Blog - Laman 624 dari 630 -

Keren! Sistem Transaksi Tol Nirsentuh Akan Uji Coba di Tol Bali Mandara Juni 2023

Krisna Arjun 22 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan tata kelola sistem layanan jalan tol melalui penerapan sistem transaksi Tol Non Tunai Nirsentuh Multi Lane Free Flow (MLFF).

Sistem transaksi tol nontunai dengan pembayaran nirsentuh ini ditargetkan akan uji coba di Jalan Tol Bali Mandara pada Juni 2023.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan bersama dengan rencana uji coba sistem MLFF pada Juni 2023 tentu perlu disiapkan dengan baik segala sesuatunya untuk mendukung penerapan sistem transaksi tol nirsentuh.

“Karena akan kita mulai uji coba bulan Juni nanti, kita tidak ingin memberikan gambaran sistem yang tidak sempurna bagi para pengguna. Oleh karena itu, kepada PT Roatex sebaiknya segera mengambil langkah yang cepat untuk memastikan bahwa aplikasi ini sudah disimulasikan dan dapat diuji coba dengan cara yang baik,” kata Zainal Fatah mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada acara Seminar Pemanfaatan Kehandalan Data Elektronik Kepemilikan Kendaraan Dalam Penegakan Hukum pada Pelaksanaan MLFF di Jakarta, Senin (20/3/2023).

Zainal Fatah berharap penggunaan sistem transaksi nontunai nirsentuh atau MLFF dalam transaksi tol akan menghilangkan antrean kendaraan seperti yang masih ditemukan dalam sistem transaksi e-toll saat ini.

“Kami optimis bahwa melalui forum ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penerapan sistem transaksi tol MLFF, menyediakan informasi yang komprehensif kepada publik terkait sistem transaksi tol yang secara bertahap akan berpindah dari transaksi nontunai eToll ke sistem transaksi yang lebih efektif, efisien dan transparan,” kata Zainal Fatah.

Pada periode 2015-2022, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 1.809 km, termasuk tersambungnya Tol Trans Jawa dan dimulainya Tol Trans Sumatera sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Ditargetkan panjang jalan tol beroperasi pada 2024 menjadi 3.488 km.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan sejauh ini persiapan penerapan transaksi sistem MLFF sudah 50 persen. Untuk pelaksanaan pembayaran nirsentuh di Tol Bali Mandara nanti masih bersifat uji coba untuk memastikan keandalan alat, keandalan aplikasi, dan keandalan kamera, termasuk integrasi data yang dimiliki sistem MLFF dengan data Kepolisian.

“Progres pekerjaan saat ini sekitar 50 persen, jadi kita tunggu karena salah satu capaian yang besar adalah uji coba, begitu uji coba selesai nanti kita laporkan ke Pak Menteri. Nanti beliau memutuskan untuk implementasi pertama secara komersial, jadi nanti yang di Tol Bali Mandara sifatnya uji coba, belum komersial,” kata Danang Parikesit.

Sistem MLFF ini menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) dan melakukan transaksi melalui aplikasi Cantas yang dintegrasikan dengan data ERI (Electronic Registration and Identification) atau data kepemilikan kendaraan yang dimiliki oleh Korlantas Polri.

Salah satu manfaat dengan kehadiran sistem transaksi MLFF ini adalah efisiensi biaya operasi dan juga meminimalisir bahan bakar kendaraan.

“Pada tahap ultimate tidak ada gate, tetapi Pak Menteri mengingatkan untuk kita pastikan semua pendapatan bisa diterima atau kira-kira tidak ada yang lolos. Pak Menteri menyarankan kita mulai dengan pasang gate dulu, kita lihat transaksi 4-7 detik kalau pakai gate, tetapi kalau tidak pakai gate nol detik,” kata Danang Parikesit.[MT]

Menko Airlangga: UMKM Penyokong Ekonomi Indonesia Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Menko Airlangga: UMKM Penyokong Ekonomi Indonesia

Rafi Mukarram 21 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – UMKM merupakan salah satu engine perekonomian nasional karena berkontribusi terhadap 60,51% PDB dan mampu menyerap hampir 96,92% dari total tenaga kerja nasional. Mengingat pentingnya peran UMKM ini, Pemerintah terus mendorong berbagai upaya agar UMKM dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan naik kelas.

