21 Oktober 2026

Blog

Utamakan Keamanan Privasi Data Pengguna, Pemerintah Dorong Ekosistem Ekonomi Digital yang Inklusif Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Utamakan Keamanan Privasi Data Pengguna, Pemerintah Dorong Ekosistem Ekonomi Digital yang Inklusif

Krisna Arjun 8 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah Indonesia mendorong optimalisasi transformasi digital yang mampu menjadi enabler bagi terciptanya efisiensi input untuk mendukung produktivitas tinggi pada berbagai sektor ekonomi dan bisnis.

Hal itu dilatarbelakangi kondisi bahwa pada tahun lalu sekitar 40% atau mencapai US$77 miliar dari nilai total transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia.

Pada 2025, nilai tersebut diprediksi akan meningkat dua kali lipat menjadi US$130 miliar, dan terus akan meningkat hingga mencapai sekitar US$360 miliar di 2030.

“Ke depan, potensi dan peluang ekonomi digital Indonesia semakin terbuka lebar. Apalagi Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, yang sebagian besar dalam usia produktif (bonus demografi), serta tingkat penetrasi internet kita mencapai 76,8%,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam virtual keynote speech pada Peluncuran Laporan East Ventures – Digital Competitiveness Index 2023, di Jakarta (5/4).

Laporan East Ventures – Digital Competitiveness Index 2023 yang mengangkat tema “Keadilan Digital bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menekankan aspek fundamental yaitu inklusivitas dari ekonomi digital. Dalam hal ini, Pemerintah menjalankan beberapa strategi untuk mewujudkan inklusivitas tersebut.

Pertama dengan meningkatkan aksesibilitas melalui pengembangan sarana dan prasarana digital guna mengurangi kesenjangan digital di masyarakat.

Kedua, meningkatkan keterampilan digital melalui program pelatihan dan pendidikan di bidang teknologi digital, seperti Program Kartu Prakerja dan Digital Talent Scholarship.

“Ketiga, Pemerintah mendorong kewirausahaan dan transformasi UMKM melalui fasilitasi dan penguatan ekosistem UMKM dan perdagangan sistem elektronik. Hal ini akan mendorong UMKM naik kelas dan menciptakan iklim usaha yang sehat,” tutur Menko Airlangga.

Keempat, memperluas akses kepada layanan keuangan digital melalui regulasi dan kebijakan yang mampu memicu lahirnya berbagai inovasi yang mampu melindungi masyarakat pengguna layanan fintech beserta ekosistemnya secara optimal.

Kelima, menjamin keamanan dan privasi data masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. UU tersebut menjadi payung hukum yang mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi, baik di sektor publik maupun privat, sebagai upaya meningkatkan standar industri.

Dan, keenam adalah penguatan jalinan kerja sama antara Pemerintah dan swasta misalkan melalui kemitraan dengan perusahaan teknologi dalam mengembangkan solusi inovatif yang akan memperkuat ekosistem ekonomi digital Indonesia.

“(Kesemua strategi itu) diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif, agile, dan berkelanjutan, serta dapat memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan pertumbuhan ekonomi digital. Hal ini sejalan dengan upaya kami menyiapkan Kerangka Pengembangan Ekonomi Digital (2022-2030) yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian Visi Indonesia Emas 2045,” ungkap Menko Airlangga.

Laporan East Ventures – Digital Competitiveness Index 2023 yang dikerjakan bersama dengan Katadata dan PwC Indonesia sejak 2020 merupakan laporan dalam bentuk indeks yang mengukur perbandingan daya saing digital di antara 38 provinsi dan 157 kabupaten/kota di Indonesia.

Laporan itu diharapkan dapat menjadi rujukan yang dapat dimanfaatkan stakeholders dalam membangun ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Tercantum dalam laporan ini juga bahwa Digital competitiveness Index Indonesia naik dari 27,9 (2020) menjadi 38,3 (2023) sehingga menunjukkan transformasi digital di Indonesia sudah berkembang cukup signifikan.

