Blog - Laman 611 dari 630 -

Perum Peruri Ajak UMKM Pameran di Trade Mission Singapore 2023 Perum Peruri, UMKM, Trade Mission Singapore 2023

Perum Peruri Ajak UMKM Pameran di Trade Mission Singapore 2023

Rafi Mukarram 9 April 2023

SINGAPURA, MoneyTalk – Dalam rangka mendorong kesempatan bagi Usaham Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) untuk bisa ekspor ke luar negeri, Perum Peruri mengajak mitra binaannya berpartisipasi dalam pameran Trade Mission Singapore 2023 di West Mall, Singapura yang berlangsung selama sepekan pada 3-9 April 2023.

Melalui pameran ini, Peruri menghadirkan produk-produk unggulan dari 5 UMKM binaannya di bidang food and beverages, di antaranya merk Stik Jinten, Dapur Sapry dengan produk Sayap Krispi, Krezz dengan produk Kue Semprong, Mushilight dengan produk Stik Jamur dan Basreng Jamur Pedas, lalu yang terakhir My Kripick dengan produk Keripik Pisang.

Pameran ini juga menjadi ajang interaksi dan pertukaran informasi sesama pelaku UMKM mengenai tren produk sekaligus menunjukkan bahwa usaha kecil menengah dalam negeri dapat menembus pasar ekspor.

Dengan hadirnya UMKM mitra binaan Peruri pada pameran ini, membawa angin segar kepada pelaku usaha dan dapat menjadi momentum untuk tampil di kancah internasional, juga menjadi salah satu langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap UMKM.

“Sebagai BUMN, Peruri tidak hanya fokus pada bisnis internal saja, namun juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi positif terhadap negara dan masyarakat. Kami bawa UMKM Binaan untuk pameran di Trade Mission Singapore 2023 sebagai salah satu bentuk komitmen Peruri memajukan perekonomian dari usaha UMKM,” kata Ratih Sukma Pratiwi, Kepala Biro Strategic Corporate Branding & TJSL Peruri, dalam keterangan tertulisnya.

UMKM Binaan Peruri mengaku sangat senang produknya dapat tampil di negara lain. Nungki, pengusaha Stik Jinten asal Jawa Barat, mengatakan Peruri yang selalu mendukung usaha kami untuk terus tumbuh dan berkembang.[MT]

Laba Bank CIMB Niaga Melesat Landing Pages Octo card FIX

Laba Bank CIMB Niaga Melesat

Monica Putri 9 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB Niaga” atau “Bank”; IDX: BNGA) berhasil meraih kinerja menggembirakan dengan perolehan laba sebelum pajak konsolidasi (audited) sebesar Rp6,6 triliun pada tahun 2022 (“FY2022”), naik sebesar 26,7% year-on-year (“Y-o-Y”), dan menghasilkan earnings per share Rp202,2.

Direktur Strategy, Finance dan SPAPM CIMB Niaga Lee Kai Kwong mengatakan, “Kami berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan berkelanjutan dari para stakeholders, sehingga CIMB Niaga bisa menutup tahun 2022 dengan kinerja yang menggembirakan.

Di tengah pemulihan dan kebangkitan ekonomi Indonesia dari tantangan global, kami dapat menangkap peluang untuk mendorong pertumbuhan Bank. Hal ini terlihat pada peningkatan laba sebelum pajak yang mencapai Rp6,6 triliun atau tertinggi hingga saat ini,” kata Lee dalam Silaturahmi Media “Kinerja CIMB Niaga Tahun 2022” di Makassar, Rabu (5/4/2023).

Menurut Lee, 5 Pilar Strategi CIMB Niaga termasuk program transformasi digital di seluruh segmen bisnis tetap menjadi prioritas strategis jangka panjang CIMB Niaga.

Di tahun 2023, CIMB Niaga akan fokus pada peningkatan basis nasabah ritel dan pertumbuhan CASA melalui kapabilitas digital, perbaikan kualitas aset, kontribusi pendapatan non-bunga, serta inovasi perbankan digital dengan teknologi terkini dan pilihan layanan yang luas untuk nasabah.

Rasio keuangan CIMB Niaga juga tercatat baik. Capital adequacy ratio (“CAR”) dan loan to deposit ratio (“LDR”) CIMB Niaga masing-masing sebesar 22,2% dan 85,6% per 31 Desember 2022. Total aset konsolidasian per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp307 triliun, yang semakin memperkuat posisi CIMB Niaga sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia.

Total Dana Pihak Ketiga (“DPK”) mencapai Rp227 triliun dengan rasio CASA meningkat menjadi 63,6%. Hal ini sejalan dengan komitmen Bank untuk terus membangun hubungan yang lebih erat dengan para nasabah, sekaligus meningkatkan pengalaman nasabah dalam memanfaatkan layanan digital CIMB Niaga.