“Potensi UMKM menjadi modal dalam ekosistem pengembangan ekonomi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Musrenbang) Tahun 2023 untuk Penyusunan RKPD Tahun 2024 pada hari Selasa (21/03).

Belajar dari masa pandemi Covid-19 yang menjadikan proses adopsi teknologi menjadi lebih cepat, termasuk untuk UMKM, Menko Airlangga menambahkan bahwa UMKM harus terus didorong untuk masuk ke ekosistem digital.

Per Desember 2022, sebanyak 20,76 juta UMKM sudah onboarding digital, tahun 2023 ditargetkan tambahan 4 juta UMKM onboarding digital, dan targetnya tahun 2024 sebanyak 30 juta UMKM dapat onboard digital.

Lebih lanjut Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah melakukan langkah-langkah komprehensif untuk menguatkan ekosistem UMKM dan e-commerce melalui kemudahan perizinan, insentif fiskal, sertifikasi, iklim usaha yang sehat, pembayaran digital, dan perlindungan data pribadi.

“Pemerintah sedang menyusun basis data tunggal UMKM yang dapat memberikan navigasi pemberdayaan UMKM agar fokus dan tersinergi secara berkelanjutan,” kata Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa dengan ditopang oleh fundamental ekonomi domestik yang kuat, target pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sebesar 5,3% (yoy) dan pada tahun 2024 ditargetkan tumbuh di 5,4% (yoy). Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut juga menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah mulai dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.

Dalam jangka pendek, Pemerintah mendorong peningkatan produksi dalam negeri untuk memperkuat pasar dalam negeri, pemberdayaan dan perluasan akses KUR bagi UMKM, sekaligus pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat bisa terjaga.

Dalam jangka menengah, Pemerintah terus melakukan penguatan, termasuk di sektor pariwisata dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, memperkuat hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam dan Mineral, serta mendorong diversifikasi pasar ekspor, dan salah satunya adalah melalui optimalisasi Keketuaan Indonesia di dalam ASEAN di tahun 2023.

Untuk jangka panjang, Pemerintah berkomitmen meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan meningkatkan kemudahan dan kepastian berusaha, menjaga pertumbuhan investasi, serta melakukan perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM, melalui Perpu UU Cipta Kerja.

“Upaya mentransformasikan UMKM terus didorong oleh Pemerintah, dan oleh karena itu, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci agar UMKM bisa naik kelas,” pungkas Menko Airlangga.[MT]

RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Disetujui DPR RI

Rafi Mukarram 21 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Penetapan Perpu Cipta Kerja merupakan pelaksanaan konstitusi atas kewenangan atributif Presiden berdasarkan Pasal 22 UUD 1945. Namun pelaksanaan kewenangan tersebut juga dibatasi di mana Perpu harus diajukan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.

Dengan demikian subyektifitas Presiden dalam menetapkan Perpu, akan dinilai secara obyektif oleh DPR RI untuk dapat ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU).

Penjelasan Pemerintah terkait latar belakang penetapan Perpu Cipta Kerja telah didalami dalam Rapat Panja DPR RI yang menjadi bahan pertimbangan Fraksi-Fraksi untuk dapat menyetujui atau tidak menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi UU.