Turut hadir dalam acara ini yakni antara lain Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Co-Founder and Managing Partners East Ventures, CEO Katadata, Direktur Katadata Insight Center, dan Partner at PwC Indonesia Advisory.[MT]

Kereta Api Pertama di Sulawesi Layani Jalur Makassar-Parepare Lintas Maros-Barru Kereta Api Pertama di Sulawesi Layani Jalur Makassar-Parepare Lintas Maros-Barru

Kereta Api Pertama di Sulawesi Layani Jalur Makassar-Parepare Lintas Maros-Barru

Rafi Mukarram 8 April 2023

MAKASSAR, MoneyTalk – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan pengoperasian kereta api Makassar – Parepare lintas Maros-Barru yang merupakan kereta api pertama di Sulawesi.

Kereta api ini merupakan bagian dari pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi yang akan menghubungkan antarprovinsi di Sulawesi mulai dari selatan (Makassar) sampai ke Sulawesi Utara (Manado).

Presiden Jokowi mengatakan, kehadiran kereta api ini diharapkan akan meningkatkan minat masyarakat di Sulawesi untuk mengutamakan penggunaan angkutan massal. “Kita harapkan orang tidak berbondong-bondong naik kendaraan pribadi. Dengan kereta yang nyaman, dingin, dan bersih ini, orang akan berpindah naik kereta sehingga jalan tidak macet,” ujar Presiden dalam peresmian yang berlangsung di Depo Maros, Sulsel, Rabu (29/3).

Dalam kegiatan peresmian, Presiden Jokowi bersama Menhub dan sejumlah menteri kabinet menjajal kereta api dari Stasiun Maros menuju Stasiun Ramang-Ramang, dimana terdapat destinasi wisata alam bernama Ramang-Ramang. “Saya coba naik kereta dari Maros ke Ramang-Ramang keretanya bagus dan nyaman,” ucapnya.

Presiden mengungkapkan, pemerintah akan terus membangun transportasi massal di berbagai daerah untuk memperlancar konektivitas baik penumpang maupun barang, antarwilayah provinsi, kota, serta kabupaten. “Kita sudah terlambat membangun angkutan massal, akhirnya macet di semua kota. Makanya, angkutan massal harus terus kita bangun, termasuk kereta api ini,” tuturnya.

Dengan hadirnya layanan angkutan kereta api di Sulawesi, diharapkan dapat melancarkan pergerakan penumpang dan barang, mendukung potensi pariwisata, menyerap tenaga kerja dan lapangan pekerjaan baru, serta mengembangkan UMKM sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menhub menjelaskan perkembangan proyek pembangunan KA Makassar-Parepare. Dari total jalur sepanjang 157,7 km, sepanjang 142 km-nya merupakan lintas utama dan 15,7 km siding track yang menghubungkan kereta api dengan Pelabuhan Garongkong dan Pabrik Semen Tonasa.

“Sesuai arahan bapak Presiden bahwa konektivitas antarwilayah di Sulawesi harus ditingkatkan. Puji syukur hari ini Bapak Presiden berkenan meresmikan pengoperasian kereta api lintas Maros-Barru,” ucap Menhub.

Hingga saat ini, telah terbangun jalur kereta sepanjang 118 km, dimana 90 km-nya yaitu mulai dari Stasiun Maros sampai ke Stasiun Barru sudah siap dioperasikan dengan melintasi 10 stasiun. Sarana yang akan digunakan pada jalur kereta api ini adalah Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE) buatan dalam negeri dari PT INKA sebanyak 2 (dua) set rangkaian dan mampu menampung 248 orang/rangkaian.

Kereta ini mampu melaju hingga 90 km per jam, sehingga memangkas waktu tempuh dari Makassar menuju Parepare yang semula 3 jam menjadi 1,5 jam saja. Rencananya, kereta ini akan dioperasikan 8 perjalanan per hari.

Nilai investasi pembangunan proyek KA Makassar-Parepare berjumlah Rp9,28 triliun, yang berasal dari APBN, pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan APBD.