Adapun jumlah kredit/pembiayaan naik 9,4% Y-o-Y menjadi Rp199 triliun (atau Rp197 triliun di luar pembiayaan Salam), terutama berasal dari pertumbuhan pada bisnis Corporate Banking (+12,1% Y-o-Y) dan Consumer Banking (+11,8% Y-o-Y). Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”) tumbuh 7,0% Y-o-Y, sementara Kredit Pemilikan Mobil (“KPM”) meningkat sebesar 35,3% Y-o-Y, termasuk kontribusi dari anak perusahaan, PT CIMB Niaga Auto Finance (“CNAF”).

Di perbankan Syariah, Unit Usaha Syariah (“UUS”) CIMB Niaga (“CIMB Niaga Syariah”) berhasil mempertahankan posisinya sebagai UUS terbesar di Indonesia, dengan total pembiayaan mencapai Rp49,3 triliun (termasuk pembiayaan Salam) dan DPK sebesar Rp39,5 triliun per 31 Desember 2022.[MT]

Pondok Pesantren Bisa Mandiri Secara Ekonomi Pondok Pesantren Airlangga Hartarto

Pondok Pesantren Bisa Mandiri Secara Ekonomi

Ali Ramadan 9 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Sebagai negara yang memiliki potensi ekonomi dan keuangan syariah tertinggi, Indonesia diuntungkan dengan jumlah pondok pesantren yang mencapai 37 ribu dan lebih dari 4,8 juta santri yang tersebar di berbagai wilayah.

Pondok pesantren memiliki peran yang strategis, terlebih hampir 40% dari total pesantren memiliki potensi secara ekonomi baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro kecil.

Besarnya potensi ekonomi dalam ekosistem pondok pesantren tersebut dinilai mampu mendukung salah satu upaya Pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan melalui pengembangan ekonomi berbasis pesantren yang dapat meningkatkan aktivitas keuangan dengan memanfaatkan layanan keuangan formal.

Inklusi keuangan sendiri diyakini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah.

“Tentu pendidikan pesantren menjadi penting terutama untuk mendorong kewirausahaan dan hanya dengan praktik langsung kewirausahaan bisa disejajarkan jadi tidak hanya dengan teori tapi langsung berpraktik,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengunjungi Ponpes Raudhatul Tarbiyah dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Purwakarta, Rabu (5/04).

Akselerasi upaya inklusi keuangan tersebut juga dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 untuk mendukung perluasan akses keuangan kepada masyarakat dengan memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemda, Industri Jasa Keuangan, Organisasi Masyarakat, serta lembaga pendidikan seperti ponpes pada berbagai segmen sasaran, salah satunya adalah santri dan pemuda.

Lebih lanjut, pada kesempatan tersebut Menko Airlangga juga berkesempatan untuk melakukan tinjauan langsung ke peternakan sapi limosin dan konveksi yang dimiliki oleh Ponpes Raudhatul Tarbiyah sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi pesantren dan peningkatan keterampilan santri.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga mendorong kemandirian Ponpes Raudhatul Tarbiyah tersebut dengan memberikan bantuan permodalan usaha melalui KUR dengan jumlah kumulatif sebesar Rp4,5 miliar dan bunga hanya 6%.

”Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pesantren Raudhatul Tarbiah yang sudah mandiri secara ekonomi. Tadi berbicara mengenai kepemilikan sawah, ternak sapi, dan juga usaha konveksi, ini merupakan contoh bahwa pondok pesantren bisa berdiri mandiri, dan tentu ini bisa terjadi karena ekosistem pesantren yang kuat,” pungkas Menko Airlangga.

Sebelum mengunjungi Ponpes Raudhatul Tarbiyah, Menko Airlangga juga mengunjungi Ponpes Al Muhajirin guna mempererat silaturahmi sekaligus meninjau secara langsung perkembangan ekosistem ekonomi pada pesantren tersebut.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Anggota Komisi VIII DPR RI, Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, serta Bupati Purwakarta.[MT]

Ongkos Politik Mahal, Ini Peringatan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi KPK 2

Ongkos Politik Mahal, Ini Peringatan KPK

Hedi Batubara 8 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Mengantisipasi tahun politik 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Penyelenggara Negara (PN) untuk tidak tergiur melakukan praktik tindak pidana korupsi.

Hal ini disampaikan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Maruli Tua, dalam Rapat Koordinasi bertajuk Pemantauan Monitoring Center for Prevention (MCP) 2023, serta Rapat Tematik Aset dan Pendapatan Daerah, di Kantor Bupati Kabupaten Muara Bungo, Jambi, Selasa (4/4).