Dalam Rapat Sidang Paripurna DPR RI terkait Pembahasan Tingkat II atas Pengambilan Keputusan RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Selasa (21/03), dihasilkan keputusan bahwa Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

“Perpu Cipta Kerja merupakan salah satu langkah mitigasi dari krisis global dan tentunya mencegah selalu lebih baik daripada kita berhadapan dengan persoalan. Perpu cipta kerja mencegah persoalan menjadi luas dan kerentanan perekonomian global yang berdampak kepada perekonomian nasional, tentunya perlu kita hindari,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo dalam menyampaikan pendapat akhir Pemerintah terhadap RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menko Airlangga juga menjelaskan catatan terkait beberapa pandangan mini fraksi dalam Rapat Panja terkait Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada tanggal 15 Desember 2023, dimana sebanyak 7 fraksi menyetujui dan menerima RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi UU dan 2 fraksi menyatakan menolak RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi UU.

“Pemerintah bersama para Menteri terkait mengucapkan terima kasih dan penghargaan. Semoga Perpu Cipta Kerja ini yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang bermanfaat besar untuk memitigasi dampak dinamika perekonomian. Pemerintah sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPR RI, juga ucapan terima kasih pada pimpinan Baleg, para ketua fraksi, dan ketua panja,” tutur Menko Airlangga.

Berbagai pandangan, tanggapan, dan masukan yang konstruktif, dari semua Fraksi di DPR RI akan menjadi masukan dan catatan penting bagi Pemerintah, untuk terus melakukan perbaikan ke depan. Pemerintah juga tidak akan pernah berhenti untuk terus bekerja, dan melakukan berbagai langkah nyata untuk mendorong pembangunan negara Indonesia, demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPR RI, para Wakil Ketua DPR RI, Wakil Menteri Agama, para Ketua Fraksi DPR RI, para Anggota DPR RI, serta perwakilan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Ketenagakerjaan.[MT]

Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku Ditargetkan Rampung 2023

Krisna Arjun 21 Maret 2023

PENAJAM PASER UTARA, MoneyTalk – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pembangunan dua infrastruktur Sumber Daya Air tersebut bertujuan untuk mencukupi kebutuhan air baku di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, bendungan yang berada di Kecamatan Sepaku ini nantinya akan diproyeksikan sebagai infrastruktur penyediaan kebutuhan air baku dan pengendalian banjir di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Setelah pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku selanjutnya disiapkan pompa air bakunya secara bertahap. Pada tahun 2023 disiapkan pompa air baku dari bendungan berkapasitas 300 liter/detik,” kata Jarot.

Sedangkan untuk pompa air baku intake Sungai Sepaku dikatakan Jarot, pada tahap awal disiapkan 4 pompa masing-masing berkapasitas 600 liter/detik. “Yang akan dioperasikan sebanyak 3 pompa dan satu pompa sebagai cadangan,” ujarnya.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Harya Muldianto mengatakan, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi saat ini progresnya sudah 86,56% dan ditargetkan dapat mulai diisi air (impounding) pada Juni 2023.

“Bendungan Sepaku Semoi dapat menyuplai kebutuhan air baku sebesar 2.500 liter/detik, sebanyak 2000 liter/detik untuk IKN Nusantara dan sisanya 500 liter/detik untuk Balikpapan. Selain bendungan, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan Intake Sungai Sepaku berkapasitas 3000 liter/detik.,” kata Harya.

Harya mengatakan, Intake Sungai Sepaku ini dibangun dengan konsep Bendung Gerak (obermeyer) dan memiliki lebar bendung 117,2 meter, serta tinggi bendung 2,3 meter.

“Intake Sungai Sepaku dibangun untuk menyediakan air baku sebesar 3.000 liter/ detik yang kami kerjakan mulai dari Oktober 2021, sampai dengan April 2023 nanti. Saat ini progres fisiknya sudah sebesar 92,23%,” kata Harya.

Adapun pekerjaan meliputi tubuh bendung (main dam), dinding bendung, feeder canal, kantong lumpur, dinding hilir dan hulu, pekerjaan apron, kolam olak, serta pekerjaan Building Information Modelling (IBM).

Untuk diketahui, bendungan menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan mendefinisikan bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.