Turut hadir dalam peresmian Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Dirut KAI Didiek Hartantyo, serta Dirut PT Celebes Railway Indonesia Helmi Adam.[MT]

Indonesia Ingin Perkuat Hubungan Ekonomi dengan Uni Eropa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Indonesia Ingin Perkuat Hubungan Ekonomi dengan Uni Eropa

Rafi Mukarram 8 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Kuatnya perekonomian nasional merupakan hasil dari penerapan bauran kebijakan oleh Pemerintah yang tidak lepas dari upaya penguatan hubungan ekonomi yang dijalin Indonesia dengan negara lain.

Misalnya dengan Uni Eropa yang merupakan salah satu pasar utama Indonesia di dunia, kedua pihak kerap duduk bersama mengatasi berbagai permasalahan perdagangan dan mendorong kesepakatan Indonesia – European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara diskusi publik dan peluncuran EuroChamp Position Papers 2023, Kamis (6/04), menyampaikan bahwa percepatan penyelesaian negosiasi IEU-CEPA secara substansial harus dilakukan. Hal ini penting untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang besar antara Indonesia dan Uni Eropa.

“Selama pertemuan Presiden Joko Widodo di Uni Eropa, kita telah menargetkan penyelesaian perundingan IEU-CEPA pada tahun ini,” kata Menko Airlangga.

Upaya lainnya yang dilakukan Indonesia untuk terus menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain sekaligus mempromosikan daya saing Indonesia adalah keikutsertaan Indonesia dalam pameran internasional Hannover Messe di Jerman.

Menko Airlangga mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir Indonesia telah dua kali menjadi partner country dalam Hannover Messe.

“Ini adalah komitmen Indonesia untuk terus hadir dalam pasar Uni Eropa,” ujar Menko Airlangga.

Selain membahas tentang komitmen Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara-negara mitra dagang, Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan terkait strategi yang dilakukan Pemerintah agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh berkualitas.

Pemerintah menerapkan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel, responsif, dan akomodatif serta mendorong konsumsi dan investasi. Menko Airlangga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri didorong oleh pertumbuhan positif pada konsumsi, aktifitas manufaktur, rantai pasok, investasi dan ekspor.

Pemerintah terus mendorong investasi di Indonesia melalui reformasi struktural dan sejumlah kebijakan lainnya antara lain pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK dibentuk untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang bernilai ekonomi tinggi.

“Investment community menjadi prioritas Pemerintah karena investasi menciptakan lapangan kerja dan lapangan kerja dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia,” tegas Menko Airlangga.

Kemudian terkait EuroChamp Position Papers 2023, Menko Airlangga menyambut baik empat rekomendasi EuroCham yakni global value chain, support the existing investor, regulatory certainty and consistency, supporting investmen on inovation and sustainability.

“Saya kira (rekomendasi) itu sejalan dengan program Pemerintah,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Perdagangan, Duta Besar Uni Eropa untuk Republik Indonesia dan Brunei Darussalam, Chairman of EuroCham and President of HSBC, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah Kemenko Perekonomian.[MT]

BPK Periksa Laporan Keuangan Jasa Marga, Ada Apa? jasa marga persero

BPK Periksa Laporan Keuangan Jasa Marga, Ada Apa?

Ali Ramadan 8 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto, memimpin entry meeting pemeriksaan atas kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun buku 2020 – 2022, pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk., anak perusahaan, dan instansi terkait, yang dilaksanakan di kantor pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk., Jakarta, Selasa (4/4).

Dalam kegiatan ini Anggota VII BPK menjelaskan bahwa pemeriksaan ini dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dan memberikan kesimpulan apakah pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan, biaya, dan investasi perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Lingkup pemeriksaan ini adalah pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi tahun buku 2020 – 2022. Sedangkan sasaran pemeriksaan ini adalah pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban atas pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi perusahaan,” imbuh Anggota VII BPK.

Mengutip dari laporan keuangan audited PT Jasa Marga (Persero), Tbk. tahun buku 2021-2022, pendapatan operasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., tahun 2022 meningkat menjadi 16,58 triliun rupiah dari semula 15,16 triliun rupiah pada tahun 2021.

Laba bersih operasi pada tahun 2021 sebesar 0,87 triliun rupiah, pada tahun 2022 meningkat menjadi 2,32 triliun rupiah. Menurut anggota VII BPK hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik.

