Blog - Laman 626 dari 630 -

Kembangkan Sektor Pariwisata Jalan Akses Labuan Bajo-Golo Mori Dibuka Jokowi Jalan Akses Labuan Bajo-Golo Mori

Kembangkan Sektor Pariwisata Jalan Akses Labuan Bajo-Golo Mori Dibuka

Rafi Mukarram 15 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Akses Labuan Bajo-Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Selasa, 14 Maret 2023. Presiden berharap jalan tersebut dapat mendorong pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas.

“Pagi hari ini kita melihat bahwa jalan dari Labuan Bajo ke Golo Mori telah selesai. Ini akan memperbaiki konektivitas dalam rangka kita mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas,” ucap Presiden dalam sambutannya.

Tidak hanya mendukung pengembangan Labuan Bajo, Presiden juga menyebut jalan yang menghubungkan Labuan Bajo dan Golo Mori dapat mendukung perkembangan kawasan sekitarnya. Jalan akses sepanjang 25 kilometer tersebut dibangun dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp481 miliar.

“Kawasan antara Labuan Bajo dan Golo Mori nanti akan bisa berkembang dengan baik,” tandasnya.

Dalam keterangan terpisah, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) X NTT, Agustinus Junianto, menjelaskan bahwa sepanjang jalan akses tersebut juga dibangun beberapa jembatan dengan total panjang 175 meter.

“Di dalam pembangunan jalan ini ada jembatan yang kita bangun sepanjang 175 meter, ada empat jembatan yaitu Jembatan Naganae, Jembatan Wae Mburak, Jembatan Wae Kenari, dan juga Jembatan Soknar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Agustinus menilai bahwa dengan dibangunnya jalan akses tersebut dapat memangkas waktu tempuh dari Labuan Bajo menuju Golo Mori. “Sebelumnya kalau dari Labuan Bajo sampai dengan di Golo Mori itu kita menempuh waktu kurang lebih dua sampai tiga jam, kalau sekarang hanya 30 menit,” jelasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, dan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.[MT]

Ini Daftar Dewan Komisaris dan Dewan Direksi BRI Terbaru RUPS Bank Rakyat Indonesia BRI

Ini Daftar Dewan Komisaris dan Dewan Direksi BRI Terbaru

Ali Ramadan 15 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2023 di Jakarta (13/3). Selain bagi-bagi deviden sebesar Rp43,94 triliun, BRI juga merombak susunan direksi dan komisarisnya.

Dalam RUPST tersebut juga ditetapkan pengurus baru perseroan, dengan memberhentikan dengan hormat Hadiyanto sebagai Komisaris, kemudian mengangkat dan menetapkan Awan Nurmawan Nuh sebagai Komisaris.

Berikut daftar Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.[MT]

K.H. Ma’ruf Amin Imbau Masyarakat Lapor SPT Pajak Tepat Waktu Wakil Presiden Wapres Maruf Amin

K.H. Ma’ruf Amin Imbau Masyarakat Lapor SPT Pajak Tepat Waktu

Ali Ramadan 15 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Pajak merupakan kewajiban seluruh wajib pajak yang dilakukan setiap tahun. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk melaporkan SPT Tahunannya sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

“Saya mengajak seluruh Wajib Pajak agar segera melaporkan SPT tahunannya tanpa menunggu jatuh tempo, yaitu 31 Maret 2023 untuk Wajib Pajak Pribadi dan 30 April 2023 untuk Wajib Pajak Badan, demi kenyamanan ataupun menghindari kesulitan atau sanksi di kemudian hari,” imbau Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin usai menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan 2022 miliknya melalui e-filling di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa (14/03/2023).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, selain merupakan kewajiban, lapor pajak juga merupakan tanggung jawab khususnya bagi aparatur negara dan pejabat publik.

“Wakil Presiden tentu bukan pengecualian. Oleh sebab itu, pada hari ini saya telah melaporkan SPT tahunan saya melalui e-filling dengan lancar,” imbuh Wapres.