Sedangkan Intake adalah suatu struktur yang dibangun pada sumber air, yaitu sungai, danau, atau waduk untuk mengarahkan air ke suatu kolam di dalamnya agar dapat diteruskan ke komponen lain dengan andal.[MT]

Posisi Kewajiban Neto Investasi Internasional Indonesia Triwulan IV 2022 Diklaim Menurun Ilustrasi Bank Indonesia

Posisi Kewajiban Neto Investasi Internasional Indonesia Triwulan IV 2022 Diklaim Menurun

Ali Ramadan 20 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada triwulan IV 2022 kembali mencatat kewajiban neto yang menurun. Pada akhir triwulan IV 2022, PII Indonesia mencatat kewajiban neto 252,2 miliar dolar AS (19,1% dari PDB), turun dibandingkan dengan kewajiban neto pada akhir triwulan III 2022 sebesar 262,6 miliar dolar AS (20,1% dari PDB).

Penurunan kewajiban neto tersebut berasal dari peningkatan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) yang lebih besar dari peningkatan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN).

Posisi AFLN Indonesia triwulan IV 2022 meningkat, dikontribusikan oleh kenaikan seluruh komponen AFLN. Posisi AFLN akhir triwulan IV 2022 tercatat sebesar 449,8 miliar dolar AS, naik 3,2% (qtq) dari 435,8 miliar dolar AS pada akhir triwulan sebelumnya.

Seluruh komponen AFLN mengalami peningkatan posisi, dengan peningkatan terbesar pada aset cadangan devisa, investasi langsung, dan investasi lainnya. Peningkatan posisi AFLN dikontribusikan oleh peningkatan penempatan aset maupun harga aset pada negara penempatan.

Posisi KFLN Indonesia triwulan IV 2022 meningkat seiring dengan aliran masuk investasi langsung dan peningkatan nilai instrumen keuangan domestik. Posisi KFLN Indonesia naik 0,5% (qtq) dari 698,4 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2022 menjadi 702,1 miliar dolar AS pada akhir triwulan IV 2022.

Peningkatan kewajiban tersebut bersumber dari aliran masuk investasi langsung yang tetap solid, sejalan dengan optimisme investor terhadap prospek ekonomi dan iklim investasi domestik yang terjaga. Selain itu, peningkatan KFLN juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar dolar AS terhadap mayoritas mata uang global dalam triwulan laporan, sehingga mendorong kenaikan nilai instrumen keuangan domestik.

Secara keseluruhan 2022, PII Indonesia mencatat penurunan kewajiban neto dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2021. Kewajiban neto PII Indonesia turun dari 277,4 miliar dolar AS (23,4% dari PDB) pada akhir 2021 menjadi 252,2 miliar dolar AS (19,1% dari PDB) pada akhir 2022.

Penurunan kewajiban neto PII tersebut ditopang oleh peningkatan posisi AFLN sebesar 18,8 miliar dolar AS (4,4% yoy) dan penurunan posisi KFLN sebesar 6,4 miliar dolar AS (0,9% yoy). Peningkatan posisi AFLN terutama berasal dari penempatan aset investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya.

Sementara itu, penurunan posisi KFLN terutama disebabkan oleh aliran keluar investasi portofolio seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat serta penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah, sehingga turut memengaruhi nilai instrumen keuangan domestik.

Bank Indonesia memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan IV 2022 dan keseluruhan tahun 2022 tetap terjaga serta mendukung ketahanan eksternal. Hal ini tecermin dari rasio PII Indonesia terhadap PDB tahun 2022 yang tetap terjaga di kisaran 19,1%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 23,4%. Selain itu, struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang (93,8%) terutama dalam bentuk investasi langsung.

