang terima kasih karena saya merasa, saya merasa tidak hanya kehormatan, tapi saya merasa penting bagi saya untuk bisa bicara kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah, kepada para guru, kepada para ustaz, kepada para ulama. Ustaz, guru, ulama adalah pendidik bangsa, adalah panutan rakyat, panutan masyarakat,” kata Zainnudin mengutif ungkap Prabowo Subianto dalam acara tersebut.

” Dari dua pidato yang kita dengarkan betapa beretikanya beliau sebagai pemimpin terhadap rakyatnya, sesuai yang diamanatkan Pancasila,” bebernya.

Kata Zainuddin, seorang pejabat negara sudah seharusnya memahami karakter kepemimpinan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan baik secara kata maupun perbuatan agar dapat menjalankan roda pemerintahan secara hirarki dan terbangun rasa harmonisasi dengan masyarakat luas.

Pentingnya pejabat negara mengamalkan nilai-nilai pancasila yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga setiap kerangka kerjanya dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada atasan namun juga kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT,” pungkasnya.

MoneyTak,Jakarta –  Sebagai kaum intelektual dan aktivis pergerakan, kita seharusnya mengapresiasi Presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Prabowo Subianto, atas pemikiran, tulisan, dan pidatonya yang selalu membela kaum lemah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh nyata yang dapat kita dengarkan dan amati.

Presiden Prabowo pernah menegaskan bahwa ia lebih menghormati pedagang asongan dibandingkan kelompok intelektual dan elite. Hal ini disampaikan dalam pidatonya di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) pada 29 Maret 2024.

“Saudara boleh bangga menjadi sarjana, tapi dalam hati saya, saya sangat hormat kepada pedagang kaki lima, tukang ojek online, tukang bakso, petani, buruh tani, pekerja harian, buruh di pelabuhan, dan nelayan yang mempertaruhkan nyawa untuk mencari nafkah bagi istri dan anak mereka. Pedagang kaki lima, setiap hari keluar mendorong gerobak, berkeringat, dan bekerja keras demi mencari makan untuk keluarga mereka. Itulah yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal,” ungkap Presiden Prabowo.

Kebijakan Penghapusan Utang UMKM

Presiden Prabowo Subianto juga menerbitkan kebijakan yang menghapus utang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai sektor, termasuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta UMKM lainnya seperti mode, kuliner, dan industri kreatif. Penghapusan utang macet ini diresmikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani pada 5 November 2024 di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam bukunya Paradoks Indonesia, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemerataan ekonomi yang berkeadilan, termasuk bagi pelaku UMKM. Ia menegaskan bahwa ekonomi tidak boleh didominasi oleh kelompok elite semata. Negara harus hadir untuk mengintervensi guna menjamin keadilan dan kesejahteraan ekonomi rakyat.

“Kita tidak boleh punya pandangan: yang kuat semakin kuat, sementara yang lemah dibiarkan. Pandangan seperti itu bukan Pancasila dan bukan cita-cita para pendiri bangsa,” tulis Prabowo dalam buku tersebut (hlm. 147).

Berdasarkan pidato, kebijakan, dan tulisan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Presiden Prabowo adalah seorang Pancasilais sejati yang selalu berpihak pada kepentingan rakyat kecil.

Namun, berbeda halnya dengan beberapa tokoh di sekeliling beliau, termasuk Gus Miftah, yang candaan atau tindakannya terkadang terlihat tidak sejalan dengan visi strategis Presiden Prabowo dalam membangun ekonomi yang berkeadilan. Hal ini mencerminkan adanya tantangan internal dalam memastikan semua elemen pendukung Presiden bersikap konsisten dengan arah kebijakan yang telah dirancang.

Tugas kita saat ini adalah bersatu mendukung kebijakan Presiden Prabowo dengan mengawasi kinerja para pembantunya serta perangkat pemerintah dari pusat hingga tingkat desa. Kaum intelektual harus berani bersuara dan memberikan kritik konstruktif selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta didukung oleh data yang memadai.

Penulis: Zainuddin Arsyad, S.Ip,Ketua Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa

MoneyTalk,Jakarta – Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Kabupaten Sampang resmi dikukuhkan pada Rabu, 28 Agustus 2024, dalam sebuah acara yang berlangsung di Kantor Pendopo Bupati Sampang. Acara ini dihadiri oleh para alumni BEM dari berbagai kampus yang ada di Kabupaten Sampang, Madura, dan menandai dimulainya peran strategis FABEM dalam menjaga integritas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

(lebih…)