Di sisi lain, implementasi penggunaan dana pajak pun harus diiringi dengan transparansi yang diberikan kepada masyarakat. Sebab, hal tersebut merupakan modal utama dalam membangun kepercayaan masyarakat dalam membayarkan pajak dan melaporkannya dengan tepat waktu.

“Implementasi dan transparansi dalam penggunaannya adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap amanah yang diemban pemerintah, dalam sektor keuangan dan pembangunan negara,” tegas Wapres.

Untuk itu, menutup testimoninya, sekali lagi Wapres mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya dengan baik dan tepat waktu. Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya dengan taat.

“Kepada Wajib Pajak, saya juga mengingatkan agar jangan lupa melakukan validasi NIK sebagai NPWP guna mempermudah layanan administrasi perpajakan,” tutur Wapres.

“Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Wajib Pajak yang telah menunaikan kewajiban perpajakannya. Kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak, jaga kepercayaan masyarakat, bekerja dengan jujur dan profesional. Jaga terus integritas. Mari taat pajak, dan mari lapor SPT,” pungkas Wapres.

Hadir mendampingi Wapres dalam penyampaian SPT Pajak Tahun 2022, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.[MT]

BRI Bagi-bagi Dividen Rp43,49 Triliun Ilustrasi - Foto: Wirestock/Freepik

BRI Bagi-bagi Dividen Rp43,49 Triliun

Ali Ramadan 14 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2023 di Jakarta (13/3).

RUPST tersebut memutuskan delapan agenda, salah satunya adalah memutuskan pembagian dividen sebesar 85% dari laba bersih konsolidasian tahun 2022 yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan nilai sebesar Rp43,94 triliun.

Dividen tunai yang dibagikan ini sudah termasuk jumlah dividen interim yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp8,60 triliun, sehingga sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham BBRI sekurang-kurangnya sebesar Rp34,89 triliun.

Seperti diketahui bahwa sepanjang Januari hingga Desember 2022, BRI Group berhasil mencatatkan laba bersih senilai Rp51,4 triliun atau tumbuh 67,15% secara year on year (yoy) dengan total aset tumbuh double digit sebesar 11,18% yoy menjadi Rp1.865,64 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa di sepanjang tahun 2022 lalu BRI mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja yang kuat dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Atas dasar hal tersebut, BRI memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 85% dari laba bersih konsolidasian tahun 2022 atau senilai Rp43,94 triliun. Sedangkan sisanya sebesar 15% senilai Rp7,67 triliun digunakan sebagai laba ditahan,” imbuh Sunarso.

Untuk dividen yang menjadi bagian negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 53,19% saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp23,15 triliun akan disetorkan kepada Rekening Kas Umum Negara.

“Ini merupakan bukti nyata kontribusi untuk negeri, bahwasannya BRI merupakan bank-nya rakyat, berbisnis dengan rakyat dan diproses dengan caranya rakyat. Keuntungannya dikembalikan kepada rakyat Indonesia melalui setoran dividen dan pajak kepada negara,” tegas Sunarso.

Sunarso menjelaskan bahwa penetapan dividend payout ratio sebesar 85% tersebut mempertimbangkan bahwa saat ini BRI memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang optimal dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi pada masa mendatang.

“Dengan rasio pembayaran dividen sebesar 85%, CAR perseroan tetap terjaga dikisaran 20% untuk jangka panjang,” tambahnya.

Selain membagikan dividen, BRI juga mendapat persetujuan untuk membeli saham perseroan (buyback) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah nilai nominal seluruh buyback sebesar-sebesarnya Rp1,5 triliun.

“Buyback ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan rasio kepemilikan saham BBRI oleh pekerja, sehingga diharapkan dapat meningkatkan sense of ownership pekerja terhadap BRI dan mendorong kontribusi Pekerja BRI agar lebih optimal dalam pencapaian target dan peningkatan kinerja perseroan,” jelas Sunarso.[MT]

Bank Indonesia Sebut Utang Luar Negeri Indonesia Aman Ilustrasi - Foto: Wirestock/Freepik

Bank Indonesia Sebut Utang Luar Negeri Indonesia Aman

Rafi Mukarram 14 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2023 diklaim tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada Januari 2023 tercatat sebesar 404,9 miliar dolar AS.