“Ongkos politik/demokrasi kita ketahui sangat mahal tapi kami meminta agar mahalnya biaya politik/demokrasi ini tidak membuat korupsi kian marak. Untuk itu, KPK meminta komitmen dari Kepala Daerah beserta jajaran dan pimpinan DPRD untuk menjauhi tindak pidana korupsi,” kata Maruli.

Sebagai contoh, dihimpun dari data KPK, biaya politik calon bupati/wali kota rata-rata Rp30 miliar, sementara gaji bupati/wali kota terpilih selama 5 tahun di bawah biaya politik. Begitu juga biaya politik menjadi gubernur bisa mencapai Rp100 miliar, sedangkan untuk pemilihan presiden, biayanya tidak terhingga atau unlimited.

Hal inilah yang akhirnya menjadikan korupsi sebagai jalan pintas untuk pejabat publik mencari ongkos tambahan. Misalnya di Area Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang rawan terjadinya penggelapan aset akibat pengamanan yang lemah. Atau pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) yang rawan suap/gratifikasi proyek.

Lalu dalam pengelolaan keuangan desa, Maruli Tua mengingatkan untuk kehatian-hatian dalam tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) serta Perangkat Desa, terutama mencegah proses mengarahkan anggaran desa untuk proyek dan kerja sama dengan mitra-mitra tertentu dengan menyalahgunakan kewenangan.

“Area manajemen ASN sangat rentan terjadinya jual beli jabatan dan terjadinya suap/gratifikasi sehingga kami meminta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi palang pintu agar tidak terjadinya jual beli jabatan ini dengan pelaksanaan sistem merit. Sebab Area Optimalisasi Pajak Daerah rentan terjadinya penggelapan penerimaan pajak dan suap/gratifikasi,“ tambah Maruli.

Sehingga KPK meminta perangkat daerah bertanggung jawab pada penyelesaian Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Maruli mengimbau Kepada Ketua DPRD dan Anggota Dewan lainnya untuk dapat memantau MCP, salah satunya milik Kabupaten Muara Bungo sebagai bentuk pengawasan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Di sisi lain, KPK juga mengharapkan Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terutama sisi anggaran dan Sumber Daya Masyarakat (SDM), “Anggaran APIP ditambah boleh, dikurang jangan. APIP harus Independen, Bapak Bupati dan Wakil Bupati mohon untuk memperkuat APIP,” jelas Maruli.

Pada area pengawasan APIP jika memang ada indikasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan ataupun kerugian keuangan negara, APIP dapat berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan tanpa menunggu arahan kepala daerah.

“Kasus korupsi yang menjerat Gubernur dan sejumlah anggota DPRD di Provinsi Jambi terkait dengan penyusunan dan pengesahan APBD pernah terjadi dan harus menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Apalagi masyarakat juga semakin kritis terhadap pejabat-pejabat yang pamer harta hingga ramai dibicarakan di media sosial,” ujar Maruli.[MT]

Jelang Idul Fitri, Pekerja Berstatus Mitra atau Driver Online Berharap THR kripto-crypto-bitcoin-4

Jelang Idul Fitri, Pekerja Berstatus Mitra atau Driver Online Berharap THR

Hedi Batubara 8 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengatakan Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi hal yang dinanti pekerja/buruh, khususnya mereka yang hendak mudik dan berbelanja kebutuhan lebaran.

THR sendiri merupakan hak pendapatan pekerja yang wajib diberikan pemberi kerja menjelang Hari Raya keagamaan dalam bentuk uang tunai yang disesuaikan dengan lama bekerja dan agama yang dianut pekerja.

Pemberian THR bagi pekerja/buruh merupakan tradisi dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan.

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja.

Namun THR tersebut hanya bisa dinikmati oleh pekerja formal, lalu bagaimana dengan perkerja seperti driver online, ojek online dan para pekerja ekspedisi yang berstatus pekerja mitra ( driver online ) Demikian disampaikan Presiden ASPEK Indonesia – Mirah Sumirat, SE.

Padahal mereka sama-sama merayakan Hari Raya seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Lalu mereka minta THR pada siapa? Seharusnya Pemerintah bisa mencarikan solusi atas permasalahan yang terjadi setiap tahun, bukan hanya memberikan himbauan kepada perusahaan yang mempekerjakan pekerja mitra, pungkas Mirah.

Dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, gelombang PHK terus terjadi membuat pekerja formal semakin berkurang. Lalu kemana pekerja formal yang terPHK..? Ternyata hasil penelitian mereka banyak beralih menjadi driver online, ojek online dan kurir ekspedisi yang berstatus mitra yang saat ini jumlahnya kurang lebih 4 juta orang

Senada apa yang disampaikan Presiden ASPEK Indonesia, Herman Hermawan- ketua umum Serikat Pekerja Platform Daring (SPPD) yang menjadi anggota/berafiliasi kepada ASPEK Indonesia menyampaikan, kalau pekerja formal untuk merayakan Hari Raya mendapatkan THR, lalu pekerja seperti kami mendapatkan THR dari mana, apa lagi “narik” sekarang lagi anyeb, istilah yg biasa digunakan kawan-kawan ojek online dan driver online untuk mengatakan orderan lagi sepi.