Anggota VII BPK mengingatkan kepada jajaran direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. bahwa tugas BPK tentunya tidak berhenti setelah LHP diserahkan, tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaannya.

Dengan demikian, BPK mengharapkan komitmen dari entitas untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Untuk menjamin agar rekomendasi ditindaklanjuti, maka BPK melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

“Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan yang menjadi wewenang konstitusional BPK,” ujarnya dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan Negara VII, Novy G. A. Pelenkahu, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk., Subakti Syukur, Kepala Auditorat VII.B, Hendra Gunawan, para direksi dan seluruh jajaran manajemen PT Jasa Marga (Persero) Tbk., dan tim pemeriksa BPK.

Mengakhiri pengarahannya, Anggota VII BPK berharap agar komunikasi antara pemeriksa dengan entitas yang diperiksa dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangan masing-masing, perlu saling bersinergi dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan negara dan demi kemajuan bangsa dan negara.

“Makna komunikasi yang baik ini agar jangan diartikan negatif, tetapi dengan harus tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme,” tegasnya.[MT]

Kemendagri Dukung Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan Tuberkulosis IMG-20230407-WA0180

Kemendagri Dukung Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan Tuberkulosis

Hedi Batubara 7 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Penyakit Tuberkulosis (TBC) mudah menular dan dapat menyerang siapa saja. Risiko pemburukan TBC pun bisa meningkat jika orang yang terpapar patogen tersebut punya gaya hidup buruk.

Dalam riset, ada lima gaya hidup buruk yang berpotensi meningkatkan risiko TBC, yaitu merokok, memakai narkoba, konsumsi alkohol, pola makan buruk hingga menyebabkan malnutrisi, dan kurang aktivitas fisik sampai menimbulkan obesitas.

Berdasarkan Global TB Report tahun 2022, jumlah kasus TBC terbanyak pada kelompok usia produktif terutama pada usia 25 sampai 34 tahun. Di Indonesia, jumlah kasus TBC terbanyak yaitu pada kelompok usia produktif terutama pada usia 45 sampai 54 tahun.

Menyikapi kondisi ini, perlu adanya peran penting dari seluruh stakeholders terkait dalam menanggulangi kasus TBC dan pengentasan angka perokok di Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Sri Purwaningsih mengatakan bahwa, pihaknya mendukung Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan Tuberkulosis.

Tidak hanya itu, Kemendagri juga mendukung Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Daerah melalui Permendagri 90/2019 yang telah dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Permendagri 81/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dan Permendagri 84/2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, dan Permendagri 70/2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

“Kami telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 400.5.7/780/Bangda Tanggal 25 Januari 2023 untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia guna mengoptimalkan serta melakukan akselerasi penanggulangan Tuberkulosis di daerah” kata Sri Purwaningsih.

Hal itu diungkap Sri Purwaningsih di sela-sela perhelatan Hari Tuberkulosis Sedunia pada Kamis, (6/04/2023) yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan YouTube.

Melalui Surat Edaran ini, Sri Purwaningsih berharap dapat mendorong pemerintah daerah untuk bisa memprioritaskan penanggulangan Tuberkulosis sebagai prioritas pembangunan daerah, di mana hal tersebut harus diakomodir ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Sri Purwaningsih menjelaskan bahwa, penanggulangan Tuberkulosis dan merokok merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian target pembangunan nasional bidang kesehatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, pada peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage), yaitu pada indikator meningkatnya pengendalian indikator pengendalian penyakit pada insidensi Tuberkulosis sebesar 190/100.000 penduduk di tahun 2024 dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada persentase penduduk merokok usia 10-18 tahun sebesar 8,7% di tahun 2024.

Pada perhelatan Hari Tuberkulosis Sedunia dihadiri oleh sejumlah Kementerian/ lembaga diantaranya  Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia, serta ADINKES, The Union, Asia Pasific Cities Alliance for Health and Development (APCAT), JetSet TB, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dan beberapa organisasi profesi serta akademisi.[MT]

Aktivis HAM Desak Kapolri Proses Oknum Aparat Ancam Tembak Warga Krueng Keureuto IMG-20230404-WA0201

Aktivis HAM Desak Kapolri Proses Oknum Aparat Ancam Tembak Warga Krueng Keureuto

Hedi Batubara 7 April 2023

ACEH, MoneyTalk – Aktivis HAM Aceh, Ronny H, mendesak Kapolri dan Kapolda Aceh, segera memproses oknum aparat keamanan yang diduga melakukan pengancaman penembakan terhadap sejumlah warga yang menuntut ganti rugi lahan terdampak pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Waduk Krueng Keureuto di Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara.