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada Januari 2023 secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,9% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,1% (yoy).

Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN pemerintah dan sektor swasta. Perkembangan posisi ULN pada Januari 2023 juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah.

ULN pemerintah masih berada dalam fase kontraksi. Pada bulan Januari 2023, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar 194,3 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 2,5% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 6,8% (yoy).

Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang makin meningkat.

Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas, khususnya dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,3 %), dan jasa keuangan dan asuransi (10,4%).

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7% dari total ULN pemerintah.

ULN swasta juga melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Januari 2023 tercatat sebesar 201,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,5% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,8% (yoy).

Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) mengalami kontraksi sebesar 1,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,5% (yoy).

Sementara itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) mengalami kontraksi 3,1% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,7% (yoy). Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77,6% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,2% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Januari 2023 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,3%, sedikit meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,1%.

Selain itu, struktur ULN Indonesia yang sehat juga ditunjukkan oleh ULN yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,4% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.[MT]

Didampingi Iriana, Presiden Jokowi Resmikan TPST Kesiman Kertalangu

Krisna Arjun 14 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo meresmikan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu yang terletak di Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada Senin, 13 Maret 2023. Saat menyampaikan sambutannya, Presiden mengatakan TPST tersebut merupakan tempat pengolahan sampah dengan metode lebih sederhana, tetapi hasilnya nyata.

“Tempat pengolahan sampah terpadu ini merupakan pengolahan sampah pertama yang saya lihat dengan sistem yang tidak begitu ruwet tetapi hasilnya konkret dan bisa kita lihat,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, manajemen pengolahan sampah di TPST Kesiman Kertalangu sangat bagus dan tertata. Untuk itu, Presiden mendorong seluruh kabupaten/kota lain di Tanah Air dapat meniru sistem pengolahan sampah yang dilakukan di tempat tersebut.

“Saya ingin agar pengolahan sampah terpadu ini bisa dikopi oleh kota dan kabupaten lain di seluruh Tanah Air sehingga penanganan sampah tidak menjadi masalah bagi kota dan kabupaten yang kita miliki,” tambahnya.

Dalam keterangannya usai acara, Presiden menjelaskan bahwa TPST Kesiman Kertalangu dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain karena memiliki penganggaran yang jelas dalam operasionalnya. Selain itu, sistem pengolahan sampah di TPST juga lebih terarah.

“Kita ingin dapat contoh satu saja pengolahan yang benar, sistemnya terserah, mau dengan seperti ini pengolahan sampah terpadu yang di sini bisa jadi pelet, bisa jadi maggot, sudah berjalan,” kata Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara, dan Direktur PT Adhi Karya Entus Asnawi Mukhsin.[MT]

Pertamina Hulu Rokan Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pertamina Hulu Rokan PLTS di WK Rokan

Pertamina Hulu Rokan Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Krisna Arjun 12 Maret 2023

Rokan, MoneyTalk – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) berkomitmen terhadap penggunaan energi hijau (green energy) di Wilayah Kerja (WK) Rokan, Riau.

Salah satu ikhtiarnya adalah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terbentang seluas 28,2 hektare (Ha) di kawasan kompleks perumahan pekerja PHR di WK Rokan. Pembangunan PLTS tersebut berkolaborasi dengan PT Pertamina Power Indonesia selaku Subholding Pertamina di bidang Energi Baru dan Terbarukan.

Corporate Secretary PHR Rudi Arifianto mengatakan, PHR mendukung target pemerintah dalam Paris Agreement untuk mempercepat target transisi dan bauran energi dari Energi Baru dan Terbarukan sebesar 23% pada 2025, dan untuk mencapai net-zero emission pada 2060 dengan jangka menengah 29%-41% pada 2030.

Dia menambahkan, lokasi dan kondisi geografis WK Rokan memberikan potensi output daya fotovoltaik yang tinggi untuk instalasi PLTS yang merupakan sumber energi penghasil listrik yang ramah lingkungan.