Masih dikatakan oleh Herman bahwa hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai pemangku kebijakan, jangan hanya pekerja formal saja yang dibuatkan permenaker tentang THR akan tetapi para pekerja platform juga harus segera dibuat kan Permenaker agar kami memiliki payung hukum yang jelas.

Lebih lanjut dengan nada agak tinggi Herman “Chipeng”menyampaikan, kami ini pekerja yang sangat rentan. Hari ini kami narik kami punya uang, hari ini tidak narik kami tidak punya uang (no work no pay), apalagi dengan biaya potongan aplikasi yang sangat tidak manusiawi 20% + biaya pemesanan, bahkan sekarang ada argo Rp 20.000 tapi bersihnya ke driver hanya Rp 12.000. Faktor naiknya harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dari Rp. 7.000 menjadi Rp 10.000, biaya perawatan kendaraan dan angsuran kendaraan.

Dari tahun 2014 sejak ada nya Uber grab dan Gojek hingga kini 2023 kami belum juga memiliki payung hukum yang jelas, dimana peran Pemerintah selaku pemangku kebijakan.

Hal ini tentu menjadi tanggung jawab Pemerintah,agar nilai Pancasila yaitu sila ke -5 bisa di implementasikan sesuai bunyi nya , yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“.[MT]

Dewan Pimpinan Pusat
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

Mirah Sumirat, SE
Presiden

Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal

Pengumuman: Telkomsel dan IndiHome Bakal Bersatu Telkomsel IndiHome

Pengumuman: Telkomsel dan IndiHome Bakal Bersatu

Ali Ramadan 8 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dan Telkomsel telah menandatangani Perjanjian Pemisahan Bersyarat (Conditional Spin-off Agreement/CSA) untuk mengintegrasikan IndiHome ke Telkomsel.

IndiHome merupakan pemain fixed broadband terbesar di Indonesia yang dimiliki 100% oleh Telkom. Pemisahan usaha dan integrasi ini sejalan dengan inisiatif Fixed Mobile Convergence (FMC).

Adapun penandatanganan perjanjian ini merupakan bagian penting dalam mengimplementasikan strategi TelkomGroup untuk menyediakan variasi layanan broadband terbaik, memperkuat bisnis, dan mewujudkan inklusi digital di Indonesia. Transaksi ini mendapat dukungan dari Telkom dan Singtel sebagai pemegang saham[1] Telkomsel.

Integrasi ini juga sejalan dengan strategi Singtel untuk terus mengembangkan bisnis dan memperkuat komitmennya di Indonesia.

IndiHome memimpin 75,2% pangsa pasar di Indonesia, salah satu pasar fixed broadband dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan tingkat penetrasi sekitar 14%[2] dibandingkan dengan 40%[2] di seluruh Asia Tenggara.

ARPU fixed broadband dikatakan enam kali lebih tinggi[3] dari seluler di Indonesia, dan dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, fixed connection pun dipastikan tumbuh signifikan.

Terkait pemisahan usaha (spin off) IndiHome ini, Telkomsel akan mengeluarkan sejumlah saham baru bagi Telkom. Nilai IndiHome mencapai Rp58,3 triliun (setara dengan S$5,1 miliar)[4] (yang mana akan 50% lebih tinggi dari ekuitas Telkom jika digabungkan dengan perjanjian komersial lainnya antara Telkom dan Telkomsel), sehingga mengakibatkan transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi material yang memerlukan persetujuan dari pemegang saham independen Telkom.

Bersamaan dengan integrasi ini, Singtel sepakat untuk menggunakan haknya untuk mengambil sebesar 0,5% saham baru di Telkomsel senilai Rp 2,7 triliun (setara dengan hingga S$236 juta) dalam bentuk tunai.

Hal ini menjadikan kepemilikan efektif Singtel di Telkomsel menjadi 30,1%, sementara kepemilikan Telkom di Telkomsel naik menjadi 69,9%.

Dengan strategi yang melibatkan IndiHome dan Telkomsel ini, maka Business to Consumers (B2C) di TelkomGroup akan sepenuhnya dikelola oleh Telkomsel, sementara fokus operasional Telkom adalah Business to Business (B2B).

Inisiatif FMC diharapkan dapat memperkuat posisi TelkomGroup sebagai perusahaan telekomunikasi terintegrasi untuk menjawab kebutuhan pelanggan yang terus berkembang dan menciptakan sinergi melalui jaringan pelanggan yang luas.