Ke depan, Bank Indonesia meyakini kinerja PII Indonesia akan tetap terjaga sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 yang didukung sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah, serta otoritas terkait lainnya. Meskipun demikian, Bank Indonesia akan tetap memantau potensi risiko terkait kewajiban neto PII terhadap perekonomian.[MT]

Tanggapan Kemensetneg Soal Polemik Dugaan Gaya Hidup Mewah Istri Pejabat Kementerian Sekretariat Negara Kemensetneg 2

Tanggapan Kemensetneg Soal Polemik Dugaan Gaya Hidup Mewah Istri Pejabat

Rafi Mukarram 20 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Sehubungan dengan berkembangnya polemik di media sosial terkait gaya hidup mewah atau flexing atau pamer harta dari istri salah seorang pejabat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Sdr. Esha Rahmansah Abrar (Kasubbag Administrasi Kendaraan, Biro Umum Kemensetneg), dengan ini kami berikan beberapa penjelasan, sebagai berikut:

1. Kemensetneg memohon maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang telah menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat dan sebagai tindaklanjutnya, Sdr. Esha Rahmansah Abrar telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya, untuk memudahkan melakukan verifikasi terkait kebenaran informasi yang berkembang.

Selanjutnya juga telah dibentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan Sdr. Esha Rahmansah Abrar dan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

2. Kemensetneg akan berkonsultasi dengan KPK, PPATK, dan lembaga lainnya guna mendapatkan fakta dan data yang komprehensif sebagai dasar menindaklanjuti ketidakwajaran perolehan harta pejabat yang bersangkutan dan akan mengumumkan hasilnya kepada publik sebagai komitmen Kemensetneg untuk mendukung pemberantasan KKN dan praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum.[MT]

Erick Thohir Ingin Krakatau Park Beroperasi di Musim Lebaran

Krisna Arjun 19 Maret 2023

LAMPUNG SELATAN, MoneyTalk – Menteri BUMN Erick Thohir memperkirakan Themepark terbaru di Lampung, Krakatau Park sudah sudah dapat beroperasi dan dinikmati bersama pada bulan April 2023.

“Karena kan tepat mau Lebaran. Saya harap pada bulan April ini kita ujicoba dulu sampai nanti di Bulan Mei dan Juni akan terus berkembang. Saya harap Media juga ikut mempromosikan karena ini juga demi pertumbuhan ekonomi di Lampung dan sekitarnya,” ujar Erick saat kunjungan kerja ke kawasan pembangunan Bakauheni Harbour City (BHC), yang didalamnya terdapat Krakatau Park, Sabtu (18/3/2023).

Lebih lanjut, Erick mengapresiasi sinergi BUMN yang terus mendukung Themepark Krakatau Park. Ini menjadi taman bermain pertama di Pulau Sumatra.

“Fasilitas ini dibangun oleh swasta, dengan pendanaan dari Bank Mandiri. Kami sengaja mengajak ahlinya, dari swasta yang berpengalaman di Jatim Park dan sukses di Malang, sekarang mereka investasi di Krakatau Park. Semoga ini terus dikembangkan sebagai kawasan wisata,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi mengatakan untuk tahap awal themepark Krakatau Park ini ditargetkan dapat soft launching pada momen Lebaran tahun ini.

“Saat periode Lebaran diperkirakan keberadaan BHC ini sangat potensial dapat menarik antusiasme kunjungan masyarakat, khususnya para pemudik yang menyeberang di lintas Merak – Bakauheni,” tutur Ira.

Dia menambahkan, “Pada momen Lebaran tahun ini, pengguna jasa maupun masyarakat umum diharapkan memiliki pengalaman berbeda saat berada di kawasan Bakauheni Habour City,” kata Ira.

Krakatau Park berdiri di atas lahan seluas 5,3 hektar yang akan dikembangkan sebagai taman rekreasi. Krakatau Park ini disebut sebagai icon baru di Lampung.

Proyek Krakatau Park, yang merupakan kerja sama ASDP dengan Jatim Park Group, akan menjadi destinasi wisata berkonsep taman bermain (themepark) dengan wahana yang melengkapinya antara lain ferrys wheels, science center, taman bunga, gallery Krakatau, wahana air, 4D cinema, ghost house, bumper car, air bike, tornado, giant slide, airbon shoot, animal coaster, rodeo, dan dark side Krakatau.