“Dengan melimpahnya sumber tenaga surya di Blok Rokan, dirasa tepat bagi PHR untuk membangun PLTS di WK Rokan sebagai bentuk komitmen penggunaan energi ramah lingkungan,” kata Rudi, Rabu (8/3/2023).

Rudi menambahkan, PLTS tersebut dibangun di lahan dengan total luas 28,2 Ha dengan jumlah panel sebanyak 64.000 panel yang tersebar di 3 titik WK Rokan, yakni di kompleks perumahan pekerja di Rumbai, Duri dan Dumai.

“Metode yang digunakan yakni energi surya yang ada di WK Rokan dikumpulkan oleh PLTS yang dibangun dengan tipe ground mounted dan rooftop. Selanjutnya, energi yang ditangkap kemudian diubah melalui inverter sehingga energi listriknya dapat dimanfaatkan di WK Rokan,” terang Rudi.

“Kami telah melakukan studi terkait implementasi PLTS di WK Rokan termasuk studi pemilihan lokasi dan studi terkait dampak penetrasi PLTS terhadap kestabilan sistem kelistrikan WK Rokan serta benefit analysis yang telah dilakukan dan disimpulkan tidak mengganggu sistem kelistrikan di WK Rokan,” jelas Rudi.

Rudi mengatakan, kapasitas produksi yang akan dihasilkan PLTS tersebut yakni 25 MWp dengan potensi efisiensi sebesar USD 4,3 juta per tahun. Lebih lanjut Rudi menambahkan, PLTS tersebut menghasilkan energi sebesar 32,42 GWh per tahun. Saat ini, PLTS tersebut masih dalam tahap penyelesaian pembangunan dan direncanakan bisa digunakan pada tahun ini.

“PLTS yang kita bangun ini juga berdampak pada pengurangan emisi CO2 sebanyak 23.000 ton per tahun dan pengurangan pajak karbon sebesar US$ 48,261 per tahun yang tentu ini berdampak pada dunia,” kata Rudi.

PHR WK Rokan merupakan bagian dari PHR Regional Sumatera yang berada di bawah naungan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.[MT]

Lukman F. Laisa Masih Jadi Dirtek Angkasa Pura I

Krisna Arjun 11 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau PT Aviata selaku pemegang saham PT Angkasa Pura I mengangkat kembali Lukman F. Laisa sebagai Direktur Teknik Angkasa Pura I.

Pengangkatan kembali anggota Direksi tersebut dilaksanakan melalui Serah Terima Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) secara online pada Jumat (10/03) siang.

Lukman F. Laisa diangkat kembali sebagai Direktur Teknik Angkasa Pura I, setelah sebelumnya telah menjabat sejak 5 Maret 2018 dan menyelesaikan masa jabatannya pada 5 Maret 2023.

Pengangkatan kembali Lukman F. Laisa sebagai Direktur Teknik Angkasa Pura I didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Angkasa Pura I Nomor SK-048/MBU/03/2023 dan Nomor KEP.INJ.03.03/23/03/2023/A.0049 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Angkasa Pura I.

Penyerahan salinan keputusan tersebut dilaksanakan secara virtual oleh Direktur SDM dan Digital PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Herdy R. Harman, serta dihadiri oleh Pelaksana Tugas Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung Kementerian BUMN Endra Gunawan, Komisaris Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Triawan Munaf, Komisaris PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Wihana Kirana Jaya, serta jajaran Komisaris dan Direksi Angkasa Pura I.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi menyatakan optimisme atas pengangkatan kembali Lukman F. Laisa sebagai Direktur Teknik perusahaan.

“Selama lima tahun ke belakang, Bapak Lukman F. Laisa menjadi sosok yang sangat penting bagi perusahaan, utamanya dalam penyusunan rencana strategis bandara, pengelolaan bidang teknis kebandarudaraan, pengembangan infrastruktur, serta pemeliharaan bandara. Di bawah kepemimpinannya di Direktorat Teknik, Angkasa Pura I menyelesaikan banyak pengembangan infrastruktur bandara untuk mendukung pariwisata dan event kenegaraan berskala nasional dan internasional, serta untuk mengatasi permasalahan utama bandara yang kami kelola, yakni lack of capacity.