“Proses integrasi layanan broadband untuk pelanggan ritel TelkomGroup adalah bagian dari tranformasi bisnis ‘Five Bold Moves’ untuk memperkuat posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar telekomunikasi digital di Indonesia,” jelas Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah.

Integrasi dengan Telkomsel yang merupakan salah satu lini bisnis andalan Telkom, akan memungkinkan masyarakat memperoleh layanan broadband yang lebih luas, di mana pelanggan dapat berpindah tempat dengan bebas, tanpa khawatir kehilangan layanan, demi mewujudkan inklusi digital.

Transformasi bisnis TelkomGroup juga membuka peluang perusahaan untuk beroperasi lebih efektif dan efisien, baik dari struktur bisnis perusahaan, alokasi modal, dan biaya operasional.

“Telkomsel antusias dengan pencapaian dalam proses kesepakatan spin-off yang telah mencapai tahap ini. Bersama para pemegang saham Telkomsel, yakni Telkom dan Singtel, kami meyakini bahwa integrasi layanan IndiHome nantinya akan semakin memperkuat posisi Telkomsel di industri telekomunikasi dan digital di Indonesia, sekaligus membuktikan keseriusan kami dalam memajukan dan memperluas portofolio bisnis, terutama di layanan Fixed Mobile Convergence (FMC).

Telkomsel berkomitmen untuk terus bergerak maju melampaui ekspektasi menghadirkan produk dan layanan terdepan kepada pelanggan kami, serta konsisten mengembangkan ragam inovasi layanan yang semakin terintegrasi, yang akan mengakselerasi pemerataan konektivitas digital yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Hendri Mulya Syam, Direktur Utama Telkomsel.

“Kami meyakini ini merupakan momentum yang penting bagi Telkomsel untuk masuk ke pasar bisnis fixed broadband dengan pertumbuhan pesat Indonesia dengan bermitra bersama operator broadband terbesar untuk mempercepat pertumbuhan pasar dan melayani kebutuhan pelanggan dengan lebih baik.

Permintaan pasca-pandemi untuk broadband berkualitas tinggi dan tren fixed mobile convergence di industri telco global, menjadikan langkah ini signifikan bagi Telkomsel dalam memperkuat posisinya sebagai perusahaan telekomunikasi terpadu terkemuka di Indonesia dan meningkatkan potensi pertumbuhan yang siginifikan.

Integrasi ini akan memberikan lebih banyak pilihan, inovasi, dan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan, mendorong sinergi biaya dari penggunaan jaringan yang lebih tinggi, konvergensi sistem, saluran penjualan dan pemasaran, dan fungsi pendukung lainnya. Kami akan bekerja sama dengan mitra jangka panjang kami, Telkom, untuk membawa bisnis ke tahap pertumbuhan berikutnya,” ujar Yuen Kuan Moon, CEO Grup Singtel.

CSA Signing diharapkan akan selesai pada awal kuartal ketiga tahun 2023, tergantung dari persetujuan regulator dan pemegang saham.

Setelah penandatanganan CSA, rangkaian proses persiapan integrasi layanan fixed broadband dan seluler untuk pelanggan ritel akan segera dilakukan. Telkom Group memastikan bahwa proses integrasi FMC berlangsung transparan dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk transaksi ini, Mandiri Sekuritas dan Goldman Sachs bertindak sebagai financial advisor (penasihat keuangan) Telkom, dan HHP Law Firm bertindak sebagai legal advisor (penasihat hukum) Telkom.

Sementara itu, Nurhadian Kartohadiprodjo Noorcahyo Legal (NKN Legal), Muhtar Halim & Partners Law Office (MHP Law Office), dan Purbadi & Associates bertindak sebagai legal advisor (penasihat hukum) Telkomsel, serta PT HSBC Sekuritas Indonesia (HSBC) bertindak sebagai financial advisor (penasihat keuangan) Telkomsel.

Citibank bertindak sebagai financial advisor (penasihat keuangan) Singtel. Hiswara Bunjamin & Tandjung bertindak sebagai legal advisor (penasihat hukum) Singtel.[MT]

Sri Mulyani Jabarkan 4 Arah Desain Kebijakan APBN 2024 Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati 3

Sri Mulyani Jabarkan 4 Arah Desain Kebijakan APBN 2024

Rafi Mukarram 8 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan empat arah desain kebijakan APBN pada tahun 2024 yang meliputi penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, peningkatan nilai tambah SDA, serta penguatan deregulasi dan institusi.

Hal itu diungkapkan Menkeu dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat pada Kamis (06/04) yang juga dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Menkeu menyebut, desain kebijakan APBN merupakan tonggak yang sangat penting untuk mengelola kondisi 2024 yang merupakan tahun pemilu dan pada saat yang sama masih terdapat dinamika global.