“Kami minta pihak berwajib menyelidiki kebenaran kasus yang mengejutkan dalam video tersebut, dan mendesak pak Kapolri dan Kapolda Aceh menindaknya secara terbuka,” kata Ronny, Kamis 6 April 2023.

Menurut Ronny, cara – cara aparat menghadapi masyarakat seperti yang diperlihatkan dalam video yang beredar tersebut sangatlah tidak pantas dan tidak relevan, karena mempertontonkan sikap arogan dan represif di saat institusi kepolisian saat ini sedang gencar memperbaiki citra baiknya di mata masyarakat.

” Kami tahu persoalan yang dihadapi sangat rumit, dan itu sudah berlangsung lama, saya dulu juga pernah ikut serta bersama YARA Aceh mengadvokasi mereka, kasus itu sudah bertahun – tahun belum tuntas, tapi seharusnya aparat tidak bersikap demikian, apalagi berani secara terbuka mengancam menembak rakyat, itu jelas pelanggaran hak asasi manusia, yang jelas juga telah merusak suasana ramadhan,” ujar putera Idi Rayeuk tersebut.

Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu juga menegaskan drama ancaman kekerasan aparat terhadap sipil seperti itu harus dihapuskan secara total di Aceh demi menjaga kestabilan keamanan di bumi serambi Mekkah itu.

“Rakyat Aceh mesti kompak menentang segala bentuk ancaman kekerasan fisik mau pun non fisik secara melanggar hukum seperti itu, yang jelas itu mengancam demokrasi dan hak asasi manusia, siapa pun tidak berhak melakukannya, apakah ia sipil maupun aparat keamanan,” ujar Ronny.

Meskipun demikian ia sangat bersyukur hal yang tidak diinginkan tidak sempat terjadi, setelah cekcok antara aparat dengan warga tersebut langsung dilerai oleh aparat lainnya.

“Jika diperhatikan dalam video itu, hanya satu oknum yang berulah demikian, dan seharusnya oknum seperti itu tidak ditempatkan di front depan untuk menghadapi masyarakat, apalagi itu persoalannya ribet, tingkat kerawanan dan kesalahpahaman pasti tinggi,” cetus Ronny.

Dia berharap insiden itu bisa secepatnya diselesaikan dengan baik dan berbuah keadilan bagi masyarakat tersebut. Dia juga berharap masyarakat bisa bersabar dan tidak terpancing provokasi pihak – pihak tak bertanggungjawab.

“Kami berharap persoalan ini bisa segera diatasi dengan baik, tidak berbuntut panjang, apalagi ini bulan ramadhan, semoga kemarahan masyarakat bisa segera mereda, tentunya dengan ditegakkannya keadilan sesuai harapan rakyat,” pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.[MT]

Bersama Jakarta With Love (JWL), Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Kembangkan Kepedulian Terhadap Anak Yatim IMG-20230407-WA0113

Bersama Jakarta With Love (JWL), Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Kembangkan Kepedulian Terhadap Anak Yatim

Hedi Batubara 7 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kiprah Jakarta With Love (JWL) yang setiap bulan suci Ramadhan aktif menyelenggarakan kegiatan santunan terhadap 500 lebih anak yatim.

Selain sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian sosial antar sesama anak bangsa, sekaligus sebagai wujud kasih sayang terhadap anak-anak yang merupakan generasi masa depan bangsa.

“Mengisi bulan suci Ramadhan dengan menyantuni anak yang yatim dan piatu akan menumbuhkan kasih sayang dan kebersamaan dalam bingkai silaturahmi. Karena sejatinya dalam hidup, tidak ada yang lebih menyenangkan selain dapat berbagi kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ujar Bamsoet usai menghadiri acara buka puasa bersama sekaligus santunan anak yatim, oleh Jakarta With Love (JWL), di Jakarta, Kamis (6/3/23).