Di periode kedua menjabat, kami optimistis melalui tangan dingin dan ekspertis Bapak Lukman di bidang teknik kebandarudaraan, dapat semakin membawa perusahaan ke arah yang lebih baik,” ucap Faik Fahmi.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung Kementerian BUMN Endra Gunawan menyatakan harapan atas pengangkatan kembali Lukman F. Laisa sebagai Direktur Teknik Angkasa Pura I.

“Tantangan ke depan cukup kompleks, di mana setelah pandemi Covid-19, ada harapan baik dari para pengguna jasa maupun stakeholders untuk meningkatkan pelayanan terutama kesiapan sarana dan prasarana di bandara Angkasa Pura I. Saya yakin Pak Lukman sudah sangat memahami bagaimana caranya untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan para pengguna jasa bandara maupun para stakeholders yang ada,” ujar Endra Gunawan.

Sebelum mengemban amanah sebagai Direktur Teknik Angkasa Pura I, Lukman F. Laisa merupakan pejabat karir di Kementerian Perhubungan serta telah banyak dipercaya untuk mengemban berbagai jabatan strategis, di antaranya adalah Kepala Seksi Program dan Standardisasi Prasarana Bandar Udara Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan (2010-2013), Kepala Bidang P2B Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya (2014-2015), Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (2014-2015), Kepala Bandara Wamena Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (2015), Direktur Teknik Perum LPPNPI (Airnav Indonesia) (2015-2017), dan Kepala Sub Direktorat Kerjasama Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (2017-2018).[MT]

Adapun susunan Direksi Angkasa Pura I adalah sebagai berikut:
1. Direktur Utama: Faik Fahmi
2. Direktur Operasi: Wendo Asrul Rose
3. Direktur Teknik: Lukman F. Laisa
4. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Yudi Rizkyardie Darun
5. Direktur Human Capital: Israwadi
6. Direktur Komersial dan Pelayanan: Dendi Tegar Danianto.

Ada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Istana Bogor

Rafi Mukarram 11 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pertama di Istana Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 10 Maret 2023.

Dalam sambutannya, Kasetpres menyebut bahwa kehadiran SPKLU tersebut menjadi bagian penting dari program nol emisi yang ditargetkan pemerintah tercapai pada tahun 2060.

“Program-program untuk kita zero emission di mana di 2060 semua kota dituntut untuk melakukan itu. Hari ini kita secara bertahap melakukan itu, antara lain adanya SPKLU di Istana Bogor,” ujar Kasetpres.

Kasetpres pun berterima kasih kepada Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, yang telah berkolaborasi dengan Istana Kepresidenan untuk terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan. Kasetpres juga mengajak PLN untuk bekerja sama agar SPKLU serupa bisa ditempatkan di Istana Kepresidenan lainnya.

“Berikutnya adalah ini menjadi semangat kami, Pak Dirut, untuk bisa terus nanti di Istana Cipanas, Jogja, Tampaksiring, kalau berkenan nanti bisa di Tampaksiring. Apapun itu namanya, pasti PLN untung, (energi) terbarukan menggunakan SPKLU,” jelasnya.

Sementara itu, Dirut PLN dalam sambutannya menyebut bahwa Istana Kepresidenan merupakan episentrum dari transisi energi. Menurutnya, pasokan listrik di lingkungan Istana Kepresidenan sudah menggunakan energi baru terbarukan sepenuhnya sejak Juni tahun 2022.

“Bulan Juni tahun lalu kita sudah melakukan kerja sama yaitu bagaimana pasokan listrik di Istana Kepresidenan, baik di Jakarta, di Cipanas, di Bogor, di Yogyakarta, di Tampaksiring sudah menggunakan 100 persen dari energi baru terbarukan. Ini menandakan bahwa episentrum dari transisi energi ada di Istana Kepresidenan,” ungkap Darmawan.