Menkeu mencontohkan, jatuhnya Silicon Valley Bank dan Signature Bank telah menimbulkan perubahan persepsi industri keuangan di negara maju.

“Alhamdulillah untuk Indonesia guncangan-guncangan ini pasti tidak bisa 100% kita tidak merasakan. Namun, kita relatif bisa menjaga stabilitas dilihat dari stock indeks kita, yield dari Surat Berharga Negara kita, dan nilai tukar kita. Kalau kita bahkan lihat hari ini dengan pergerakan-pergerakan global ini sekarang Indonesia bahkan dianggap sebagai large enough economy. Ekonominya besar, stability-nya bagus”, ujar Menkeu.

Menurut Menkeu, APBN 2024 didesain sesuai arahan Presiden untuk mencapai empat tujuan besar tahun depan, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi.

Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,3-5,7% (yoy), inflasi berada di kisaran 1,5-3,5% (yoy), nilai tukar (Rp/USD) berada di rentang Rp14.800-Rp15.400, harga minyak mentah di rentang 75-85 (USD/barrel), lifting minyak di rentang 592-651 (ribu bph), dan lifting gas berada di kisaran 1.007-1.058 (boepd).

Sasaran dan indikator pembangunan pada 2024 difokuskan pada pemulihan serta akselerasi pembangunan. Kemiskinan ditargetkan menurun di rentang 6,5-7,5%, rasio gini turun di rentang 0,374-0,377, tingkat pengangguran terbuka menurun di rentang 5-5,7%, Indeks Pembangunan Manusia meningkat pada level 75,54%, nilai tukar petani meningkat di rentang 105-108, serta nilai tukar nelayan meningkat di rentang 107-110.

Sementara, postur fiskal tahun depan diperkirakan pendapatan negara mencapai antara 2.700 hingga 2.865 triliun, belanja di 3.215 hingga 3.476.

“Tahun depan kita desain agar primary balance mendekati sedekat mungkin balance atau 0 ini untuk betul betul menjaga kesehatan APBN sehingga defisit didesain antara 2,16 hingga 2,64 persen dari GDP kita”, ungkap Menkeu.[MT]

Jangan Hanya Gratifikasi: KPK Wajib Usut Dugaan Pencucian Uang Rafael Alun Trisambodo Komisi Pemberantasa Korupsi KPK

Jangan Hanya Gratifikasi: KPK Wajib Usut Dugaan Pencucian Uang Rafael Alun Trisambodo

Hedi Batubara 8 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – KPK akhirnya menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka. Meskipun sudah lama masuk radar PPATK, Rafael Alun nampaknya cukup sakti sehingga tidak tersentuh hukum.

Kalau sulit tersentuh hukum, biasanya banyak orang penting yang terlibat, sehingga perlu dilindungi. “Jangan membuka aib sesama”, begitu kira-kira panduannya. KPK juga berpendapat, Rafael Alun merupakan ‘orang kuat’ di negeri ini.

Karena, mungkin saja gratifikasi ini merembes sampai ke puncak tertinggi. Setinggi mana, ini yang menjadi tugas KPK untuk usut sampai ke akar-akarnya.

Laporan PPATK terkait dugaan pencucian uang di kementerian keuangan sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum dan kementerian keuangan sejak lama, 2009. Tetapi, tidak pernah berhasil terungkap, sampai terjadi kasus penganiayaan Mario kepada David.

Sejauh ini, KPK hanya menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka penerima gratifikasi, melalui perusahaan konsultan pajak milik Rafael Alun, PT Artha Mega Ekadhana (AME). Rafael Alun dituduh menerima gratifikasi senilai 90 ribu dolar AS atau sekitar Rp1,3 miliar. Hanya 90 ribu dolar AS?

Kalau tuntutan kepada Rafael Alun hanya sebatas kasus gratifikasi saja, maka patut diduga ada upaya mau mengecilkan atau mengisolir permasalahan ini agar berhenti sampai di Rafael Alun saja, dan tidak melebar ke pihak lainnya yang diduga terlibat pencucian uang.

Kalau tuntutan kepada Rafael Alun hanya sebatas kasus gratifikasi saja, maka KPK tidak bisa mengusut pihak lain yang diduga terlibat menerima aliran dana dugaan pencucian uang dari Rafael Alun, misalnya, kepada artis berinisial R, atau artis-artis dan perusahaan-perusahaan lainnya.

Kalau tuntutan kepada Rafael Alun hanya sebatas kasus gratifikasi saja, KPK juga tidak bisa mengusut harta Rafael Alun lainnya yang patut diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang, membuat kasus-kasus dugaan pencucian uang lainnya di kementerian keuangan akan menguap.