Hadir para pengurus JWL antara lain Ketua Umum Chacha Rosa, Dewi Bamsoet, Yani Antam Novambar, Soraya Zulkifli Hasan dan lain-lain.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain santunan anak yatim yang rutin diselenggarakan setiap bulan suci Ramadhan, JWL juga aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial kemanusiaan lainnya. Misalnya pada Oktober 2022 lalu, menyelenggarakan “Charity Garage Sale’, dimana hasil penjualannya disumbangkan untuk membantu para pelaku UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah).

“Charity Garage Sale adalah konsep berbagi yang unik. Di satu sisi, memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, namun masih bernilai ekonomi untuk dijual. Di sisi lain, hasil penjualan dimanfaatkan untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Apalagi hasil dari penjualan akan disumbangakan kepada pelaku UMKM,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, kehadiran Jakarta With Love mencerminkan betapa kuatnya ikatan soliditas dan solidaritas bangsa Indonesia.

Tidak heran apabila laporan World Giving Index, yang pada tahun 2022 kembali menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Lebih membanggakan, pencapaian sebagai negara paling dermawan tersebut diraih selama lima tahun berturut-turut.

“Artinya, sikap tolong menolong, saling membantu dan berbagi kasih, telah mendarah daging dan menjadi sikap mayoritas yang mewakili arus utama dalam karakter kebangsaan kita. Begitupun pada saat pandemi Covid-19 yang telah menggerus berbagai sendi peri-kehidupan, sama sekali tidak melemahkan ikatan kebangsaan kita. Bahkan justru menjadikan soliditas kebangsaan menjadi semakin kuat,” pungkas Bamsoet.[MT]

Pembangunan Berkelanjutan Jadi Salah Satu Fokus Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau pada 2024 IMG-20230407-WA0110

Pembangunan Berkelanjutan Jadi Salah Satu Fokus Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau pada 2024

Hedi Batubara 7 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri La Ode Ahmad Pidana Bolombo menjelaskan bahwa, sinkronisasi perencanaan pusat dengan Provinsi Riau harus dilakukan secara mendasar dimulai dengan sinkronisasi tema RKPD dengan RKP Tahun 2024.

“Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah tema RKP Tahun 2024. Hal ini selaras dengan tema RKPD Tahun 2024 Provinsi Riau seyogyanya menjiwai seluruh komponen program dan kegiatan yang akan dijalankan pada tahun 2024 nanti,” jelas La Ode.

Hal tersebut disampaikan La Ode saat menghadiri acara Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) RKPD Provinsi Riau tahun 2024, pada Rabu (5/4/2023) di Balai Serindit Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru secara daring.

Pada kesempatan itu, La Ode membeberkan prestasi yang sudah dicapai oleh Provinsi Riau, salah satunya terkait capaian Indikator Makro Pembangunan Riau yang sebagian besar menunjukkan tren positif. Dari capaian tersebut, menggambarkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Riau menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami mengapresiasi sebagian besar capaian makro dan IKU (Indikator Kerja Utama) yang memiliki tren positif pada beberapa tahun terakhir berada di atas capaian Nasional dan menargetkan Provinsi Riau sebagai Provinsi dengan IPM tertinggi kedua di Wilayah Sumatera,” katanya.

La Ode juga menegaskan capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau juga berhasil tumbuh bertahap, begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka berhasil diturunkan, serta tingkat kemiskinan di Provinsi Riau selama 3 tahun terakhir mengalami tren penurunan secara gradual.

Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dimaknai Provinsi Riau sebagai langkah penting bagi kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, sosial dan lingkungan yang seimbang, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Oleh karena itu, upaya untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Riau.

Berkenaan dengan pembangunan berkelanjutan, Gubernur Riau Syamsuar, yang hadir membuka Musrenbang menjelaskan bahwa pelaksanaannya melalui Program Riau Hijau yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2021 tentang optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan.