Di tempat yang sama, Direktur Utama, PT Bunga Lampung Sejati anak perusahaan Jawa Timur Park Group, Erwin Hidaya, mengatakan bahwa saat ini total pembangunan Krakatau Park masih sekitar 4,2 hektar.

“Sebenarnya ada 5,3 hektar lahan, tapi yang kita kembangkan sekarang ini masih 4,2 hektar. Jadi untuk progres sekarang kita masih di 80 persen, tapi nanti di 15 April kita akan melakukan percobaan, paling tidak untuk memberitahukan kepada masyarakat Lampung dan lainnya bahwa kita hadir di sini,” tambah Erwin.

Pada saat nanti dibuka untuk pertama kali hanya 18 wahana yang bisa digunakan oleh pengunjung. Krakatau Park diproyeksikan bisa menampung kapasitas 5.000 hingga 6.000 pengunjung.[MT]

Pemerintah Sokong UMKM Pemula dengan KUR Super Mikro

Ali Ramadan 19 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Penyaluran kredit kepada masyarakat telah menjadi salah satu perangkat atau instrumen Pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Tingginya optimisme terhadap prospek perekonomian nasional tercermin dalam kinerja penyaluran kredit perbankan yang mampu tumbuh 11,35% (yoy), diikuti terjaganya tingkat Non-Performing Loan (NPL) sebesar 2,44% pada Desember 2022. Capaian tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan kredit selama 5 tahun sebelum pandemi, yaitu 8,9%.

Sebagai salah satu bentuk dukungan Pemerintah kepada UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR) diberikan kepada UMKM produktif dan belum memiliki cukup agunan untuk mengakses pembiayaan, atau biasa disebut feasible namun unbankable. Pemerintah memberikan subsidi bunga/subsidi marjin kepada debitur KUR yang di dalamnya termasuk penjaminan kredit, sehingga masyarakat dapat mengakses kredit yang mudah dan murah.

Pemerintah terus mendorong pelaku UMKM pemula agar mengakses KUR, khususnya KUR Super Mikro, untuk mengembangkan usahanya. Skema KUR Super Mikro ini penyalurannya dioptimalkan kepada pekerja yang terkena PHK dan Ibu Rumah Tangga yang menjalankan usaha produktif.

Pemerintah pada tahun 2023 juga menurunkan suku bunga/marjin KUR Super Mikro dari 6% menjadi sebesar 3% efektif per tahun untuk meningkatkan jumlah debitur KUR baru dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha super mikro.

Calon debitur KUR Super Mikro dimudahkan dengan tidak dipersyaratkan lama minimal usaha 6 bulan seperti skema KUR lainnya, cukup diganti dengan bukti telah mengikuti pelatihan atau adanya pendampingan dari keluarga yang telah memiliki usaha. KUR Super Mikro memiliki plafon pinjaman maksimal Rp10 juta dan hanya diberikan kepada calon debitur yang belum pernah mengakses pembiayaan KUR.

“Pemerintah menurunkan tingkat suku bunga KUR Super Mikro menjadi 3% demi menghadapi resiko stagflasi serta wujud keberpihakan kepada pekerja terkena PHK dan Ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Pemerintah terus mendorong peningkatan porsi kredit UMKM terhadap kredit perbankan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan kita menjadi minimal 30% pada tahun 2024. Pencapaian target porsi kredit UMKM ini diharapkan dapat mempercepat penciptaan usaha baru di sektor UMKM, serta mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran,” tutur Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, saat membuka Festival KUR: Super Gen-Creation bertema “Kredit Usaha Rakyat Mendorong Pemuda Produktif Semakin Sejahtera” di Gedung Sate, Bandung, pada hari Jumat (17/03).