Karena itu, KPK tidak boleh berhenti hanya sebatas pada tuntutan gratifikasi saja. KPK harus usut tuntas dugaan pencucian uang Rafael Alun, agar dapat membongkar pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pencucian uang seperti dilaporkan PPATK. Laporan hasil analisis dan hasil pemeriksaan dari PPATK seharusnya sudah cukup matang dan tidak sulit mencari bukti permulaan dugaan pencucian uang.

Modus pencucian uang antara lain dengan mendirikan perusahaan, atau menempatkan modal di perusahaan milik orang lain, dengan menggunakan nama pihak ketiga seperti nama anak, istri atau anggota keluarga lainnya, untuk menyamarkan asal usul sumber uangnya.

Atau membeli aset seperti properti atau kendaraan bermotor dengan menggunakan nama orang lain, untuk menyamarkan asal usul sumber uangnya.

Apakah Rafael Alun mempunyai perusahaan atas nama orang lain atau anggota keluarganya, yang belum dilaporkan di dalam LHKPN? Apakah Rafael Alun mempunyai penyertaan modal di perusahaan orang lain atas nama orang lain atau anggota keluarganya? Apakah Rafael Alun memiliki rumah, apartemen, atau kendaraan bermotor atas nama orang lain atau anggota keluarnya? Kalau ada, maka patut diduga sudah memenuhi unsur modus pencucian uang.

Oleh karena itu, KPK harus menindaklanjuti penyelidikan kasus Rafael Alun sampai dugaan tindak pidana pencucian uang, agar malapetaka seperti yang terjadi di kementerian keuangan tidak terulang lagi di masa depan.

KPK juga jangan berhenti di kasus Rafael Alun saja. Ingat, masih ada 490 pegawai kementerian keuangan lainnya yang masuk dalam laporan PPATK. KPK bersama Aparat Penegak Hukum lainnya wajib usut tuntas dugaan pencucian uang yang melibatkan begitu banyak pegawai kementerian keuangan, yang sangat meresahkan masyarakat ini.[MT]

Oleh: Anthony Budiawan
Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Pemerintah Bangun Jembatan Kretek 2 dan Rest Area Girisubo Swanayasa di Yogyakarta

Rafi Mukarram 8 April 2023

YOGYAKARTA, MoneyTalk – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyelesaikan Paket Pekerjaan Jembatan Kretek 2 yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pekerjaan konstruksi jembatan dengan total panjang penanganan 2,6 km termasuk jalan pendekat ini membentang di atas Sungai Opak dan menghubungkan antara Desa Tirtohargo dengan Desa Parangtritis.

Jembatan ini merupakan bagian dari Jalur Jalan Lintas Selatan (JLLS) Jawa atau disebut juga jalur Pantai Selatan (Pansela) Jawa sepanjang 1.604 km yang terkenal akan kawasan pariwisata pantai yang membentang mulai dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur.

Peningkatan konektivitas di lintasan Pansela Jawa diharapkan dapat meningkatkan potensi wisata di wilayah pesisir pantai selatan serta memperlancar konektivitas Pulau Jawa bagian selatan sehingga dapat mengurangi kesenjangan dengan wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa yang potensi ekonominya lebih maju.

“Kita terus promosikan jalur Pansela Jawa, supaya orang tertarik lewat selatan. Karena tidak hanya jalannya yang bagus namun juga memiliki pemandangan yang indah (panoramic road) dan terdapat banyak obyek wisata,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Pada paket pekerjaan Jembatan Kretek 2 dibangun juga Rest Area Girisubo Swanayasa yang terletak di Kabupaten Gunungkidul seluas 7.340 meter persegi dan berjarak sekitar 82 km dari Pantai Parangtritis, dan 32 km dari Kabupaten Wonosari. Perjalanan menuju Rest Area tersebut melintasi beberapa pantai berpanorama indah di wilayah pesisir pantai selatan.

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Senin (3/4), Menteri Basuki juga mengapresiasi pembangunan Rest Area Girisubo Swanayasa.

“Sudah bagus. Tolong dikasih tanda atau umbul-umbul supaya terlihat. Kemudian ditambahkan signage yang menunjukkan letak mushola, toilet, sentra kuliner dan lain-lain,” jelas Menteri Basuki.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah – DIY, Direktorat Jenderal Bina Marga Wida Nurfaida berharap, pembangunan Rest Area Girisubo Swanayasa ini dapat meningkatkan potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Harapannya, para wisatawan atau pemudik yang melalui jalur Pansela nanti dapat beristirahat disini dan dapat meningkatkan potensi perekonomian bagi masyarakat sekitar,” kata Wida.

Rest Area Girisubo Swanayasa dilengkapi dengan area parkir berkapasitas 6 kendaraan besar, 24 mobil dan 44 motor. Pada bangunan Limasan 1 dan Limasan 2 disediakan dine in area berkapasitas 120 dan 86 kursi, ATM center, Toko Souvenir, Tenant F&B, toilet, serta kantor operasional. Disediakan pula Kids Area dan 4 VIP Room.