“Rencana aksi Riau Hijau meliputi tiga kebijakan yaitu meningkatkan pengendalian dan kerusakan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan baruan energi dari sumber daya energi terbarukan, dengan melibatkan para pihak seperti pemerintah, perguruan tinggi, swasta, Civil Society Organization (CSO) dan Media” pungkas Syamsuar.

Pada kesempatan terakhir, La Ode mengingatkan soal pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan nonpemerintah (Pentahelix) dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah dan mencapai solusi permasalahan pembangunan daerah yang kompleks.

“Pemerintah Provinsi Riau diharapkan juga berkomitmen untuk memperhatikan dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional selain mengakomodir kebijakan provinsi pada Tahun 2024 yang sudah tertuang dalam dokumen RPJMD, guna menjamin sinkronisasi, keserasian, dan kesinambungan pembangunan di Pusat dan Daerah,” pintanya.[MT]

Ketua MPR RI Bamsoet Bersama GERAK BS Bali Berikan Santunan dan Paket Sembako di Denpasar Selatan IMG-20230407-WA0106

Ketua MPR RI Bamsoet Bersama GERAK BS Bali Berikan Santunan dan Paket Sembako di Denpasar Selatan

Hedi Batubara 7 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas Bali (GERAK BS Bali) dibawah kepemimpinan Ketua Hamid Hadun kembali melakukan aksi kemanusiaan dalam mengisi bulan suci Ramadhan.

Langkah tersebut dilakukan dengan membagikan ratusan paket Sembako kepada warga tidak mampu di wilayah Denpasar Selatan, tepatnya di Banjar Sakah. Sekaligus menyantuni keluarga yang memiliki anak stunting.

“Kegiatan bakti sosial yang rutin diselenggarakan GERAK BS Bali ini sekaligus menjadi wujud implementasi nilai-nilai semangat Pancasila, serta menerapkan gotong royong yang merupakan jati diri bangsa. Mengingat sudah menjadi kewajiban kita sebagai saudara sebangsa untuk membantu meringankan beban saudara yang kesulitan,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (7/4/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sepanjang Maret 2023 lalu, GERAK BS Bali telah menyelenggarakan “Berbagi Kasih”, menyalurkan 26 paket sembako kepada para petugas kebersihan di dalam area puputan Renon, sebagai bentuk kepedulian kepada mereka yang telah membuat lapangan Renon tetap bersih dan nyaman.

“GERAK BS Bali juga telah memfasilitasi pengobatan Fahri, anak berusia 6 bulan yang kedua matanya terkena katarak. Alhamdulilah berkat kerjasama GERAK BS Bali dengan Rumah Sakit Puri Raharja dibawah pimpinan Direktur Utama Gede Bagus Darmayasa serta tim dokter dari Rumah Sakit Mata Bali Mandara, operasi mata Fahri berjalan lancar. Sehingga ia bisa melihat dunia dengan lebih baik,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, GERAK BS Bali juga telah menyelenggarakan kegiatan “Mengetuk Cinta Merajut Kasih. Berbagi untuk Sesama di Bulan Rajab”. Menyalurkan berbagai paket bantuan sosial untuk warga lansia, berkebutuhan khusus dan anak yatim di daerah Banjar Banjarangkan, Klungkung.

“Berbagai kegiatan yang diselenggarakan GERAK BS Bali di sepanjang Maret 2023 tersebut tidak lain untuk meringankan beban saudara sebangsa. Mengingat kehadiran GERAK BS yang didirikan sejak Desember 2019 lalu, memang dimaksudkan untuk menggalang gotong royong kebangsaan, menyalurkan bantuan sosial dan berbagai kegiatan lainnya sebagai implementasi nilai luhur Pancasila. Khususnya sila ke-2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila ke-3 Persatuan Indonesia,” pungkas Bamsoet.[MT]

Ini Bantahan Bagi AHY dan Penghamba SBY Saiful Huda Ems

Ini Bantahan Bagi AHY dan Penghamba SBY

Hedi Batubara 7 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Yang disebut Begal Partai itu bukanlah Jenderal yang bermaksud baik, membantu para pendiri dan pengurus serta semua kader Partai Demokrat, dari satu keluarga Cikeas yang mengambil alih kepemimpinan partai dan menggantinya dengan seluruh anggota keluarganya.