Pada tahun 2023 ini, target penyaluran KUR ditetapkan sebesar Rp450 triliun atau disesuaikan dengan kecukupan anggaran pada APBN 2023 disertai penambahan target debitur baru KUR paling sedikit 1,76 juta debitur dan target debitur graduasi KUR paling sedikit 2,36 juta debitur.

Dalam kegiatan tersebut, Sesmenko Susiwijono juga menyampaikan apresiasinya kepada para seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Kemudian pada sesi doorstop, Sesmenko Susiwijono juga menegaskan bahwa Pemerintah akan terus mendorong para generasi muda Indonesia untuk dapat memanfaatkan skema pembiayaan dari Pemerintah, khususnya KUR Super Mikro.

“Saya mengharapkan kegiatan ini dapat mendorong secara nyata UMKM di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat, sebagai penerima KUR baru yang dapat berkembang dan naik kelas melalui akses pembiayaan yang mudah dan murah,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan Haryo Limanseto.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Gede Edy Prasetya, Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Ismarini Syamsir, para pejabat dari Pemerintah Daerah Jawa Barat, kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Teknis Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, Asosiasi terkait UMKM, Akademisi, dan pelaku UMKM.[MT]

Indonesia Goda Investor Korea Bangun IKN Nusantara Twin City IKN-Jakarta, Solusi Cerdas atau Tantangan bagi Pemerintahan Baru?

Indonesia Goda Investor Korea Bangun IKN Nusantara

Krisna Arjun 19 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Dalam rangka memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghadiri acara Korea-Indonesia New City Cooperation Forum.

Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi (Ministry of Land, Infrastructure and Transport) Korea Selatan di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (16/03).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin cukup lama. Terlebih, sebelumnya Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan K-Water yang telah memiliki pengalaman, teknologi, dan kapabilitas yang sangat baik dalam sektor pengelolaan air.

Di samping itu, Indonesia dan Korea Selatan juga memiliki Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Teknis Pemindahan dan Pembangunan IKN yang akan menjadi landasan mekanisme bilateral serta dasar bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk secara aktif berkontribusi dalam bekerja sama membangun IKN Nusantara.

“Adanya forum ini menjadi starting point kerja sama kita, terutama dalam pengembangan IKN Nusantara. Kita sudah punya MOU sebagai landasan kerja sama. Dan personally, kami sangat nyaman dan terbuka kalau bekerja sama dengan Korea Selatan,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menjelaskan, pada 2019 lalu Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pemindahan ini dilakukan karena tekanan penduduk yang sangat besar, urbanisasi yang masif dan kerusakan lingkungan di Pulau Jawa, khususnya Jakarta.

“Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mengembangkan IKN Nusantara, karena daya dukung Jakarta sebagai ibu kota negara sangatlah terbatas. Mulai dari ketersediaan air baku, penduduk, pengembangan ekonomi, transportasi dan lain-lain. Kalau kita ingin improve Jakarta dari segala hal, at all cost jauh lebih mahal daripada mengembangkan IKN Nusantara. Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga ingin lebih memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia,” jelas Menteri Basuki.

Mengusung konsep Future Smart Forest City, fokus pembangunan IKN Nusantara seluas 256.000 ha tersebut, pada tahap awal 2022-2024 ada pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 1.600 ha (25%) dari total luas KIPP sebesar 6.600 ha.

Sisanya, 5.000 ha akan dipertahankan sebagai area hijau. Hingga saat ini, sekitar 50 proyek konstruksi telah dilaksanakan Kementerian PUPR dengan total biaya Rp62 triliun yang bersumber dari anggaran Pemerintah Indonesia (APBN).

“Sejak 2022, kami telah melaksanakan konstruksi infrastruktur dasar seperti Air Minum, Sanitasi, Jalan logistik, Kantor Kementerian, dan lain-lain. Saat ini progressnya sudah sekitar 20% dengan total sekitar 50 proyek konstruksi. Dengan konsep Future Smart Forest City, pembangunan benar-benar dikendalikan kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungannya,” tambah Menteri Basuki.

Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-Ryong berharap, melalui forum ini kedua negara dapat menciptakan nilai-nilai dan peluang kerja sama baru, serta berbagi pengalaman masing-masing sehingga ada transfer knowledge.

“Saya berharap kedua negara akan terus aktif bekerja sama dan bergerak menuju masa depan yang lebih baik, serta koneksi antara Indonesia dan Korea Selatan dapat terjalin lebih erat,” kata Won.

Dalam rangkaian Korea-Indonesia New City Cooperation Forum ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta seluruh Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR juga menghadiri Pertemuan Bilateral dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-Ryong, Administrator National Agency for Administrative City Construction (NAACC) Korea Selatan Lee Sang-Rae, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi, serta perwakilan dari 16 Perusahaan Korea Selatan sebagai calon investor IKN Nusantara.[MT]

Habiskan Rp104 Miliar, Jalan Nan Sarunai Kabupaten Tabalong Dibuka Presiden Jokowi

Krisna Arjun 18 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Nan Sarunai Ruas Simpang 4 Islamic Center – Tanjung Selatan, Kabupaten Tabalong, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Selatan, pada Jumat, 17 Maret 2023.

Presiden berharap jalan sepanjang 4,2 kilometer yang menghabiskan anggaran sekitar Rp104 miliar dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut dapat membantu menggerakkan perekonomian di Kabupaten Tabalong.

“Saya kira bagus ini akan men-trigger titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Tabalong,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peresmian.

Berdasarkan laporan dari Bupati Tabalong, Presiden mengatakan bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong selama dua tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3,27 persen meningkat menjadi 5,30 persen pada tahun 2022.

“Memang memberikan sebuah dorongan ekonomi terhadap Kabupaten Tabalong,” ucap Presiden.

Sementara itu, dalam keterangan terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Wibawa Agung Subrata berharap jalan yang dilengkapi dengan 12 jembatan dan dikerjakan selama satu tahun tersebut dapat meningkatkan aksesibilitas dan waktu tempuh yang lebih baik bagi masyarakat luas.

“Jalan ini memang diharapkan bisa digunakan oleh masyarakat secara luas, yaitu bisa digunakan baik di bidang kesehatan, kemudian perkebunan. Kemudian juga bisa merupakan akses untuk pendidikan, untuk anak-anak sekolah,” ucap Wibawa.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian ini adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Bupati Tabalong Anang Syakhfiani, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Wibawa Agung Subrata.[MT]

Keren! Sistem Transaksi Tol Nirsentuh Akan Uji Coba di Tol Bali Mandara Juni 2023

Menko Airlangga: UMKM Penyokong Ekonomi Indonesia

RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Disetujui DPR RI

Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku Ditargetkan Rampung 2023

Posisi Kewajiban Neto Investasi Internasional Indonesia Triwulan IV 2022 Diklaim Menurun

Tanggapan Kemensetneg Soal Polemik Dugaan Gaya Hidup Mewah Istri Pejabat

Erick Thohir Ingin Krakatau Park Beroperasi di Musim Lebaran

Pemerintah Sokong UMKM Pemula dengan KUR Super Mikro

Indonesia Goda Investor Korea Bangun IKN Nusantara

Habiskan Rp104 Miliar, Jalan Nan Sarunai Kabupaten Tabalong Dibuka Presiden Jokowi

Baca Juga Berita Ini

Kredit Macet Puluhan Miliar Rupiah Menyelimuti Bank Ganesha

Ketika Hutan Dibakar demi Sawit: Orangutan Terusir, Alam Menanggung Derita

Jokowi dan Ijazah Tak Dihadirkan di Persidangan, Beathor Suryadi: Roy Suryo Cs Harus Dibebaskan

WeKa Institute Sebut Prabowo “Makelar Oligarki”, Soroti Bisnis Kuota Internet hingga Sawit 12,7 Juta Hektare