“Ada juga amphiteater berkapasitas 60 kursi untuk event-event budaya seperti sendratari. Dan kami sediakan ruang eksibisi supaya para pengrajin lokal dapat mengikuti pameran,” tambah Wida.

Kedepannya, Kementerian PUPR akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait monitoring operasional rest area dan pengembangan produk-produk lokal. Akan diadakan juga program-program kegiatan rutin sesuai dengan potensi budaya dan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kunjungan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 BBPJN Jawa Tengah – DIY Julian Situmorang mengatakan, secara keseluruhan Paket Pekerjaan Jembatan Kretek 2 sudah selesai pada Januari 2023.

“Konstruksi seluruhnya sudah 100%, untuk Jembatan Kretek 2 juga sudah uji coba fungsional sejak akhir Januari 2023 lalu bersama dengan Bupati Bantul. Tinggal menunggu peresmian,” jelasnya.

Paket Pekerjaan Jembatan Kretek 2 dibangun oleh penyedia jasa Wika – Hutama Joint Operation dengan anggaran sebesar Rp364 miliar yang berasal dari dana loan Islamic Development Bank (IsDB).

Berada di kawasan Sesar Opak yang masih aktif sehingga berpotensi terjadi gempa bumi dan pergerakan tanah, Jembatan Kretek 2 yang berada di Kabupaten Bantul ini dibangun dengan teknologi Lead Rubber Bearing (LRB) untuk meredam dampak gempa bumi. Serta dilengkapi dengan teknologi antisipasi gempa bumi lainnya.[MT]

Indonesia Barter 25 Ton Kopi dengan 50 Ton Kurma Mesir

Rafi Mukarram 8 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Kementerian Perdagangan melepas ekspor kopi dalam skema imbal dagang antara Indonesia dan Mesir yang berlangsung di Subang, Jawa Barat, Rabu (5 Apr).

Pelepasan ekspor tersebut dilakukan Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan bersama Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Didi Sumedi serta Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Nina Sulistyowati.

Pelepasan ekspor kopi milik Koperasi Gunung Luhur Berkah (GLB), Subang, tersebut senilai USD 60 ribu dengan volume 25 ton. Kopi Indonesia tersebut dibayar dengan dua kontainer kurma dari Mesir dengan volume 50 ton yang telah tiba di Indonesia pada 30 Maret 2023.

Menurut Bara, keberhasilan ekspor kopi ke Mesir dengan skema imbal dagang ini merupakan salah satu alternatif solusi perdagangan dengan Mesir yang tidak memerlukan devisa keluar atau masuk.

Dirjen PEN mengungkapkan, ekspor perdana kopi Koperasi GLB yang didorong melalui skema imbal dagang ini menjadi realisasi proyek rintisan imbal dagang business to business (B-to-B) antara Indonesia dan Mesir.

Kemendag akan terus mendorong peningkatan perdagangan antara Indonesia dan Mesir dan berharap transaksi imbal dagang dapat segera terealisasi dengan negara-negara mitra lainnya.

Pada 2022, total perdagangan Indonesia dengan Mesir tercatat sebesar USD 1,5 miliar. Nilai tersebut terdiri atas nilai ekspor Indonesia ke Mesir sebesar USD 1,3 miliar dan nilai impor Indonesia dari Mesir sebesar USD 226 juta.[MT]

Perum Peruri Ajak UMKM Pameran di Trade Mission Singapore 2023

Laba Bank CIMB Niaga Melesat

Pondok Pesantren Bisa Mandiri Secara Ekonomi

Ongkos Politik Mahal, Ini Peringatan KPK

Jelang Idul Fitri, Pekerja Berstatus Mitra atau Driver Online Berharap THR

Pengumuman: Telkomsel dan IndiHome Bakal Bersatu

Sri Mulyani Jabarkan 4 Arah Desain Kebijakan APBN 2024

Jangan Hanya Gratifikasi: KPK Wajib Usut Dugaan Pencucian Uang Rafael Alun Trisambodo

Pemerintah Bangun Jembatan Kretek 2 dan Rest Area Girisubo Swanayasa di Yogyakarta

Indonesia Barter 25 Ton Kopi dengan 50 Ton Kurma Mesir

Baca Juga Berita Ini

Kredit Macet Puluhan Miliar Rupiah Menyelimuti Bank Ganesha

Ketika Hutan Dibakar demi Sawit: Orangutan Terusir, Alam Menanggung Derita

Jokowi dan Ijazah Tak Dihadirkan di Persidangan, Beathor Suryadi: Roy Suryo Cs Harus Dibebaskan

WeKa Institute Sebut Prabowo “Makelar Oligarki”, Soroti Bisnis Kuota Internet hingga Sawit 12,7 Juta Hektare