Pembegal Partai itu bukanlah Jenderal yang “dilamar” oleh para pendiri dan pengurus Partai Demokrat, untuk kemudian dipilihnya menjadi Ketua Umum, serta diharapkannya dapat memperbaiki Partai Demokrat yang sudah sekarat, akibat dikuasai dan dikendalikan oleh seorang pelarian Mayor yang dijadikan pemimpin karbitan oleh orang tuanya.

Namun, yang disebut begal partai adalah seseorang yang karena ketakutannya setelah menjabat sebagai presiden kemudian, nantinya tidak lagi mempunyai kedudukan, pengaruh dan kekayaan apa-apa, sehingga harus merebut Partai Demokrat, dan membuang 98 orang pendirinya serta mengganti hanya dengan namanya sendiri bersama satu orang pendiri lagi yang sudah mati, hingga tanpa malu mempertontonkan diri sebagai politisi bodoh yang tak mengerti syarat-syarat pendirian partai politik yang tertuang dalam UU Partai Politik.

Pembegal partai, adalah orang yang memaksakan anaknya yang masih hijau, bau kencur alias Bocil yang baru belajar bicara, untuk bersama adiknya memimpin Partai Demokrat dan menarik uang setoran sebanyak-banyaknya dari para pengurus dan Bakal Caleg (Baleg), yang akan diusung oleh partainya, mulai dari Baleg Pusat hingga di daerah-daerah seluruh Indonesia dan Dapil yang ada luar negeri.

Pembegal partai, adalah mereka: SBY. AHY dan Ibas adiknya, yang tanpa malu menguasai pucuk-pucuk pimpinan Partai Demokrat dan “menyihir” semua pesera Kongres Partai Demokrat 2020, untuk mau memilih anaknya sebagai Ketua Umum dan mau menerima AD/ART Partai Demokrat, yang disusun-susun sendiri oleh SBY dan dimakasudkan hanya menguntungkan bagi diri dan keluarganya sendiri.

Ya, pembegal partai adalah SBY yang memaksa secara membabi buta, merubah Partai Demokrat untuk tak lagi menjadi partai yang demokratis dan terbuka, melainkan menjadi Partai Keluarga yang bisa mengokohkan kekuasaan keluarga, yakni keluarga Cikeas pimpinan SBY dan para penghambanya !…

Herzaky sebagaimana Ketua Umumnya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), masihlah Bocil-Bocil yang masih dalam tahap belajar bicara, harusnya perbanyak wawasan politik dahulu baru kemudian tampil di berbagai media untuk bicara tentang politik.

Sebab jika mereka berdua tidak melakukan hal itu terlebih dahulu, maka kami khawatir panggung politik Indonesia ke depan hanya akan diisi oleh politisi-politisi pemula yang baru mulai belajar bicara. Kalau sudah demikian yang merugi nantinya ya Rakyat Indonesia ini juga…(SHE).[MT]

Saiful Huda Ems (SHE)
Lawyer dan Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat KLB Pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko.

Baca Juga Berita Ini

Bank Ganesha

Kredit Macet Puluhan Miliar Rupiah Menyelimuti Bank Ganesha

Hedi Batubara 20 Oktober 2026
Ketika Hutan Dibakar demi Sawit: Orangutan Terusir, Alam Menanggung Derita

Ketika Hutan Dibakar demi Sawit: Orangutan Terusir, Alam Menanggung Derita

Hedi Batubara 20 Oktober 2026
Jokowi dan Ijazah Tak Dihadirkan di Persidangan, Beathor Suryadi: Roy Suryo Cs Harus Dibebaskan

Jokowi dan Ijazah Tak Dihadirkan di Persidangan, Beathor Suryadi: Roy Suryo Cs Harus Dibebaskan

Hedi Batubara 20 Oktober 2026
WeKa Institute Sebut Prabowo “Makelar Oligarki”, Soroti Bisnis Kuota Internet hingga Sawit 12,7 Juta Hektare

WeKa Institute Sebut Prabowo “Makelar Oligarki”, Soroti Bisnis Kuota Internet hingga Sawit 12,7 Juta Hektare

Hedi Batubara 20 Oktober 2026