Lebih jauh, Darmawan mengapresiasi inisiatif Sekretariat Presiden yang telah menggunakan motor listrik di lingkungan Istana Kepresidenan sejak 3-4 tahun lalu. Menurutnya, penggunaan motor listrik dengan energi batu bara saja bisa mengurangi emisi karbondioksida hingga 50 persen jika dibandingkan dengan motor bensin.

“Satu liter bensin itu emisi CO2-nya 2,4 kilogram. Itu setara dengan 1,2 KWH listrik. Nah 1,2 KWH listrik emisinya—kalau listriknya dari batu bara—hanya sekitar 1,2 kilogram CO2. Jadi Istana ini paham kalau menggunakan motor listrik itu mengurangi emisi CO2, green house emisinya itu mengurangi 50 persen,” paparnya.

Darmawan pun mengundang semua komponen bangsa untuk bersama-sama membangun ekosistem guna mewujudkan visi dan misi Presiden Joko Widodo dalam bidang transisi energi dan mengakselerasi pencapaian nol emisi. “Bagaimana dengan adanya kolaborasi ini, ini adalah pemantik, ini bukan hanya PLN bahwa seluruh komponen bangsa ini kompak,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Rika Kiswardani, Kepala Istana Kepresidenan Bogor Erwin Wicaksono, Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti, dan GM Unit Induk Distribusi (UID) PLN Jawa Barat Susiana Mutia.[MT]

Bendungan Ameroro Diharapkan Selesai Akhir 2023

Krisna Arjun 11 Maret 2023

KONAWE, MoneyTalk – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pembangunan Bendungan Ameroro untuk memperkuat suplai air baku dan irigasi di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebagai daerah penyangga Kota Kendari sebagai Ibu Kota Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe diperkirakan akan terus berkembang salah satunya melalui pengembangan industri nikel serta sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang membutuhkan air baku bersumber dari bendungan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan bendungan bertujuan untuk peningkatan volume tampungan air sehingga suplai air irigasi ke lahan pertanian terus terjaga, penyediaan air baku, dan pengendalian banjir.

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata di mana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari Kementerian PUPR Agus Safari mengatakan, Bendungan Ameroro memiliki kapasitas tampung 98,81 juta m3 diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan air baku sebesar 0,51 m3/detik. Suplai tampungan air Bendungan Ameroro juga diproyeksikan untuk menyediakan air baku bagi daerah-daerah industri nikel yang berkembang di Konawe.

Bendungan Ameroro membendung Sungai Ameroro yang merupakan anak sungai dari Sungai Konaweha memiliki fungsi utama untuk mereduksi banjir di wilayah Konawe sebesar 443 m3/detik. Bendungan yang berada di Desa Tamesandi, Kabupaten Konawe ini merupakan bagian dari pengelolaan wilayah Sungai Lasolo Konaweha yang selanjutnya ditampung bendungan untuk mengurangi risiko banjir daerah hilir di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Bendungan Ameroro juga berpotensi menambah layanan daerah irigasi seluas 3,363 hektare di Kabupaten Konawe. Diharapkan suplai air irigasi dari bendungan dapat membantu petani meningkatkan intensitas tanamnya jika dibandingkan dengan metode tadah hujan yang hanya satu kali dalam setahun,” kata Agus.

Bendungan Ameroro mulai dikerjakan pada Desember 2020 dengan biaya APBN sebesar Rp1,6 triliun. Pembangunan Bendungan Ameroro dilaksanakan dalam 2 paket pekerjaan, yakni Paket I oleh kontraktor PT Wijaya Karya-PT Sumber Cahaya Agung-PT Basuki Rahmanta Putra (KSO) dan Paket II PT Hutama Karya- PT Adhi Karya (KSO). “Saat ini progres konstruksinya mencapai 71% dengan target selesai November 2023,” kata Agus.

Bendungan Ameroro masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air di Sulawesi Tenggara dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan ketersediaan air.[MT]